BORNEOTRIBUN I MAKASSAR - Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) menilai Polda Sulawesi Selatan terkesan lambat dalam menangani kasus indikasi korupsi pembangunan rumah sakit batua oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Pasalnya pembangunan rumah sakit batua yang dikerjakan Perusahaan Rekanan PT . Sultana Anugrah pada tahun anggaran 2018 senilai Rp25,5 Miliar sampai saat ini masih dalam tahap penyidikan dan belum ada yang dijadikan tersangka.
"Polda Sulawesi Selatan sangat lamban dalam penanganan kasus tersebut, padahal sejak awal pembangunan rumah sakit ini masuk dalam temuan BPK dengan nilai kerugian negara yang cukup besar," ungkap Agung Marwansyah, jendral Lapangan GPMI, selasa (1/9 ).
Diketahui kasus pembangunan Rumah Sakit Batua yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel statusnya sudah lama dinaikkan ke tinggkat penyidikan.
"Seharusnya aparat kepolisan sebagai institusi penegak hukum segara memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tersangka atas kasus ini, terlebih kasus ini sudah lama dinaikkan ke tingkat penyidikan," Tegas Agung.
Menurut Agung, lambannya proses penyidikan merupakan potret kegagalan institusi kepolisian menangani kasus-kasus korupsi. Padahal Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan negara sehingga harus cepat diungkap.
Tambahnya, dengan bergantinya kepemimpinan di tubuh Polda Sulsel, ia meminta Kapolda yang baru tegas menyelesaikan kasus di Sulsel terkhusus Pembangunan rumah sakit batua, Demi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
Diketahui GPMI akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari rabu ( 2/9/2020 ) di depan Polda Sulsel.
"Surat pemberitahuan aksi sudah kami layangkan di Polrestabes, besok kami turun aksi," tutup Agung.
Penulis : Irwan
Editor : Hermanto
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS