 |
| Ilustrasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. (Foto: Google Image) |
BORNEOTRIBUN -- Pemerintah AS akhirnya menindaklanjuti instruksi Presiden AS Donald Trump terkait pelajar Tiongkok. Mereka mengaku sudah mencabut lebih dari seribu visa pelajar sejak Juni lalu.
Pelajar dan akademisi tersebut didepak karena diduga sengaja dikirim pemerintah Tiongkok untuk mencuri teknologi AS.
Hal tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri AS Rabu (9/9). Mereka mengatakan bahwa perintah presiden nomor 10043 diterapkan mulai 1 Juni. Karena itu, izin mahasiswa yang dianggap berisiko terhadap keamanan negara bakal dicabut.
”Semua ini dilakukan untuk menjaga negara dari jangkauan RRT (Republik Rakyat Tiongkok, Red),” ujar juru bicara kementerian kepada Agence France-Presse.
Beberapa jam kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Homeland Security Chad Wolf menjelaskan, ribuan mahasiswa yang tak lagi mendapatkan izin itu punya hubungan dengan militer Tiongkok atau Partai Komunis. Mereka diduga sengaja mendaftar ke universitas di AS untuk mencuri pengetahuan dan teknologi.
Wolf bersikeras bahwa tindakan pemerintah AS bukan kebijakan diskriminatif. Menurut dia, hal itu hanya berdampak kepada sedikit dari total pelajar asal Tiongkok di AS. Saat ini, ada sekitar 369 ribu warga Tiongkok yang menuntut ilmu di Negeri Paman Sam.
”Tiongkok menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik. Salah satunya dengan mencari akses ke teknologi dan riset sensitif,” ungkapnya seperti yang dilansir oleh CNN.
Laporan tersebut memancing kemarahan pemerintah Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok meminta AS berhenti menggunakan pelajar Tiongkok sebagai senjata diplomasi. ”Ini adalah salah satu kebijakan paling politis dan diskriminatif dari pemerintah AS. Hak asasi pelajar kami jelas dilanggar,” ujar Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian.
Nada protes juga muncul dari aktivis Asia-Amerika. Mereka menganggap bahwa kebijakan Trump membuat iklim belajar bagi keturunan Asia di Amerika menjadi buruk. Mereka banyak mendapatkan perlakuan kasar atau dicurigai tanpa dasar hanya karena kulit mereka.
Beberapa pelajar memang sudah menerima surel dari Kedutaan Besar AS di Beijing. Namun, banyak yang merasa tak adil karena merasa tak punya hubungan dengan militer atau partai komunis.
Beberapa di antara mereka dikaitkan sebagai mahasiswa berbahaya hanya karena mereka lulusan dari kampus militer. ”Di Tiongkok, lulusan dari universitas seperti Jiangxi Military Studies University belum tentu tentara. Mereka bahkan hanya belajar perhutanan atau sastra Inggris,” ujar James Palmer, wakil Pimred Foreign Policy.
Banyak warga AS dan Tiongkok yang terdampak semenjak konflik dua negara didaya mencuat. Pekerja media juga terdampak. Tiongkok dikabarkan menolak perpanjangan izin jurnalis asal AS seperti New York Times. Hal tersebut sebagai balasan karena AS juga mencabut izin kerja awak media Tiongkok yang diduga menyebar propaganda Xi Jinping. (red)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS