Berita Borneotribun.com: Abdul Halim Iskandar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Abdul Halim Iskandar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Abdul Halim Iskandar. Tampilkan semua postingan

Selasa, 08 Juni 2021

Mendes PDTT Dorong BUMDes Berorientasi Ekspor

Mendes PDTT Dorong BUMDes Berorientasi Ekspor
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong terciptanya lebih banyak BUMDes yang berorientasi ekspor.

“Kita akan terus konsolidasi supaya semakin banyak Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) sedang menggalakkan komoditas ekspor, ini juga tergantung dengan data-data, tentang potensi desa, potensi unggulan desa,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman Kemendes PDTT, Selasa (08/06/2021).

Saat ini, ungkap Abdul Halim, sudah ada BUMDes yang melakukan ekspor. Salah satunya adalah BUMDes di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan komoditas ekspor vanila.

Lebih jauh Mendes PDTT menyampaikan, di saat pandemi ini kunci kesuksesan dalam memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa ada di BUMDes. Posisi BUMDes yang saat ini telah resmi berbadan hukum setara dengan BUMN dan BUMD, namun pada level yang berbeda.

“Jadi kalau misalnya bicara tentang pengelolaan air di tingkat nasional dikelola oleh BUMN, pengelolaan air di tingkat kabupaten atau provinsi dikelola oleh BUMD, pengelolaan air di tingkat Desa maupun antardesa dikelola oleh BUMDes ataupun BUMDes Bersama,” ujarnya.

Unit usaha BUMDes, imbuh Abdul Halim, baik di sektor wisata, jasa, simpan pinjam dan sebagainya, akan berkontribusi untuk memulihkan ekonomi nasional di tingkat desa.

Dalam pernyataannya Mendes PDTT juga menegaskan bahwa pihaknya tidak membatasi kerja sama yang dilakukan antardesa, bahkan lintas kabupaten maupun provinsi untuk membentuk BUMDes Bersama.

“BUMDes Bersama tidak dibatasi oleh kewilayahan, desa di Sidoarjo bisa membangun kerja sama dengan desa di NTT, bisa bekerja sama dengan desa di Papua, bisa membangun kerja sama dengan desa di Aceh,” tuturnya.

Abdul Halim menilai, hal tersebut dapat dilakukan apabila desa yang bekerja sama tersebut memiliki kesamaan potensi dan produk unggulan.

“Itu yang kemudian bisa saling memberikan dan saling menguntungkan. Dari mana kita bisa tahu ini? Kembali, kuncinya cuma satu, data, sekali lagi data,” ujarnya.

Untuk itulah, imbuh Mendes PDTT, pihaknya terus mendorong pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. “Itulah makanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi, agar semua permasalahan, semua potensi yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh desa bisa terakumulasi dengan baik dan kemudian terkelola dengan maksimal,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

Selasa, 11 Mei 2021

Upaya Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemendes PDTT Salurkan BLT Dana Desa ke 49.095 Desa

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Borneotribun Jakarta -- Dalam upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa).

Hingga 8 Mei 2021 BLT Dana Desa telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total anggaran sebesar Rp2,27 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berharap BLT Dana Desa dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) dalam menghadapi perayaan Lebaran tahun 2021 ini.

“Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Mendes PDTT juga menegaskan pihaknya terus melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa yang dinilainya penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya beli warga desa dalam menghadapi Idulfitri.

Abdul Halim menambahkan, aturan peniadaan mudik tentunya berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di Hari Raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan Dana Desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT dan PKTD memang totalitas belum menggantikan perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi COVID-19, namun akan membantu warga desa dalam menghadapi Lebaran ini,” ujarnya.

Hingga 8 Mei 2021 penyerapan Dana Desa telah Rp18,86 triliun atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 triliun. Aokasi ini telah dicairkan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah tersebut, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman COVID-19 sebesar Rp3,46 triliun sebesar 18,4 persen dam untuk BLT Dana Desa sebesar Rp2,27 triliun atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Adapun Penyerapan Dana Desa di lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 mencapai Rp18,10 yang dicairkan untuk 50.398 desa. 

(HUMAS KEMENDES PDTT/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno