Berikan BLT, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Meningkat Jadi 67 Persen

Redaksi    Minggu, Oktober 02, 2022    Comment   

Berikan BLT, Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Meningkat Jadi 67 Persen

Surve indikator kinerja presiden. (borneoJakarta/Ho-IM)

borneoJakarta - Kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan survei Indikator Politik, saat ini kepuasan terhadap pemerintah di angka 67 persen. 

Angka tersebut meningkat dibanding survei sebelumnya yang dirilis oleh Indikator Politik di awal September pada angka 62,6 persen.  

“Yang mengatakan puas atau sangat puas 67 persen di survei September di tanggal 20 September,” ucap Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik pada rilis survei secara online di kanal YouTube, Minggu (2/10/2022).  

Burhanuddin menambahkan, ada berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. 

Salah satu yang dominan ialah pemberian bantuan langsung kepada masyarakat.  

“Memberi bantuan kepada rakyat kecil (38,9) menjadi salah satu yang membuat mereka puas."

"Yang membuat kepuasan itu (naik) adalah memberikan semacam BLT,” jelas Burhanuddin.  

Dia menyebut, kepuasan terhadap Jokowi saat ini memang mengalami tren kenaikan. 

Apalagi dibandingkan dengan pada masa awal penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  

“Di awal September pasca kenaikan BBM, 62,6 (persen)."

"Nah sekarang indikasi approval presiden mengalami perbaikan,” tegas Burhanuddin.

(yakop/im)

Tinjau Kampung Nelayan Bulak di Surabaya, Jokowi bagi Bantuan Langsung Tunai

Redaksi    Jumat, April 22, 2022    Comment   

Tinjau Kampung Nelayan Bulak di Surabaya, Jokowi bagi Bantuan Langsung Tunai

Presiden Jokowi meninjau langsung Kampung Nelayan Bulak, di Kota Surabaya, Rabu (20/04/2022). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun, Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Kampung Nelayan Bulak di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/04/2022).

Presiden tampak disambut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat tiba di lokasi.

Selain meninjau langsung aktivitas para nelayan, Presiden Jokowi juga berdialog bersama anggota forum nelayan setempat. Dalam dialog tersebut, para perwakilan nelayan antara lain menyampaikan permintaan mereka terkait dengan pemecah gelombang.

“Mereka minta untuk dibuatkan pemecah ombak dan nanti akan saya kirim segera tim dari PU ke sini,” ujar Presiden Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para nelayan.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

(YK/UN)

Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng

Redaksi    Selasa, April 12, 2022    Comment   

Pastikan Tepat Sasaran, Kemensos Ajak Masyarakat Turut Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng

Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan, di DIY, Minggu (13/03/2022) pagi. (Foto: BPMI Setpres)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran.

Menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.

“Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos. Di dalamnya ada data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng,” ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari laman Kemensos, Senin (11/04/2022).

Harru menambahkan, laman cekbansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. 

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu “usul” dan “sanggah”.

“Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error  (tidak layak tapi menerima bantuan),” ujarnya.

Lebih lanjut Harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit.

Teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.

“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.

“Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait,” ujarnya.

Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini,” pungkasnya.

(YK/UN)

Menaker Sebut BLT Untuk 12 Juta Pekerja Cair 25 Agustus

Yakop    Senin, Agustus 17, 2020    Comment   

Menaker Sebut BLT Untuk 12 Juta Pekerja Cair 25 Agustus

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening pekerja calon penerima bantuan tunai langsung (BLT) berupa subsidi gaji/upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyatakan bantuan itu akan secara simbolik disalurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Agustus 2020 mendatang.

"Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me-launching. Insya Allah tanggal 25 Agustus ini," ujar Ida dalam keterangan resminya, Minggu (16/8).

Lebih lanjut, Ida menjelaskan subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di bawah Rp 5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Ida menjelaskan, subsidi upah yang diberikan tersebut sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4 juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan atau setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta.

"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali, Rp1.200.000," kata dia.

Ida menambahkan bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang mengalami PHK karena pandemi Covid-19 masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya.

Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Ida menyatakan mereka diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai informasi, program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.

"Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), teman-teman yang di-PHK, dirumahkan, mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ujar Ida.

Diketahui, pemerintah akan memberikan dana bantuan tunai (BLt) berupa subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Skema bantuan tersebut dianggarkan sebesar Rp37 triliun.

Skema ini akan diberikan kepada pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Namun, tak semua pekerja yang terdaftar berhak menerima bantuan upah tersebut.(cnn/rzr/osc)

Begini Cara Cek Dapat Bantuan Rp.600rb Bagi Pekerja Gaji Rp5 Juta

Yakop    Kamis, Agustus 13, 2020    Comment   

Begini Cara Cek Dapat Bantuan Rp.600rb Bagi Pekerja Gaji Rp5 Juta

Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).

JAKARTA - Skema bantuan yang dianggarkan sebesar Rp37 triliun ini akan diberikan kepada pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Namun, tak semua pekerja yang terdaftar berhak menerima bantuan upah tersebut.

Pemerintah akan memberikan dana bantuan tunai (BLT) berupa subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono menyebut untuk mengetahui jika pekerja berhak menerima bantuan Rp600 ribu per bulan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Peserta aktif merupakan pekerja yang rajin membayar iuran bulanan. Jika menunggak selama 3 bulan atau lebih, peserta dianggap sebagai peserta tidak aktif. Sehingga, dinyatakan tidak berhak menerima bantuan.

Kedua, pekerja terdaftar dan membayarkan iuran sampai Juni 2020. Artinya, untuk pekerja yang terdaftar setelah 30 Juni 2020, dinyatakan tidak berhak menerima BLT dengan total Rp2,4 juta ini.

Meski pemerintah belum menyajikan daftar penerima, pekerja dapat mengecek status kepesertaan lewat aplikasi telepon pintar BPJSTK Mobile. Peserta dapat mengunduh aplikasi dan meregistrasikan diri.

Setelah terdaftar, pekerja dapat mengecek status kepesertaan masing-masing.

Selain itu, pekerja juga dapat mengecek lewat SMS ke nomor 2757. Namun, peserta harus mendaftarkan diri dengan format: Daftar (spasi) Saldo, diikuti nomor KTP dan tanggal lahur dan nomor peserta.

Pekerja juga dapat langsung mengecek ke situs web resmi di https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/ atau menghubungi via WhatsApp di +62811-9115910 atau +62 855-1500910.

Tak ketinggalan, nomor rekening pekerja yang akan menerima bantuan juga harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasalnya, sesuai keterangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bantuan akan ditransfer langsung ke rekening penerima tanpa melalui perusahaan. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan mengklaim telah mengantongi lebih dari 5 juta nomor rekening pekerja.

Besaran bantuan yang akan diberikan senilai Rp2,4 juta selama empat bulan atau Rp600 ribu per bulan. Pencairan akan dilakukan dua tahap senilai masing-masing Rp1,2 juta. 

Pencairan tahap pertama rencananya dilakukan pada akhir Agustus 2020. (yk/we/sfr)

Sinergitas TNI-Polri Berikan Pengamanan Penyaluran BLT DD di Kecamatan Belitang

Redaksi    Selasa, Juli 21, 2020    Comment   

Sinergitas TNI-Polri Berikan Pengamanan Penyaluran BLT DD di Kecamatan Belitang

BORNEOTRIBUN I BELITANG, SEKADAU - Bertempat di kantor kas Bank Kalbar SP. 2 Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang telah dilaksanakan penyaluran dana BLT DD ( Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ) tahap l. Selasa, 21/7/20.

Sebanyak 107 KK warga desa Setuntung mendapat dana BLT DD tahap l terhitung dari bulan April-Juli sebesar Rp. 2.100.000/KK.

Sesuai jadwal dari Pemerintah Kecamatan Belitang secara bergantian warga yang ada di masing-masing desa turun mengambil BLT DD ke Bank dengan membawa identitas KTP dan KK penerima.

Kades Setuntung M. Saleh didampingi perangkat desa menjelaskan bahwa warga yang mendapatkan termasuk golongan tidak mampu dan merupakan dampak dari Covid-19.

Sementara itu, Kapolsek Belitang, IPTU Suritno menerangkan bahwa telah menurunkan personelnya dan bersinergi dengan Koramil untuk memberikan pengamanan langsung sampai dengan selesai kegiatan.

IPTU Suritno juga berharap warga yang datang ke Bank agar mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan serta cuci tangan dengan sabun untuk mencegah Covid-19.

"Personel selain memberikan pengamanan juga mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya memutus virus Corona ". Ungkap Kapolsek.

Penulis : Daiky

Editor    : Herman

Koramil 1203-04 / Simpang Hulu Kawal Penyaluran BLT

Redaksi    Sabtu, Mei 30, 2020    Comment   

Koramil 1203-04 / Simpang Hulu Kawal Penyaluran BLT

Fhoto : Penyaluran BLT Di Simpang Hulu, Ketapang

BORNEOTRIBUN I KETAPANG - Dukung kebijakan Pemerintah, Babinsa jajaran Kodim 1203/ktp / Koramil 1203-04/Simpang Hulu berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Polsek Simpang Hulu dan Petugas TKSK kecamatan Simpang Hulu kawal penyaluran BLT di GPU serbaguna Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Komandan Kodim 1203/Ktp Letkol Kav Jami’an.,S.I.P., melalui Danramil 1203-04/Simpang Hulu Kapten Inf Ignatius Andi memastikan dalam pembagian bantuan BLT dari Dinas Sosial kepada warga masyarakat kurang mampu yang terkena dampak pandemi Covid-19 saat ini dapat berjalan aman, lancar dan tepat sasaran.

Fhoto : Antrian Penerima BLT

Sebanyak 247 Kepala Keluarga ( KK ) dari 15 Desa sekecamatan Simpang Hulu menerima bantuan sebesar Rp.600.000/KK.

" kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor Pos Balai berkuak ". kata Danramil.

Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah wabah pandemi Covid-19.

Penulis : AD / Pendim 1203

Editor    : Herman

104 KK Di Maboh Permai Akan Menerima BLT Dana Desa

Redaksi    Kamis, Mei 14, 2020    Comment   

104 KK Di Maboh Permai Akan Menerima BLT Dana Desa

Fhoto : Pedataan KK Penerima BLT Dana Desa Di GPU Maboh Permai.

BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Pastikan penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa di Desa Maboh Permai, Bhabinkamtibmas polsek belitang hadiri rapat pendataan calon penerima yang bertempat di GPU Maboh permai. Kamis, 14/5/20.

Seperti yang dipaparkan Kades Maboh Permai, Sabastian yang menyebutkan agenda rapat yakni pendataan calon keluarga penerima BLT dengan sumber biaya berasal dari DD (Dana Desa) untuk warga yang terkena dampak Covid-19.

Dalam tahap pendataan dari setiap RT dan dusun terdapat jumlah warga yang diusulkan untuk menerima BLT sebanyak 104 KK sesuai dengan Permendes nomor 6 tahun 2020.

BLT dana desa tersebut rencananya akan disalurkan selama 3 bulan yakni April, Mei, juni dengan besaran penerimanya setiap KK Rp. 600.000/bulan. 

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas Maboh Permai, Bripda Elfriza berharap dalam penyaluran BLT nanti bersifat transparan dan dalam proses pendataan hari ini semoga berjalan kondusif serta masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

" masyarakat untuk selalu waspada dan tidak panik serta tetap melakukan upaya pencegahan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah dan transparan dalam pendataan hingga penyaluran nanti ". Harap Elfriza.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Babinsa Desa Maboh Permai, Koptu Marhaban, Ketua BPD Klaudius, Pendamping Desa CB. Hutagaol.

Penulis : Herman

Editor    : Yakop

BLT Akan Di Cairkan, Kades Diminta Segera Data Keluarga Penerima Sesuai Kemampuan DD

Redaksi    Selasa, Mei 12, 2020    Comment   

BLT Akan Di Cairkan, Kades Diminta Segera Data Keluarga Penerima Sesuai Kemampuan DD

Fhoto : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bayu Dwi Harsono.

BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Merujuk pada Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor : 11 Tahun 2020 dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bayu Dwi Harsono menjelaskan prosedur pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa tahap II  tahun 2020 akan segera cair.

Bayu juga menjelaskan setiap kepala keluarga akan mendapatkan Rp.600.000,-  selama tiga bulan yaitu April , Mei dan Juni sehingga total menjadi Rp. 1,8 juta. Dengan ketentuan , keluarga penerima BLT DD tidak terakomodir pada bantuan pemerintah lainnya.

” BLT Dana Desa tersebut akan fokus kepada warga desa terdampak Covid-19 yang benar-benar belum pernah menerima bantuan dari pemerintah ". Ujar Bayu saat ditemui di kantornya. Selasa, 12/5/20.

Bayu berharap dengan adanya BLT ini, warga desa terdampak Covid-19 bisa  terbantu dengan peralihan dana desa ke bantuan langsung, sehingga uangnya bisa dibuat untuk kebutuhan sehari-hari dan warga benar – benar terbantu.

“BLT Dana Desa ini fokusnya  warga miskin yang belum menerima PKH, yang belum menerima bantuan pangan non tunai, yang belum menerima kartu pra kerja ". Jelasnya.

Mengingat pendataan sangat perlu untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan, kepada para Kepala Desa di 87 desa supaya segera mendata warga desa yang dianggap layak mendapat BLT Dana Desa dan mekakukan perubahan APBD desa dan dari Pemkab akan mempersiapkan Surat Edaran Bupati Sekadau.

" segera dipastikan jumlah keluarga penerima dan disesuaikan dengan kemampuan desa ". Pesan Bayu.

Penulis : PB / Tim

Editor    : Yakop