 |
| Foto ilustrasi yang menunjukkan palu hakim di depan bendera Bosnia dan Herzegovina.(Foto: AdobeStock) |
JAKARTA - Bosnia dan Herzegovina kembali dilanda krisis politik yang serius setelah Majelis Nasional Republika Srpska, yang dikuasai oleh etnis Serbia, mengadopsi rancangan konstitusi baru pada Kamis (13/3). Rancangan ini diperkenalkan oleh Presiden Republika Srpska, Milorad Dodik, dan mencakup pasal-pasal yang dianggap melanggar Konstitusi Bosnia. Langkah ini memicu ketegangan besar di negara tersebut.
Dodik dan Ajudannya Diperintahkan Ditangkap
Jaksa penuntut Bosnia pada Rabu (12/2) mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Milorad Dodik dan beberapa ajudannya. Mereka diduga berupaya merusak konstitusi negara dengan tindakan separatis yang bertentangan dengan hukum Bosnia. Namun, Dodik menolak tuduhan ini dan menganggapnya bermotif politik.
"Saya tidak akan mengakui pengadilan Bosnia maupun jaksa negara. Saya juga tidak memerlukan pembelaan hukum karena saya tidak menganggap proses ini sah," kata pengacara Dodik, Anto Nobilo, dalam wawancara dengan VOA Bosnian Service pada Kamis (14/3).
Hukuman Penjara dan Larangan Berpolitik
Bulan lalu, Dodik dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan dilarang terlibat dalam dunia politik selama enam tahun. Hukuman ini diberikan karena aktivitas separatisnya yang menentang keputusan Perwakilan Tinggi Internasional yang mengawasi Perjanjian Dayton 1995—perjanjian yang mengakhiri perang di Bosnia yang berlangsung lebih dari tiga tahun dan menewaskan lebih dari 100.000 orang.
Dodik menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur. Bahkan, ia berencana meminta Rusia untuk memveto perpanjangan kehadiran pasukan penjaga perdamaian Uni Eropa (EUFOR) di Bosnia melalui Dewan Keamanan PBB.
Reaksi dan Kecaman dari Berbagai Pihak
Ketua Majelis Nasional Republika Srpska, Nenad Stevandic, mengecam tindakan terhadap republik otonom tersebut dan menyebutnya sebagai serangan terhadap tatanan konstitusional.
"Kami sepenuhnya benar. Namun, bersikap benar di Bosnia dan Herzegovina berarti dianiaya," ujar Stevandic pada Rabu (12/3).
Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat juga ikut angkat bicara. Sebanyak sembilan anggota Kongres AS, yang dipimpin oleh Senator Chuck Grassley, Jeanne Shaheen, dan Jim Risch, mendesak Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk mengambil tindakan guna mencegah situasi semakin memburuk.
"Kami sangat prihatin dengan tindakan Milorad Dodik yang terus menantang institusi negara Bosnia, merusak konstitusi, dan mengancam integritas wilayah negara," tulis mereka dalam surat kepada Rubio.
AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Dodik dan jaringan patronasenya pada tahun 2023 dan kembali memberlakukan sanksi tambahan pada Januari 2024.
Ancaman Perpecahan Bosnia
Dalam pernyataannya kepada VOA, Rubio menyatakan bahwa pemerintah AS tidak menginginkan perpecahan di Bosnia.
"Hal terakhir yang dibutuhkan dunia saat ini adalah krisis lain," kata Rubio dalam perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, pada 10 Maret.
Sementara itu, para ahli melihat tindakan Dodik sebagai ancaman terbesar terhadap konstitusi Bosnia sejak 1995. Milos Davidovic, profesor hukum di Universitas Sarajevo, menegaskan bahwa ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap lembaga negara yang sah.
"Dodik dengan jelas menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap institusi Bosnia, termasuk Pengadilan Bosnia dan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah ancaman besar bagi tatanan hukum negara," ujarnya.
Pakar politik dan keamanan, Ahmed Kico, bahkan menilai bahwa krisis ini merupakan bagian dari "operasi hibrida" yang didalangi oleh Rusia dan Serbia.
"Mereka ingin membuktikan bahwa Bosnia dan Herzegovina tidak bisa bertahan sebagai negara demokrasi," katanya.
EUFOR Tambah Pasukan di Bosnia
Di tengah krisis yang semakin berkembang, Uni Eropa menambah jumlah pasukan penjaga perdamaian EUFOR di Bosnia pada Rabu (12/3). Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.
Dengan ketegangan yang terus meningkat, dunia kini menanti bagaimana Bosnia akan mengatasi krisis ini. Apakah negara ini bisa mempertahankan kesatuan dan kedaulatannya, ataukah akan menghadapi perpecahan yang lebih dalam? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari pemerintah Bosnia dan komunitas internasional.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
