 |
| Ratusan sopir melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kotawaringin Timur mendesak pemerintah mencabut subsidi solar karena dinilai tidak dirasakan manfaatnya di Sampit, Selasa (23/8/2022). |
BorneoTribun Sampit, Kalteng - Sekitar 300 sopir truk di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Selasa, berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut subsidi solar karena distribusinya tidak tepat dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, termasuk para sopir.
"Cabut saja subsidi solar karena tidak ada kami rasakan manfaatnya. Lebih baik solar satu harga supaya distribusinya jelas dan tidak ada penyimpangan sehingga distribusi angkutan lancar dan perekonomian juga semakin lancar," kata Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian DPD Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah Budi Hariono.
Ratusan sopir yang merupakan anggota ALFI Kalimantan Tengah itu memulai aksi di Jalan Samekto. Mereka berkumpul membawa truk mereka, kemudian berkonvoi menuju kantor DPRD Kotawaringin Timur di Jalan Jenderal Sudirman.
Iring-iringan ratusan truk menjadi perhatian masyarakat sehingga polisi harus menutup sementara arus lalu lintas di persimpangan selama iring-iringan truk selesai melintas menuju kantor DPRD.
Sejumlah perwakilan sopir truk kemudian berorasi di atas truk yang diparkir di depan kantor DPRD. Mereka menumpahkan kegelisahan selama ini karena kesulitan mendapatkan solar.
Pemerintah menyediakan solar subsidi dengan harga Rp5.150 per liter, namun untuk mendapatkan BBM itu sopir harus antre hingga lebih dari satu hari. Bahkan tidak sedikit sopir yang mengaku dipungut ratusan ribu oleh oknum tertentu agar bisa masuk antrean di SPBU.
Kondisi ini membuat sopir kehilangan waktu untuk mengangkut barang, selain biaya pengeluaran juga membengkak. Para sopir akhirnya memilih membeli solar nonsubsidi jenis dexlite dengan harga Rp18.150 per liter.
Dari kondisi itu, para sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam ALFI Kalimantan Tengah mendesak subsidi solar dicabut. Kebijakan itu diharapkan membuat distribusi solar menjadi lancar, serta uang pemerintah bisa dihemat dengan berkurangnya subsidi sehingga dialihkan untuk biaya pembangunan.
Para sopir juga menduga terjadi penyelewengan BBM subsidi yang memperparah kondisi saat ini. Mereka meminta pemerintah dan aparat kepolisian turun tangan menertibkan penyelewengan BBM subsidi tersebut.
"Negara harus hadir untuk menertibkan dan membenahi. Gunakan wewenang untuk menertibkan. Ditertibkan jangan hanya saat ada aksi. Kota Sampit Kota Mentaya. Supaya tidak sakit, BBM satu harga," ujar Budi.
Siwon, perwakilan sopir, juga mendesak pemerintah memperhatikan derita sopir dan pengusaha angkutan akibat sengkarut distribusi solar subsidi tersebut.
"Lebih baik subsidi solar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur karena pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Timur, masih tertinggal dibanding kota-kota di Jawa. Ini jangan dibiarkan karena bisa menyebabkan inflasi tinggi, bahkan bisa memicu resesi," ujar.
(KS/ANT)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS