BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Setelah sebelumnya dalam Paripurna ke-3 masa persidangan ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 21/7/2020 sederet pertanyaan disampaikan legislatif terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Eksekutif melalui PJ sekda menjawabnya. Senin, 27/7/20.
Penjabat Sekda Kabupaten Sekadau, Nurhadi mewakili Bupati Sekadau menjelaskan, penurunan pendapatan asli daerah ( PAD ) tahun 2019 disebabkan beberapa faktor.
Penurunan PAD tahun 2019 yang cukup signifikan dan mencapai 13,7 miliar atau 23,23 persen dibanding tahun 2018.
Hal tersebut karena pada tahun 2018 terdapat penerimaan dari sektor BPHTB yaitu HGU PT. MJP sebesar 13,93 miliar serta PT. AAL 2,75 miliar dan Penerimaan BPHTB hanya sekali sehingga tidak ada lagi di tahun berikutnya.
" Jika dibandingkan PAD 2019 dengan tahun 2018 tanpa pemasukan dari BHPTB, maka pada 2019 terdapat peningkatan sebesar 2,9 miliar atau 6,99 persen ". Papar Nurhadi.
Sementara untuk belanja daerah tahun 2019, telah disesuaikan dengan skala prioritas daerah dimana bidang pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama.
Di bidang pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 238,28 miliar dengan realisasi mencapai Rp. 223,73 miliar. Sedangkan bidang kesehatan dialokasikan Rp. 124,55 miliar dengan realisasi keuangan Rp. 114,18 miliar rupiah atau 91,67 persen. Dan Silpa tahun 2019 sebesar 2,94 persen serta lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 4,78 persen.
Untuk piutang daerah tahun 2019 yang mencapai Rp. 8,66 miliar dipengaruhi oleh beberapa hal termasuk pelimpahan piutang PBB-P2 dari pusat ke daerah.
" proses verifikasi dan validasi wajib pajak dan letak objek pajak masih dilakukan ". Pungkas Nurhadi.
Penulis : Mussin
Editor : Herman
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
