 |
| Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) . (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun) |
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., memimpin pertemuan penting yang membahas isu-isu terkini serta respons kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Selasa, (6/2/2024).
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos. M.Si., serta Pejabat Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Harisson menyatakan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi-instansi vertikal lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Sekarang ini kita Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merapatkan barisan berkolaborasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Mereka ini sebenarnya berkolaborasi dengan kita dalam rangka Pemerintah menerima masukan-masukan dari Perbendaharaan, Bea Cukai, OJK, Bank Indonesia, dan instansi lainnya tentang potensi pertumbuhan ekonomi atau hambatan-hambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat." jelasnya.
Harisson juga menyoroti pentingnya persiapan untuk mengatasi masalah yang tak terduga yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.
"Dengan kita bicarakan ini, bisa mencari jalan keluar apabila ada hambatan-hambatan dalam pertumbuhan ekonomi maupun terus mengembangkan potensi-potensi yang mungkin akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat," jelasnya.
Lebih lanjut, Harisson menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mencegah stagnasi.
"Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari hilirisasi industri, produk pangan pertanian, memacu UMKM, dan Pariwisata. Kira-kira fokusnya disitu," ujarnya.
Sebelum pertemuan ini dilaksanakan, telah ada koordinasi virtual yang membahas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024. Koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas (SATGAS) KPK RI, Wahyudi.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi menyatakan komitmennya untuk berkoordinasi secara langsung ke depannya.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini baru saja, kita berharap bahwa nanti ada perbaikan - perbaikan terutama di sisi indeks persepsi korupsi, kemudian terkait dengan survei integritas," ungkap Kasatgas KPK RI, Wahyudi.
"Perlu kami sampaikan secara umum bahwa di wilayah Kalimantan Barat untuk capaian MCP di Tahun 2023 sebenarnya cukup relatif baik tetapi memang kita harus akui bersama ada beberapa wilayah yang secara umum ada capaiannya yang meningkat atau ada juga capaiannya yang sampai dengan saat ini juga bertahan dan ada beberapa wilayah yang capaiannya juga turun."
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
