Berita Borneotribun.com: Amerika Serikat Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Amerika Serikat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Amerika Serikat. Tampilkan semua postingan

Minggu, 16 Maret 2025

Cuaca Ekstrem Mengancam Amerika Serikat, Tornado dan Badai Petir Melanda Beberapa Negara Bagian, Ribuan Warga Kehilangan Listrik

Cuaca Ekstrem Mengancam Amerika Serikat, Tornado dan Badai Petir Melanda Beberapa Negara Bagian, Ribuan Warga Kehilangan Listrik
Cuaca Ekstrem Mengancam Amerika Serikat, Tornado dan Badai Petir Melanda Beberapa Negara Bagian, Ribuan Warga Kehilangan Listrik.

AMERIKA SERIKAT - Amerika Serikat lagi-lagi dihantam cuaca ekstrem! Badan Meteorologi Amerika Serikat memperingatkan ancaman tornado di beberapa negara bagian akhir pekan ini. 

Peringatan ini muncul setelah sedikitnya lima tornado menerjang Missouri pada Jumat (14/3). 

Akibatnya, sekitar 100.000 bangunan harus rela kehilangan pasokan listrik, sementara cuaca buruk masih terus berlanjut hingga malam hari.

Tornado Bakal Lanjut Sampai Akhir Pekan

Para ahli cuaca memperkirakan badai ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Tornado diprediksi akan terus terjadi hingga akhir pekan di beberapa negara bagian seperti Mississippi, Louisiana, dan Alabama. 

Bahkan, menurut Accuweather, puncak badai bakal terjadi pada Sabtu sore hingga malam. Jadi, warga di daerah yang terdampak harus ekstra waspada!

Badai Petir dan Ancaman Banjir Bandang

Nggak cuma tornado, Badan Cuaca Nasional juga mengeluarkan peringatan tentang badai petir dahsyat yang siap melintasi Midwest hingga Lembah Mississippi. 

Badai ini diprediksi membawa berbagai ancaman seperti banjir bandang, pemadaman listrik, pohon tumbang, dan gangguan perjalanan. Bisa dibilang, situasinya benar-benar bikin deg-degan!

Alabama dan Missouri Umumkan Keadaan Darurat

Melihat kondisi yang makin parah, Gubernur Alabama, Kay Ivey, langsung mengumumkan keadaan darurat pada Jumat. Keadaan darurat ini bahkan diperpanjang hingga Minggu. 

Dalam keterangannya, Kay Ivey menegaskan bahwa cuaca buruk ini bisa menyebabkan kerusakan besar pada properti, mengancam keselamatan warga, dan berpotensi mengganggu utilitas penting seperti listrik dan air. 

Nggak mau ketinggalan, Missouri juga mengambil langkah yang sama dengan menetapkan status darurat.

Dampak Hingga ke Pantai Timur

Badai petir diperkirakan akan terus melanda wilayah Selatan sebelum akhirnya bergerak menuju Pantai Timur pada Sabtu malam hingga Minggu. 

Walaupun ancaman tornado mulai berkurang, bukan berarti situasi sudah aman. 

Pantai Timur masih harus bersiap menghadapi hujan es dan angin kencang yang bisa merusak infrastruktur dan menyebabkan gangguan besar.

Kapan Badai Akan Berakhir?

Para pakar memperkirakan badai ini akan terus bergerak hingga akhirnya mencapai Samudra Atlantik pada Minggu malam atau Senin pagi. 

Artinya, masih ada beberapa hari penuh kewaspadaan bagi warga yang tinggal di jalur badai ini.

Tetap waspada ya, guys! Kalau punya keluarga atau teman di daerah yang terdampak, jangan lupa untuk cek kabar mereka dan pastikan mereka dalam kondisi aman. 

Cuaca ekstrem kayak gini memang nggak bisa dianggap remeh!

Jumat, 07 Maret 2025

Ramadan di Amerika, Komunitas Masjid At Thohir Berbagi Kebahagiaan dengan Tetangga

Ramadan di Amerika, Komunitas Masjid At Thohir Berbagi Kebahagiaan dengan Tetangga
Para jemaah remaja Masjid At Thohir bersama Rizky Rahmanurmaniah bersilaturahmi dengan para tetangga di sekitar masjid (dok: VOA)
LOS ANGELES, CALIFORNIA – Ramadan selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk komunitas Muslim Indonesia yang berada di Los Angeles, California. Dalam menyambut bulan suci ini, komunitas Masjid At Thohir mengadakan kegiatan berbagi bingkisan kepada tetangga sekitar, sebagai bentuk silaturahmi dan kepedulian.

Berlokasi di kawasan Korea Town, Los Angeles, Masjid At Thohir menjadi tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan bagi komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 2022, masjid ini menjadi simbol persaudaraan dan kebersamaan bagi warga Muslim dari berbagai latar belakang.

Berbagi Kebaikan di Bulan Suci

Menjelang Ramadan, sekelompok remaja Muslim Indonesia yang tergabung dalam komunitas masjid terlihat berkeliling kompleks sekitar, membagikan sekitar 30 kantong bingkisan kepada para tetangga. Bingkisan tersebut berisi makanan khas Indonesia dan beberapa kebutuhan sehari-hari sebagai bentuk ungkapan kasih sayang serta semangat berbagi.

Rizky Rahmanurmaniah, seorang relawan yang telah aktif di Masjid At Thohir selama lima tahun, mengungkapkan bahwa kegiatan ini terinspirasi dari tradisi berbagi di Indonesia. “Dulu saya sering berbagi makanan berbuka puasa dengan tetangga di Indonesia. Jadi saya berpikir, kenapa tidak kita lakukan hal yang sama di sini?” ujar Rizky yang akrab disapa Kiky.

Kiky menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang berbagi, tetapi juga untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang penuh dengan kepedulian dan kebersamaan kepada masyarakat sekitar yang berasal dari berbagai latar belakang budaya.

Antusiasme Remaja Muslim Indonesia

Salah satu hal yang menarik dalam kegiatan ini adalah keterlibatan aktif para remaja Muslim Indonesia. Kiky menyebutkan bahwa sekitar 50 remaja telah aktif berkegiatan di masjid sejak kecil karena sering diajak oleh orang tua mereka. Kini, meskipun mereka sudah beranjak remaja, semangat untuk berkontribusi tetap tinggi.

“Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD. Sekarang sudah SMA pun masih mau datang ke sini dan berkontribusi. Misalnya saat ada kegiatan Ramadan seperti ini, mereka rela datang meskipun hari Minggu,” tambah Kiky.
Ramadan di Amerika, Komunitas Masjid At Thohir Berbagi Kebahagiaan dengan Tetangga
Para jemaah remaja Masjid At Thohir beserta relawan bersiap untuk membagikan bingkisan kepada para tetangga (dok: VOA)
Mariska adalah salah seorang remaja asal Indonesia yang ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan berbagi bingkisan. Ia membantu memasukkan berbagai produk makanan dan minuman ke dalam kantong yang akan didistribusikan kepada para tetangga.

“Ini seperti tas, di dalamnya terdapat kurma dan kacang pinto. Jadi, setiap rumah tangga mendapat satu kantong. Ada (mie instan, teh, kopi), dan biskuit cokelat. Kemudian ada (surat) tentang masjid kami, dan bahwa masjid (mengundang) untuk makan malam (iftar bersama),” kata Mariska.

Dalam bingkisan juga disertakan surat dalam bahasa Inggris dan Spanyol, yang menjelaskan tentang masjid At-Thohir, dan undangan makan malam bersamaan berbuka puasa selama bulan Ramadan ini.

“Menurut saya sangat bagus bahwa mereka membantu masyarakat. Meskipun, kita memiliki budaya dan agama masing-masing, saya senang bahwa mereka banyak membantu kami,” ujar salah seorang penerima bingkisan kepada VOA.

Menurut presiden Indonesian Muslim Foundation di Los Angeles, Adji Sudarmadji, kegiatan berbagi bingkisan ini memang bukan untuk tujuan dakwah.

“Jadi hanya memperkenalkan siapa kita dan berterima kasih kepada mereka, supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk, supaya tidak ada resistensi, ‘oh ini mau dakwah, mau menyebarkan Islam’” jelas Adji kepada VOA.

Adji berharap melalui kegiatan ini mereka bisa menjalin silaturahmi dengan para tetangga. Pengurus masjid berharap para tetangga juga memaklumi bahwa berbagai kegiatan di masjid akan mendatangkan banyak jemaah, yang kerap memerlukan lahan parkir yang tidak sedikit di antara perumahan warga.

Tentang para remaja yang menjadi ujung tombak kegiatan berbagi bingkisan dan bersilaturahmi, Adji berharap kegiatan ini bisa berguna bagi mereka.

"Mengajari mereka supaya peduli dengan masjid, kegiatan masjid, dan juga dengan tetangga-tetangga masjid," pungkasnya.

Selain kegiatan berbagi bingkisan dan acara berbuka puasa bersama, selama bulan Ramadan ini Masjid At Thohir juga menyelenggarakan beberapa ajang perlombaan untuk anak-anak dan remaja, seperti lomba menghafal Al-Qur'an, juga lomba pidato dan menulis esai. 

Para remaja yang ikut serta merasa senang bisa berinteraksi dengan warga sekitar sambil membawa misi kebaikan. Mereka berharap kegiatan ini bisa mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar dan menjadi langkah kecil dalam memperkenalkan budaya serta tradisi Indonesia di negeri orang.

### Ramadan sebagai Momen Persatuan
Kegiatan berbagi bingkisan ini mendapat sambutan hangat dari para tetangga non-Muslim di sekitar masjid. Banyak yang terharu dan berterima kasih atas perhatian serta kebaikan yang diberikan oleh komunitas Masjid At Thohir. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga tentang membangun persaudaraan lintas budaya dan agama.

Dengan semangat berbagi dan kebersamaan ini, komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles berharap dapat terus menebarkan kebaikan dan mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, tetapi juga momen untuk berbagi dan mempererat tali silaturahmi.

Semoga semangat kebersamaan ini terus menginspirasi dan membawa berkah bagi semua! Selamat menyambut Ramadan![di/ka]

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Kamis, 06 Maret 2025

Trump Tegaskan Dukungannya untuk Israel, Berikan Peringatan Keras kepada Hamas

Trump Tegaskan Dukungannya untuk Israel, Berikan Peringatan Keras kepada Hamas
Konvoi kendaraan militer bergerak di dalam Gaza, seperti yang terlihat dari sisi Israel, di perbatasan antara Israel dan Gaza, 5 Maret 2025. (Foto: Nir Elias/Reuters)

WASHINGTON – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat pernyataan tegas terkait konflik Israel-Hamas. Dalam unggahan di platform Truth Social pada Rabu (5/3), Trump menyatakan bahwa dirinya telah "mengirimkan semua yang dibutuhkan oleh Israel untuk menyelesaikan tugasnya." Pernyataan ini muncul setelah pertemuan Trump dengan delapan mantan sandera yang sebelumnya ditahan di Gaza.

Trump juga mengeluarkan peringatan keras kepada Hamas, yang telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, untuk segera membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza.

"Bebaskan semua sandera sekarang, jangan nanti, dan segera kembalikan semua jasad orang-orang yang Anda bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi Anda," ujar Trump dalam pernyataannya. "Hanya orang sakit dan keji yang menyimpan mayat, dan Anda sakit dan keji!"

AS Terlibat dalam Pembicaraan Langsung dengan Hamas

Pernyataan Trump ini muncul setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa pejabat Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan langsung dengan Hamas. Ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat kebijakan AS selama ini yang menolak bernegosiasi langsung dengan kelompok tersebut.

Pembicaraan ini berlangsung di Doha, Qatar, dan merupakan pertama kalinya sejak 1997 – ketika Departemen Luar Negeri AS menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris – ada keterlibatan langsung antara AS dan Hamas.

Sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Trump telah memberikan izin kepada utusannya untuk "berbicara dengan siapa pun" dalam rangka menyelesaikan konflik ini. Namun, ia enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai isi pembicaraan tersebut.

Leavitt juga menekankan bahwa Israel telah dikonsultasikan sebelum AS mengambil langkah untuk bernegosiasi langsung dengan Hamas. "Ada nyawa warga Amerika yang dipertaruhkan," tambahnya.

Peran Mesir dan Qatar sebagai Mediator

Sejak konflik Israel-Hamas kembali meletus pada 7 Oktober 2023, Mesir dan Qatar telah berperan sebagai mediator utama dalam negosiasi antara Hamas, Amerika Serikat, dan Israel. Peran mereka sangat penting dalam upaya mencapai kesepakatan pembebasan sandera serta upaya mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

Pihak Israel sendiri memberikan pernyataan singkat terkait keterlibatan AS dalam pembicaraan dengan Hamas. "Israel telah menyampaikan kepada Amerika Serikat posisinya mengenai perundingan langsung dengan Hamas," ungkap Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Situasi Sandera di Gaza

Menurut pejabat Israel, diperkirakan ada sekitar 24 sandera yang masih hidup di Gaza, termasuk Edan Alexander, seorang warga negara Amerika. Selain itu, jenazah sedikitnya 35 orang lainnya diyakini masih berada di tangan Hamas.

Trump telah menunjuk Adam Boehler sebagai utusan khusus untuk urusan penyanderaan. Boehler, yang merupakan pendiri dan CEO Rubicon Founders, dikenal sebagai negosiator utama dalam tim Abraham Accords – sebuah inisiatif yang berupaya meningkatkan pengakuan negara-negara Arab terhadap Israel selama masa jabatan pertama Trump.

Dengan peringatan keras yang disampaikan Trump dan langkah negosiasi langsung yang diambil oleh AS, dunia kini menantikan bagaimana Hamas akan merespons, serta apakah langkah ini dapat membawa perubahan dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Rabu, 05 Maret 2025

Eropa Bersiap Perkuat Pertahanan Setelah Penangguhan Bantuan Militer AS ke Ukraina

Eropa Bersiap Perkuat Pertahanan Setelah Penangguhan Bantuan Militer AS ke Ukraina
Kepala Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara dalam KTT Eropa di Brussel, Selasa (4/3).

Brussel – Dengan latar belakang penangguhan mendadak bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina, para pemimpin Uni Eropa (UE) menggelar pertemuan penting di Brussel pada Kamis (6/3). 

Mereka membahas langkah-langkah strategis guna meningkatkan pertahanan Eropa terhadap ancaman Rusia.

Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam pernyataannya pada Selasa (4/3), menekankan bahwa saat ini bukan lagi soal apakah keamanan Eropa terancam, tetapi lebih kepada kesiapan Eropa untuk bertindak tegas.

"Pertanyaannya bukan lagi apakah keamanan Eropa terancam secara nyata, atau apakah Eropa harus memikul lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya sendiri. 

Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Eropa siap untuk bertindak dengan kecepatan dan ambisi yang dibutuhkan," ujar von der Leyen.

Sebagai bagian dari respons terhadap situasi ini, ia menguraikan rencana pembiayaan pertahanan multi-cabang senilai 840 miliar dolar AS untuk memperkuat keamanan blok yang beranggotakan 27 negara tersebut.

Tantangan dalam Memperkuat Pertahanan Eropa

Kekhawatiran terhadap kemungkinan pelepasan keterlibatan AS dalam keamanan Eropa semakin mendorong negara-negara UE untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka. 

Selama bertahun-tahun, Washington telah meminta Eropa untuk berbagi beban lebih besar dalam hal pertahanan.

Namun, langkah ini tidak mudah. UE menghadapi tantangan besar dalam upaya memperkuat pertahanannya. 

Beberapa di antaranya adalah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, dinamika politik dalam negeri masing-masing negara, serta meningkatnya gerakan sayap kanan yang cenderung lebih bersimpati terhadap Rusia.

Yang lebih mengkhawatirkan bagi banyak pihak adalah kemungkinan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS. 

Jika itu terjadi, ada kemungkinan besar kebijakan AS akan lebih condong ke arah mengurangi komitmen terhadap NATO dan hubungan transatlantik.

Eropa Cari Alternatif untuk Menghadapi Ancaman

Dalam menghadapi ketidakpastian ini, negara-negara UE menunjukkan urgensi dalam bersatu. 

Selama pertemuan puncak di London pada Minggu lalu, para pemimpin UE dan Inggris sepakat untuk menyusun rencana perdamaian mereka sendiri bagi Ukraina, yang nantinya akan diajukan ke Washington.

Prancis dan Inggris juga mendukung pembentukan “koalisi yang bersedia”, yakni kelompok negara yang siap mengirim pasukan ke Ukraina guna menegakkan kesepakatan damai jika diperlukan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat Eropa yang lebih mandiri dalam urusan militer, bahkan mengusulkan agar senjata nuklir Prancis dapat digunakan sebagai alat pencegahan bagi negara-negara Eropa lainnya.

Di luar isu Ukraina, lembaga kebijakan Bruegel yang berbasis di Brussel memperkirakan bahwa Eropa akan membutuhkan tambahan 300.000 tentara serta anggaran pertahanan ratusan miliar dolar untuk benar-benar bisa menahan ancaman Rusia tanpa dukungan Amerika Serikat.

Dengan situasi geopolitik yang semakin tidak menentu, Uni Eropa menghadapi tekanan besar untuk memperkuat pertahanannya sendiri. 

Tantangan ekonomi, politik, dan perpecahan internal bisa menjadi hambatan utama, tetapi urgensi untuk bertindak semakin nyata. 

Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan bisa sangat menentukan masa depan keamanan dan stabilitas kawasan Eropa di era yang penuh tantangan ini.

Ramadan Jadi Momen Penting Bagi Trump untuk Menegaskan Kebebasan Beragama di Amerika Serikat

Ramadan Jadi Momen Penting Bagi Trump untuk Menegaskan Kebebasan Beragama di Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump, menyampaikan pesan Ramadan yang penuh makna pada Senin (3/3). 

Dalam pernyataannya, Trump memberikan salam hangat kepada umat Muslim di seluruh dunia yang menjalankan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan.

"Ramadan adalah waktu yang suci untuk berpuasa, berdoa, dan berkumpul bersama," ujar Trump. 

Ia menekankan bahwa bulan Ramadan merupakan momen untuk mendapatkan harapan, keberanian, serta inspirasi dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh makna.

Selain itu, Trump menegaskan kembali komitmen pemerintahannya dalam menegakkan kebebasan beragama. 

Ia menyoroti bahwa kebebasan beragama adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Amerika Serikat. 

"Kami akan terus berjuang untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan mereka dengan bebas dan tanpa hambatan," tambahnya.

Trump juga mengajak seluruh umat untuk memperbarui tekad dalam membangun masa depan yang damai serta menghormati martabat setiap manusia. 

Menurutnya, perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh toleransi.

Menutup pesannya, Trump mengungkapkan harapan terbaiknya bagi umat Muslim yang sedang menjalani Ramadan. 

"Semoga bulan suci ini menjadi musim penuh sukacita untuk merenungkan rahmat dan kasih Tuhan yang tak terbatas," katanya.

Pernyataan ini mendapat beragam respons dari berbagai pihak. Sebagian melihatnya sebagai bentuk dukungan bagi kebebasan beragama, sementara yang lain menganggapnya sebagai bagian dari diplomasi politik. 

Meski demikian, pesan Ramadan dari seorang pemimpin dunia tetap menjadi momen penting bagi umat Muslim di berbagai belahan dunia.

Dengan pesan ini, Trump menegaskan kembali pentingnya kebebasan beragama sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Harapannya, toleransi dan saling menghormati antarumat beragama dapat terus terjaga, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh dunia.

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Trump Tangguhkan Bantuan Militer ke Ukraina, Tekanan Perdamaian Meningkat

Trump Tangguhkan Bantuan Militer ke Ukraina, Tekanan Perdamaian Meningkat
Presiden AS Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih, Washington, pada 28 Februari 2025. (Foto: AP/Ben Curtis)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menangguhkan bantuan militer ke Ukraina pada Senin (3/3). 

Keputusan ini diungkapkan oleh seorang pejabat AS kepada kantor berita AFP dan langsung berdampak pada ratusan juta dolar bantuan dalam bentuk senjata yang tengah diproses untuk dikirim ke Kyiv, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar The New York Times.

Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah perdebatan terbuka yang mengejutkan di Gedung Putih antara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan Trump. 

Perselisihan ini menunjukkan adanya tekanan kuat bagi Ukraina untuk segera menyetujui perundingan perdamaian dengan Rusia.

Alasan di Balik Penangguhan Bantuan

Menurut seorang pejabat Gedung Putih yang berbicara secara anonim, Trump ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar berkontribusi pada solusi perdamaian. 

"Presiden telah menjelaskan bahwa dia fokus pada perdamaian. Kami membutuhkan mitra kami untuk berkomitmen pada tujuan itu juga," kata pejabat tersebut.

Dia menambahkan bahwa keputusan untuk menghentikan sementara bantuan ini dilakukan guna meninjau kembali kontribusi bantuan terhadap proses perdamaian. 

Meskipun demikian, Trump sendiri sebelumnya mengatakan bahwa penghentian sementara bantuan ini belum dibahas secara resmi, tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut akan tetap berlanjut.

Dampak bagi Ukraina

Keputusan ini jelas memberikan tekanan tambahan bagi Ukraina yang masih berada dalam konflik dengan Rusia. 

Trump bahkan mengisyaratkan bahwa Zelenskyy “tidak akan bertahan lama” tanpa adanya kesepakatan gencatan senjata dengan Moskow.

Di sisi lain, Zelenskyy menegaskan bahwa pihaknya berupaya untuk mengakhiri perang sesegera mungkin. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ukraina tengah berada dalam posisi sulit dan harus mempertimbangkan berbagai opsi untuk menyelesaikan konflik dengan Rusia.

Tekanan Diplomatik dan Masa Depan Konflik

Langkah yang diambil Trump ini bisa menjadi bagian dari strategi diplomasi AS dalam menekan Ukraina agar segera mencapai kesepakatan damai. 

Namun, di sisi lain, keputusan ini juga bisa mengundang kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa penghentian bantuan militer dapat melemahkan posisi Ukraina dalam menghadapi Rusia.

Apakah keputusan ini akan membawa hasil positif atau justru semakin memperumit situasi, masih harus kita lihat ke depannya. 

Yang jelas, kebijakan ini semakin menambah ketidakpastian di tengah konflik yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun ini.

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Selasa, 04 Maret 2025

Uranium Iran Hampir 90 Persen, Amerika Serikat Ancam Tindakan Lebih Tegas

Uranium Iran Hampir 90 Persen, Amerika Serikat Ancam Tindakan Lebih Tegas
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi dalam konferensi pers di Wina, Austria, 3 Maret 2025. (Elisabeth Mandl/REUTERS)

JAKARTA - Produksi uranium Iran terus meningkat dan semakin mendekati tingkat yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir. 

Situasi ini memicu kekhawatiran dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Rusia yang dilaporkan telah membahasnya dalam sebuah pertemuan. 

Namun, perbincangan tersebut dilakukan tanpa melibatkan Iran, yang langsung mendapat reaksi dari pemerintah Teheran.

Iran Tegaskan Tak Ada Kesepakatan Tanpa Keterlibatan Langsung

Pada Senin (3/3), Juru Bicara Menteri Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membenarkan bahwa isu nuklir Iran menjadi salah satu topik dalam pertemuan antara Amerika Serikat dan Rusia bulan lalu. 

Namun, ia menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima keputusan apa pun tanpa keterlibatan langsung dalam pembicaraan.

“(Isu nuklir Iran) telah dibicarakan (antara Rusia dan Amerika Serikat) sebagai isu internasional, tetapi yang penting, apa pun yang akan dilakukan terhadap isu nuklir Iran tentunya tidak akan bisa dilakukan tanpa pendapat Iran sendiri. Sahabat Rusia kita sangat paham akan hal itu,” kata Baghaei.

Laporan IAEA: Uranium Iran Hampir Capai Tingkat Senjata

Badan Pengawas Nuklir PBB, International Atomic Energy Agency (IAEA), dalam laporannya yang diperoleh Associated Press pada Rabu (26/2), mengungkapkan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya hingga hampir mencapai level yang dibutuhkan untuk senjata nuklir.

Berdasarkan data hingga 8 Februari lalu, Iran memiliki sekitar 274,8 kilogram uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen. 

Jumlah ini mengalami lonjakan signifikan dari 92,5 kilogram pada laporan sebelumnya di bulan November 2023. 

Perlu diketahui, kadar pengayaan uranium untuk keperluan senjata nuklir adalah 90 persen, sehingga pencapaian Iran saat ini dianggap sangat mengkhawatirkan.

IAEA Desak Pendekatan Langsung dengan Iran

Menanggapi situasi ini, Direktur IAEA, Rafael Grossi, menegaskan perlunya pendekatan langsung dengan Iran untuk memastikan bahwa program nuklir negara tersebut benar-benar bertujuan damai.

“Kami selalu menawarkan cara-cara teknis dan layak untuk menegaskan, mengkonfirmasi bahwa program nuklir Iran bertujuan damai,” ujar Grossi dalam konferensi pers di Wina, Austria, Senin (3/3).

“Ada keraguan, ada kekhawatiran, jadi kami selalu menawarkan kepada Iran, cara-cara untuk meluruskan jika mereka percaya bahwa ada keraguan yang tidak beralasan,” tambahnya.

Amerika Serikat: Iran Tidak Boleh Punya Senjata Nuklir

Amerika Serikat terus menegaskan bahwa Iran harus dicegah dari memiliki senjata nuklir. Mantan Presiden AS, Donald Trump, bulan lalu bahkan telah menandatangani instruksi presiden untuk kembali menerapkan kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran.

“Saya benar-benar ingin melihat perdamaian, dan saya harap kita bisa melakukannya. Mereka tidak boleh punya senjata nuklir. Ini sangat sederhana. Saya tidak memberikan batasan. Satu hal saja, mereka tidak boleh punya senjata nuklir. Jikalau mereka tetap memiliki senjata itu, terlepas dari apa yang baru saja saya katakan, saya kira mereka akan menyesalinya,” ujar Trump pada Selasa (4/2).

Namun, Trump juga menyatakan bahwa Iran dapat memperoleh keuntungan jika negara tersebut dapat meyakinkan dunia internasional bahwa mereka tidak akan mengembangkan senjata nuklir.

“Mereka akan punya masa depan yang luar biasa,” ujarnya.

Iran Tetap Bersikeras Program Nuklirnya Damai

Iran selama ini bersikeras bahwa program nuklirnya bertujuan damai. Namun, laporan intelijen Amerika Serikat menyebutkan bahwa Teheran telah “mengambil langkah-langkah yang menempatkan posisinya lebih baik untuk membuat senjata nuklir, jika memilih untuk melakukannya.”

Dengan situasi yang semakin memanas, dunia internasional kini menanti apakah Iran akan bersedia bekerja sama dengan IAEA dan pihak-pihak terkait untuk meredakan ketegangan.

Di sisi lain, desakan terhadap pendekatan langsung dengan Iran semakin menguat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memperburuk keadaan.

Senin, 03 Maret 2025

Apple Gandakan Investasi di AS, Produksi iPhone Kian Beragam

Apple Gandakan Investasi di AS, Produksi iPhone Kian Beragam
Apple Gandakan Investasi di AS, Produksi iPhone Kian Beragam.

JAKARTA - Akhir pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan menggandakan tarif terhadap China, tempat sebagian besar produk Apple dibuat. Keputusan ini menambah ketegangan dalam perang dagang antara AS dan China yang sudah berlangsung selama beberapa tahun.

Selama ini, banyak iPhone dan produk Apple lainnya diproduksi di China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Apple mulai memperluas produksinya ke negara lain seperti Vietnam dan India. Sayangnya, investasi Apple di Amerika Serikat sendiri belum terlalu signifikan.

Namun, situasi ini tampaknya akan segera berubah. Pekan lalu, Apple mengumumkan rencana besar mereka untuk berinvestasi sebesar $500 miliar di AS dalam empat tahun ke depan. Salah satu rencana utama Apple adalah membangun fasilitas di Texas untuk memproduksi server kecerdasan buatan (AI). Selain itu, Apple juga berkomitmen menciptakan 20.000 lapangan kerja baru di AS.

Bertemu dengan Trump, Apple Umumkan Investasi Baru

Pengumuman investasi besar ini datang setelah CEO Apple, Tim Cook, bertemu dengan Donald Trump pekan lalu. Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi AS yang mulai mengalihkan sebagian produksinya ke dalam negeri. Trump sendiri menyambut baik keputusan Apple tersebut.

“Mereka justru akan membangun di sini karena mereka tidak mau membayar tarif,” ujar Trump.

Dalam unggahan di media sosial pada Kamis lalu, Trump mengumumkan bahwa tarif universal sebesar 10% terhadap produk-produk dari China akan digandakan, yang mulai berlaku efektif pada hari Selasa.

Diversifikasi Produksi, Bukan Sekadar Tarif

Meskipun ada anggapan bahwa langkah Apple ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif Trump, para pengamat mengatakan bahwa keputusan ini lebih berkaitan dengan strategi jangka panjang Apple dalam mendiversifikasi rantai pasokan mereka.

Bill Reinsch dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) mengatakan bahwa Apple sudah mulai memindahkan sebagian produksi dari China jauh sebelum kebijakan tarif ini diberlakukan.

"Jumlah produksi di China masih besar, tapi ada tren yang jelas bahwa Apple ingin mengurangi ketergantungan mereka di sana," ujar Reinsch.

Apple dan Investasi Pro-AS

Sebagian besar rencana Apple sebenarnya sudah diketahui sejak lama. Namun, perusahaan ini tetap menegaskan bahwa kebijakan investasi dan penciptaan lapangan kerja mereka selaras dengan prioritas ekonomi AS.

Ben Bajarin, CEO Creative Strategies, mengatakan bahwa Apple memanfaatkan pengumuman ini untuk mendapatkan lebih banyak perhatian publik.

“Mereka hanya mengambil kesempatan untuk menggunakan siaran pers untuk mendapatkan lebih banyak paparan publik mengenai banyak hal yang telah mereka belanjakan dan jelas selaras dengan kebijakan yang pro-AS,” jelas Bajarin kepada VOA.

Sebagai bagian dari investasinya di AS, Apple juga mengonfirmasi bahwa mereka akan memproduksi chip silikon canggihnya di pabrik TSMC di Arizona. TSMC sendiri merupakan perusahaan semikonduktor asal Taiwan yang memiliki reputasi kuat dalam industri teknologi global.

Dengan langkah ini, Apple tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi AS tetapi juga semakin memperkuat rantai pasokan mereka di berbagai negara. Keputusan ini bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam cara Apple memproduksi perangkat mereka di masa depan.

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Minggu, 02 Maret 2025

Trump Akan Teken Inpres Tetapkan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Nasional

Trump Akan Teken Inpres Tetapkan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Nasional
Petunjuk tiga bahasa mengarahkan orang di gedung pengadilan imigrasi Chicago pada 12 November 2024. Pada 28 Februari 2025, Gedung Putih mengumumkan Trump akan menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi AS. (Foto: AP)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) pada Jumat (28/2) waktu setempat yang akan menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. 

Langkah ini diklaim sebagai upaya untuk "mendorong persatuan, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, dan membuka jalan bagi partisipasi sipil," menurut pernyataan Gedung Putih.

Aturan Baru dan Perubahan Kebijakan

Dengan Inpres ini, lembaga pemerintah serta organisasi yang menerima dana federal akan diberikan kewenangan untuk memutuskan apakah mereka tetap menyediakan layanan dan dokumen dalam bahasa selain bahasa Inggris atau tidak.

Selain itu, kebijakan ini juga mencabut mandat dari era Presiden Bill Clinton yang sebelumnya mewajibkan pemerintah dan penerima dana federal untuk menyediakan bantuan bahasa bagi penutur non-Inggris. 

Hal ini diperkirakan akan berdampak pada banyak komunitas imigran yang selama ini mengandalkan layanan terjemahan dalam berbagai bahasa.

Langkah Kontroversial

Langkah ini bukan pertama kalinya Trump membuat kebijakan yang berhubungan dengan bahasa nasional. 

Pada hari-hari awal kepresidenannya di Januari, pemerintahan Trump menghapus versi bahasa Spanyol dari situs web resmi Gedung Putih, yang menimbulkan reaksi kecewa dari berbagai kelompok advokasi Hispanik dan komunitas lainnya. 

Meskipun Gedung Putih sempat berjanji untuk mengembalikannya, hingga saat ini versi bahasa Spanyol dari situs tersebut masih belum dipulihkan.

Sejarah Panjang Upaya Penetapan Bahasa Inggris

Penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Amerika Serikat telah menjadi perdebatan panjang selama beberapa dekade. 

Sejumlah anggota Kongres telah beberapa kali mencoba mengajukan undang-undang terkait, tetapi selalu menemui kegagalan. 

Namun, lebih dari 30 negara bagian di AS sudah lebih dulu menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di wilayah mereka, menurut data dari organisasi U.S. English, yang aktif mengadvokasi kebijakan ini.

Dampak Kebijakan Ini

Kebijakan ini kemungkinan besar akan memicu berbagai reaksi, terutama dari kelompok imigran dan komunitas yang mengandalkan layanan dalam bahasa selain Inggris. 

Banyak yang khawatir bahwa langkah ini akan semakin menyulitkan akses mereka terhadap layanan publik dan informasi penting dari pemerintah.

Sementara itu, pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dapat membantu meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendorong imigran untuk lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan di Amerika Serikat.

Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai kebijakan ini, terutama terkait dampaknya terhadap komunitas non-penutur bahasa Inggris di AS.**

Oleh: VOA Indonesia | Editor: Yakop

Sabtu, 01 Maret 2025

Kesepakatan Baru Amerika dan Israel Penjualan Amunisi dan Buldoser Rp49,5 Triliun

Kesepakatan Baru Amerika dan Israel Penjualan Amunisi dan Buldoser Rp49,5 Triliun
Kesepakatan Baru Amerika dan Israel Penjualan Amunisi dan Buldoser Rp49,5 Triliun.

JAKARTA - Amerika Serikat kembali menyetujui penjualan peralatan militer ke Israel. Pada Jumat (28/2), Washington mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan pertahanan lainnya dengan total nilai lebih dari $3 miliar atau sekitar Rp49,5 triliun.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Amerika Serikat (Defense Security Cooperation Agency/DSCA) mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyetujui beberapa paket penjualan, di antaranya:

  • Bom dan hulu ledak senilai $2,04 miliar,
  • Bom serta perlengkapan pemandu senilai $675,7 juta,
  • Buldoser dan peralatan terkait senilai $295 juta.

Menurut DSCA, Rubio menetapkan bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan ini dilakukan segera demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat. 

Dengan demikian, persetujuan Kongres yang biasanya diperlukan untuk transaksi semacam ini dapat diabaikan.

Dukungan Amerika untuk Israel

Dalam pernyataannya, DSCA menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen terhadap keamanan Israel. 

"Sangat penting bagi kepentingan nasional Amerika untuk membantu Israel mengembangkan serta mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap," ujar DSCA.

Persetujuan ini menyusul transaksi senjata sebelumnya, di mana awal bulan ini Washington telah menyetujui penjualan bom, rudal, dan peralatan terkait lainnya senilai lebih dari $7,4 miliar atau setara Rp122 triliun ke Israel.

Langkah ini diperkirakan akan menuai berbagai reaksi di kancah politik internasional, mengingat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. 

Namun, bagi Amerika, penjualan ini dianggap sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat sekutu utamanya di kawasan tersebut.

Trump dan Zelenskyy Bersitegang di Gedung Putih Soal Kesepakatan Mineral

Trump dan Zelenskyy Bersitegang di Gedung Putih Soal Kesepakatan Mineral
Trump dan Zelenskyy Bersitegang di Gedung Putih Soal Kesepakatan Mineral.
Washington, D.C. – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih berujung pada ketegangan setelah keduanya berselisih mengenai kesepakatan akses mineral langka Ukraina.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Oval, Trump menekan Zelenskyy untuk menerima kesepakatan yang memungkinkan Amerika Serikat mengakses sumber daya mineral di Ukraina. 

Ketegangan meningkat ketika Trump memperingatkan Zelenskyy dengan nada tegas, “Anda akan membuat kesepakatan atau kami keluar.”

Setelah pertemuan tersebut, Trump mengeluarkan pernyataan melalui media sosial yang mengindikasikan bahwa kesepakatan itu batal. 

“Saya telah memutuskan bahwa Presiden Zelenskyy tidak siap untuk perdamaian jika Amerika terlibat, karena dia merasa keterlibatan kami memberinya keuntungan besar dalam negosiasi,” tulis Trump. 

Ia juga menambahkan bahwa Zelenskyy bisa kembali ketika sudah siap untuk berbicara tentang perdamaian.

Situasi semakin memanas sekitar 40 menit setelah Zelenskyy mengangkat isu invasi Rusia ke Krimea pada 2014. Wakil Presiden AS JD Vance turut mengkritik Zelenskyy dengan menuduhnya melakukan “tur propaganda.”

“Saya pikir tidak sopan bagi Anda untuk datang ke Ruang Oval dan mencoba meributkan hal ini di depan media Amerika,” ujar Vance.

Trump dan Vance juga menyinggung bantuan besar yang telah diberikan Washington kepada Ukraina, menyiratkan bahwa Zelenskyy tidak cukup berterima kasih atas dukungan tersebut. 

Trump bahkan memperingatkan bahwa Ukraina sedang mempertaruhkan risiko lebih besar. 

“Anda tidak punya kartu saat ini,” katanya. “Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III.”

Zelenskyy akhirnya meninggalkan Gedung Putih lebih awal tanpa mengikuti konferensi pers bersama yang sebelumnya dijadwalkan.

Kesepakatan mineral langka

Sebelum pertemuan berakhir, Trump mengatakan bahwa ia hampir menandatangani kesepakatan dengan Zelenskyy.

"Kami memiliki sesuatu yang merupakan kesepakatan yang sangat adil, dan kami berharap untuk masuk dan menggali, menggali, menggali, dan bekerja serta memperoleh sebagian mineral langka," kata Trump kepada Zelenskyy yang tampak tidak nyaman.

Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan untuk kepemilikan bersama dan pengelolaan dana rekonstruksi pascaperang untuk Ukraina, yang mana Ukraina akan mengalokasikan 50 persen dari pendapatan masa depan dari sumber daya alam negara tersebut.

Trump menggambarkan perjanjian mineral ini sebagai sejenis "backstop" guna menggantikan jaminan keamanan di mana Amerika Serikat memberi dukungan garis belakang bagi pasukan perdamaian Ukraina pasca perang dengan Rusia.

“Itu artinya kami akan berada di dalam, dan itu adalah komitmen besar dari Amerika Serikat,” katanya.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan “komitmen keuangan jangka panjang untuk pengembangan Ukraina yang stabil dan makmur secara ekonomi.” Perjanjian tersebut tidak secara langsung merujuk pada upaya untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina atau tentang pengaturan keamanan di masa mendatang, selain dari satu baris: “Pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya Ukraina untuk memperoleh jaminan keamanan yang diperlukan untuk membangun perdamaian abadi.”

Di luar kesepakatan mineral, Trump tidak berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan apa pun guna mendukung pasukan penjaga perdamaian Eropa untuk menegakkan gencatan senjata di masa mendatang antara Ukraina dan Rusia — tuntutan yang diajukan oleh Prancis, Inggris, dan sekutu NATO lainnya.

“Saya tidak suka berbicara tentang penjagaan perdamaian sampai kita mencapai kesepakatan,” kata Trump dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Inggris Kier Starmer pada hari Kamis di Gedung Putih.

Pertemuan pertama di Gedung Putih

Trump dan Zelenskyy telah melakukan berbagai pertemuan tatap muka sebelumnya, tetapi pertemuan hari Jumat adalah pertemuan pertama mereka di Gedung Putih. 

Awal bulan ini, keduanya berbicara melalui telepon, menyusul pembicaraan telepon Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump dan Zelenskyy Bersitegang di Gedung Putih Soal Kesepakatan Mineral
Trump dan Zelenskyy Bersitegang di Gedung Putih Soal Kesepakatan Mineral.
Sejak menjabat, Trump telah meningkatkan tekanannya terhadap Ukraina, dan dengan keliru menyatakan bahwa Kyiv memulai perang dengan Rusia dan menyebut Zelenskyy sebagai "diktator."

Ia juga telah mengulangi klaim bahwa Amerika Serikat telah menghabiskan $350 miliar untuk perang Ukraina — angka yang jauh melampaui jumlah yang dicatat oleh Departemen Pertahanan dan kelompok pengawas antarlembaga yang melacak alokasi dana Amerika Serikat untuk Ukraina.

Sementara itu, Trump tengah melakukan negosiasi langsung dengan Rusia tanpa melibatkan Kyiv atau sekutu Eropa, dan dalam pembelaannya mengatakan hal itu sebagai "akal sehat" ketika berbicara dalam konferensi pers.

Ia menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai "sangat maju" tetapi memperingatkan bahwa hanya ada sedikit waktu untuk mengamankan kesepakatan guna mengakhiri perang. 

Ia menyatakan keyakinannya bahwa Putin akan "menepati janjinya" dan tidak melancarkan agresi lebih lanjut terhadap Ukraina jika kesepakatan damai antara Moskow dan Kyiv tercapai. [es/dw]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Trump Yakin Putin Akan "Penuhi Janji" Jika Perjanjian Akhiri Perang Ukraina Tercapai

Trump Yakin Putin Akan "Penuhi Janji" Jika Perjanjian Akhiri Perang Ukraina Tercapai
Trump Yakin Putin Akan "Penuhi Janji" Jika Perjanjian Akhiri Perang Ukraina Tercapai.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan menepati janjinya jika kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina dapat tercapai. 

Hal ini disampaikan Trump dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di Gedung Putih pada Kamis (27/2).

Pembicaraan Damai Sedang Berjalan

Trump menyebut bahwa pembicaraan untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina saat ini "berjalan dengan sangat baik." Dalam pertemuan tersebut, Starmer menekankan pentingnya peran kepemimpinan Amerika dalam menjaga perdamaian di Ukraina, yang hingga kini masih berada dalam situasi perang selama hampir empat tahun.

“Saya rasa dia akan menepati janjinya,” ujar Trump tentang Putin.

Trump juga menegaskan bahwa dirinya telah mengenal Putin sejak lama dan pernah menghadapi isu kontroversial bersama, merujuk pada dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016 yang disebutnya sebagai "hoaks Rusia."

Kekhawatiran Eropa terhadap Pendekatan Trump

Kunjungan Starmer ke AS terjadi tidak lama setelah Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga melakukan lawatan serupa. 

Negara-negara Eropa semakin khawatir bahwa pendekatan agresif Trump dalam menyelesaikan konflik ini bisa diartikan sebagai bentuk kelembutan terhadap Putin.

Sejumlah sekutu AS di Eropa merasa tidak nyaman dengan kebijakan luar negeri Trump yang berfokus pada "America First." Terlebih lagi, pekan lalu, pemerintahan Trump diketahui melakukan pembicaraan langsung dengan Rusia tanpa melibatkan Ukraina atau sekutu Eropa lainnya.

Situasi semakin menjadi perhatian setelah AS menolak menandatangani resolusi PBB yang menyalahkan Rusia atas invasi ke Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022. 

Sikap ini membuat hubungan transatlantik antara AS dan negara-negara Eropa mengalami perubahan besar.

Kesepakatan Kontroversial dengan Ukraina

Pada Jumat (28/2), Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, untuk menandatangani perjanjian kontroversial. 

Kesepakatan ini memberikan akses bagi AS terhadap mineral-mineral penting Ukraina yang digunakan dalam industri kedirgantaraan, pertahanan, dan nuklir. 

Sebagai imbalan, Ukraina akan menerima kompensasi berupa bantuan senjata dari AS untuk melawan invasi Rusia.

Namun, yang menjadi sorotan adalah kesepakatan ini tidak secara langsung membahas pengakhiran perang atau menjamin keamanan jangka panjang bagi Ukraina. 

Hanya ada satu pernyataan yang menyebutkan bahwa "Pemerintah Amerika Serikat mendukung upaya Ukraina untuk mendapatkan jaminan keamanan yang diperlukan guna membangun perdamaian yang langgeng."

Zelenskyy Kecewa dengan Sikap AS

Presiden Zelenskyy dikabarkan tidak puas dengan perjanjian tersebut karena tidak adanya jaminan keamanan khusus dari AS. 

Sementara itu, Trump tampaknya lebih fokus pada kepentingan ekonomi dan menekankan bahwa Rusia akan berpikir dua kali untuk menyerang Ukraina jika negara tersebut memiliki perekonomian yang kuat, salah satunya dengan mengekstraksi mineral-mineral penting.

Pendekatan Trump terhadap konflik ini masih menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai seberapa besar komitmen AS dalam mendukung Ukraina. 

Dengan sikap yang lebih condong pada penyelesaian diplomasi ekonomi daripada keamanan militer, arah kebijakan luar negeri Trump terhadap konflik ini masih menjadi tanda tanya bagi banyak pihak, terutama di Eropa.

Bagaimana kelanjutan dari perjanjian ini? Apakah Putin benar-benar akan memenuhi janjinya? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Kamis, 27 Februari 2025

Donald Trump Tawarkan 'Kartu Emas' Seharga $5 Juta bagi Imigran Kaya

Donald Trump Tawarkan 'Kartu Emas' Seharga $5 Juta bagi Imigran Kaya
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan program baru yang disebut "Kartu Emas," sebuah jalur khusus bagi imigran berkantong tebal untuk mendapatkan kewarganegaraan AS. 

Dengan membayar $5 juta, pemegang kartu ini akan mendapatkan hak istimewa seperti kartu hijau dan kesempatan menjadi warga negara Amerika Serikat.

Program Eksklusif untuk Imigran Kaya

Dalam konferensi pers di Ruang Oval, Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa "Kartu Emas" akan menjadi alternatif baru untuk program visa EB-5 yang sudah ada.

“Kita akan menjual ‘kartu emas.’ Kita memiliki kartu hijau, (sedangkan) ini adalah ‘kartu emas.’ Kita akan menetapkan harga untuk kartu itu sekitar $5 juta, dan itu akan memberi mereka hak istimewa sebagai pemegang kartu hijau. Selain itu, kartu ini akan menjadi jalur menuju kewarganegaraan,” kata Trump kepada wartawan.

Menurut Trump, penerima "Kartu Emas" akan diberikan izin bekerja di AS, membuka bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membayar pajak yang akan membantu mengurangi defisit negara. 

Ia juga berharap perusahaan-perusahaan besar bersedia membayar untuk mendatangkan pekerja terampil ke AS melalui program ini.

Tidak Perlu Persetujuan Kongres

Saat ditanya apakah program ini membutuhkan persetujuan dari Kongres, Trump menegaskan bahwa tidak diperlukan persetujuan saat ini karena yang sedang diproses adalah pemberian kartu, bukan kewarganegaraan langsung.

“Kami tidak memerlukan Kongres sekarang, karena tidak sedang mengurus kewarganegaraan. Kami sedang mengurus kartu. Itu adalah jalan menuju kewarganegaraan, jalan yang sangat kuat menuju kewarganegaraan. Namun, untuk kewarganegaraan, saya harus meminta persetujuan Kongres,” jelasnya.

Akan Menggantikan Program EB-5

Selama ini, AS memiliki program investasi imigran bernama EB-5 yang memungkinkan individu untuk mendapatkan kartu hijau dengan investasi minimal $800.000. 

Namun, Trump menilai program EB-5 memiliki banyak celah dan sering disalahgunakan. Oleh karena itu, "Kartu Emas" akan menjadi penggantinya.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengonfirmasi bahwa "Kartu Emas" akan menggantikan EB-5 dan akan lebih selektif dalam menerima imigran kaya yang bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi AS. 

"Para pemegang 'Kartu Emas' akan menjalani pemeriksaan latar belakang yang ketat. Mereka akan menjadi warga dunia yang hebat dan berkelas dunia," ujar Lutnick.

Ia juga menambahkan bahwa uang dari program ini dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran AS. 

"Mengapa kita memberikan lotere kartu hijau? Mengapa kita memberikan EB-5 untuk kartu hijau? Presiden memahami bahwa kita bisa menggunakan dana dari 'Kartu Emas' untuk kepentingan negara," tegasnya.

Apakah Program Ini Menarik bagi Investor?

Meski terdengar menarik, beberapa pengamat menilai program ini belum tentu diminati oleh investor global.

“Saya tidak yakin tawaran presiden AS saat ini akan berdampak besar. Mendapatkan kartu hijau di AS tidaklah sulit jika memenuhi kriteria tertentu,” kata Bassim Haidar, seorang penasihat imigrasi dan kekayaan.

Menurutnya, imigran kaya mungkin enggan membayar $5 juta karena harus tunduk pada aturan pajak AS yang lebih ketat, termasuk pajak atas pendapatan global mereka. 

Ini bisa menjadi penghalang besar bagi investor yang ingin mempertahankan fleksibilitas finansial mereka.

Selain itu, Uni Eropa belakangan ini mulai memperketat program visa emas serupa karena dinilai hanya memberikan manfaat ekonomi marjinal dan meningkatkan risiko penghindaran pajak serta korupsi.

John Hu, pakar migrasi dari Hong Kong, juga menambahkan bahwa menaikkan ambang batas investasi menjadi $5 juta akan menyulitkan banyak calon imigran, khususnya dari China dan Hong Kong yang selama ini menjadi pengguna utama visa EB-5.

"Jumlah total pemohon akan turun drastis jika 'Kartu Emas' menggantikan EB-5, terutama karena kewajiban pajak global yang menjadi perhatian utama orang-orang kaya," kata Hu.

Program "Kartu Emas" yang diusulkan Donald Trump memang menawarkan jalur eksklusif bagi imigran kaya untuk menjadi warga AS. 

Namun, masih perlu dilihat apakah program ini benar-benar akan menarik investor global atau justru menjadi penghalang karena aturan pajak yang ketat. 

Rincian lebih lanjut mengenai program ini rencananya akan diumumkan dalam dua minggu ke depan.

Jumat, 09 Agustus 2024

Seorang WNI Tewas Dalam Penikaman di Philadelphia oleh Terduga Pelaku Sesama WNI

Seorang WNI Tewas Dalam Penikaman di Philadelphia oleh Terduga Pelaku Sesama WNI
ILUSTRASI - Pejalan kaki berjalan di salah satu sudut kota Philadelphia, 13 Juli 2018. (Matt Rourke/AP). Seorang WNI tewas ditikam di Kota Philadelphia, Pennsylvania, Minggu, 5 Agustus 2024.
JAKARTA - Kota Philadelphia, Pennsylvania, AS, dikejutkan oleh kabar tragis pada hari Minggu, 4 Agustus, ketika seorang warga negara Indonesia (WNI) ditemukan tewas akibat penikaman. 

Menurut pernyataan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York pada Rabu, 7 Agustus, terduga pelaku juga merupakan WNI.

Silvia Meiryana Pakpahan, Konsul Protokol dan Konsuler KJRI New York, mengungkapkan bahwa mereka telah menerima informasi dari masyarakat Indonesia di Philadelphia mengenai kasus ini. 

“KJRI New York sudah dihubungi oleh beberapa masyarakat Indonesia di Philadelphia yang menginformasikan bahwa terdapat seorang WNI yang meninggal akibat menjadi korban dari penusukan,” katanya dalam video pernyataan yang diterima VOA.

Kedua belah pihak, baik korban maupun terduga pelaku, diketahui tinggal di Philadelphia. 

Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hubungan antara korban dan pelaku, serta kronologi atau motif di balik penikaman tersebut. 

Diketahui bahwa keduanya baru tiba di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2023.

KJRI New York telah menghubungi keluarga korban di Indonesia untuk memastikan bahwa korban mendapatkan penanganan dan pemakaman yang layak. 

Silvia juga menambahkan bahwa pihak konsulat telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan bahwa terduga pelaku mendapatkan pendampingan hukum dan diproses secara adil. 

“KJRI New York akan mengupayakan supaya hak-hak kekonsulerannya dapat dipenuhi,” imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa media lokal melaporkan bahwa penikaman tersebut menimpa seorang perempuan berusia 55 tahun di Philadelphia selatan. 

Polisi menyebutkan bahwa korban, yang identitasnya belum diungkap, ditikam hingga tewas di sebuah rumah, dan satu orang telah dibawa untuk diinterogasi.

Philadelphia, yang merupakan rumah bagi sekitar 4.000 diaspora Indonesia, adalah salah satu kota di AS dengan populasi WNI terbesar, bersama Los Angeles dan New York. Kasus ini tentunya menjadi perhatian penting bagi komunitas Indonesia di sana.

Amerika Desak Israel Selidiki Video Pelecehan Seks terhadap Tahanan Palestina

Amerika Desak Israel Selidiki Video Pelecehan Seks terhadap Tahanan Palestina
Tentara Israel berpatroli di sekitar posisi di sepanjang perbatasan selatan Israel dengan Jalur Gaza pada 13 Juni 2024 (foto: dok). Pemerintah AS mendesak Israel agar menyelidiki video seorang tentara melakukan pelecehan seks terhadap tahanan Palestina.
JAKARTA - Pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Amerika Serikat mendesak Israel untuk segera menyelidiki dan menerapkan akuntabilitas terkait video yang menunjukkan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Video yang bocor tersebut, disiarkan oleh Channel 12 Israel, memperlihatkan tentara Israel melakukan tindakan seksual terhadap seorang tahanan di pangkalan Sde Teiman, tempat penahanan warga Palestina selama konflik Gaza.

Dalam video pengawasan yang viral tersebut, tampak para tentara melakukan pelecehan di balik tirai, dengan setidaknya satu tentara yang terlihat meletakkan tangan di selangkangannya sendiri. "Kami telah melihat video dan laporan pelecehan seks yang mengerikan terhadap para tahanan," ujar Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, dalam pernyataannya kepada wartawan.

Kekhawatiran ini datang di tengah laporan bahwa tahanan Palestina yang dibebaskan sering menuduh adanya penyiksaan dan pemerkosaan di dalam tahanan. Pihak berwenang Israel, bagaimanapun, membantah tuduhan tersebut. Pekan ini, para pakar PBB juga memperingatkan tentang "meningkatnya penggunaan penyiksaan" oleh Israel terhadap tahanan Palestina sejak perang di Gaza dimulai, dan mendesak tindakan untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Miller menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia para tahanan dan menuntut agar pemerintah Israel mengambil langkah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran serta meminta pertanggungjawaban bagi pelaku. Ia juga menambahkan bahwa penyelidikan militer Israel "harus dilakukan dengan cepat."

Juru bicara militer Israel mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari laporan tersebut. Militer Israel juga telah membuka penyelidikan terkait dugaan pelecehan di Sde Teiman setelah menerima berbagai laporan dari media internasional, badan-badan PBB, dan organisasi hak asasi manusia.

Sembilan tentara telah diinterogasi dalam penyelidikan ini. Aktivis sayap kanan Israel, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, bahkan mengunjungi Sde Teiman untuk menunjukkan dukungan kepada para tersangka, beberapa di antaranya berhasil menerobos fasilitas tersebut.

Sebagai sekutu penting Israel dalam konflik dengan Gaza, AS telah mengungkapkan kekhawatirannya atas banyaknya korban sipil. Serangan Hamas pada 7 Oktober telah menyebabkan kematian 1.198 orang, sebagian besar warga sipil. Sebagai balasan, serangan Israel telah menewaskan 39.677 orang di Gaza dan menghancurkan sebagian besar wilayah Palestina, termasuk kawasan permukiman dan infrastruktur penting.

Kamis, 18 Juli 2024

Gedung Putih Mengumumkan Joe Biden Positif Covid-19

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dinyatakan positif Covid-19 dan mengalami gejala ringan
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dinyatakan positif Covid-19 dan mengalami gejala ringan.
Washington, D.C. – Presiden Amerika Serikat Joe Biden dinyatakan positif Covid-19 dan mengalami gejala ringan, menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih. Karine Jean-Pierre, sekretaris pers presiden, mengungkapkan bahwa Biden telah divaksinasi penuh dan menerima suntikan tambahan vaksin Covid-19. Ini merupakan kali ketiga Biden dinyatakan positif Covid-19.

Biden, yang berusia 81 tahun, terakhir kali terlihat di hadapan publik pada hari Rabu saat mengunjungi para pendukungnya di Las Vegas dan menyampaikan pidato di sebuah acara. Namun, ia terpaksa membatalkan pidato kampanyenya yang dijadwalkan malam itu.

Kondisi kesehatan Biden muncul di tengah meningkatnya tekanan untuk mengundurkan diri dari pencalonan karena usianya, terutama setelah penampilannya yang kurang meyakinkan dalam debat pada akhir Juni.

Jean-Pierre menyatakan bahwa presiden berencana mengisolasi diri di rumahnya di Delaware sambil tetap melaksanakan tugas-tugas kepresidenannya. Dokter pribadi Biden, Kevin O'Connor, menjelaskan bahwa presiden mengalami gejala saluran pernapasan atas seperti pilek dan batuk, dan telah menerima dosis pertama Paxlovid.

Menurut Dr. O'Connor, Biden merasa baik-baik saja selama acara pertamanya pada hari itu, tetapi hasil tesnya kemudian menunjukkan positif Covid-19. Wartawan yang ikut dalam perjalanan ke Las Vegas melaporkan bahwa mereka segera dilarikan ke bandara setelah pengumuman tersebut.

Dalam rekaman video, Biden terlihat menaiki tangga pesawat dengan langkah perlahan dan hati-hati tanpa mengenakan masker. Saat menaiki Air Force One, ia terdengar berkata, "Bagus, saya merasa baik."

Biden terpaksa membatalkan pidatonya di UnidosUS, sebuah organisasi hak-hak sipil Latino. Janet Murguría, kepala eksekutif organisasi tersebut, mengonfirmasi diagnosis Biden kepada hadirin, mengungkapkan rasa kecewa presiden karena tidak bisa hadir.

"Penyakit ini muncul saat Biden menghadapi meningkatnya seruan agar mundur dari pencalonan," kata Murguría. Hampir dua lusin politisi Demokrat telah memintanya untuk mundur dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah Adam Schiff, anggota kongres dari California, yang menyatakan bahwa ia memiliki keraguan serius tentang kemampuan Biden mengalahkan mantan Presiden Donald Trump.

Schiff meminta Biden untuk "menyerahkan tongkat estafet," menambahkan bahwa Biden "telah menjadi salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah negara kita" dan dapat "mempertahankan warisan kepemimpinannya" dengan mengizinkan seorang Demokrat lainnya maju sebagai calon presiden.

Dalam wawancara dengan BET yang akan disiarkan Rabu malam, Biden mengatakan bahwa dia merasa tidak bisa meneruskan jabatannya karena negara begitu "terpecah belah". Untuk pertama kalinya, Biden juga mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pencalonan jika salah satu dokternya menyatakan bahwa ia memiliki "kondisi medis".

Minggu, 04 Februari 2024

AS Mulai Serangan Udara di Timur Tengah sebagai Pembalasan Terhadap Serangan Pangkalan di Yordania

Presiden AS Joe Biden dan ibu negara Jill Biden menghadiri penyerahan jenazah tiga tentara AS yang terbunuh di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan militan yang didukung Iran, di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Dover, Delaware, AS, 2 Februari 2024.
Presiden AS Joe Biden dan ibu negara Jill Biden menghadiri penyerahan jenazah tiga tentara AS yang terbunuh di Yordania dalam serangan pesawat tak berawak yang dilakukan militan yang didukung Iran, di Pangkalan Angkatan Udara Dover di Dover, Delaware, AS, 2 Februari 2024.
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) telah memulai serangan udara di Timur Tengah sebagai pembalasan atas serangan pesawat tak berawak yang fatal terhadap pangkalan Amerika di Yordania pada Minggu lalu.

"Pasukan Komando Pusat AS [CENTCOM] telah melakukan serangan udara di Irak dan Suriah terhadap Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan kelompok-kelompok milisi afiliasinya. Pasukan militer AS menyerang lebih dari 85 sasaran, dengan banyak pesawat termasuk pembom jarak jauh yang diterbangkan dari Amerika Serikat,” kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan pada Jumat (2/2).

Presiden AS Joe Biden mengeluarkan pernyataan tak lama setelah serangan itu.

“Sore ini, atas arahan saya, pasukan militer AS menyerang sasaran di fasilitas di Irak dan Suriah yang digunakan IRGC dan milisi afiliasinya untuk menyerang pasukan AS,” Biden dalam pernyataannya pada Jumat malam.

"Respons kami dimulai hari ini. Ini akan berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih. Amerika Serikat tidak menginginkan konflik di Timur Tengah atau di mana pun di dunia. Tapi biar semua orang yang ingin menyakiti kami mengetahui hal ini: Jika Anda menyakiti orang Amerika, kami akan membalasnya."

Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga mengeluarkan pernyataan.

"Presiden telah mengarahkan tindakan tambahan untuk meminta pertanggungjawaban IRGC dan milisi yang berafiliasi atas serangan mereka terhadap Pasukan AS dan Koalisi. Hal ini akan terjadi pada waktu dan tempat yang kita pilih,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Militer AS mengatakan pihaknya menyerang “operasi komando dan kendali, pusat-pusat, pusat intelijen, roket dan rudal, serta tempat penyimpanan kendaraan tak berawak, dan fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi kelompok milisi dan sponsor IRGC mereka yang memfasilitasi serangan terhadap pasukan AS dan koalisi.”

Media pemerintah Suriah di Damaskus melaporkan bahwa “agresi AS” terhadap beberapa lokasi di daerah gurun dan di sepanjang perbatasan Suriah-Irak telah memakan korban jiwa.

Presiden Joe Biden dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, di antara pejabat pemerintah AS lainnya, telah menjelaskan dalam beberapa hari terakhir bahwa akan ada respons militer beberapa tahap, pasca kematian pertama orang Amerika akibat serangan dalam apa yang oleh sebagian orang digambarkan sebagai perang proksi yang semakin meningkat dengan milisi dukungan Iran di wilayah tersebut.

Serangan hari Minggu (25/1) lalu di sebuah pangkalan di Yordania menewaskan tiga tentara AS dan melukai lebih dari 40 lainnya. Terdapat lebih dari 165 serangan terhadap pasukan AS di Timur Tengah sejak pertengahan Oktober.

“Saya tidak akan membahas tindakan spesifik yang akan kami ambil dan seperti apa responsnya. Hal pertama yang Anda lihat bukanlah hal terakhir yang Anda lihat,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada VOA pada hari Rabu.

“Saya pikir setiap kali Anda kehilangan tentara AS di luar negeri dalam suatu operasi, hal ini memberikan tekanan tambahan pada pemerintahan mana pun, baik dari Partai Demokrat atau Republik untuk mengambil tindakan tegas,” kata Jeremi Suri, seorang profesor sejarah di Universitas Texas di Austin kepada VOA.

“Masalah besar yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana memiliki kebijakan pencegahan yang kuat tanpa melakukan eskalasi di seluruh wilayah dan (kemudian) sulit untuk mengatasi hal tersebut. Menurut saya, pilihan yang mereka ambil sejauh ini bagus,” kata Suri.

Konflik terbaru di Timur Tengah dipicu hampir empat bulan lalu oleh teroris Hamas dan kelompok militan lainnya yang menyeberang dari Gaza ke Israel dan membantai 1.200 warga Israel, sebagian besar warga sipil, di rumah mereka, di festival musik, dan di tempat lain.

Kembalinya tentara AS yang terbunuh

Indikasi pertama pengeboman balasan pada hari Jumat terjadi beberapa menit setelah penyerahan jenazah tiga tentara cadangan Angkatan Darat AS di Pangkalan Angkatan Udara Dover di negara bagian Delaware.

Presiden Biden dan ibu negara Jill Biden menyaksikan selama 15 menit ketika tim pengangkut yang terdiri dari tujuh tentara yang mengenakan sarung tangan putih dalam formasi dua baris berbaris perlahan menuju pesawat angkut militer C5 Galaxy untuk mengambil satu per satu peti mati yang dibungkus dengan bendera Amerika.

Mereka membawa masing-masing koper sekitar 100 meter menuju kendaraan, perlahan-lahan melewati seorang presiden yang tampak muram dan meletakkan tangan kanannya di dada. Warga sipil lainnya, termasuk ibu negara dan Austin, juga turut berduka cita, begitu pula anggota parlemen yang hadir dan anggota keluarga yang berduka.

Kehadiran presiden pada acara penyerahan jenazah tersebut terjadi di tengah optimisme bahwa Hamas dan Israel perlahan-lahan bergerak menuju kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Jalur Gaza dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel dan gencatan senjata.

Perang Israel-Hamas

Israel tanpa henti membombardir Gaza sebagai respons terhadap serangan teror 7 Oktober. Respons tersebut telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina dan melukai 66.000 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Para pejabat di PBB mengatakan perang tersebut telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan sekitar seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan.

Pasukan Pertahanan Israel meng

atakan pada hari Jumat bahwa mereka menyerang kompleks militer Hizbullah dan truk yang menyimpan senjata di Lebanon selatan.

Jet tempur menyerang kompleks di dekat desa Lida dan truk yang ditabrak berada di dekat desa Shuba, menurut militer Israel (IDF). Operasi ini menyusul peluncuran roket ke Israel utara dari Hizbullah pada hari sebelumnya.

Pemberontak Houthi mengatakan pihaknya menembakkan rudal balistik pada hari Jumat (2/2) di kota pelabuhan Laut Merah Eilat di Israel. IDF mengatakan sistem pertahanan udara Arrow miliknya telah mencegat rudal permukaan-ke-permukaan di Laut Merah.

Selasa, 30 Januari 2024

Perdana Menteri Qatar Bantah Terlibat dalam Mediasi dengan Houthi Yaman

Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api.
Arsip - Pasukan Houthi berbaris sambil memegang senjata api.
JAKARTA - Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam upaya mediasi dengan Houthi Yaman dalam konteks ketegangan dengan Amerika Serikat. 

Dalam sebuah pernyataan di Dewan Atlantik di Washington pada Senin, Sheikh Mohammed menyatakan bahwa Qatar tidak melakukan mediasi dengan Houthi, melainkan mendorong Iran untuk mengurangi ketegangan di wilayah keamanan regional. 

Dia menyatakan hal ini kepada Al Jazeera, saluran berita yang berbasis di Doha.

"Houthi mengklaim telah menyerang kapal-kapal yang terlibat dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina di Gaza, yang mengakibatkan serangan balasan oleh Amerika Serikat dan Inggris terhadap target-target Houthi di Yaman," tambahnya.

Sheikh Mohammed juga membahas tentang kantor perwakilan Hamas, kelompok Palestina, di Doha, mengatakan bahwa kantor tersebut berfungsi sebagai saluran komunikasi.

Terkait dengan masa depan negara Palestina, dia menegaskan, "Posisi kami adalah memastikan bahwa nasib rakyat Palestina harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri. Mereka yang seharusnya menentukan masa depan mereka."

Qatar telah aktif terlibat dalam upaya mediasi antara Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Serangan Israel yang mematikan di Jalur Gaza, yang dimulai setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober, telah menyebabkan korban jiwa dan luka yang signifikan. 

Ini termasuk ribuan warga Palestina tewas dan terluka, serta sejumlah warga Israel. 

Serangan tersebut juga mengakibatkan krisis kemanusiaan di Gaza, dengan sebagian besar penduduk menjadi pengungsi dan infrastruktur yang rusak parah.

Tiga Tentara Amerika Tewas dalam Serangan di Yordania, Gedung Putih Siapkan Respon Terhadap Serangan di Timur Laut Yordania

Presiden Amerika Joe Biden.
Presiden Amerika Joe Biden.
JAKARTA - Gedung Putih menanggapi serangan drone musuh yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di Yordania.

Presiden Amerika Joe Biden hari Senin (29/1) melangsungkan pertemuan dengan anggota tim keamanan nasionalnya di Gedung Putih untuk membahas perkembangan terbaru pasca serangan pesawat nirawak terhadap instalasi pasukan Amerika di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah. Serangan itu menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur National Intelligence Avril Haines, dan Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients adalah sebagian pejabat yang hadir dalam pertemuan itu. Belum ada keterangan dari hasil pertemuan ini.

Namun dalam dua konferensi pers terpisah, juru bicara Dewan Keamanan Nasional dan juru bicara Pentagon, sama-sama mengatakan Amerika akan "menanggapi" serangan itu. Tetapi belum ada rincian soal waktu, bentuk, dan luasnya tanggapan yang dimaksud.

"Kami tidak menginginkan perang lagi," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby, hari Senin (29/1).

"Kami tidak ingin mengeskalasi, namun kami pasti akan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri kami sendiri, untuk melanjutkan misi ini dan merespons dengan tepat serangan-serangan ini."

Ketika drone musuh terbang mendekati sasaran pada ketinggian rendah, salah satu drone Amerika juga sedang terbang kembali menuju pangkalan AS kecil di kawasan gurun itu, yang dikenal dengan nama Tower 22. 

Drone AS itu kemungkinan secara tidak sengaja membiarkan drone musuh melintas, menurut laporan awal yang dikutip oleh salah seorang pejabat secara anonim, karena tidak berwenang memberikan tanggapan.

Kirby menegaskan, sehari setelah Biden berjanji akan "menuntut pertanggungjawaban semua pihak pada waktu dan dengan cara sesuai pilihan kami," bahwa pemerintah AS tidak ingin terlibat dalam konflik lain di Timur Tengah.

Namun Kirby juga menekankan bahwa kesabaran Amerika semakin tipis setelah selama lebih dari dua bulan pasukan AS di Irak, Suriah dan Yordania, serta kapal Angkatan Laut AS dan kapal-kapal komersial di Laut Merah diserang kelompok-kelompok proksi Iran. 

Kelompok-kelompok tersebut, termasuk pemberontak Houthi di Yaman dan Kataeb Hezbollah di Irak, mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut merupakan tanggapan terhadap operasi militer Israel yang masih berlanjut di Gaza.

Menteri Intelijen Iran Ismail Khatib hari Senin (29/1) mengatakan kelompok-kelompok militan yang didukung Iran telah membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menghadapi "kehadiran agresif" Amerika di kawasan itu.

"(Kelompok) perlawanan di kawasan ini mengambil tindakan terhadap kehadiran agresif Amerika berdasarkan keputusan dan kebijakannya sendiri. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar."

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah serangan pesawat nirawak Sabtu malam (27/1) yang menewaskan tiga tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya di timur laut Yordania, dekat perbatasan Suriah.

Presiden Joe Biden pada hari Minggu (28/1) mengatakan Amerika "akan menanggapi" serangan tersebut. Biden menyalahkan milisi yang didukung Iran atas korban jiwa pertama di pihak Amerika setelah berbulan-bulan serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok semacam itu terhadap pasukan Amerika di seluruh Timur Tengah, sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu.

Dengan meningkatnya risiko eskalasi militer di wilayah tersebut, para pejabat Amerika berupaya mengidentifikasi secara pasti kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. 

Namun mereka menilai salah satu kelompok yang didukung Iran berada di balik serangan tersebut.

Sejumlah personel Amerika telah luka-luka, termasuk beberapa yang mengalami cedera otak traumatis, dalam serangan itu. [em/rd/jm]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Senin, 29 Januari 2024

Panglima TNI Tekankan Pentingnya Kerjasama dengan AS untuk Modernisasi Alutsista

Panglima TNI Agus Subiyanto berbicara kepada media di Jakarta (foto: dok).
Panglima TNI Agus Subiyanto berbicara kepada media di Jakarta (foto: dok).
JAKARTA - Pada Kamis (25/1/2024), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjalin pembicaraan penting melalui sambungan telepon dengan Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS), Charles Q. Brown. 

Dalam percakapan tersebut, Brown mengungkapkan harapannya untuk meningkatkan hubungan yang erat antara militer AS dan TNI.

"Kami ingin mengucapkan selamat atas posisi Anda yang baru sebagai Panglima. Dan saya juga sangat setuju ada hubungan yang sangat baik antara Amerika dan Indonesia," ujar Brown dari Markas Besar Angkatan Bersenjata di Pentagon, Washington DC, AS.

Brown menekankan pentingnya kepemimpinan Panglima TNI dalam konteks regional, khususnya dalam menjaga keamanan di wilayah Indo-Pasifik. 

Dia juga mengapresiasi peran Indonesia sebagai ketua ASEAN yang telah memperkuat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN, serta mendorong stabilitas keamanan di kawasan. 

Brown juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya modernisasi Alutsista TNI oleh Panglima TNI.

Panglima TNI Agus Subiyanto menanggapi dengan menyatakan keinginannya untuk menjadikan Alutsista TNI lebih modern agar dapat menghadapi tantangan sesuai dengan dinamika geopolitik dunia. 

Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Charles Q. Brown.
Kepala Staf Angkatan Bersenjata AS, Jenderal Charles Q. Brown.
Dia juga mengakui kontribusi AS dalam program strategis TNI, seperti pengadaan pesawat Hercules dan peningkatan pesawat tempur F16.

"Amerika Serikat selalu menjadi partner yang terbaik terutama bagi wilayah kami untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran di wilayah," ujar Agus Subiyanto.

Sri Yanuarti, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menganggap komunikasi antara Panglima TNI dan pemimpin militer AS sebagai sesuatu yang penting bagi kedua negara. 

Dia menyoroti pentingnya hubungan militer yang baik antara AS dan Indonesia dalam menghadapi tantangan regional, termasuk dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia-Pasifik.

Sementara bagi Indonesia, hubungan militer dengan AS dianggap dapat memperkuat kemampuan pertahanan negara, terutama dalam upaya memenuhi Minimum Essential Force (MEF) dan memperkuat Alutsista menghadapi tantangan keamanan di masa mendatang.

Meskipun demikian, Yanuarti menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada AS untuk pengadaan Alutsista telah berkurang sejak masa reformasi, dengan Indonesia kini dapat membeli perlengkapan militer dari negara-negara lain di Eropa.

Upaya menjaga hubungan baik antara kedua negara juga tercermin dalam pelaksanaan latihan bersama seperti Super Garuda Shield yang diadakan setiap tahun oleh AS dan Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan, terutama terkait penjagaan Laut China Selatan serta penguatan Alutsista TNI di masa depan.