 |
| Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi |
JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan saran kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk langsung melaporkan kepada TNI, termasuk TNI Angkatan Darat, apabila menemui prajurit TNI yang melakukan intimidasi terhadap rakyat.
"Jika ingin dilaporkan secara resmi, bisa dilakukan, dan kami akan mencoba menindaklanjuti kejadian tersebut. Namun, jika intimidasi hanya disampaikan tanpa informasi detail, sulit bagi kami untuk menindaklanjuti," ujar Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta pada hari Senin.
Pada sebuah acara kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2), Megawati menegaskan kepada para pendukungnya agar polisi dan tentara tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat.
"Ingat, polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Itu berarti kami memiliki hak untuk mengikuti pemilu," ujar Megawati.
Maruli menjamin bahwa jika ada laporan yang masuk kepada TNI, terutama TNI AD, mereka akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.
"Jika ada bukti berupa suara, foto, saksi, atau apapun itu, kami akan segera bertindak. Kami memiliki prosedur untuk memanggil pihak terkait," kata Maruli.
Maruli mencontohkan respons cepat TNI terhadap laporan masyarakat, seperti dalam kasus dokumen pakta integritas yang diduga melanggar netralitas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong dan Kepala BIN Daerah Papua Barat, yang saat itu dijabat oleh Brigjen TNI TSP Silaban.
"Ketika dokumen tersebut viral, TNI langsung mengambil tindakan dengan memanggil perwira tinggi yang terlibat," jelas Maruli.
Ia menegaskan bahwa TNI akan langsung merespons setiap laporan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.
"Setiap laporan akan kami tanggapi, kami akan bertindak jika ada bukti yang jelas. Namun, jika hanya berdasarkan pernyataan tanpa bukti, sulit bagi kami untuk menentukan tindakan yang tepat," tambahnya.
Maruli menekankan pentingnya pelaporan terhadap pelanggaran netralitas oleh prajurit TNI. Jika tidak ada laporan yang masuk, TNI akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang terjadi.
"Jika tidak ada laporan, kami akan menganggap bahwa tidak ada masalah yang perlu ditindaklanjuti," pungkas Maruli.
Warta: Antara/Genta Tenri Mawangi
Editor: Yakop
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS