 |
| BPKP Kalbar kawal ketat Program MBG, CKG, dan Sekolah Rakyat. (ANTARA) |
Pontianak - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat menyatakan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di Kalbar yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat.
"Program tersebut meliputi MBG, CKG, dan Sekolah Rakyat, yang saat ini mulai dijalankan di sejumlah daerah," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy Mahani Harahap, di Pontianak, Kamis.
Rudy menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hingga saat ini, terdapat 30 mitra dapur yang telah terdaftar untuk melaksanakan program MBG di Kalimantan Barat.
"Kami turun langsung mengaudit dan memantau program-program unggulan ini, terutama untuk memastikan tidak ada fraud, dan bahwa manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat," katanya.
Menurutnya, sejumlah titik pelaksanaan MBG dan CKG, seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang, telah menjadi lokasi sampling dan evaluasi awal. Hasil sementara menunjukkan masih banyak tantangan yang perlu dimitigasi secara bersama-sama, seperti distribusi bantuan, akurasi data penerima, hingga kesiapan dapur umum.
"Kami pastikan tidak ada dapur yang disalahgunakan. Semua harus sesuai dengan pedoman, apalagi ini program strategis langsung dari Presiden," kata dia.
Rudy menambahkan, BPKP telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, serta bank-bank penyalur, untuk memastikan kelancaran program. Dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya bahkan tergabung dalam tim khusus bersama Bais dan Kopassus untuk memastikan keamanan dan ketepatan distribusi program.
"Ini soal kepercayaan masyarakat. Dengan pengawasan ketat, kami ingin memastikan program MBG, CKG, dan Sekolah Rakyat benar-benar memberi dampak positif, terutama bagi anak-anak, pelajar, dan keluarga kurang mampu di Kalbar," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prinsip utama pengawasan. BPKP akan terus memberikan laporan berkala sebagai bentuk tanggung jawab publik.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
