 |
| 200 ribu UMKM Kalbar difasilitasi legalitas dan modal usaha. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi sebanyak 200 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 14 kabupaten dan kota untuk memperoleh legalitas usaha serta tambahan permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disertai subsidi bunga pinjaman.
"Upaya ini mulai dijalankan pada awal semester kedua tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Pontianak, Kamis.
Dia mengatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 60 persen dan menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja. Oleh karena itu, mereka perlu mendapat dukungan penuh, terutama dalam hal legalitas dan akses permodalan,” ujarnya.
Krisantus menjelaskan, bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyederhanaan proses perizinan, pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) untuk produk lokal, serta kemudahan dalam mendapatkan akses pembiayaan.
Dia juga menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus untuk membantu UMKM pemula agar mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
“Saya akan memfasilitasi UMKM yang baru tumbuh agar mereka memiliki peluang lebih besar dalam mengakses permodalan khusus,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kalimantan Barat mendapatkan alokasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp3 triliun pada tahun 2025. Hingga April, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp844 miliar.
"Pemerintah daerah berharap percepatan penyaluran kredit tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian UMKM di berbagai wilayah di Kalbar," kata Krisantus.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
