 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. |
PONTIANAK - Sekretaris Daerah dr. Harisson, M.Kes., mengungkapkan pentingnya kolaborasi pengelolaan data yang valid dalam menyusun kebijakan yang benar dan mampu berdampak langsung kepada masyarakat.
"Tahun 2022 sudah kita lalui, banyak tugas dan kegiatan yang telah kita selesaikan bahkan memperoleh capaian dengan prestasi yang sangat membanggakan."
"Pak Gubernur cukup berbangga atas pencapaian ini. ini karena kinerja yang optimal, sinergitas dan kolaborasi yang baik dari kita semua."
"Sehingga mampu menorehkan banyak prestasi", ungkapnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (7/2/2023).
 |
| Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar) |
Data berkualitas dalam DDA merupakan wujud pencapaian bagaimana proses data dikumpulkan, diolah, dikompilasi, dan disinkronkan bersama. Selanjutnya, data-data yang diolah tersebut dipublikasi yang umumnya ditunggu-tunggu serta banyak digunakan oleh berbagai pihak.
Perencanaan dan keputusan yang tepat bisa dieksekusi apabila suatu data tersedia dan akurat. Oleh karenalnya, menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder untuk mewujudkan data yang berkualitas, sesuai dengan ketersediaan data di masing-masing instansi/lembaga.
"Perlu saya sampaikan kembali pesan Bapak Presiden Jokowi, bahwa data dan informasi sangatlah penting, sekarang ini data adalah jenis kekayaan baru."
"Data merupakan new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Peran data menjadi rujukan kebijakan. Kita tidak bisa membuat perencanaan program pembangunan tanpa merujuk pada data", tuturnya.
 |
| Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar) |
Perbedaan data pada level kabupaten/kota, provinsi dan nasional seyogyanya tak terjadi lagi mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat.
Data provinsi harusnya merupakan agregat atau akumulasi dari data kabupaten/kota. Demikian pula data kabupaten/kota merupakan agregat atau akumulasi data pada level terkecilnya.
Saat ini pemerintah telah membentuk Portal Satu Data, tang merupakan muara dari semua data, yakni Satu Data Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada seperti Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi.
"Oleh karenanya, marilah bersama kita bersinergi menyelesaikan kompilasi data ini tepat waktu. Jangan ada menganggap remeh akan ketersediaan data yang valid. Ingat 'garbage in garbage out', apabila datanya sampah, maka yang akan keluar adalah kebijakan sampah. Ini juga tak lain adalah sebagai salah satu langkah demi mendongkrak percepatan peningkatan IPM di Kalbar. Semoga apa yang telah kita rencanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dapat terwujud dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat", tegas Harisson sembari menutup arahannya.
Di tempat yang sama Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Wahyu Yulianto, S.Si menjelaskan bahwasanya rangkaian dari kegiatan ini nantinya akan dilakukan beberapa tahapan yakni verifikasi, validasi dan sinkronisasi data.
"Nanti disampaikan Indeks Pembangunan Statistik, termasuk materi apa saja yang telah dilengkapi dan ditindaklanjuti, sehingga bersama - sama kita akan mengawal dan mewujudkan nilai IPM Kalbar yang tinggi. Kami mohon pimpinan dari masing - masing instansi benar - benar mengawal IPS ini", ujarnya.
Dirinya juga tak lupa menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan kolaborasi yang baik dari instansi/lembaga yang ada di tingkat Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan percepatan penyampaian data.
 |
| Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Daerah Dalam Angka (DDA) 2023 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar) |
"Kami berterima kasih kepada Pemprov Kalbar atas dukungan kepada BPS, koordinasi dan sinergi bersama lintas OPD dan instansi. Minggu lalu, BPS telah merilis angka inflasi Januari 2023 juga Indeks Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022. Inflasi pada Bulan Januari 2023 di angka 6%. Ini awal yang bagus, semoga kita mampu mengawal 11 bulan kedepan. Untuk pertumbuhan ekonomi di angka 5,7%. Sesuai amanat Presiden Jokowi untuk selalu aktif mengendalikan inflasi dan memacu pertumbuhan ekonomi", imbuhnya.(nzr)
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 3 instansi yang tercepat dalam menyampaikan data.
Untuk Terbaik pertama yakni UPT Klinik Utama Sungai Bangkong, terbaik kedua KPU Provinsi Kalbar dan Terbaik Ketiga jatuh kepada BKAD Provinsi Kalbar.(nzr)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS