 |
| Anggota serikat pekerja memprotes reformasi ketenagakerjaan pemerintah dalam RUU Ciptaker di Jakarta, 2 November 2020. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana) |
BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Sejak awal pandemi, para aktivis kebebasan menduga akan ada dampak dari situasi penuh pembatasan bagi demokrasi. Setidaknya, kekhawatiran itu terbukti di Indonesia, Thailand dan Malaysia.
Contoh paling mudah untuk tindakan ini adalah larangan penyelenggaraan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah dengan alasan risiko penularan COVID-19. Dalam konteks Indonesia, apa yang terjadi dengan sejumlah organisasi yang sudah dinyatakan dilarang, juga sedikit banyak berkaitan. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, menyebut pemerintah mengambil keuntungan politik dari kebijakan pembatasan sosial.
 |
| Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi) |
“Saya kira, kita bisa mengatakan bahwa pembatasan berdemonstrasi dan bentuk lain dari pengumpulan massa, karena alasan-alasan terkait pandemi untuk mencegah penularan. Tetapi saya pikir, pemerintah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk mengontrol lebih kepada pihak oposisi,” kata Bambang.
Hari Selasa (13/4), tiga akademisi dari Indonesia, Thailand dan Malaysia berbicara dalam diskusi daring mengenai demokratisasi di era COVID-19. Diskusi ini diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Ketiga negara mengalami pergolakan politik yang berbeda sepanjang pandemi ini, tetapi memiliki sejumlah kemiripan situasi.
Apa yang disampaikan Bambang Eka adalah jawaban atas pertanyaan yang disampaikan VOA mengenai alasan pemerintah menerapkan pembatasan aktivitas, apakah benar-benar karena alasan kesehatan, atau ada kemungkinan karena ingin membatasi gejolak politik.
Dikatakan Bambang, karena komposisi politik pasca Pemilu 2019 tidak menghadirkan oposisi kuat di parlemen, maka peran ini kini lebih banyak berada di jalanan. Meski mengaku tidak selamanya setuju gerakan massa di jalan, Bambang menyadari berkumpul memberikan tekanan politik pada pemerintah, dan kini menjadi pilihan utama. Karena itulah, upaya untuk menekan kelompok yang sering menggelar aksi semacam ini dilakukan, seperti yang terjadi pada Front Pembela Islam (FPI).
“Karena opisisi di parlemen tidak efektif, kita membutuhkan model lain untuk mengontrol kebijakan pemerintah dan bagaimana berpartisipasi dalam kebijakan itu. Saya percaya pemerintah mengambil keuntungan dari situasi pandemi ini, untuk mengontrol gerakan rakyat, khususnya demonstrasi kepada pemerintah pusat,” tambah Bambang Eka.
FPI sendiri telah dilarang pemerintah, dan pimpinan organisasi ini sedang menghadapi sejumlah tuntutan di pengadilan, di antaranya terkait pelanggaran aturan pembatasan sosial. Namun, ada banyak kegiatan serupa yang dilakukan pada periode yang sama oleh organisasi atau tokoh-tokoh lain yang luput dari tuntutan hukum sampai saat ini.
Oposisi Online di Thailand
Kondisi kurang lebih sama juga terjadi di Thailand, seperti dipaparkan Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo.
Dia mengatakan, ada dua kubu politik saat ini di Thailand, yaitu kelompok pendukung pemerintah dan kerajaan, serta oposisi di seberangnya. Kelompok pertama banyak didominasi warga negara berusia lanjut, sedangkan generasi muda menjadi motor gerakan menentang pemerintah.
 |
| Dr Non Naprathansuk dari Universitas Maejo, Thailand, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi) |
Demonstrasi yang digelar dengan pengumpulan massa relatif besar, kata Naprathansuk, terkonsentrasi setidaknya pada tiga isu utama. Ketiganya adalah reformasi kerajaan, turunnya pemerintah yang saat ini berkuasa, dan referendum untuk reformasi konstitusi.
Gerakan oposisi, lanjutnya, memanfaatkan media sosial secara efektif, baik untuk membangun perlawanan politik secara online, maupun mengumpulkan massa.
Naprathansuk menekankan Thailand saat ini mengalami pembatasan kebebasan berpendapat, khususnya yang berseberangan dengan pemerintah. Kondisi ini menjadi problem yang serius, apalagi pemerintah melakukan tekanan itu dengan otorisasi terkait COVID-19.
“Pemerintah menggunakan status darurat nasional, yang jika sudah ditetapkan maka rakyat tidak bisa berkumpul untuk melakukan protes terutama dalam rangka menyampaikan kritik. Pemerintah menggunakan kontrolnya dengan alasan bahwa jika rakyat berkumpul bersama, maka bisa memperluas penularan COVID-19,” ujar Naprathansuk.
 |
| Aktivis pro-demokrasi menunjukkan simbol perlawanan tiga jari saat unjuk rasa di Bangkok, Thailand, Rabu, 24 Maret 2021. (Foto: AP) |
Demonstrasi dan pengumpulan massa kini dianggap melanggar hukum, dan polisi dengan mudah bisa menangkap mereka. Sejumlah politisi di Thailand, yang melakukan protes terhadap pemerintah, telah dipenjara.
Sebagai upaya untuk tetap menyampaikan aspirasi, generasi muda yang mempelopori gerakan oposisi lebih banyak menggunakan media sosial. Mereka juga membangun saluran-saluran online, yang memudahkan penyebaran ide kelompok oposisi sekaligus media komunikasi dengan para politisi.
“Generasi muda bergabung dengan sebuah game di aplikasi, dan di dalamnya mereka bisa menunjukkan sikap politik mereka, dan melancarkan protes di sosial media,” lanjut Naprathansuk.
Di sisi lain, pemerintah pun memilih strategi yang sama, dengan apa yang saat ini disebut sebagai information operation. Ini adalah upaya pemerintah untuk mendiskreditkan para pemrotes. Naprathansuk menyebut apa yang terjadi menjadi semacam perang sosial media di Thailand.
Gejolak Politik Malaysia
Di Malaysia, pandemi juga menjadi warna dari gejolak politik yang terjadi. Pada 24 Februari 2020, secara mengejutkan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad mengundurkan diri dan mengakhiri kekuasaan koalisi Pakatan Harapan. Muhyiddin Yassin, tokoh Partai Pribumi Bersatu Malaysia muncul sebagai penggantinya melalui koalisi Perikatan Nasional (PN).
Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia yang juga berbicara dalam diskusi ini mengurai bagaimana COVID-19 menjadi bagian dari turbulensi kepempimpinan di sana.
 |
| Dr Por Heong Hong dari Universitas Sains Malaysia, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi) |
“Saat ini ada kemunduran demokrasi, khususnya terkait penundaan pertemuan parlemen dan ada krisis yang tidak selesai terkait tokoh-tokoh politik, dan debat mengenai kebijakan politik pemerintahan sejak PN mengambil alih pemerintahan,” kata Por.
Penerapan hukum juga tidak berjalan baik, ditandai dengan kritis atas sanski tidak adil bagi rakyat biasa dan politisi, ketika sama-sama dinilai melanggar aturan terkait pembatasan sosial. Kecenderungan xenophobia juga meningkat. Jika awalnya para wisatawan dari China menjadi sasaran, kebencian terhadap orang asing ini kemudian beralih kepada para pekerja migran.
Por Heong menilai, para politisi di Malaysia hanya tertarik untuk berebut kekuasaan di pemerintahan, tetapi tidak memiliki kepemimpinan yang cukup. Kondisi ini membawa dampak, seperti yang dialami oleh sektor kesehatan. Menurut Por Heong, meskipun Malaysia memiliki Kementerian Kesehatan yang berfungsi baik dan dikelola para profesional, kisruh politik dan menguatnya gelombang xenophobia terus berlanjut. [ns/ab]
Oleh: VOA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS