 |
| ELSAM dorong pelokalan standar bisnis dan HAM di perkebunan Sawit. (ANTARA) |
Pontianak - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat mengelar diskusi bersama membahas isu keberlanjutan industri perkebunan sawit untuk mendorong pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di perkebunan sawit di daerah itu.
"Kegiatan ini kita laksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia dalam industri sawit, sebagai respons atas tantangan implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di daerah," kata Perwakilan ELSAM Adzkar Ahsinin, di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu fokus utama dalam Stranas BHAM yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.
Dia mengatakan regulasi ini merupakan wujud upaya Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional, seperti Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), ke dalam kerangka hukum nasional.
"Selain perkebunan, dua sektor lain yang menjadi prioritas implementasi Stranas BHAM adalah pariwisata dan pertambangan. Namun dalam konteks Kalimantan Barat, isu perkebunan, khususnya sawit, menjadi sangat relevan karena skala pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Adzkar.
Menurut dia, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, pelaksanaan norma bisnis dan HAM di daerah masih menghadapi tantangan serius, di antaranya minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan, rendahnya pemahaman terhadap standar HAM, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap dampak negatif operasional bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Dalam paparannya, Adzkar juga merujuk pandangan akademisi Akinwumi Ogunranti dan Amitav Acharya, yang menekankan pentingnya proses pelokalan dalam penerapan norma global.
Teori kongruensi Acharya menekankan bahwa norma-norma global cenderung lebih mudah diterima jika disesuaikan dengan budaya dan praktik lokal yang telah ada sebelumnya.
"Pelokalan bukan berarti kehilangan substansi norma global, melainkan menjadikannya relevan dan bisa diterima oleh komunitas lokal. Inilah yang sedang kami dorong dalam konteks industri sawit di Kalimantan Barat," katanya.
Menurut data USDA, Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia, menyumbang 59 persen atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Sementara luas lahan sawit di Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 16,8 juta hektar. Produksi yang tinggi ini berkontribusi pada perekonomian, namun juga menimbulkan berbagai dampak eksternal negatif.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2023 terjadi 108 konflik agraria di sektor perkebunan, 88 di antaranya berada di perkebunan sawit, yang berdampak pada lebih dari 7.700 orang dan mencakup lahan seluas 103 ribu hektar.
Selain konflik agraria, studi ELSAM dan Perkumpulan Gemawan tahun 2024 juga menyoroti dampak lingkungan dan pangan akibat ekspansi sawit. Di Kalimantan Barat, masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan lahan sebagai sumber pangan menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan dan ketahanan pangan.
"Hak atas pangan adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum HAM internasional maupun nasional. Industri harus memastikan aktivitasnya tidak melanggar hak tersebut," katanya.
Selama tiga tahun terakhir, ELSAM telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong pelaksanaan prinsip bisnis dan HAM di sektor sawit. Mulai dari pelatihan dan pendidikan HAM, pemantauan konflik, advokasi, hingga pewacanaan alternatif penyelesaian konflik melalui pendekatan multipihak seperti yang dianut dalam standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
Di Kalimantan Barat, ELSAM bersama mitra lokal juga melaksanakan riset pangan alternatif, dokumentasi fotografi pertanian subsisten, peliputan jurnalistik dampak lingkungan, serta pemberdayaan petani kecil untuk mengadopsi praktik sawit berkelanjutan.
Dalam rangka mendiseminasikan hasil kerja tersebut, ELSAM menggelar diskusi publik “Pangan Alternatif dalam Hegemoni Sawit”, talkshow “Memotret di Kebun Sawit: Strategi Pemantauan HAM di Kalbar”, serta peluncuran buku Kelapa Sawit dan Paradoks Keberlanjutan: Menelusuri Jejak Pelanggaran dan Kepatuhan.
"Lewat pendekatan multi-wacana dan pelibatan komunitas, kami ingin membangun kesadaran bahwa keberlanjutan tidak hanya soal profit, tapi juga soal keadilan sosial dan keberlangsungan lingkungan," kata Adzkar.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
