 |
| Pemprov Gandeng USAID Untuk Percepat Penurunan Stunting Di Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar) |
Ini merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana Perpres tersebut memuat target yang harus dicapai oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Mengacu pada peraturan tersebut, Pemprov Kalbar mengambil langkah konkrit dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Daerah hingga ke tingkat Desa.
 |
| Pemprov Gandeng USAID Untuk Percepat Penurunan Stunting Di Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar) |
"Sesuai dengan arahan Presiden, Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa untuk bersama-sama berupaya mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting 29,8% menjadi 17,07 pada tahun 2024 mendatang," ungkap Wagub Kalbar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Prov Kalbar.
Dengan ditetapkannya target-target tersebut, diharapkan semua unsur yang terlibat mampu bersinergi dan bekerja sama baik di jajaran Pemprov maupun Kabupaten/Kota termasuk USAID serta stakeholder untuk bersama-sama bergerak di lapangan.
"Jadi, dalam penanganan Stunting ini tidak bisa hanya dengan komat kamit, namun memerlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan, kalau bisa turun langsung kelapangan."
"Saya berharap kegiatan pada hari ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan amanat dimaksud. Mari bersama kita kuatkan komitmen untuk berkolaborasi dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Barat, guna menciptakan generasi sehat dan sejahtera," tegas mantan bupati Mempawah dua periode ini.
Kegiatan yang sedang diselenggarakan ini merupakan cara memperkuat komitmen dalam penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat.
Oleh karenanya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan menurut Wagub Kalbar terkait percepatan penurunan stunting.
"Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran meliputi analisis jumlah kasus stunting, keluarga berisiko stunting dan indikator cakupan layanan esensial yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, baik tingkat daerah maupun tingkat perangkat daerah, serta dokumen keuangan daerah.
Kedua, perluasan jangkauan, pemutakhiran dan pemanfaatan surveilans rutin melalui elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan aplikasi elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL).
Ketiga, peningkatan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan secara holistik", terang Ria Norsan.
Sementara itu, Senior Technical Component Lead USAID ERAT Ichsan Haerudin mengungkapkan, melalui Lokakarya Pembelajaran Inovasi Daerah Dalam Mewujudkan Perencanaan Penurunan Stunting Yang Terintegrasi Di Provinsi Kalimantan Barat ini berharap pada dukungan ataupun upaya-upaya yang dilakukan semua unsur agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
"Melalui lokakarya ini kami berharap USAID ERAT dapat berkolaborasi maupun membantu Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten/Kota dalam melahirkan inovasi agar bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain dalam penanganan kasus Stunting ini," tutur Ichsan Haerudin.
Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi TP2AK, Sekretariat Wapres RI Drs. Ec. Saputera, M.M., Kepala OPD Prov. Kalbar terkait, serta seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.(ian/rfa)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS