Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025 | Borneotribun.com

Jumat, 25 April 2025

Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025

Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATRBPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025
Dorong Reformasi Birokrasi Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Fokus Tingkatkan Nilai SAKIP di 2025.

Jakarta – Di tengah upaya pemerintah untuk terus mendorong birokrasi yang bersih, efisien, dan akuntabel, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar evaluasi kinerja untuk triwulan pertama tahun 2025. 

Evaluasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa program-program strategis kementerian berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam paparannya di hadapan jajaran kementerian pada Senin, 21 April 2025. 

Menurutnya, peningkatan nilai SAKIP bukan hanya sekadar pencapaian administratif, melainkan bagian dari komitmen kementerian untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

SAKIP Jadi Penentu Tunjangan Kinerja dan Indikator Reformasi Birokrasi

“Kalau kita ingin mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, maka salah satu syarat utamanya adalah nilai SAKIP yang tinggi,” jelas Suyus. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN masih berada di predikat BB (Sangat Baik), dengan nilai SAKIP yang naik dari 69,17 pada tahun 2023 menjadi 70,54 di tahun 2024. 

Kenaikan sebesar 1,37 poin ini dinilai positif, namun masih menyisakan ruang besar untuk perbaikan ke depan.

Dalam tiga tahun terakhir, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN mengalami tren kenaikan yang stabil, dengan rata-rata capaian sebesar 69,56.

 Hal ini menunjukkan adanya perbaikan konsisten, namun menurut Suyus, peningkatan ini harus terus didorong agar instansi benar-benar mencerminkan semangat reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“SAKIP ini bukan sekadar nilai. Ini cerminan bagaimana kinerja kita diukur, dievaluasi, dan ditingkatkan dari waktu ke waktu,” tambahnya.

Capaian Positif dan Tantangan Strategis

Suyus juga menjelaskan bahwa ada sejumlah indikator strategis yang menunjukkan capaian luar biasa. Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang sudah melampaui target, dengan realisasi sebesar 114%

Selain itu, indikator terkait kepastian dan perlindungan hak atas tanah juga berhasil mencapai 100%.

Namun, tidak semua indikator berjalan mulus. Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah persoalan ketimpangan penguasaan tanah yang belum mencapai target nasional. 

Menurut Suyus, tantangan ini cukup kompleks karena sangat dipengaruhi oleh kondisi demografis dan geografis, terutama di wilayah padat seperti Jawa dan Bali.

“Ini nggak bisa dilihat secara parsial. Kita harus pertimbangkan karakteristik wilayah dan jenis data yang kita gunakan dalam melakukan evaluasi. Karena setiap daerah punya tantangan dan kondisi yang berbeda-beda,” tuturnya.

Irjen: Bangun Budaya Akuntabilitas yang Merata

Sejalan dengan pesan dari Sekjen, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, juga turut menyampaikan pentingnya membangun kesadaran dan budaya akuntabilitas di seluruh lini organisasi.

“Kita ini institusi besar, ada 566 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, perlu evaluasi dan pemantauan yang konsisten agar semua berjalan dalam koridor yang sama,” ungkap Dalu.

Menurutnya, evaluasi kinerja bukan hanya soal mencari kesalahan, tetapi lebih pada bagaimana kementerian bisa melakukan perencanaan yang lebih tepat dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan.

“Kalau kita tahu kekurangan kita di mana, maka kita bisa rancang langkah perbaikan yang lebih konkret. Jangan sampai kita hanya puas dengan angka-angka, padahal pelaksanaannya masih belum maksimal,” tambahnya.

Evaluasi Menyeluruh Sampai ke Daerah

Evaluasi triwulan I tahun 2025 ini dijadwalkan berlangsung pada 21-25 April 2025. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tiga bulan pertama di tahun ini.

“Evaluasi ini jadi momen untuk melihat apakah program berjalan sesuai target atau perlu disesuaikan. Semua harus berbasis data dan bukti nyata di lapangan,” ujar Andi.

Pembukaan kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan jajaran pimpinan daerah yang mengikuti secara daring. 

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan evaluasi ini sebagai ajang perbaikan menyeluruh.

Kenapa Evaluasi dan SAKIP Itu Penting Buat Masyarakat?

Buat masyarakat umum, mungkin istilah seperti SAKIP atau tukin terdengar teknis dan membingungkan. Tapi sebenarnya, ini semua sangat berpengaruh ke layanan yang kita terima sehari-hari, loh.

Bayangkan kalau kantor pertanahan di daerah kamu bisa bekerja lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. 

Proses pengurusan sertifikat tanah jadi nggak berbelit, data pertanahan jadi rapi dan akurat, serta masyarakat jadi lebih percaya pada instansi pemerintah. 

Nah, itu semua bisa tercapai kalau kinerja instansi kayak ATR/BPN terus dievaluasi dan ditingkatkan lewat sistem seperti SAKIP.

Dengan kata lain, evaluasi ini bukan cuma buat "laporan ke atas", tapi betul-betul punya dampak ke bawah – ke masyarakat yang jadi penerima manfaat layanan.

Langkah Nyata Menuju Birokrasi yang Lebih Modern dan Profesional

Apa yang dilakukan Kementerian ATR/BPN lewat evaluasi ini menunjukkan bahwa perubahan di birokrasi itu nyata dan bisa dirasakan, asal dilakukan dengan serius dan konsisten. 

Peningkatan nilai SAKIP hanyalah satu dari banyak indikator bahwa kementerian ini sedang bergerak ke arah yang lebih baik.

Ke depan, tantangan tentu akan semakin kompleks. Tapi dengan evaluasi yang rutin, budaya kerja yang transparan, serta semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri, bukan nggak mungkin Kementerian ATR/BPN bisa menjadi role model bagi instansi lain dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar

Konten berbayar berikut dibuat dan disajikan Advertiser. Borneotribun.com tidak terkait dalam pembuatan konten ini.