 |
| Pemprov Kalbar: Lestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya pelestarian hutan sebagai salah satu langkah strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan hutan, dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kemakmuran warga.
"Program pelestarian hutan tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga hutan sambil tetap mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan pemerintah tidak bisa hanya diminta untuk menjaga hutan tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai kita terus ditekan untuk menjaga hutan, tetapi masyarakat kita tetap hidup dalam kemiskinan. Tujuan kita harus seimbang, menjaga hutan sambil meningkatkan kemakmuran rakyat," katanya.
Ia menegaskan World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai salah satu lembaga konservasi global yang beroperasi di Kalbar, juga harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat.
Ia mendorong WWF meningkatkan dana yang dialokasikan untuk program konservasi hutan di Kalimantan Barat, guna memastikan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih nyata.
"Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus dijadikan prioritas. Mereka perlu merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari setiap program pelestarian hutan yang dijalankan," katanya.
Selain mengajak masyarakat dan lembaga internasional untuk terlibat dalam program pelestarian hutan, Pemprov Kalbar juga berkomitmen mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.
Harisson menyebutkan Kalimantan Barat berencana menurunkan emisi karbon hingga 60 persen pada 2030.
"Kami telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon secara signifikan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan hidup, tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga untuk masa depan," katanya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemprov dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan menargetkan pengurangan karbon yang signifikan, sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Tidak hanya pemerintah daerah, katanya, berbagai pihak juga diharapkan berperan dalam pelestarian hutan dan pemulihan lingkungan.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Zuhdan Arief Fithariyanto menekankan perlunya kolaborasi antarsektor, termasuk sektor bisnis dan lembaga keuangan, dalam mewujudkan upaya tersebut.
"Kami berharap, baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun penegakan hukum, sektor usaha dan lembaga keuangan dapat berperan aktif dalam mendukung kita mengatasi krisis lingkungan ini," katanya.
Menurut dia, regulasi yang jelas dan dukungan finansial dari lembaga keuangan dapat membantu memastikan program pelestarian lingkungan berjalan efektif.
Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, katanya, menjadi kunci keberhasilan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dia mengharapkan, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh upaya konservasi lingkungan bisa berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
