 |
| Anggota DPR RI Ashabul Kahfi Bicara Soal Kependudukan dan Pendataan Keluarga di Gowa. |
BORNEOTRIBUN GOWA, SULSEL - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Dr. Ashabul Kahfi menggandeng BKKBN Sulsel dalam menggelar Sosialisasi Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Tahun 2021.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan ratusan kader kader 'Aisyiyah, Angkatan Muda Muhamamdiyah, dan kader BKKBN yang ada di Gowa sebagai peserta. Kegiatan ini dihelat di MTs. Aisyiyah Sungguminasa dan siangnya, dihelat di Pusat Dakwah Muhammadiyah (PUSDAM) Gowa, pada Ahad, 30 Mei 2021
 |
| Anggota DPR RI Ashabul Kahfi Bicara Soal Kependudukan dan Pendataan Keluarga di Gowa. |
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani mengatakan, sosialisasi ini amat penting, terlebih saat ini sedang berlangsung pendataan keluarga secara nasional yang batas akhirnya adalah 31 Mei 2021 besok.
"Alhamdulillah, sekarang, data yang sudah masuk 80-an persen. Semoga malam nanti, bisa rampung 100%. Dan itu karena hasil jerih payah para kader semua, termasuk kader yang ada di Gowa," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel ini.
Ia menambahkan, kehadiran kader-kader 'Aisyiyah dan Muhamamdiyah dalam sosialisasi ini juga penting. Ini
supaya kader persyarikatan ini tahu dan memahami bahwa salah satu tugas BKKBN adalah pendataan keluarga.
Rita menjelaskan, dahulunya, pendataan keluarga oleh BKBBN dilakukan setiap satu tahun sekali. Akan tetapi setelah dievaluasi, akhirnya, sejak tahun 2015, pendataan dilakukan sekali dalam lima tahun.
"Tapi kami pastikan, BKKBN, kader kami tetap selalu melakukan updating data. Jadi datanya selalu baru. Jangan sampai yang sudah meninggal tapi termasuk dalam data masih hidup . Padahal data ini penting sekali. Pemerintah kalau ada apa-apa, pasti berdasarkan data," kata Andi Ritamariani.
Ia menambahkan, pihaknya melakukan pendataan tersebut dalam rangka mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan kegiata BKKBN. Hal ini karena ada indikator-indikator yg dibutuhkan BKKBN tapi tdk tersedia pada data BPS.
"Kalau ditanya kenapa datanya beda? Ya, tentu beda. Karena sasrannya beda. Kalau BKKBN pendataan keluarga. Kalau BPS pendataan rumah tangga.
Metodenya juga beda. Orang yang kami rekrut memang orang yang ada di situ. Yang paham budaya di situ. Termasuk mereka menguasai wilayah tersebut. Kalau yang lain, biasanya orang dari luar yang dipanggil untuk mendata," jelas Andi Ritamariani.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Ashabul Kahfi mengatakan pihaknya menggandeng Aisyiyah dan Muhammadiyah karena persyarikatan ini dikenal sebagai gerakan modern yang terstruktur secara masif mulai dari tingkat cabang, ranting, sampai pusat.
"Saya tahu persis bahwa 'Aisyiyah-Muhamamadiyah ini ormas terbesar yang sangat aktif dan punya jaringan sampai grassroot yang sangat concern dalam bidang pendidikan dan kesehatan," kata Kahfi.
Lebih jauh, Ia mengatakan, sasaran pembangunan terutama dalam sektor kesehatan tidak akan tercapai tanpa ada partisipasi masyarakat. Untuk itu, kerjasama dengan ormas sekelas Muhammadiyah dan 'Aisyiyah ini sangat penting.
Terlebih, lanjut Kahfi, persoalan penduduk ini harus menjadi titik sentral dalam pembangunan kependudukan
berkelanjutan di Indonesia. Karena itu, sosialisasi terkait pendataan keluarga dan kependudukan ini menjadi penting. Terutama dengan melibatkan anggota ormas perempuan terbesar seperti 'Aisyiyah.
Kahfi juga menyampaikan harapannya kepada pihak BKKBN. Ia menegaskan, program BKKBN harus peka terhadap
perkembangan zaman, harus terus relevan dengan kondisi masyarakat. Zaman yang berubah, kata Kahfi, harus diyakini tantangannya pun pasti berbeda dari masa ke masa.
Karena itu, sasaran utama program BKKBN saat ini adalah generasi X, millenials dan Zillenials. Generasi-generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Sementara itu, lanjut Kahfi, Muhammadiyah dengan organisasi otonomnya diketahui sebagai pelaksana pembinaan anak muda di negeri ini sejak awal berdirinya.
"Jadi sudah tepat ini kita bersama Muhammadiyah, 'Aisyiyah. Yang perlu juga diperhatikan adalah dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat hasil pembangunan tetapi juga sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan," tutup Kahfi.
Oleh: Yahya
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
