 |
| Prosesi ibadah pemakaman untuk empat warga yang dibunuh kelompok MIT di Balai Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu, 12 Mei 2021. (Foto: Yoanes Litha) |
BorneoTribun Palu, Sulteng -- Sekelompok tokoh masyarakat Tampo (Tanah) Lore Kabupaten Poso Sulawesi Tengah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo mendesak penuntasan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur.
Sahir Sampeali, perwakilan masyarakat Tampo Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kepada VOA (17/5) mengatakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo itu dilatar belakangi belum tuntasnya masalah gangguan keamanan yang telah mendera wilayah Poso dalam 22 tahun terakhir.
Dalam peristiwa terbaru, empat warga desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Selasa (11/5) dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Peristiwa itu terjadi hanya berselang enam bulan setelah kelompok itu membunuh empat petani di desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi di akhir November 2020 silam.
“Kita ambil kesimpulan berdasarkan keinginan semua masyarakat yang ada di Tampo (tanah) Lore kan situasi dan kondisi di Kabupaten Poso ini sudah berjalan sekitar 22 tahun dan kelihatannya sampai saat ini tidak ada jalan keluar untuk masa depan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Poso,” jelas Sahir Sampeali dihubungi dari Palu.
 |
| Isi tuntutan surat terbuka dari Perwakilan Masyarakat Tampo (tanah) Lore yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. (Foto: istimewa) |
Dalam surat yang dibacakan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Poso pada Senin (17/5) itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo dapat segera menuntaskan masalah keamanan di Poso, serta memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi demi kelangsungan hidup seluruh masyarakat yang bermukim dan bertani di sekitar kawasan gunung biru yang sampai saat ini tidak dapat beraktivitas karena ketidakamanan.
“Kemudian yang keempat meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan santunan duka dan jaminan sosial bagi para keluarga korban tragedi kemanusiaan di tanah Poso,” kata Sahir Sampeali.
Operasi Keamanan Belum Berikan Rasa Aman
Adriani Badra Direktur Celebes Institute di Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan inisiatif warga mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi itu menggambarkan kegelisahan masyarakat yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Rangkaian operasi keamanan yang digelar di Poso tidak menjadi jaminan keamanan. Sejak MIT diburu seusai membunuh empat petani di Lembantongoa Kabupaten Sigi akhir November 2020, ada harapan agar kelompok itu bisa segera tertangkap oleh Satgas Madago Raya tapi kelompok itu justru kembali beraksi dengan membunuh empat petani kopi di Lore Timur.
 |
| Aktivitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (12/1/2021). Foto : Yoanes Litha |
“Masyarakat sipil terus menjadi korban. Tidak ada jaminan, operasi ini ternyata tidak memberikan jaminan rasa aman, terus masyarakat diminta menjadi supporting system, memberikan informasi, memberikan ini itu. Lho jaminannya mana dulu, jaminan rasa amannya masyarakat beraktivitas karena kelompok ini bergerak terus di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran mereka bisa mendapatkan logistik bahan makanan dengan mudah dan cepat,” kata Adriani, Selasa (18/5).
Celebes Institute adalah organisasi yang sejak 2011 fokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi atau penyatuan kembali mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat.
Yunus Hadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat sudah saatnya TNI terlibat secara penuh untuk memimpin pengejaran kelompok teroris MIT yang bergerak secara gerilya di hutan pegunungan di Poso, Sigi dan Parigi Moutong.
“Bukti kongkritnya dulu kan Santoso, nanti TNI yang masuk di hutan baru mereka dapat, mungkin cara-cara tertentu itu TNI yang miliki pengetahuan itu, artinya mereka ada namanya anti gerilya. Kan mereka (MIT) gerilya ini, itu harus dilawan dengan anti gerilya,” kata Yunus Hadi. Ditambahkannya diperlukan penambahan personel TNI POLRI yang dilibatkan dalam operasi itu.
Dia menegaskan upaya serius dan sungguh-sungguh harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak akan ada lagi warga tidak berdosa yang menjadi korban pembunuhan oleh kelompok MIT.
“Kalau mereka serius sebagai pengamanan negara mereka itu pastinya sudah mendapatkan dari lalu para DPO (Daftar Pencarian Orang) itu, tapi sekarang apa? Alat-alat sudah canggih. Mana hasilnya?,” tegas Yunus Hadi, anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan Kabupaten Poso itu.
Aparat Terus Buru Kelompok MIT
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Pol Hery Santoso mengungkapkan saat ini operasi kewilayahan dengan sandi operasi Madago Raya 2021 itu masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT Poso.
 |
| Personel Brimob yang sedang berjaga di sekitar lingkungan Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (23/12/2020) Foto : Yoanes Litha |
“Saat ini kami terus melakukan pengejaran kelompok DPO MIT Poso, kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, kami mohon doa dan dukungannya, agar pengejaran kali ini bisa berhasil,” ujar Hery Santoso dalam kegiatan penyerahan bantuan kepada keluarga korban aksi kekerasan kelompok terorisme yang terjadi di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso di Polda Sulawesi Tengah, Selasa (18/5).
Madago Raya merupakan nama sandi operasi baru yang digunakan Polri sejak 1 Januari 2021 menggantikan Tinombala yang digunakan sejak 10 Januari 2016. Dalam catatan VOA, operasi Madago Raya merupakan nama sandi operasi ke 11 yang digelar di Poso sejak 2013. [yl/ft]
Oleh: VOA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS