Presiden Prabowo Tandatangani Tiga Produk Hukum Strategis untuk Investasi Nasional

Redaksi    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Tandatangani Tiga Produk Hukum Strategis untuk Investasi Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum yang berperan penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum yang berperan penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis nasional. Penandatanganan ini dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/02/2025).

Ketiga produk hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang dikenal dengan Danantara Indonesia.

“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Penandatanganan ketiga produk hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN serta meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi nasional. 

Dengan adanya Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional, diharapkan aset negara dapat dikelola dengan lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Presiden juga menetapkan jajaran Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana BPI Danantara melalui Keputusan Presiden. 

Langkah ini diharapkan dapat mendorong kinerja optimal guna meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Dalam acara penandatanganan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dengan regulasi yang baru ini, diharapkan pengelolaan investasi nasional semakin transparan, efisien, dan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. 

Semua pihak pun diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

(Sumber: BPMI Setpres/DNS)

Telkomsel Perluas Jaringan 5G di Jabodetabek

Redaksi    Kamis, Agustus 08, 2024    Comment   

Telkomsel Perluas Jaringan 5G di Jabodetabek

Direktur Utama Telkomsel Nugroho.

JAKARTA - Telkomsel, operator seluler bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Telkom Group, berencana untuk memperluas cakupan jaringan 5G di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). 

Langkah ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan andal bagi pengguna di wilayah perkotaan dan sekitarnya.

"Jakarta mau kita geber (dorong) 5G di seluruh wilayah Jabodetabek, baik di dalam kota maupun kota sekitarnya," ujar Direktur Utama Telkomsel Nugroho saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Cakupan Jaringan 5G Telkomsel

Telkomsel saat ini memiliki jaringan 5G terbesar di Indonesia, mencakup seluruh pulau besar di Tanah Air. 

Sejak peluncuran pertamanya pada tahun 2021, jaringan 5G Telkomsel telah berkembang pesat dan kini hadir di 716 situs dan 53 kota di Indonesia.

• Jabodetabek: Jaringan 5G Telkomsel sudah mencakup 15 kota/kabupaten.
• Jawa: Hadir di 11 kota.
• Sumatera: Jaringan 5G tersedia di 11 kota.
• Kalimantan: Jaringan 5G Telkomsel sudah ada di lima kota.
• Sulawesi: Jaringan ini tersedia di enam kota.
• Bali dan Nusa Tenggara: 5G hadir di tujuh kota.
• Papua: Telkomsel mengoperasikan jaringan 5G di satu kota.

Inovasi dan Uji Coba 5G

Wakil Direktur Strategi Teknologi dan Inovasi Produk Konsumen Telkomsel, Ronald Limoa, menyatakan bahwa mereka juga terlibat dalam uji coba 5G di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk dalam uji coba kereta tanpa rel. 

Selain itu, Telkomsel juga mendukung acara besar seperti KTT ASEAN 2023 dan MotoGP Mandalika 2023 dengan teknologi 5G.

Infrastruktur dan Pelanggan

Telkomsel saat ini memiliki 265,9 ribu unit Base Transceiver Station (BTS) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 716 di antaranya adalah BTS 5G yang berada di 53 kota/kabupaten. 

Jaringan ini melayani 159,9 juta pelanggan seluler, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,3 persen dari tahun sebelumnya.

Sebagai operator seluler pertama di Indonesia yang meluncurkan jaringan 5G pada tahun 2021, Telkomsel terus berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan 5G mereka. 

Pada tahap awal peluncuran, jaringan 5G Telkomsel mencakup 26 klaster di sembilan kota besar di Indonesia.

Dengan perluasan ini, diharapkan pengguna di Jabodetabek dapat menikmati kecepatan internet yang lebih tinggi dan pengalaman yang lebih baik dalam menggunakan layanan digital. 

Perluasan jaringan 5G Telkomsel di wilayah ini juga menunjukkan komitmen Telkomsel untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan bagi pelanggan di seluruh Indonesia.

Pemerintah Pindahkan Depo Pertamina Plumpang yang Terbakar ke Tanah Milik PT Pelindo: Pembangunan Depo Baru Diperkirakan Selesai pada Akhir 2024!

Redaksi    Selasa, Maret 07, 2023    Comment   

Pemerintah Pindahkan Depo Pertamina Plumpang yang Terbakar ke Tanah Milik PT Pelindo: Pembangunan Depo Baru Diperkirakan Selesai pada Akhir 2024!

Reruntuhan dan kendaraan yang rusak di daerah perumahan yang terkena dampak kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, 4 Maret 2023. (REUTERS/Willy Kurniawan)

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang yang terbakar pada tanggal 4 Maret lalu ke tanah milik PT Pelindo. 

Keputusan tersebut diambil setelah rapat bersama antara Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Kementerian BUMN dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Meskipun demikian, Menteri BUMN Erick Thohir tidak merinci di wilayah mana yang dimiliki PT Pelindo yang nantinya akan menjadi lokasi baru depo tersebut. 

Pembangunan depo baru tersebut diperkirakan akan memerlukan waktu 2-2,5 tahun dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2024.

Sebelum pembangunan depo baru dimulai, Pertamina akan membangun wilayah aman atau buffer zone di sekitar depo dan kilang minyak yang ada. 

Hal ini akan dilakukan tidak hanya di Plumpang, tetapi juga di lokasi-lokasi lain, seperti di Balongan dan Semarang.

Pertamina juga akan memastikan penyediaan perlindungan bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di sekitar Depo Plumpang, seperti memberikan perawatan kepada korban kebakaran, dan menyewakan rumah bagi warga yang rumahnya terbakar. 

Mereka juga akan membantu kehidupan warga selama beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya. 

Keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pemindahan depo ini, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat diharapkan.

Editor: Yakop

Instruksi Presiden untuk Audit Zona Berbahaya di Indonesia Setelah Kebakaran Depo Plumpang: Solusi Relokasi dan Zona Air Dicari

Redaksi    Senin, Maret 06, 2023    Comment   

Instruksi Presiden untuk Audit Zona Berbahaya di Indonesia Setelah Kebakaran Depo Plumpang: Solusi Relokasi dan Zona Air Dicari

Sejumlah korban kebakaran depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3) tiba di RS Koja. (VOA/Indra Yoga)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit di seluruh zona berbahaya di Indonesia setelah terjadinya kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) malam. Evaluasi perlu dilakukan karena menyangkut sebuah nyawa.

Jokowi juga menginstruksikan Erick Thohir dan Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi terkait kebakaran di Depo Plumpang. Solusi tersebut dapat berupa penggeseran lokasi depo ke daerah reklamasi atau bahkan relokasi penduduk sekitar.

Presiden Jokowi menyambangi korban pengungsi kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 5 Maret 2023. (Foto; Biro Setpres)

“Karena ini memang zona yang berbahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya.... Saya kira nanti akan diputuskan oleh PT Pertamina dan Gubernur DKI,” ungkap Jokowi ketika meninjau posko pengungsi korban kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3).

Ia juga menyarankan zona di sekitar Depo Plumpang tersebut sebaiknya dijadikan zona air.

“Entah dibuat sungai, entah dibuat yang harus melindungi dari objek vital yang kita miliki, karena barang-barang di dalamnya sangat berbahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sebelumnya telah ada rencana untuk membuat jarak (buffer zone) antara permukiman warga dengan Depo Pertamina Plumpang selebar 50 meter. Namun, rencana tersebut belum terwujud karena pada saat itu belum ada solusi bagi para penduduk sekitar.

"Tanah Merah ini kan padat dan penuh, semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan dan keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," tandasnya.

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir pasca meninjau Depo Pertamina Plumpang. (Foto: Biro Sepres)

Menanggapi instruksi dari Jokowi, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan bahwa Pertamina akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Kami akan segera melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," ungkap Nicke.

Saat ini, Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak. Nicke menyampaikan komitmen Pertamina untuk menanggung seluruh biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak.

Erry Widiastono Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina Persero beserta jajaran mengunjungi langsung lokasi insiden di Terminal Bahan Bakar Plumpang, Sabtu (4/3). (Foto: Pertamina)

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan terpisah menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 17 korban jiwa yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan dalam keterangan terpisah bahwa sejauh ini telah tercatat 17 orang yang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Selain itu, kejadian tersebut juga menimbulkan luka berat pada 49 orang, sedangkan dua orang mengalami luka sedang dan 18 orang belum diketahui keberadaannya. Terdapat 1.085 orang yang saat ini masih mengungsi di sejumlah tempat pengungsian. "Ada 1.085 orang pengungsi yang terdata, tersebar di seluruh tempat pengungsian. Karena tempatnya tidak dapat terpusat menjadi satu," ujar Suharyanto.

Sejumlah korban kebakaran depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3) tiba di RS Koja. (VOA/Indra Yoga)

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa satu jenazah korban kebakaran lainnya yang berhasil diidentifikasi merupakan seorang perempuan. Dengan penemuan itu, RS Polri Kramat Jati telah menerima 15 jenazah korban kebakaran yang terdiri dari sembilan laki-laki dan enam perempuan. [gi/ah]

Oleh: VOA Indonesia/Editor: Yakop

BUMN IBC Indonesia Gandeng LG Bangun Pabrik Baterai

Redaksi    Rabu, Mei 26, 2021    Comment   

BUMN IBC Indonesia Gandeng LG Bangun Pabrik Baterai

Logo perusahaan LG Electronics di Goyang, Korea Selatan, 26 Oktober 2017. BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) menggandeng perusahaan dari Korea Selatan, LG, untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik senilai $1,2 miliar. (Foto: AP)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia Battery Corporation (IBC) menggandeng perusahaan dari Korea Selatan, LG, untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik senilai $1,2 miliar. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (24/5), mengatakan pabrik itu akan memiliki kapasitas 10 gigawatts hours (GWh).

Pabrik tersebut, yang merupakan bagian dari kesepakatan kendaraan listrik senilai $9,8 miliar antara LG dan Indonesia yang ditandatangani tahun lalu, akan dibangun di Bekasi.

Bahlil tidak menjelaskan secara detil mengenai waktu pelaksanaan, tetapi menekankan pabrik tersebut akan dibangun “dalam waktu dekat.”

“Pembangunan tahap pertama akan memiliki kapasitas produksi 10 GWh, yang nantinya akan digunakan untuk EV (kendaraan listrik -red) dari Hyundai,” tambahnya.

Menurut sebuah pernyataan, Kementerian Investasi mengatakan konsorsium LG terdiri dari unit LG yang berbeda, termasuk LG Chem, LG Energy Solution, LG International, dan produsen baja Korea Selatan POSCO dan perusahaan kobalt China, Huayou Holdings.

Seorang juru bicara LG Energy Solution, bagian produksi baterai perusahaan, tidak dapat segera berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters.

Reuters melaporkan awal bulan ini bahwa LG Energy Solution sedang mencari cara untuk membangun sel baterai canggih untuk pembuat EV AS Tesla Inc pada 2023 dan sedang mempertimbangkan lokasi produksi potensial di Amerika Serikat dan Eropa.

Sementara itu, pemerintah memiliki rencana ambisius untuk mulai memproses pasokan bijih nikel lateritnya yang digunakan dalam baterai lithium. Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat global untuk memproduksi dan mengekspor kendaraan listrik.

Indonesia menargetkan untuk memproduksi baterai senilai 140 GWh pada tahun 2030. [ah/au/ft]

Oleh: VOA

Menko Perekonomian ungkap KNKG Miliki Peran Strategis dalam Penanganan Pandemi & PEN

Redaksi    Kamis, April 01, 2021    Comment   

Menko Perekonomian ungkap KNKG Miliki Peran Strategis dalam Penanganan Pandemi & PEN

Rapat Koordinasi KNKG secara daring yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit. (Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi serta pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Hal tersebut disampaikannya selaku Ketua Dewan Pengarah KNKG, pada Rapat Koordinasi KNKG periode 2021-2024, Rabu (31/03/2021).

Dalam rapat itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa KNKG dibentuk untuk mencapai tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. 

Adanya KNKG diharapkan dapat membantu tak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di sektor BUMN dan swasta, terutama di sektor kesehatan yang dapat merevitalisasi perekonomian nasional.

KNKG juga diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi penerapan governance dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“KNKG periode ini berbeda karena harapan pemerintah lebih besar, tidak hanya dari segi governance tetapi juga sosialisasi. Kami percaya para profesional dan praktisi dengan melibatkan eselon 1 kementerian/lembaga maka akses ke semua kementerian terbuka,” ujar Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Perekonomian juga mengatakan bahwa dalam masa pandemi sektor korporasi masih bisa bertahan. Begitu juga dengan sektor UMKM, ditunjang dengan stimulus yang diberikan pemerintah. 

Hal tersebut membuktikan bahwa aktivitas masyarakat sebagai penyangga perekonomian masih bisa terjaga selama masa pandemi.

“Kalau istilah Bapak Presiden adalah restart dan rebooting. Penting untuk dilakukan transformasi perekonomian nasional. Jadi kalau ada momentum, momentumnya adalah sekarang. 

Kita gunakan momentum pandemi Covid-19 ini untuk melanjutkan pertumbuhan dengan cara yang berbeda,” tandasnya.

Rapat yang diselenggarakan secara daring ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit selaku anggota pengurus KNKG. (HUMAS KEMENKO PEREKONOMIAN/AIT/UN)

Tindak Lanjuti Larangan Mudik, Kemenhub Siapkan Aturan Pengendalian Transportasi

Redaksi    Selasa, Maret 30, 2021    Comment   

Tindak Lanjuti Larangan Mudik, Kemenhub Siapkan Aturan Pengendalian Transportasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menyusun aturan pengendalian transportasi sebagai tindak lanjut kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021 yang telah ditetapkan pemerintah.

Penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah (pemda), dan TNI/Polri.

“Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak”, ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Senin (29/03/2021).

Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idulfitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara daring oleh Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lembaga media.

Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden, dengan berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 25,9 persen kemudian sisanya adalah PNS, mahasiswa, pegawai BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, jika mudik dilarang, 89 persen masyarakat tidak akan mudik dan hanya 11 persen yang akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen.

Selain merujuk pada survei tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.

“Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas COVID-19, Kemenkes, pemda, dan TNI/Polri,” tandas Menhub.

Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait, Jumat (26/03/2021) lalu.

Menko PMK menyebutkan, larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan tanggal 6-17 Mei 2021. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujar Muhadjir usai rakor. (HUMAS KEMENHUB/HUMAS KEMENKO PMK/UN)

Sinergi Pemerintah Dorong Ekspor Komoditas Pertanian

Redaksi    Senin, Maret 15, 2021    Comment   

Sinergi Pemerintah Dorong Ekspor Komoditas Pertanian

Mendag Muhammad Lutfi, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor produk pertanian di Teluk Lamong, Surabaya, Jatim, Jumat (12/03/2021). (Foto: Humas Kemendag)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengungkapkan, sinergi antara Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat penting dalam mendorong peningkatan ekspor. Untuk itu, kerja sama semua pihak menjadi kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini disampaikannya saat melakukan pelepasan ekspor bersama produk pertanian senilai Rp140 miliar ke 12 negara di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (12/03/2021).

“Kerja sama ini merupakan permulaan untuk memastikan Indonesia mempunyai eksportir baru sehingga ekonomi terus berkelanjutan di masa yang akan datang,” ujar Mendag.

Komoditas yang diekspor pada kesempatan itu terdiri 34 jenis, di antaranya pentol bakso, sarang burung walet, pakan ternak, premik, cicak kering, lipan kering, asam amino hewan L- Lysine sulfate, pakan ternak, susu pasteurisasi, susu, kelapa bulat, mentega kakao, bubuk kakao, biji kopi, cengkeh, dan serat campuran (sillage) allformilk.

Komoditas tersebut akan diekspor ke 12 negara tujuan, yaitu Amerika Serikat, Hongkong, Timor Leste, Jerman, Brunei Darussalam, Thailand, Tiongkok, Vietnam, Korea Selatan, Mesir, Singapura, dan Bangladesh.

Lutfi menyampaikan, perdagangan menjadi salah satu sektor yang terpenting dalam menggeliatkan ekonomi. “Dengan jumlah konsumsi Indonesia yang mencapai 59 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, kita harus menjaga konsumsi agar masyarakat dapat menggerakkan industri  dan ekspor meningkat,” ujarnya.

Mendag melanjutkan, Jatim merupakan pusat perdagangan barang setengah jadi untuk Indonesia bagian timur. “Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan akan membuat Export Center di Surabaya. Hal ini untuk memastikan komoditas Indonesia dapat melakukan penetrasi ke pasar internasional,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sinergi lintas kementerian harus ditingkatkan. Hal ini sebagai langkah strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, di tengah tantangan pandemi COVID-19 saat ini.

“Menghadapi pandemi ini dengan berbagai dampak yang ada, maka kerja sama antarsektor harus ditingkatkan. Hari ini kami datang untuk melepas ekspor. Bersama kita genjot pasar ekspor produk  pertanian kita,” ujarnya Mentan.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  berharap, Export Center di Surabaya akan dapat segera diwujudkan sehingga proses petik  olah kemas jual di Jatim dapat pasar internasional. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di provinsi tersebut.

Pada kegiatan ini juga diserahkan sertifikat kesehatan (Health certificate/HC) dan sertifikat fito sanitasi (Phytosanitary Certificate/PC) kepada eksportir oleh tiga Menteri. Sertifikat tersebut diserahkan kepada PT Sinar Indochem (pakan ternak) sebanyak 60 ton senilai Rp300 juta ke Timor Leste, PT Organic Hans Jaya (sarang burung walet) sebanyak 494 kilogram senilai Rp9,9 miliar ke Tiongkok, PT Cargill Indonesia (bubuk dan mentega kakao) sebanyak 83,4 ton senilai Rp4,98 miliar ke Tiongkok, dan PT Yongbee Indonesia (pakan serat campuran) sebanyak 174,4 ton senilai Rp392 juta ke Korea Selatan.

Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian Kementan secara nasional produk pertanian yang diekspor hingga Maret 2021 sebanyak 81,3 ribu ton dengan nilai mencapai Rp1,26 triliun. Komoditas tersebut terdiri dari tanaman pangan sebanyak 8,5 ribu ton senilai Rp125,8 miliar (9,95 persen), hortikultura sebanyak 487,9 ton senilai Rp47 miliar (3,71 persen), perkebunan sebanyak 72,2 ribu ton senilai Rp997,3 miliar (78,9 persen), dan peternakan sebanyak 27,8 ribu ton senilai Rp94 miliar (7,43 persen).

Hadir pada kegiatan ini Mendag Muhammad Lutfi, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN  Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Yk/Er)

Oleh: Humas Setkab

Erick Thohir Ungkapkan Beda BUMN Luar dan Dalam Negeri Saat Wabah Corona

Yakop    Senin, Agustus 17, 2020    Comment   

Erick Thohir Ungkapkan Beda BUMN Luar dan Dalam Negeri Saat Wabah Corona

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut BUMN Indonesia beri stimulus ke UMKM mengatasi krisis pandemi virus corona. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan perbedaan peran antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dengan luar negeri saat pandemi virus corona (Covid-19).

Ia mengatakan BUMN di luar negeri memberikan stimulus kepada korporasi. Sementara BUMN dalam negeri tidak hanya memberikan stimulus kepada korporasi tetapi juga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Contoh Amerika melakukan stimulus awalnya ke korporasi, tidak salah. Tapi yang membedakan (pandemi) dengan (krisis) 1998, hari ini UMKM yang terbawahnya kena," kata Erick, Minggu (16/8).

Erick, yang juga ketua pelaksana komite Covid-19 mengatakan perusahaan plat merah Indonesia memiliki hubungan erat dengan pelaku UMKM. Oleh karena itu, mereka turut membantu UMKM menghadapi pandemi.

Menurutnya, perusahaan BUMN yang biasanya memberikan bantuan kepada korporasi seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat pandemi pun ikut mengulurkan tangan kepada UMKM.

Selain itu, sejumlah BUMN yang kerap menyalurkan bantuan kepada UMKM juga menambah porsi bantuannya, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Secara total, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan kepada UMKM selama pandemi.

"Negara lain saya rasa tidak banyak seperti Indonesia," ujarnya.

Selain bantuan untuk pelaku usaha saat pandemi, Erick mengatakan BUMN juga tetap menjalankan penugasannya seperti biasa. Misalnya, program pembangunan kawasan industri, program mandatori campuran biodiesel 30 persen dalam BBM jenis solar (B30), dan sebagainya.

Secara rinci, anggaran untuk UMKM mayoritas dialokasikan untuk restrukturisasi kredit UMKM di bank Himbara senilai Rp78,78 triliun.

Lalu, subsidi bunga senilai Rp35,28 triliun, belanja imbal jasa penjaminan Rp5 triliun, dan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan dana untuk penjaminan modal kerja UMKM dan pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPBD) masing-masing sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut justru pemerintah lebih banyak menyalurkan stimulis untuk korporasi.

Bhima mengungkapkan korporasi mendapat stimulus sebesar 24 persen dari total anggaran stimulus pandemi Rp695 triliun. Sementara stimulus kepada pelaku UMKM haya pada kisaran 20 persen.

"Semakim banyak korporasi diberikan stimulus belum tentu efektif pada pemulihan ekonomi," kata Bhima dikutip dari akun Youtube SOCIOTALKING.

Bhima juga mengkritik cara penyaluran stimulus kepada UMKM. Menurutnya, UMKM tak disubsidi langsung, tetapi pemerintah melakukannya lewat bank.

"Pemerintah beri subsidi bunga ke perbankan, salurkan ke UMKM. Sedangkan kita tahu UMKM itu 98 persen adalah mikro dan ultra mikro, jadi yang hanya dapat yang debitur bank," ujarnya.

Bhima pun menyarankan pemerintah salah satu langkahnya memberi modal kerja secara langsung kepada pelaku UMKM, yang didominasi mikro dan ultra mikro oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.(cnn/ulf/fra)