Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024). (Foto: Humas Setkab/ Rahmat)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (05/08/2024). 

Dalam pengantarnya, Jokowi menekankan pentingnya mempersiapkan RAPBN yang dapat mengakomodasi kebijakan Presiden terpilih di tahun 2025.

Fokus pada Kebijakan Presiden Terpilih

Presiden Jokowi menegaskan bahwa dalam penyusunan RAPBN Tahun 2025, semua program dari Presiden terpilih harus bisa diakomodasi. 

"Saya ingin di dalam rencana Rancangan APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih," ujarnya. 

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang mendukung perkembangan dan stabilitas negara.

Waspada Risiko Ekonomi Global

Namun, Jokowi juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko ekonomi global yang bisa mempengaruhi Indonesia. 

"Waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik," jelasnya. 

Pemerintah diharapkan bisa merespons dengan cepat dan tepat untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin terjadi.

Peningkatan Penerimaan Negara dan Kemudahan Investasi

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya mengoptimalkan penerimaan negara serta mempermudah proses investasi dan ekspor produk dalam negeri. 

"Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara. Di sini saya ingin menggarisbawahi, mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor," tegasnya. 

Hal ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing Indonesia di pasar global.

Fokus dan Prioritas dalam RAPBN 2025

Sebagai penutup, Jokowi berharap agar RAPBN Tahun 2025 bisa fokus pada prioritas utama dan tidak mencakup terlalu banyak hal yang dikerjakan sekaligus. 

"Alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan," pungkasnya. 

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah dan mengoptimalkan hasil yang dicapai.

Dengan berbagai arahan dan fokus ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa RAPBN Tahun 2025 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja APBD 2021

Redaksi    Rabu, Juni 16, 2021    Comment   

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja APBD 2021

Minister of Home Affairs Tito Karnavian. Photo by: PR of Cabinet Secretariat.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” ujarnya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II, secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (14/06/2021).

Mendagri menyampaikan, belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat bertahannya ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi. Ia juga menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi kebiasaan tersebut diubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.

“Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga membeberkan realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah. Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen, dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Padahal menurutnya, idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen.

“Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5 persen. Meski pada kuartal pertama terkontraksi sebesar 0,74 persen, namun sesuai dengan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua dengan target pertumbuhan sebesar 7 persen. Menurut Mendagri, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam melakukan realisasi belanja agar pandemi COVID-19 dapat terselesaikan, dan ekonomi kembali bangkit.

“Tolonglah sekali lagi Bapak/Ibu sekalian, pesan saya amanati belanja, panggil Sekda-nya, panggil OPD, genjot mereka untuk mengeksekusi program yang sudah direncanakan, segera eksekusi, belanja pemerintah dan swasta membuat daya beli masyarakat meningkat, ekonomi akan baik,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENDAGRI/UN)

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun

Redaksi    Selasa, Mei 18, 2021    Comment   

Airlangga: Hingga 11 Mei, Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyampaikan, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun.

“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05/2021), di Jakarta.

Dipaparkan Airlangga, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu.  Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.

Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi di Sejumlah Provinsi

Di dalam keterangan persnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).

“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.

“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” pungkas Airlangga. 

(FID/UN)

Pemerintah Alokasikan Anggaran Program PEN sebesar Rp699,43 Triliun atasi Dampak Pandemi Covid-19

Redaksi    Minggu, April 04, 2021    Comment   

Pemerintah Alokasikan Anggaran Program PEN sebesar Rp699,43 Triliun atasi Dampak Pandemi Covid-19

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

BorneoTribun Jakarta -- Dalam upaya untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19, pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp699,43 triliun, meningkatkan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp579,78 triliun.

Salah satu prioritas pemerintah adalah memberikan dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan alokasi anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.

“Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja (116,9 juta tenaga kerja),” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Minggu (04/04/2021).

Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit.

Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) kepada 195.099 UMKM, dampak dari pandemi 23,10 persen UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50 persen terhambat distribusi, dan 19,45 persen mengalami kendala permodalan.

Begitu juga dengan hasil survei Bank Pembangunan Asia (ADB) yang menunjukkan kondisi sama, yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6 persen UMKM tutup sementara.

“Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR [Kredit Usaha Rakyat] dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,” ujar Airlangga.

Tahun lalu, nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen, sehingga pada April-Desember 2020, suku bunganya menjadi nol persen. Selain itu, juga sudah dibentuk skema KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro.

Sementara, di 2021, pemerintah menetapkan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar tiga persen, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi sebesar Rp253 triliun

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Menko Perekonomian.

Dalam mengatasi dampak dari pandemi, pemerintah terus menyeimbangkan antara penanganan di sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berskala Mikro (PPKM Mikro) yang terus diintensifkan dan diperluas hingga 15 provinsi, pemerintah juga terus melakukan upaya 3T (tracing, treatment, dan treatment), serta vaksinasi yang dilakukan di seluruh Tanah Air.

“Hal ini didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus didorong untuk memperkuat sisi daya beli (demand) dan produksi (supply). Selain terus menggulirkan program pendorong daya beli, program membantu sisi produksi juga terus diberikan. Tak lupa, pemerintah juga akan mempercepat program vaksinasi massal, menguatkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, dan memperluas implementasi PPKM Mikro,” pungkas Airlangga. 

(HMS/UN)

Alokasikan Rp. 25,9 M Untuk Covid-19, Panji Kaji Transparansi Alokasi Anggaran

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Mei 16, 2020    Comment   

Alokasikan Rp. 25,9 M Untuk Covid-19, Panji Kaji Transparansi Alokasi Anggaran

Fhoto : Bupati Melawi Pimpin Rapat Khusus Transparansi Alokasi Anggaran Penaganan Covid-19. Doc. Humpro Melawi.

BORNEOTRIBUN I MELAWI - Pasca dialokasikannya anggaran sebesar Rp. 25,9 M untuk tangani Covid-19, Bupati Melawi, Panji pimpin rapat khusus yang membahas tentang presentasi rancangan kebutuhan anggaran yang harus direalisasikan yang bertempat di Kantor Bupati Melawi. Jumat, 15/5/20 kemarin.

Rapat tersebut guna mengetahui transparansi penggunaan anggaran melalui Rencana Kerja Anggaran seperti yang direncana sebelumnya anggaran tersebut dialokasikan pada tiga sektor yakni kesehatan, penanggulangan bencana dan sektor sosial melalui OPD Dinkes, RSUD, BPBD, Dinsos, Sekda, Dishub, Inspektorat dan BLH.

Panji sangat berharap anggaran yang dikucurkan untuk dapat dimanfaatkan dengan efektif dan se_efisien mungkin serta jangan ada kesalahan sedikit pun.

" OPD yang bertugas menangani Covid-19 untuk merincikan penggunaan anggaran dengan jelas dan tepat sasaran. Mengingat realisasi anggaran penanganan covid-19 sudah berjalan ". Ujar Panji. 

Sementara itu dalam paparannya, Kepala Dinas Kesehatan Melawi, Ahmad Jawahir mengatakan saat ini Dinkes mengelola total anggaran Rp.18,7 M. Dan dana tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

" pembelian APD serta ATK yang paling banyak menyerap anggaran hingga mencapai Rp.8 M ". Terang Jawahir.

Kadinkes juga mengungkapkan beberapa belanja Seperti belanja material, hingga perawatan dan isolasi di Posko Kenual, RS Pratama dan RSUD Melawi mencakup  pengiriman sampel swab, operasional ambulan, serta sewa gedung untuk petugas posko dan RSUD dan anggaran bila ada pasien Covid-19 yang harus dikarantina dan dirawat serta petugas kesehatan yang dikarantina.

Begitu juga dengan Kepala BPBD Melawi, Syafarudin mengungkapkan instansinya mengelola anggaran sebesar Rp.2,8 M yang dialokasikan untuk honor tim piket posko pemeriksaan di perbatasan serta pos pengamanan bersama di tugu juang Nanga Pinoh.

Penulis : Afr /Humpro Melawi

Editor    : Herman