 |
| Delegasi menyaksikan Tari Kembang Girang saat acara G20 Labour and Employment Ministers Networking Dinner With Social Partners di Jimbaran, Badung, Bali, Selasa (13/9/2022). |
BorneoTribun Jakarta - Pemerintah India mengapresiasi kesiapan Indonesia, terutama Provinsi Bali, untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua Bali yang akan berlangsung pada 15-16 November.
"Bali merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal di mata dunia dan memang sangat tepat. Dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan, karena dilihat dari infrastruktur hotel maupun yang lainnya sangat memadai," kata Koordinator G20 Delegasi India Harsh Vardhan Shringla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Shringla menuturkan bahwa India akan menjadi tuan rumah KTT G20 Tahun 2023, sehingga perlu bagi pihaknya untuk bertukar informasi tentang strategi Bali dalam menyiapkan akomodasi hotel.
Seusai bertemu Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Shringla juga menyampaikan kekagumannya terhadap Bali yang telah melibatkan perangkat desa untuk berpartisipasi dalam mengamankan KTT G20.
Tjokorda juga memaparkan kesiapan seluruh perangkat di wilayahnya yang mendukung suksesnya penyelenggaraan KTT G20.
"Seluruh hotel lolos enam parameter penilaian, yang meliputi kelengkapan infrastruktur, pemahaman bencana, sistem peringatan dini, kemampuan merespons bencana, mitigasi bencana dan keamanan," katanya.
Menurut Tjokorda, parameter tersebut menjadi upaya kesiapsiagaan hotel-hotel di Bali untuk KTT G20 apabila terjadi bencana, seperti kebakaran, kerusuhan, bencana alam, serta siap mengevakuasi pengunjung hingga kelengkapan alat.
Terkait kesiapan hotel, proses penilaian kelayakannya dilakukan oleh Bali Hotel Association (BHA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan juga SAR.
Hotel-hotel tersebut juga terjamin dari segi keamanan karena telah mengantongi sertifikat dari Polda Bali.
Pihak hotel maupun vila, katanya, juga diwajibkan memiliki sertifikat Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability (CHSE).
Tjokorda mengatakan pemerintah daerah setempat juga menerbitkan peraturan gubernur terkait keamanan berbasis desa adat, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pecalang dalam mengamankan desa adat di Bali.
Oleh: Asri Mayang Sari/Antara
Editor: Yakop
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS