 |
| Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10) siang, di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat) |
BorneoTribun | Jakarta - Pemerintah terus melakukan langkah gerak cepat dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Namun, diingatkan oleh Presiden Joko Widodo, langkah gerak cepat tersebut harus dilakukan dengan dengan penuh perencanaan dan persiapan yang matang. Presiden menginstruksikan agar dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus dipastikan sisi keamanan dan keefektifannya.
“Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini,” ujar Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.
Semua tahapan, imbuhnya, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan juga standar-standar kesehatan. Presiden juga mengingatkan bahwa aspek keamanan dan efektivitas vaksin tersebut menjadi perhatian utama masyarakat, termasuk pada pakar dan para peneliti.
“Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik dan data-data sains (serta) standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa, terburu-buru tanpa mengikuti koridor ilmiah yang ada,” tegas Presiden.
Selain keamanan dan efektivitas, akses masyarakat terhadap distribusi vaksin juga harus dipastikan dan direncanakan dengan baik. Presiden menginstruksikan agar proses vaksinasi yang nantinya akan berjalan secara bertahap ini dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat. “Kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu (diprioritaskan), itu yang harus dijelaskan. (Jelaskan) mengapa mereka mendapatkan prioritas,” ujarnya.
Disampaikan Presiden, vaksinasi akan dilaksanakan dalam dua skema, yaitu skema gratis dan mandiri. “Pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri ini harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang, dari awal, dan saya minta harganya bisa terjangkau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara juga menginstruksikan agar strategi komunikasi publik mengenai vaksinasi disiapkan dengan baik dengan melibatkan sejumlah pihak. Ia meminta agar organisasi keagamaan dilibatkan terutama dalam menjelaskan mengenai manfaat dan kehalalan vaksin. “Jelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi, sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada,” tegasnya.
Presiden meminta agar timeline pelaksanaan vaksinasi dibuat secara detail dan segera diselesaikan, dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. “Lakukan pelatihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan yang nanti atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi,” ujarnya.
Diakui Presiden, saat ini semua negara pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi, termasuk dalam memberikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi kepada warganya. Namun, diingatkannya, hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang. “Memang kita ingin langkah gerak cepat tetapi penuh dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang matang,” pungkasnya.
(YK/SETKAB)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS