 |
| Honorer di Sekadau Dirumahkan karena Tak Ada Anggaran Gaji, Orang Tua Ungkap Kekecewaan. (Gambar ilustrasi/Gambar AI) |
SEKADAU – Kabar kurang menyenangkan datang dari Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Seorang tenaga honorer di daerah tersebut dikabarkan harus dirumahkan karena alasan tidak tersedianya anggaran untuk membayar gaji.
Hal ini diungkapkan oleh orang tua dari tenaga honorer tersebut kepada Borneotribun.com pada Rabu (23/4/2025).
Meski tak ingin disebutkan namanya, sang orang tua menyampaikan kekecewaannya atas keputusan tersebut. Menurutnya, anaknya telah mengabdi dengan penuh tanggung jawab, namun harus menerima kenyataan pahit karena anggaran gaji yang tidak tersedia.
"Anak saya katanya tidak bisa lanjut kerja karena tidak ada anggaran untuk membayar honorer lagi," ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa anaknya dilarang untuk mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena masa kerjanya belum mencapai dua tahun. Ironisnya, ia menyebut ada sejumlah orang lain dengan masa kerja yang juga belum genap dua tahun, tapi tetap bisa mendaftar dan bahkan lulus seleksi PPPK.
“Kenapa yang lain bisa daftar, bahkan sudah lulus, padahal mereka juga belum dua tahun kerja? Anak saya malah disuruh daftar ASN jalur umum,” lanjutnya.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait keadilan dan transparansi dalam proses seleksi dan penempatan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan daerah.
Bahkan, informasi lain mengejutkan muncul salahsatu kerabat dari tokoh penting di Kabupaten Sekadau yang disebut sebagai “orang nomor satu di Kabupaten Sekadau” juga ikut dirumahkan.
Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menimpa kalangan biasa, tetapi juga menyentuh pihak-pihak yang sebelumnya dianggap memiliki "kedekatan" dengan kekuasaan.
Orang tua honorer tersebut juga merasa geram atas pernyataan salah satu oknum pegawai di lingkungan Pemkab Sekadau yang menurutnya tidak memiliki empati.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih bijak dan adil dalam mengambil keputusan, terutama menyangkut nasib para pekerja honorer yang selama ini telah membantu kinerja pemerintahan.
“Kalau tidak bisa angkat semua jadi P3K, minimal jangan bikin aturan yang membingungkan. Harus ada kejelasan dan keadilan,” tambahnya.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
