Berita Borneotribun.com: ASEAN Hari ini
Tampilkan postingan dengan label ASEAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ASEAN. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 06 Agustus 2022

Presiden Jokowi tutup ASEAN Para Games XI 2022 di Surakarta

Presiden Joko Widodo berangkat melakukan kunjungan kerja menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (6/8/2022).
Presiden Joko Widodo berangkat melakukan kunjungan kerja menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (6/8/2022).

BorneoTribun Jakarta - Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana bertolak menuju Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, untuk melakukan rangkaian kunjungan kerja termasuk dijadwalkan menutup ASEAN Para Games XI 2022 di Stadion Manahan.

Presiden dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pukul 09.50 WIB dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo di Kabupaten Boyolali.

ASEAN Para Games XI telah berlangsung selama sepekan sejak dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Sabtu (30/7).

Usai penutupan ASEAN Para Games XI, Presiden Jokowi diagendakan bermalam di Kota Surakarta dan kembali ke Jakarta, Minggu (7/8).

Turut mendampingi Presiden dan Iriana dalam kunjungan itu antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat.

(RP/ANT)

Minggu, 25 April 2021

Tingkatkan Kerja Sama, Presiden Jokowi dan PM Hun Sen Gelar Pertemuan Bilateral

Tingkatkan Kerja Sama, Presiden Jokowi dan PM Hun Sen Gelar Pertemuan Bilateral
Pertemuan Bilateral RI dan Kamboja, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Setelah mengikuti ASEAN Leaders’ Meeting, Sabtu (24/04/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen menggelar pertemuan bilateral dengan didampingi delegasi kedua negara. Pertemuan tersebut digelar di Multipurpose Room, Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Seperti disampaikan Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi, Presiden Jokowi mengawali pertemuan bilateral dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran PM Kamboja di Jakarta. Selanjutnya, kedua pemimpin saling berbagi pandangan mengenai sejumlah isu terkait hubungan bilateral kedua negara.

“Kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai bagaimana upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara,” ujar Menlu usai mendampingi Kepala Negara menghadiri pertemuan tersebut.
Presiden Jokowi dan PM Hun Sen dalam pertemuan bilateral, di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Diungkapkan Retno, dalam pertemuan Presiden RI menyampaikan empat isu. Pertama, mengenai kerja sama di bidang kesehatan.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya dukungan vaksin multilateral demi kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara. Presiden juga mengajak Kamboja untuk memperkuat kerja sama di bidang farmasi, obat-obatan, dan peralatan kesehatan,” ujar Menlu.

Retno menambahkan, peluncuran joint venture Dynamic Argon, Co., Ltd. yang merupakan hasil kerja sama antara salah satu perusahaan farmasi  Indonesia dengan mitranya di Kamboja pada tahun 2019 lalu merupakan awal yang baik bagi kerja sama kesehatan antara kedua negara.

“Oleh karenanya, Bapak Presiden meminta dukungan PM Hun Sen untuk perluasan investasi BUMN dan swasta Indonesia di bidang farmasi dan peralatan kesehatan di Kamboja,” ujarnya.

Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan mengenai kerja sama di bidang ekonomi untuk pemulihan ekonomi. 

“Presiden mendorong upaya peningkatan volume perdagangan kedua negara, antara lain adanya direct shipping lines antara kedua negara di mana Pelindo II sudah menjajaki rencana tersebut,” ujar Menlu. 

Kepala Negara juga mendorong keringanan pajak impor, khususnya untuk alat transportasi bus karoseri dari Indonesia. 

“Terkait investasi, Presiden Republik Indonesia meminta dukungan Kamboja agar perusahaan BUMN dan swasta Indonesia dapat menjadi mitra pembangunan dan investasi utama di Kamboja, antara lain yang disebutkan, pembenahan sistem perkeretaapian dan pemenuhan kebutuhan gerbong kereta, pembangunan pembangkit listrik apung, dan kebutuhan tugboat (kapal tunda), dan proyek infrastruktur di Kamboja oleh BUMN konstruksi Indonesia,” papar Retno.

Ketiga, kedua pemimpin membahas mengenai kerja sama di bidang pertahanan.  “Peningkatan kerja sama pertahanan ini menurut Presiden perlu ditingkatkan, antara lain dilakukan melalui perluasan kerja sama Army-to-Army talk, kemudian mendorong peningkatan pendidikan dan latihan bersama personel militer,” ujar Menlu.

Terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan perlunya sinergi antara Indonesia, Kamboja, dan Thailand di mana ketiga negara ini akan menjadi ketua di sejumlah organisasi pada tahun 2022 mendatang. Indonesia akan memegang keketuaan G20, Kamboja menjadi Ketua ASEAN, dan Thailand menjadi Ketua APEC.

“Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan agar terdapat koordinasi dan sinergi antara ketiga negara yang semuanya adalah negara anggota ASEAN, baik dari segi waktu penyelenggaraan maupun substansinya,” pungkas Menlu Retno Marsudi.

Mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(SLN/UN)

Forum ASEAN, Presiden Jokowi Suarakan Penghentian Kekerasan di Myanmar

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno LP Marsudi, dan Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting, Sabtu (24/04/2021), di Sekretariat ASEAN, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi menghadiri ASEAN Leaders’ Meeting yang berlangsung di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (24/04/2021. 

Pertemuan tersebut membahas mengenai upaya bersama ASEAN untuk dapat membantu Myanmar keluar dari situasi krisis saat ini. 

Saat menyampaikan pandangannya di dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus dihentikan dan kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas. 

“Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. 

Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. 

Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas,” ujar Presiden saat memberikan pernyataan pers usai pertemuan. 

Di dalam pertemuan yang dihadiri oleh Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing ini, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pemimpin militer negara tersebut untuk berkomitmen terhadap tiga hal. 

“Permintaan komitmen pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. 

Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan,” ujar Presiden. 

Kedua, Kepala Negara meminta komitmen untuk memulai proses dialog yang inklusif. 

“Tahanan politik harus segera dilepaskan, dan perlu dibentuk special envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar,” tegasnya. 

Terakhir, Presiden juga meminta agar pemimpin militer Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari ASEAN. 

“Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN, yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Center [The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management],” ujarnya. 

Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mengawal tindak lanjut dari ketiga komitmen yang diminta tersebut. “Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” tuturnya. 

Presiden menambahkan, pandangan Indonesia tersebut sejalan dengan pandangan para pemimpin ASEAN lainnya. 

Kesepakatan dalam pertemuan ALM ini kemudian dituangkan dalam lima butir konsensus. 

“Sekjen ASEAN telah menyampaikan lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN. 

Isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi,” pungkasnya. 

Seperti diungkapkan Presiden di awal pernyataannya, pertemuan ALM ini merupakan inisiatif Indonesia yang terus bekerja keras bersama Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN agar pertemuan ini dapat terwujud. 

“Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya ASEAN Leaders’ Meeting dapat diselenggarakan pada hari ini. 

Sejak saya menelepon Sultan Brunei Darussalam pada 23 Maret 2021, bersama dengan dengan chair Indonesia bekerja keras untuk memastikan agar ASEAN Leaders’ Meeting ini dapat diselenggarakan,” ungkapnya. 

Selain Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN, tampak hadir dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. 

Kemudian Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro L. Locsin Jr. sebagai Utusan Khusus Filipina, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebagai Utusan Khusus Thailand, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith sebagai Utusan Khusus Laos, serta Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. 

Dalam memberikan keterangan pers Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(TGH/UN)

Jumat, 23 April 2021

Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi di Myanmar

Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi di Myanmar
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers mengenai perkembangan situasi terkini di Myanmar, Jumat (19/03/2021)

BorneoTribun Jakarta -- Para pemimpin ASEAN akan menggelar ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) guna membahas mengenai perkembangan situasi di Myanmar, esok hari, Sabtu (24/04/2021), di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

“Para pemimpin ASEAN termasuk Presiden Republik Indonesia telah menerima undangan dari Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN untuk menghadiri ALM besok,” ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Jumat (23/04/2021) sore.

Menlu menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pembicaraan Presiden Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN.

“Kalau kita tengok ke belakang, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut pembicaraan antara Presiden Republik Indonesia dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN,” ujarnya.

Ditambahkan Menlu, pertemuan ALM kali ini merupakan pertemuan secara langsung pertama para pemimpin ASEAN selama pandemi COVID-19 yang menunjukkan kepedulian para pemimpin tersebut terhadap situasi krisis terjadi di Myanmar.

“Komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini,” ujarnya.

Pertemuan tersebut, imbuh s menghormati dan mengambil implementasikan protokol kesehatan secara maksimal.

Dalam keterangan persnya, Menlu mengungkapkan bahwa hingga saat ini tiga pemimpin ASEAN menyatakan tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut. Ketiga negara tersebut adalah Thailand, Laos, dan Filipina.

“Presiden Republik Indonesia kemarin telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Thailand dan membahas persiapan ALM ini. Perdana Menteri Thailand menyampaikan permintaan maaf tidak dapat hadir,” ungkapnya.

Lebih lanjut Menlu mengungkapkan, proses persiapan pertemuan ini terus dilakukan pada tingkat Senior Officials Meeting (SOM) dan Menlu ASEAN. Ditambahkan Retno, selain telah mengadakan pertemuan dengan Menlu Brunei Darussalam dan Menlu Malaysia, malam ini dirinya akan menjadi tuan rumah working dinner semua Menlu ASEAN yang telah hadir di Jakarta.

“Dalam dinner tentunya kita akan membahas kembali persiapan terakhir penyelenggaraan ALM besok. Kita tentunya berharap ALM besok akan mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini,” pungkas Menlu. 

(UN)

Rabu, 21 April 2021

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar

Mantan Sekjen PBB: DK PBB, ASEAN Harus Segera Ambil Langkah Terpadu soal Myanmar
Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon

BorneoTribun Amerika -- Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras pertumpahan darah di Myanmar pada Senin (19/4). Ban mendesak Dewan Keamanan PBB dan blok regional ASEAN untuk segera mengambil langkah terpadu guna mencegah "kekejaman yang sedang berlangsung" dan eskalasi kekerasan lebih lanjut.

“Saya mengecam penggunaan kekerasan mematikan yang brutal terhadap warga sipil, dan penahanan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta ribuan demonstran." kata Ban dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB, yang memfokuskan kerja sama antara PBB dan organisasi-organisasi regional seperti ASEAN.

Myanmar mengalami kekacauan dan kekerasan sejak militer menolak hasil pemilu November dan menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari. Mereka telah menahan pemimpin de fakto Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi lain dari Partai Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD).

Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 700 warga sipil, termasuk puluhan anak-anak, telah tewas di jalan-jalan dan di rumah mereka oleh militer yang menindak keras protes-protes.

Ban mengatakan ASEAN harus bersatu dalam merespon situasi itu dan stop menggunakan kebijakan 'tidak ikut campur' dalam urusan dalam negeri negara-negara berdaulat, untuk membenarkan kelambanan dalam menghadapi pelanggaran.

“ASEAN harus menunjukkan dengan jelas kepada militer Myanmar bahwa situasi sekarang ini begitu parah sehingga tidak bisa hanya dianggap sebagai masalah internal," kata Ban. "Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer, dan pelanggaran HAM menjijikkan yang dilakukan terhadap warga sipil, tidak sesuai dengan Piagam ASEAN. Aksi-aksi itu jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan ancaman terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan."

Blok regional itu akan mengadakan KTT khusus mengenai Myanmar pada 24 April di Indonesia. Ban mengatakan mereka harus segera "mengambil langkah terpadu," termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Myanmar untuk berdialog dengan para pihak.

Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Moe Zaw Oo, Wakil Menteri Luar Negeri NUG-Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan berhubung Christine Schraner Burgener, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, kini sedang mengjungi kawasan itu, para pemimpin ASEAN berusaha berkoordinasi dengan PBB untuk mengatasi krisis Myanmar.

Namun, katanya, "Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati. ASEAN mungkin melakukan pendekatan dengan menawarkan bantuan kemanusiaan, ini tidak akan berhasil, konsekuensinya publik akan kehilangan kepercayaan," katanya kepada VOA.

Dia mengatakan, "Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh."

Dia mengatakan sejauh ini NUG belum menerima undangan dari ASEAN.

Sebelum kudeta militer, Moe Zaw Oo menjabat sebagai ketua umum Liga Nasional Bagi Demokrasi (NLD) sekaligus penasihat Komisi Perdamaian Myanmar. [vm/jm]

Oleh: VOA

Senin, 19 April 2021

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN
Warga berpawai dengan bendera Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk antara lain oleh anggota parlemen yang digulingkan, di Yangon, Myanmar, Minggu, 18 April 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation/ASEAN) khusus mengenai Myanmar pada Sabtu (24/4) di Jakarta. Itu akan menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Militer telah menindak keras protes-protes massa yang menentang kekuasaannya. Menurut sebuah kelompok pengawas setempat, sedikitnya 730 orang tewas.

Undangan yang diberikan kepada Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan sepuluh negara ASEAN itu telah mengundang kritikan dari para aktivis. Mereka menyerukan para pemimpin asing agar tidak mengakui junta secara resmi.

Moe Zaw Oo, wakil menteri urusan luar negeri untuk "pemerintah persatuan nasional" atau NUG, mengatakan ASEAN belum menghubungi mereka. NUG adalah pemerintah bayangan yang dibentuk pada Jumat (16/4) oleh para anggota parlemen yang digulingkan, serta politisi dari etnis minoritas.

"Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada VOA.

"Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati."

Sementara, junta terus menarget media pada Minggu (18/4), dengan menangkap seorang reporter lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi.

Menurut asistennya lewat pesan singkat, Kitazumi ditangkap di rumahnya di Yangon pada Minggu (18/4) malam.

Jumlah reporter yang ditangkap sejauh ini mencapai lebih dari 65 dan sedikitnya 34 masih ditahan, menurut kelompok pengawas Reporting ASEAN.

Oleh: VOA

Jumat, 09 April 2021

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi katakan Inggris Dukung ASEAN Temukan Resolusi Konflik di Myanmar
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab (kiri) melakukan "salam siku" dengan Menlu RI Retno Marsudi usai melakukan konferensi pers di Jakarta, hari Rabu (7/4).

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Inggris telah menyampaikan dukungan atas upaya ASEAN untuk menemukan resolusi konflik di Myanmar. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers secara virtual di Jakarta hari Rabu (7/4) seusai bertemu mitranya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Jakarta.

“Kami memiliki keprihatinan yang sama dan melanjutkan seruan pada militer Myanmar untuk menghentikan penggunaan kekerasan guna mencegah jatuhnya korban sipil lagi, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk melangsungkan dialog guna mengembalikan demokrasi, perdamaian dan stabilitas ke jalurnya,” ujar Retno.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kedua diplomat tinggi ini membahas bagaimana “Inggris dapat mendukung upaya ASEAN membantu Myanmar mencari jalan keluar dari situasi itu,” tambah Retno.

Raab membenarkan bahwa dalam pembicaraan bilateral “Forum Kemitraan” Inggris-Indonesia, keduanya membahas berbagai isu mulai dari isu-isu di Indo-Pasifik, proses perdamaian di Timur Tengah hingga Myanmar.

“Besok (8/4) saya akan mengikuti dialog tingkat menteri Inggris-ASEAN yang kedua, di mana kami akan melanjutkan diskusi tentang beragam isu, termasuk aplikasi Inggris untuk menjadi Mitra Dialog ASEAN,” ujar Raab, yang untuk pertama kalinya melawat ke Indonesia sebagai menteri luar negeri.

Presiden Indonesia Joko Widodo pertengahan Maret lalu mengusulkan penyelenggaraan KTT ASEAN untuk mencari penyelesaian krisis politik dan kekerasan di Myanmar yang sudah menewaskan ratusan orang.

“Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor, 19 Maret lalu.

Inggris Siap Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN

Inggris adalah investor kedua terbesar di Indonesia dan mitra dagang kelima terbesar di Eropa. Total nilai perdagangan Indonesia dan Inggris tahun lalu mencapai 2,24 miliar dolar. Pandemi tidak menyurutkan investasi Inggris di Indonesia, yang tahun 2020 lalu naik 35%.

Dalam pembicaraan hari Rabu, Retno Marsudi menegaskan tiga point utama, yaitu soal penguatan kemitraan dalam sektor kesehatan, terutama untuk membangun industri layanan kesehatan – termasuk vaksin – yang kuat; soal bagaimana menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi; dan soal penguatan kerjasama pertahanan dan keamanan.

“Inggris adalah salah satu sumber vaksin COVID-19 bagi Indonesia,” ujar Retno dan berharap Inggris akan tetap mendukung fasilitas COVAX untuk “memastikan akses yang setara atas vaksin.”

Dalam kesempatan itu Retno Marsudi dan Dominic Raad ikut menyaksikan penandatanganan kerjasama kontra-terorisme. Belum ada rincian tentang kerjasama ini, tetapi kedua negara tengah memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan dalam berbagai bidang, termasuk industri pertahanan, penanganan bencana dan keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang juga membahas peningkatan perdagangan kedua negara hingga soal distribusi vaksin COVID-19. [em/jm]

Oleh: VOA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno