 |
| Para pengunjuk rasa anti-pemerintah di memadati perempatan Lat Phrao di Bangkok, Thailand, Sabtu, 17 Oktober 2020. |
BorneoTribun | Internasional - Ribuan orang kembali berunjuk rasa di jalan-jalan di Bangkok, Thailand Sabtu (17/10), untuk mendesak agar Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur.
Tak seperti protes sehari sebelumnya pada Jumat (16/10) ketika polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan ribuan demonstran yang termasuk anak-anak, demonstrasi pada Sabtu (17/10) berlangsung damai.
Para aktivis mengadakan protes hari keempat berturut-turut, meskipun pemerintah telah berusaha menghalau mereka dengan berbagai cara, termasuk menutup sistem transportasi massal Bangkok.
Sejumlah demo pada Sabtu (17/10), yang juga diadakan di sedikitnya enam kota di luar Bangkok, tetap berjalan meskipun Prayuth mendeklarasikan keadaan darurat pada Kamis (15/10). Dekrit keadaan darurat itu melarang semua pertemuan politik yang dihadiri lima orang atau lebih dan mengancam akan melakukan penangkapan.
Banyak peserta mengatakan mereka terdorong untuk berunjuk rasa pada Sabtu (17/10) karena langkah polisi menggunakan meriam air.
Dalam sepekan belakangan, polisi telah menangkap lebih dari 50 orang -- termasuk beberapa pemimpin protes.
Istana Kerajaan belum mengomentari protes-protes itu, tapi Raja Maha Vajiralongkorn telah mengatakan negara itu perlu orang-orang yang mencintai kerajaan dan negara itu.
Para aktivis pro-demokrasi mulai berdemonstrasi tiga bulan lalu untuk memaksa Prayuth mengundurkan diri. Prayuth adalah seorang mantan jenderal angkatan darat yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada 2014 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih.
Dia memenangkan pemilu tahun lalu, tapi para demonstran mengatakan pemilu itu dicurangi dan menguntungkan dirinya karena UU konstitusional yang dirancang oleh militer.
Selain menuntut reformasi konstitusi negara, para demonstran juga berusaha mengurangi pengaruh kerajaan Thailand. Institusi itu mempertahankan status bak dewa di kalangan elit Thailand, dan dilindungi oleh undang-undang "lese majeste" yang ketat, yang memberlakukan hukuman penjara kepada siapapun yang terbukti menghina kerajaan. (VOA)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS