 |
| Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan pembahasan terkait sekolah rakyat pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta. (Foto: BPMI Setpres) |
JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025, di Istana Merdeka Jakarta, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
53 Lokasi Sekolah Rakyat Siap Beroperasi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
"Kami melaporkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, tepatnya 53, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus berkembang karena dalam beberapa hari ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota terkait persiapan yang dilakukan secara paralel," ujarnya dalam keterangan pers usai rapat.
Presiden Prabowo menekankan agar program ini terus dimatangkan dan dapat mencakup lebih banyak daerah.
"Pada prinsipnya, Presiden meminta agar program ini terus ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," tambah Gus Ipul.
Penerimaan Siswa Berbasis Data Ekonomi
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas dari kelompok Desil 1 dan Desil 2, yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
"Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi. Jadi, program ini benar-benar berbasis data yang ada di BPS," ujar Amalia.
Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur.
Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
"Sekolah-sekolah yang kami pilih dianggap sudah memenuhi standar kelayakan. Bangunannya sudah mencukupi, ada ruang sekolah, asrama, tempat ibadah, area makan, tempat olahraga, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan," jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua.
Selain itu, dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
Konsolidasi Anggaran dan Rencana Ke Depan
Pemerintah juga terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memastikan bahwa sekolah-sekolah ini dapat berjalan dengan maksimal.
"Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi sekuat tenaga. Ini bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin dan sekaligus mendorong kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045," kata Gus Ipul.
Saat ini, tim dari berbagai kementerian sedang membahas aspek-aspek penting, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola.
Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
"Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, gambaran program ini akan semakin jelas," tutur Gus Ipul.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
