 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson. |
Peningkatan ini dianggap sebagai indikator kinerja utama (IKU) pembangunan daerah tersebut. Pada tahun 2018, angka indeks infrastruktur mencapai 56,61 poin, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,59 poin.
Harisson berharap bahwa dengan peningkatan sebesar 3,25 poin ini, saat masa jabatan gubernur dan wakil gubernur berakhir, angka indeks infrastruktur bisa mencapai 71,24 poin.
Harisson mengatakan hal ini di Pontianak pada tanggal 12 Juli 2023. Dia juga mengklaim bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mewujudkan misi pertama dalam RPJMD 2018-2023, yaito percepatan pembangunan infrastruktur.
Selama empat tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat telah berlangsung seiring dengan RPJMD, yang menunjukkan keberhasilan Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan.
Misi ini mencakup percepatan dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, penambahan ruang terbuka hijau, pembangunan pelabuhan samudera, dan peningkatan kapasitas pelabuhan udara untuk menerima pesawat berbadan besar.
Semua ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran sebesar Rp4,09 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2019-2022, dan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Dana ini berasal dari APBD provinsi. Pemprov Kalimantan Barat juga berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur dan mengalokasikan 9,72 persen dari APBD setiap tahun untuk mendukung program ini.
Harisson menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
(Tim Liputan)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS