PJ Gubernur Harisson Saksikan Pidato Presiden Terkait RUU APBN TA 2025

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

PJ Gubernur Harisson Saksikan Pidato Presiden Terkait RUU APBN TA 2025

Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

PONTIANAK – Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, pada Jum'at, 16 Agustus 2024.

Dalam pidatonya, Presiden H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai tantangan besar selama 10 tahun terakhir, termasuk pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, dan krisis perubahan iklim. Meski banyak rintangan, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, meskipun diterpa berbagai tantangan, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% pada tahun 2024, kemiskinan menurun menjadi 9,03%, dan angka kemiskinan ekstrem juga berkurang menjadi 0,83%.

Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Kemajuan pembangunan infrastruktur yang fokus pada kebutuhan Indonesia seperti jalan tol, bendungan, dan bandara juga mendapat perhatian khusus. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan.

Mengenai RUU APBN TA 2025, Jokowi menjelaskan bahwa APBN harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan lebih jauh. "Kita harus memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," katanya.

Pemerintah juga akan terus mendukung produk-produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dengan insentif fiskal yang kompetitif. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi melalui bauran fiskal dan moneter, serta responsif terhadap dinamika moneter dunia.

Dengan arahan dan kebijakan dari Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program kerja masing-masing untuk mendukung visi Indonesia Maju.

Realisasi Belanja APBN 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu Mencapai 99,48%

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Realisasi Belanja APBN 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu Mencapai 99,48%

Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno. ANTARA/Teofilusianto Timotius.

KAPUAS HULU - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mencapai 99,48 persen atau sekitar Rp1,82 triliun dari total pagu sebesar Rp1,83 triliun, demikian data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau.

"Besaran penyaluran APBN 2023 naik 219,83 persen yang ditopang penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang sejak Tahun 2023 mulai disalurkan di KPPN Putussibau," ujar Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno di Putussibau Kapuas Hulu, pada Rabu.

Winarno menjelaskan bahwa kinerja anggaran Tahun 2023 per triwulan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada triwulan empat, baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara.

"Dalam triwulan empat, terjadi peningkatan yang signifikan, khususnya pada belanja barang. Ini menunjukkan indikasi masih terjadi penumpukan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan satuan kerja di triwulan terakhir 2023," ungkap Winarno.

Dari realisasi belanja APBN 2023 sebesar 99,84 persen, belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) mencapai Rp273,44 miliar atau 98,17 persen dari pagu sebesar Rp278,52 miliar. 

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,55 triliun atau 99,71 persen dari pagu Rp1,56 triliun.

"Posisi sampai dengan akhir Tahun 2023, capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 101,4 persen, kemudian belanja modal sebesar 95,93 persen, dan belanja barang terserap 95,79 persen," jelas Winarno.

Winarno juga menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun 2023, berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu. 

Pendapatan daerah mencapai Rp1,72 triliun atau 99,05 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,71 miliar atau 96,59 persen.

"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 99,48 persen, maka realisasi belanja daerah APBD masih lebih rendah," tambahnya.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Redaksi    Senin, September 04, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar.

KAPUAS HULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat akan menerima suntikan dana sebesar Rp650 miliar dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini terhambat akibat keterbatasan anggaran di daerah tersebut.

"Kebijakan Presiden bertujuan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang seringkali kekurangan dana," ungkap Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya di Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada Minggu (3/9).

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Inpres sebagai upaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp14,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Basuki juga menegaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Kementerian PUPR guna memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkualitas di daerah-daerah tersebut.

Selain dana Inpres, Kementerian PUPR juga telah menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat pada tahun 2023, termasuk proyek-proyek peningkatan jalan paralel perbatasan dan jalan paralel Kalimantan.

Beberapa proyek yang saat ini sedang dikerjakan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi peningkatan akses jalan Nanga Erak Kapuas Hulu Kalbar-Batas Kaltim dan pembangunan jalan paralel perbatasan yang akan menghubungkan berbagai wilayah Kalimantan Barat seperti Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat.

"Presiden telah memerintahkan agar semua proyek ini selesai pada tahun 2024," tambah Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa program Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada proyek infrastruktur besar, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas berbasis masyarakat, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan gedung sekolah, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta renovasi rumah betang dan perkuatan tebing-tebing sungai.

"Kabupaten Kapuas Hulu menerima alokasi anggaran APBN yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, dan dengan adanya dukungan Inpres, ini juga merupakan hasil dari usulan Anggaran DPR RI, khususnya dari Komisi V," pungkas Basuki.

(Tim Liputan)

Pemerintah Prioritaskan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Pada APBN 2021

Redaksi    Rabu, Juni 23, 2021    Comment   

Pemerintah Prioritaskan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Pada APBN 2021

Tumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok di tengah pandemi COVID-19 di Jakarta, 3 Agustus 2020. (Foto: Reuters).

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dan pemulihan ekonomi berbarengan dengan penanganan kasus COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri yang sempat merosot selama pandemi.

Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada konferensi pers, Senin (21/6), bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri, yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi.

Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam empat bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1 persen, diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1 persen, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA).

Belanja barang naik 91,4 persen, atau menjadi Rp.132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp.69,2 triliun. Mayoritas belanja, kata Sri Mulyani, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni Rp.8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp.11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp.11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

“Pembiayaan kita terealisir Rp.309,3 triliun, terutama untuk menutup defisit yang menurut UU APBN memang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari PDB. Pembiayaan utang mencapai 96 persen dari target semester satu, atau kalau secara keseluruhan 40,55 persen dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar Rp.1.177 triliun totalnya,” papar Sri Mulyani.

Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun, namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp.726,4 triliun, atau lebih tinggi 9,3 persen dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus sembilan persen akibat kontraksi ekonomi.

“Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi sembilan persen, tahun ini positif sembilan persen. Untuk pajaknya tiga persen, dan untuk bea dan cukai maupun PNDB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 21 persen dan 22 persen,” lanjutnya.

Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian perebakan virus Corona, baik melalui vaksinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters).

“Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian. Kita harus terus melihat faktor yang menopang atau yang mendukung pemulihan ini adalah pengendalian COVID dan vaksinasi, dan juga protokol kesehatan yang harus terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7 persen ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik, serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.

“Defisit silakan ditekan, kalau bisa jangan naik, dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak, diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy, harus begitu,” ujar Firman Rosjadi.

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).

Firman meyakini, pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya, yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun, Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi, yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.

“Seminggu terakhir ini ada lonjakan ya, nah ini yang akan dikhawatirkan pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan, dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi. Ujungnya apa, kalau terkoreksi, kalau memang benar itu terjadi, ya defisit 5,7 persen itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Jadi defisitnya akan lebih besar dari yang direncanakan,” tandas Firman. [pr/ka]

Oleh: VOA