PONTIANAK – Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Forkopimda Kalbar dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, hadir di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar untuk menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, pada Jum'at, 16 Agustus 2024.
Dalam pidatonya, Presiden H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai tantangan besar selama 10 tahun terakhir, termasuk pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, dan krisis perubahan iklim. Meski banyak rintangan, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.
"Alhamdulillah, meskipun diterpa berbagai tantangan, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% pada tahun 2024, kemiskinan menurun menjadi 9,03%, dan angka kemiskinan ekstrem juga berkurang menjadi 0,83%.
Kemajuan pembangunan infrastruktur yang fokus pada kebutuhan Indonesia seperti jalan tol, bendungan, dan bandara juga mendapat perhatian khusus. Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan.
Mengenai RUU APBN TA 2025, Jokowi menjelaskan bahwa APBN harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan lebih jauh. "Kita harus memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja," katanya.
Pemerintah juga akan terus mendukung produk-produk bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dengan insentif fiskal yang kompetitif. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi melalui bauran fiskal dan moneter, serta responsif terhadap dinamika moneter dunia.
Dengan arahan dan kebijakan dari Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertekad menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program kerja masing-masing untuk mendukung visi Indonesia Maju.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS