 |
| Turunkan Stunting Gubernur Kalbar Minta Validasi Data by Name by Address. (Adpim Pemprov Kalbar) |
PONTIANAK, KALBAR - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menghadiri dan membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) membahas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting, yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Ballroom Hotel Mercure Pontianak, Rabu (22/02/2023).
Dalam sambutan Gubernur Sutarmidji meminta agar penanganan Stunting di Kalbar dilakukan dengan pola pendataan by name by addres. Sebab, dengan begitu diyakini data yang ditampilkan akan akurat.
“Saya minta (Data Stunting) setiap desa itu by name by address. Kalau by name by addres action-nya lebih mudah", ungkapnya.
Dengan data yang valid, diyakini tim Percepatan Penanganan Stunting dapat berkoordinasi dengan perusahaan perkebunan dalam pemenuhan gizi. Utamanya, masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Sebab, 68 persen desa di Kabar, berada di wilayah konsesi perusahaan perkebunan dan tambang.
“Mereka (Perusahan) nanti bisa kita minta CSR-nya diarahkan untuk penanganan stunting. Kalau masalah gizi, mereka bisa bantu untuk 100 keluarga setiap bulan dengan bantuan telur, susu,” ujarnya.
Menurutnya bantuan semacam itu tak terlalu besar. Jika dibandingkan jumlah CSR perusahaan yang mesti dikeluarkan. Di sisi lain, dengan data yang akurat juga akan berpengaruh dengan persentase angka stunting di daerah. Kabupaten Sambas misalnya, ia tak yakin angka stunting di kota itu tinggi.
Dirinya juga meyakini, bahwa Kabupaten Sambas merupakan daerah penghasil pertanian dan perkebunan, serta sektor perikanan pun menunjang sekali. Bahkan, di Sambas juga banyak Desa Mandiri.
"Saya yakin dalam dua tahun, Sambas bisa di bawah 20 persen angka stuntingnya," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M.,M.H., yang juga selaku Ketua Pelaksana Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalbar mengungkapkan, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021-2022 berada di kisaran 29,8% namun di awal Tahun 2023 ini mengalami penurunan.
"Sejak di pertengahan Tahun 2022 kemarin, kita bergerak dengan intensif, Alhamdulillah di awal Tahun 2023 ini angka stunting turun menjadi 27,8%, yaitu penurunan 2%," ungkap Ria Norsan.
Lanjutnya, untuk di Tahun 2024 mendatang angka stunting nasional ditargetkan penurunan di kisaran sekitar 17%, sedangkan tingkat provinsi kalbar harus dibawah angka sebelumnya.
"Untuk target kita di Tahun 2023 ini turun menjadi 24% artinya kita harus turunkan di kisaran 4,8%. Insyaallah apa yang disampaikan oleh bapak Gubernur kepada tim akan menjadi motivasi untuk penurunan angka Stunting di Kalbar, dan dengan program serta data yang valid kami meyakini di Tahun 2024 mendatang angka Stunting akan menjadi 17%," tegasnya.
Dalam kegiatan Rakerda tersebut, turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar, Ny. Hj. Lismaryani dan Kepala Daerah di 14 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalbar serta organisasi terkait lainnya guna menekan penurunan angka Stunting yang ada di Provinsi Kalbar.
(Ian/Adpim Pemprov Kalbar)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS