Wakil Bupati Sintang Buka Diseminasi PGS-PL dan Sosialisasi Program Anakku Sehat dan Cerdas | Borneotribun.com

Jumat, 26 Maret 2021

Wakil Bupati Sintang Buka Diseminasi PGS-PL dan Sosialisasi Program Anakku Sehat dan Cerdas

Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto. (Foto: Humas Sintang)
Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto. (Foto: Humas Sintang)

BorneoTribun Sintang, Kalbar -- Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto, membuka kegiatan diseminasi Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL) dan Sosialisasi Program Anakku Sehat dan Cerdas dalam rangka penguatan penurunan stunting pada bayi dan balita di Kabupaten Sintang, yang dilaksanakan di Aula Bappeda, Kamis, (25/3/2021).

Dalam arahannya, Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sangatlah penting untuk diikuti dan dilaksanakan, karena kegiatan tersebut mampu memberikan kontribusi dalam proses pembangunan daerah di kabupaten Sintang khususnya dalam upaya pencepatan pencegahan stunting untuk mewujudkan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sintang. 

Sudiyanto menjelaskan bahwa banyak agenda-agenda strategis yang mendasar dan penting bagi kehidupan rakyat, tidak hanya di bidang ekonomi saja, yang terpenting bagi kehidupan rakyat, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, dan juga bidang kesehatan. 

Contoh di bidang kesehatan, pemerintah pusat memiliki agenda besar yaitu menurunkan stunting dengan target di tahun 2024 di angka 14 persen, kemudian pemberantasan TBC, malaria, demam berdarah, HIV-AIDS dan juga berkaitan dengan gerakan hidup sehat yang harus terus dikerjakan. 

"Ini artinya kita harus fokus menangani dan mengendalikan covid, tapi agenda-agenda strategis yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat juga tidak boleh dilupakan” jelas Wabup Sintang.

Hal lain juga terkait dengan proyek strategis nasional yang sedang berjalan, presiden minta diprioritaskan yaitu percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berdampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi nasional. Dampak masalah gizi pada usia dini tidak terbatas pada status gizi saja, seperti pendek, kegemukan, dan gizi buruk, tetapi jauh lebih luas karena terkait dengan risiko rendahnya  kecerdasan, serta risiko menderita penyakit tidak menular pada usia dewasa” tambah Wabup Sintang.

Kekhawatiran terhadap perkembangan kualitas SDM yang diakibatkan oleh beban gizi ganda diawali oleh masalah gizi pada usia dini terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) sejak kehamilan sampai usia anak 2 tahun. 

Oleh karena itu fokus perbaikan gizi ke depan diprioritaskan pada 1000 HPK tanpa meninggalkan siklus hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan komitmen global yang menekankan pentingnya negara–negara memperhatikan masalah gizi pada periode 1000 HPK tersebut. 

Sudiyanto mengatakan bahwa Kabupaten Sintang diawal tahun 2018 telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). RAD-PG ini merupakan rencana aksi multisektor dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing. 

Selanjutnya Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari beberapa kabupaten yang di intervensi oleh pemerintah pusat melalui aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting (KP2S). 

Wakil Bupati Sintang menambahkan bahwa dalam pelaksanaan aksi konvergensi untuk analisis data dari hasil pemantauan status gizi Kabupaten Sintang pada tahun 2016 untuk stunting di angka 37,6 persen, mengalami peningkatan ditahun 2017 menjadi 44,1 persen dan ditahun 2018 dari hasil Riskesdes mengalami penurunan menjadi 33,2 persen.  

Untuk tahun 2019 melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) angka stunting Kabupaten Sintang 32,68 persen dan di tahun 2020 pada posisi 30,75 persen.

“Data ini dikumpulkan di tingkat puskesmas yang berada pada masing-masing kecamatan. Kekuatan dari data ini adalah dapat memberi gambaran besarnya permasalahan gizi di setiap wilayah puskesmas/kecamatan yang tidak didapatkan dari data lainnya seperti psg nasional dan Riskesdas yang hanya dapat menggambarkan tingkat kabupaten” terang Sudiyanto. (hms)

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar