 |
| Utang Pemda Ketapang Mencapai Rp 17 Miliar, Nasib Kontraktor di Ketapang Proyek Selesai, Tapi Pembayaran Masih Tertunda. (GAMBAR ILUSTRASI) |
KETAPANG - Puluhan kontraktor di Kabupaten Ketapang kini tengah dibuat resah. Pasalnya, meski proyek yang mereka kerjakan sudah rampung, pembayaran dari Pemda masih juga belum cair.
Total utang Pemda kepada para kontraktor ini ditaksir lebih dari Rp 17 miliar, mencakup 144 paket proyek yang setara dengan 266 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Ketidakpastian ini membuat para kontraktor tak tinggal diam. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta kejelasan.
Tak berhenti di situ, beberapa di antara mereka bahkan sempat mendatangi bank guna mencari kepastian soal pencairan dana.
Namun, hingga kini jawaban yang mereka terima masih menggantung.
Kontraktor Geruduk BPKAD, Bupati Jadi Penentu
Salah seorang kontraktor yang ikut dalam aksi ini mengungkapkan kekesalannya.
"Kami ini sudah ke mana-mana, Pak. Sudah bertemu dinas, BPKAD, bahkan pihak bank. Tapi jawabannya selalu ngambang! Kami ini bukan mau ribut, tapi kami cuma minta yang jadi hak kami dibayarkan. SP2D sudah terbit, tapi kenapa sampai sekarang belum ada realisasi?" katanya dengan nada geram.
Saat ini, nasib mereka berada di tangan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.
Ketua DPRD Ketapang, Ahmad Sholeh, menegaskan bahwa pembayaran utang proyek tahun lalu hanya bisa dilakukan melalui dua mekanisme, sesuai hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar di Pontianak serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Solusi: Penyempurnaan APBD atau Perkada
Menurut Ahmad Sholeh, dua opsi yang memungkinkan adalah:
- Penyempurnaan APBD
- Pergeseran anggaran yang membutuhkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
"Mereka (BPK dan Kemendagri) bilang solusi terbaik adalah segera menerbitkan Perkada untuk pergeseran anggaran. Tapi, ini butuh persetujuan dari Bupati," kata Ahmad Sholeh saat menemui puluhan kontraktor yang mendatangi gedung DPRD pada Senin (17/03/2025).
DPRD sendiri memahami keresahan para kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, namun belum menerima pembayaran. Ahmad Sholeh berharap agar para rekanan ini bisa tetap tenang dan menyikapi situasi ini dengan bijak.
"Kami paham betul keresahan bapak-bapak semua. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi secepat mungkin," tambahnya.
Beban Berat Jelang Lebaran Idul Fitri
Utang proyek Pemda Ketapang ini tersebar di beberapa dinas, termasuk Dinas Perkim LH dan Dinas PUPR.
Jenis pekerjaan yang dikerjakan pun beragam, mulai dari konstruksi jalan lingkungan, perencanaan, hingga jasa konsultansi.
Kondisi ini semakin memperburuk situasi para kontraktor, terutama menjelang Lebaran. Mereka harus segera membayar upah tukang, melunasi tagihan suplier, serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.
Wakil Ketua DPRD, Mathoji, berusaha menenangkan para kontraktor dengan memastikan bahwa pembayaran proyek pasti akan dilakukan.
"SP2D dan SPM (Surat Perintah Membayar) itu sudah tercatat. Artinya, pembayaran ini pasti dilakukan. Kami hanya butuh waktu untuk memastikan proses pencairan sesuai aturan. Jangan khawatir, hak kalian tidak akan hilang," tandas Mathoji.
Reporter: Muzahidin | Editor: Yakop
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
