 |
| Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Ari Saputra/detikcom) |
BorneoTribun | Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara terkait polemik pembelian mobil dinas yang menelan biaya miliaran rupiah. Kali ini, Ghufron mengajak publik untuk menilai sendiri.
“Saya berterima kasih atas perhatian ICW, sebagai materi yang saya pertimbangkan untuk mengundang masyarakat untuk mengevaluasinya. Saya tidak akan terima, saya juga tidak akan menolak,” kata Ghufron mengawali keterangannya, Senin (19/10/2020).
Ghufron meminta mereka yang mengira pimpinan KPK hidup hedonis untuk memantau ke rumahnya. Setelah itu, hanya Ghufron yang akan menerima semua penilaian publik tentang dirinya.
“Silakan ke rumah saya untuk melihat rumah kontrakan saya, melihat makanan saya, melihat kendaraan, pakaian dan yang lainnya. Setelah itu saya akan terima apapun penilaiannya,” kata Ghufron.
Ia menilai mobil dinas merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh negara sebagai pejabat publik. Namun, kata dia, sejauh ini fasilitas mobil dinas pejabat struktural KPK belum ada.
"Soal mobil dinas, KPK sebagai aparatur negara difasilitasi sesuai regulasi salah satunya adalah transportasi. Namun karena tidak ada fasilitas tersebut diganti dengan tunjangan transportasi, sehingga selama ini pimpinan KPK sudah menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan resminya, ”ujarnya.
Menurut Ghufron, anggaran untuk mobil dinas sebenarnya sudah beberapa kali diajukan pada tahun anggaran sebelumnya. Namun karena kondisi ekonomi, hal itu tidak diizinkan.
"Soal harga mobil, KPK tidak menentukan standar mobil dan harganya. Itu semua diatur dalam regulasi mengenai standar fasilitas aparatur negara di semua tingkatan. Bahkan KPK meminta standar harga terendah, ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
“Apapun itu, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian masyarakat. Saya yakin itu karena kecintaannya kepada KPK,” imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang didapat, mobil dinas ketua KPK dianggarkan Rp 1,45 miliar. Sedangkan untuk 4 orang wakil ketua KPK masing-masing dianggarkan sebesar Rp. 1 Milyar. Spesifikasi mobil 3500 cc.
Sedangkan untuk 5 mobil kantor Dewas KPK masing-masing dianggarkan Rp. 702 juta, jadi totalnya Rp. 3,5 miliar lebih. Rp. Anggaran mobil 702 juta juga disiapkan untuk 6 pejabat eselon I KPK. Selain itu, ada anggaran untuk mobil dinas eselon II di KPK. (YK/ER)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS