Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Redaksi    Minggu, Juni 23, 2024    Comment   

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah.

KUBU RAYA - Syaifudin bernafas lega. Tangannya menggenggam selembar Sertipikat Tanah Elektronik yang ia terima langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kubu Raya pada Sabtu (22/06/2024).

Sertipikat tanah ini mengakhiri perjuangannya selama 24 tahun untuk memperoleh kepastian hak atas tanah yang ia diami di Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Sejak tahun 2000, Syaifuddin hidup dalam ketidakpastian karena tanah tersebut tak bisa disertipikatkan.

Syaifudin adalah salah satu warga yang terdampak kerusuhan Sambas pada tahun 1999 lalu. Ia beserta keluarganya terpaksa mengungsi dan tidak bisa kembali lagi karena faktor keselamatan.

Pemerintah kala itu memutuskan merelokasi Syaifudin dan warga lainnya ke berbagai tempat, salah satunya di Kabupaten Kubu Raya. Namun ternyata, lokasi relokasi di Sungai Ambawang ini masih termasuk dalam kawasan hutan.

"Kita sudah beberapa kali mencoba mengurus sertipikat, tapi gagal terus. Katanya karena masuk kawasan hutan, padahalkan sejak tahun 2000 kawasan itu sudah ada orang yang tinggal di sana," kata Syaifudin.

Bertahun-tahun gagal mengurus sertipikat, Syaifuddin dan warga terdampak konflik lainnya menemukan solusi lewat program Reforma Agraria. 

Pada 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan "SK Biru" yang menjadi bukti bahwa permukiman mereka sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah itu, Kementerian ATR/BPN melalui Kantah Kabupaten Kubu Raya bisa mendaftarkan tanah di lokasi tersebut. Secara bertahap, sertipikat tanah yang kini berbentuk elektronik akan diserahkan pada masyarakat.

"Alhamdulillah perasaan saya senang. Mudah-mudahan nanti semua bisa disertipikatkan," harap Syaifudin.

Sebagai informasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan lima sertipikat hasil Redistribusi Tanah dan lima sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kubu Raya. Sebanyak 10 sertipikat ini diberikan dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik yang merupakan kali pertama dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Terima Sertipikat Wakaf, Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur Tak Lagi Khawatir Kehilangan Masjid

Redaksi    Minggu, Juni 23, 2024    Comment   

Terima Sertipikat Wakaf, Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur Tak Lagi Khawatir Kehilangan Masjid

Terima Sertipikat Wakaf, Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur Tak Lagi Khawatir Kehilangan Masjid.

PONTIANAK - Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur kini tak lagi khawatir akan kehilangan tanah masjid mereka, yakni Masjid Araafiul A'laa. Masjid yang dibangun sejak 1985 ini resmi memiliki sertipikat wakaf pada Sabtu (22/06/2024). 

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendirilah yang datang langsung ke Masjid Araafiul A'laa untuk menyerahkan sertipikat ke Ketua Yayasan. Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan sudah bersifat elektronik, sehingga lebih terjamin keamanannya. 

Ketua Yayasan Babul Jannatul Firdaus, Edi Suwarno selaku pengelola masjid mengatakan, Masjid Araafiul A'laa merupakan fasilitas sosial setelah komplek perumahan warga berdiri.

Oleh pengurus masjid terdahulu, akibat kurangnya pemahaman terkait pertanahan, tanah masjid disertipikatkan atas nama Ketua Yayasan. Masalah kemudian terjadi ketika Ketua Yayasan tersebut pindah dari Pontianak.

"Ketua Yayasan yang lama pindah ke Bandung kemudian mangkat di sana. Terpaksa kita harus menghubungi ahli waris satu per satu yang sudah tersebar kemana-mana," kata Edi Suwarno.

Setelah memakan waktu cukup panjang, keluarga ahli waris sepakat untuk berkumpul di Pontianak. Mereka kemudian membuat Surat Pernyataan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA). Barulah setelahnya pengurusan sertipikat tanah wakaf bisa dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

"Kita inginkan ini disertipikat wakaf-kan karena kita ingin adanya legalitas atas tanah masjid ini. Dengan legalitas ini jemaah ada perasaan tenang, kalau belum kan kita juga was-was bisa aja nanti ada yang klaim tanahnya," pungkas Edi Suwarno.

(JM/PHAL)

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan.

PONTIANAK - Dalam rangkaian kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu (22/06/2024), ia bersilaturahmi ke rumah Hubabah Syarifah Annisa binti Yusuf Abu Bakar Al Haddad. Wanita berusia 108 tahun ini merupakan sosok yang dihormati banyak orang, terlebih di Pontianak.

Selain menjalin tali silaturahmi, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan tiga sertipikat kepada anggota keluarga Hubabah Annisa. "Saya sungguh berbahagia bisa hadir secara langsung di sini sekaligus tadi menyerahkan sejumlah sertipikat," ujarnya.

Sertipikat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN ini merupakan pemecahan dari sertipikat yang sebelumnya sudah dimiliki Hubabah Annisa. Pemecahan dilakukan agar tanah yang dimilikinya bisa dibagikan secara adil kepada cucu-cucu beliau.

Ahmad bin Yahya, salah satu anak Hubabah Annisa menyampaikan bahwa pemecahan sertipikat dilakukan demi menghindari potensi konflik keluarga mereka di kemudian hari. "Kita khawatir, banyak keluarga-keluarga di luar sana tidak menyelesaikan (urusan pertanahan, red) dari awal, jadi kejadiannya ribut masalah waris, ini yang kita tidak mau," ungkapnya.

Menurutnya dengan adanya sertipikat ini, keharmonisan dan kekompakan keluarga bisa terjaga. Ia pun menganjurkan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya sertipikat tanah. "Sekarang pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan dalam membuat sertipikat, jadi kepada masyarakat yang belum punya sertipikat segera lah diurus," pungkas Ahmad bin Yahya.

Pada kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN ke  kediaman Hababah Annisa, ia juga menyempatkan diri melihat restoran makanan gratis milik keluarga Hababah Annisa. Ia mengagumi kebaikan hati dan kepedulian Hubabah Annisa akan keadaan masyarakat di sekitarnya.

Menteri AHY turut didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya.

PONTIANAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan tiga sertipikat tanah wakaf milik Yayasan Babul Jannatul Firdaus di Masjid Araafiul A'laa pada Sabtu (22/06/2024). Pada kesempatan ini, ia memastikan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf.

"Semangatnya adalah kita urus dengan cepat dan tanpa kita pungut biaya. Karena tanah wakaf memang sangat dinantikan legalitasnya," kata Menteri ATR/Kepala BPN setelah menyerahkan sertipikat.

Ia menyebut sertipikasi tanah wakaf dapat memberikan rasa aman pada umat beragama dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, Menteri AHY menginstruksikan jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Adapun tiga sertipikat yang diserahkan kali ini diperuntukkan bagi bangunan Masjid Araafiul A'laa, Tempat Pendidikan Al-Quran, serta fasilitas pendukung masjid. Sebelumnya, karena ketidaktahuan adanya risiko munculnya konflik di kemudian hari, tanah masjid ini disertipikatkan atas nama Ketua Yayasan terdahulu.

Atas kolaborasi antara yayasan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, akhirnya sertipikat Masjid Araafiul A'laa menjadi sertipikat tanah wakaf. Sertipikat yang diserahkan pun kini telah berbentuk elektronik, sehingga lebih aman.

"Saya sampaikan dan mudah-mudahan ini (sertipikasi tanah wakaf, red) disampaikan kepada warga masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat lainnya, sehingga yang masih mengurus sertipikat wakaf bisa disegerakan," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Humas; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat; serta Sekretaris Daerah Kota Pontianak. (JM/PHAL)

Pertama Kalinya Diterapkan di Kalbar, Sertipikat Tanah Elektronik Diserahkan Menteri AHY di Kubu Raya

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Pertama Kalinya Diterapkan di Kalbar, Sertipikat Tanah Elektronik Diserahkan Menteri AHY di Kubu Raya

Pertama Kalinya Diterapkan di Kalbar, Sertipikat Tanah Elektronik Diserahkan Menteri AHY di Kubu Raya.

KUBU RAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepuluh Sertipikat Tanah Elektronik milik masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya pada Sabut (22/06/2024). Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.

"Mengapa kita galakkan ini, karena dengan Sertipikat Tanah Elektronik harapannya bukan hanya lebih ringkas karena sebetulnya tinggal satu lembar saja dan sebetulnya tidak perlu di-_print_, tapi kalau di-_print_ juga bisa, di _handphone__ juga bisa. Dan kalau sudah masuk ke dalam _database_ kita artinya tidak semudah itu ada yang menduplikasi, menggandakan, dan memalsukan," kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Pertama Kalinya Diterapkan di Kalbar, Sertipikat Tanah Elektronik Diserahkan Menteri AHY di Kubu Raya.

Ia menyampaikan, Sertipikat Tanah Elektronik ini bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat karena seluruh data pertanahan disimpan dalam bentuk digital.  Hal ini bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah karena sertipikat tidak mungkin lagi dipalsukan.

"Kalau sudah semua bersertipikat elektronik apalagi kalau kabupaten/kotanya sudah lengkap artinya semua bidang tanah terpetakan dengan baik. Mudah-mudahan keadilan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dan juga institusi bisa kita wujudkan," tuturnya.

Adapun 10 sertipikat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN kali ini terdiri dari, lima sertipikat berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan lima sertipikat lainnya adalah hasil dari program Redistribusi Tanah objek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga meninjau setiap ruangan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Ia menyempatkan diri menyapa seluruh pegawai yang tengah mengerjakan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN).

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; serta Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Antisipasi Mafia Tanah, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Pertama di Kalbar

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Antisipasi Mafia Tanah, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Pertama di Kalbar

Antisipasi Mafia Tanah, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik Pertama di Kalbar.

PONTIANAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sertifikat tanah elektronik pertama di Kalimantan Barat.

Penyerahan secara simbolis itu dilakukan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kubu Raya, pada Sabtu (22/6/24).

“Pertama kali di Kalimantan Barat kita menyerahkan sertifikat yang sudah dalam format terbaru (elektronik) karena sudah melakukan alih media,” ungkapnya kepada awak media.

AHY mengungkapkan, hal tersebut digalangkan karena sertifikat tanah elektronik lebih ringkas dan aman. Selain itu mengantisipasi terjadinya tindak pemalsuan, pencaplokan tanah oleh mafia tanah dan sertifikat tanah ganda. 

“Kalau sudah masuk dalam data base kita tidak semudah ada yang menduplikasi, menggandakan, memaluskan. Karena kita tau dokumen-dokumen dimasa lalu sering dipalsukan sehingga menjadi korban mafia tanah, korban tumpang tindih,”

Lebih lanjut AHY mengatakan, sertifikat tanah elektronik ini membuat semua data tercatat dan masuk dalam blok data. Sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi tindakan pemalsuan tanah dan lain sebagainya. 

Peluncuran sertifikat tanah elektronik tidak hanya memudahkan masyarakat mengecek data tanah miliknya. Baik itu luas, batas, maupun nama pemiliknya. 

“Bahkan dengan cepat kita melakukan pemeriksaan dan dihadapkan dilakukan klarifikasi mana yang benar mana yang salah. Mudah-mudahan keadilan kepstian hukum atas tanah masyarakat dan instistusi kita bisa wujudkan bersama,” tukasnya (lid)

Kali Pertama Kunjungi Kalbar, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Kali Pertama Kunjungi Kalbar, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Kali Pertama Kunjungi Kalbar, AHY Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik.

PONTIANAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kalimantan Barat pada Sabtu (22/06/2024). Ini merupakan kali pertama ia mengunjungi Kalimantan Barat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. 

 

Setelah mendarat di Bandara Supadio Pontianak, ia diagendakan untuk mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kubu Raya. Menteri ATR/Kepala BPN meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kubu Raya. 

Kemudian, untuk pertama kalinya di Kalimantan Barat, Sertipikat Tanah Elektronik akan ia serahkan kepada lima penerima dari hasil program Redistribusi Tanah dan lima penerima dari hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).  

 

Selesai kegiatan di Kantah Kabupaten Kubu Raya, Menteri ATR/Kepala BPN menuju Masjid Araafiul A'laa di Kota Pontianak. Di lokasi tersebut akan diserahkan tiga sertipikat tanah wakaf kepada para pengelola yayasan masjid. (Lid)

Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama

Redaksi    Rabu, Juni 19, 2024    Comment   

Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama

Serahkan 72 Hewan Kurban, Menteri AHY Maknai Iduladha: Semangat Berbagi kepada Sesama.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan hewan kurban para pegawai Kementerian ATR/BPN kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nuurur Rahman. Total hewan yang diserahkan, yakni 61 sapi dan 11 kambing kurban. Prosesi penyerahan hewan kurban dilakukan pada hari pertama kerja pasca Hari Raya Iduladha, Rabu (19/06/2024).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan kepada jajaran untuk mengambil hikmah dari Iduladha ini. Salah satunya ialah semangat berbagai kepada sesama manusia. “Kesalehan secara horizontal, berbagi solidaritas ini penting. Indonesia negara yang besar, Indonesia juga masih memiliki tantangan termasuk kemiskinan, ketimpangan di tempat-tempat tertentu yang kita tahu butuh atensi dan bantuan dari kita,” tuturnya.

Berkurban menjadi wujud kepedulian para pegawai di kementerian kepada sesama dengan menyisihkan sebagian hartanya agar masyarakat yang kurang mampu bisa merasakan khidmatnya hari raya. “Semoga pahala akan mengalir kepada Bapak/Ibu semuanya dan keluarga kita, sehingga keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT dan kepedulian dan solidaritas sosial yang tinggi ini menjadi kekuatan kita,” ujar Menteri AHY.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran dapat meneladani kisah Nabi Ibrahim yang merupakan asal muasal pelaksanaan kurban. Bagaimana perlunya memaknai kelapangan hati Nabi Ibrahim yang rela melaksanakan perintah Allah SWT mengorbankan anak yang telah puluhan tahun ia tunggu kehadirannya. “Inilah sebuah penggalan cerita yang luar biasa, sehingga mudah-mudahan bisa terus kita teladani kisah-kisah seperti ini,” ungkapnya.

Ia tak lupa mendoakan jajaran Kementerian ATR/BPN yang baru usai melaksanakan ibadah haji. “Semoga saudara-saudara kita yang baru saja menunaikan ibadah haji di tanah suci menjadi haji dan hajah yang mabrur, kembali ke tanah air dengan semangat yang baru dan tentunya kita semua mendapatkan keberkahannya,” ucap Menteri AHY.

“Termasuk, saya mendoakan kepada keluarga besar Kementerian ATR/BPN yang belum bisa menunaikan ibadah haji. Semoga mendapatkan panggilan dari Allah SWT ya di tahun-tahun mendatang,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Hadir pada kegiatan ini, Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono beserta jajaran; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN. (JM/PHAL).

_Land Administration Paradigm_ Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria

Redaksi    Selasa, Juni 18, 2024    Comment   

_Land Administration Paradigm_ Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria

_Land Administration Paradigm_ Jadi Kunci Keberlanjutan Reforma Agraria.

DENPASAR - Administrasi pertanahan menjadi syarat penting dalam membangun Reforma Agraria. Hal ini berguna untuk mengetahui secara keseluruhan keadaan bidang tanah di Indonesia. Maka dari itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan adanya _Land Administration Paradigm_ untuk menyelaraskan peta bidang tanah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya pada Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (14/06/2024). 

“Jadi menurut saya, yang harusnya Kementerian ATR/BPN lakukan adalah spasialnya kita bereskan dulu,” kata Virgo Eresta Jaya.

Adapun _Land Administration Paradigm_ yang dimaksud Dirjen SPPR ialah adanya _Key Register_ atau _Unique Parcel Identifier_ di bidang spasial. Artinya, dari seluruh spasial yang ada harus dikendalikan oleh satu penanggung jawab.

“Dalam hal ini tanah juga begitu, poligon-poligon batas wilayah silakan siapa yang bertanggung jawab, address, bidang tanah siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada _Key Register_ atau _Unique Parcel Identifier_ mau tanah di pesisir atau tanah di hutan itu harusnya satu barang. Jadi siapa pun bisa mengisi izin apa pun, tetapi yang bertanggung jawab hanya satu,” jelas Dirjen SPPR.

 

Dengan _Unique Parcel Identifier_, spasial bidang tanah dapat mudah diidentifikasi. “Itu yang kami usulkan, perlu ada _Key Register_ di negeri ini, di bidang spasial, supaya tidak ada lagi bahasa tumpang tindih, yang ada data spasial itu _Unique Parcel Identifier_ kita manfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Jadi dari situ terlihat ada _overlap_ atau tidaknya,” tutup Dirjen SPPR. 

Hal ini disampaikan Dirjen SPPR kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sebagai pihak berwenang yang dapat menindaklajuti usulan tersebut. Adapun hadir sebagai perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, yakni Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Marcia Tamba.

Adapun Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 ini dimoderatori oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian/lembaga, akademisi, serta CSO. (MW/PHAL)

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!

Redaksi    Sabtu, Juni 15, 2024    Comment   

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!

10 Tahun Reforma Agraria Lampaui Target, Menteri AHY: On the Right Track!.

DENPASAR - Perjalanan Reforma Agraria (RA) telah mencapai 10 tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Reforma Agraria yang dijalankan melalui Penataan Aset tanah telah melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2024. Dari target 9 juta hektare, saat ini berhasil menembus 12,5 juta hektare atau sebesar 138%.

Dalam hal Penataan Akses, Menteri AHY mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan penyuluhan dan pendampingan kepada 364.397 kepala keluarga (KK). Sementara terkait penyelesaian konflik agraria, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikannya di 24 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), yang ditindaklanjuti dengan Redistribusi Tanah sejumlah 14.968 bidang dengan luas 5.133 hektare untuk 11.017 KK.

“Secara umum, Alhamdulillah, program Reforma Agraria berjalan pada rel yang benar. _On the right track_. Bahkan beberapa pencapaian telah melampaui target,” ujar Menteri AHY saat membuka Reforma Agraria Summit 2024 bertajuk Sinergi untuk Reforma Agraria Berdampak dan Berkelanjutan, yang berlangsung di Denpasar, Bali pada Sabtu (15/06/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kontribusi para peserta Reforma Agraria Summit 2024. Mulai dari Tim Percepatan dan Tim Pelaksana Reforma Agraria, jajaran Kementerian ATR/BPN pusat dan daerah, para Gubernur dan perwakilan Bupati/Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah, serta para akademisi dan Civil Society Organization (CSO).

Sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan telah menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. “Keberhasilan Reforma Agraria, bukan hanya sekadar _output_ angka-angka kuantitatif tetapi _outcome_-nya juga benar-benar dirasakan secara kualitatif oleh masyarakat,” ungkap Menteri AHY.

Setelah berlangsung selama satu dekade, Reforma Agraria diharap dapat berlanjut pada masa pemerintahan selanjutnya. “Marilah kita bersinergi dan menjadikan _output_ dari Reforma Agraria Summit Bali 2024 ini, sebagai fondasi yang lebih kokoh untuk mengakselerasi kerja bersama, serta menyiapkan _baseline_ bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Di masa mendatang, kita harapkan semakin berdampak dan berkelanjutan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun Reforma Agraria Summit 2024 di Bali ini diikuti secara langsung oleh 700 peserta. Turut hadir, pimpinan Komisi II DPR RI; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN; Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya beserta Staf Khusus Menteri; Kepala Badan Bank Tanah; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta Tenaga Ahli Menteri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran; sejumlah Gubernur, Pj. Gubernur, beserta Forkopimda dan Bupati/Wali Kota; Jaksa Agung Muda; serta perwakilan akademisi dan CSO. (YS/PHAL)

Kunjungi Kantah Kabupaten Badung, Menteri AHY Inginkan Modernisasi dan Penguatan Seluruh Kantor Pertanahan

Redaksi    Kamis, Juni 13, 2024    Comment   

Kunjungi Kantah Kabupaten Badung, Menteri AHY Inginkan Modernisasi dan Penguatan Seluruh Kantor Pertanahan

Kunjungi Kantah Kabupaten Badung, Menteri AHY Inginkan Modernisasi dan Penguatan Seluruh Kantor Pertanahan.

BADUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan adanya modernisasi dan penguatan terhadap seluruh Kantor Pertanahan (Kantah). Hal ini disampaikan saat mengunjungi Kantah Kabupaten Badung, Bali pada Kamis (13/06/2024).

"Kantah Kabupaten Badung ini termasuk yang sudah bagus, tetapi di tempat lain tidak semuanya sudah seideal ini. Inilah yang menjadi tantangan Kementerian ATR/BPN," kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Penyimpanan warkah yang jumlahnya terus bertambah menjadi salah satu tantangan bagi Kantah. Dikatakan Menteri AHY, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut ialah melalui digitalisasi. 

"Sambil kita melakukan alih media dengan merubah dokumen fisik menjadi elektronik, tetap butuh waktu masa transisi untuk penyimpanan. (Dokumen) ini kan harus aman betul, jangan sampai rusak karena cuaca atau hilang dan sebagainya," tutur Menteri AHY.

Diharapkan, ada anggaran yang dapat dialokasikan untuk bisa merenovasi Kantah-Kantah agar dokumen pertanahan bisa tersimpan dengan baik.

Adapun dalam kunjungannya kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan menyapa masyarakat yang sedang memperoleh layanan pertanahan. Selain itu, ia juga meninjau dan menyapa pegawai-pegawai yang bekerja di Kantah Kabupaten Badung.

Menteri AHY pada kesempatan ini didampingi oleh Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli; Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. (JM/PHAL)

PTSL Dikenal Organisasi Internasional, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN

Redaksi    Rabu, Juni 12, 2024    Comment   

PTSL Dikenal Organisasi Internasional, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN

PTSL Dikenal Organisasi Internasional, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN.

JAKARTA - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dikenal hingga ke kancah dunia. Program ini dinilai berhasil mendaftarkan bidang tanah di Indonesia secara progresif.

Hal tersebut membuat dalam lima tahun terakhir, program PTSL terus dipercaya untuk dilanjutkan hingga seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Indonesia juga mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta US Dollar dari Bank Dunia. Program ini dinilai berhasil oleh Bank Dunia, sehingga Indonesia diminta untuk berbagi cerita kesuksesan, ilmu, dan pengalaman, mewakili benua Asia dalam World Bank Land Conference. Kegiatan tersebut berlangsung di markas Bank Dunia, Washington DC, Amerika Serikat. 

"Namun, tidak hanya berbagi pengalaman, kehadiran kami di Bank Dunia, pada pertengahan Mei lalu, juga untuk menjajaki kemungkinan pinjaman lunak dari Bank Dunia untuk lima tahun ke depan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (11/06/2024).

Hasil negosiasi tersebut, dikatakan Menteri AHY, Bank Dunia akan meningkatkan bantuan pinjaman lunak, dari 200 juta USD menjadi 635 juta USD. "Dengan sistem dan mekanisme yang tepat, kami optimis bantuan ini akan semakin meningkatkan kesuksesan program Reforma Agraria," lanjutnya.

Atas capaian tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN. Khususnya, kepada Menteri AHY yang terlihat sebagai sosok terbuka dan bisa diajak diskusi, sehingga kerja-kerja Kementerian ATR/BPN dilirik pihak lain. "Seperti contoh World Bank mengundang, itu _amazing bagi saya, bagaimana orang selama ini melihat ATR/BPN tidak bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi," katanya.

"Faktanya di luar itu melihat kerja ATR/BPN akhirnya Pak Menteri diundang ke Amerika Serikat dan mereka mengapresiasi tentang Reforma Agraria di Indonesia, khususnya PTSL, ini kan suatu kebanggaan bagi kita," tambah Junimart Girsang.

Ia pun menyatakan, Komisi II DPR RI akan terus mendukung program Kementerian ATR/BPN yang mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Pokoknya semangat maju terus untuk Kementerian ATR/BPN dan Komisi II siap mendukung dengan hati yang penuh," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI. (LS/PHAL)

Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum

Redaksi    Selasa, Juni 11, 2024    Comment   

Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum

Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Kini Lebih Berkepastian Hukum.

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (09/06/2024). Dari 136 sertipikat yang diserahkan, dua di antaranya diperuntukkan bagi tempat _iconic_ di Bandung, yaitu Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Terbitnya Sertipikat Tanah Elektronik bagi aset pemerintah ini menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian/lembaga lain berjalan dengan baik. "Ini adalah upaya yang tidak mudah dan hasil kerja keras kita semuanya. Karena itu kami mohon, mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini, mudah-mudahan ke depan pengelolaan agraria dan tata ruang kita semakin baik," kata Menteri AHY dalam sambutannya usai menyerahkan sertipikat.

Ia berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang apik dapat mewujudkan pendaftaran 120 juta bidang tanah di akhir tahun 2024. "Kita kejar juga secara paralel untuk sertipikasinya, Alhamdulillah saat ini sudah mencapai lebih dari 113 juta bidang tanah terdaftar," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Pendaftaran bidang tanah menjadi suatu hal yang fundamental. Sebab, di samping menghadirkan legalisasi aset untuk masyarakat, pendaftaran tanah yang menjadi bagian dari Reforma Agraria ini juga dapat menata akses ekonomi bagi masyarakat. "Kita berupaya untuk melakukan Redistribusi Tanah dan tanah tersebut juga harus produktif untuk bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik lagi," lanjut Menteri AHY.

Penambahan nilai ekonomi menjadi dampak positif dari terdaftarnya bidang tanah. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, penambahan nilai ekonomi sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTAL) dijalankan tahun 2017 lalu hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.519 triliun.

"Bagi negara ini sangat berarti, baik berupa PPh, BPHTB, PNBP maupun Hak Tanggungan. Dan khusus di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 saja penambahan nilai ekonominya mencapai Rp164,9 triliun. Ini juga sesuatu yang luar biasa," imbuh Menteri AHY.

Sebagai informasi, sertipikat yang diserahkan kali ini antara lain untuk aset milik Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kota Bandung, BBWS, PT KAI, dan masyarakat Jawa Barat.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Hadir pula, Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin serta Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat; dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat. (LS/PHAL)

Sebanyak 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY

Redaksi    Minggu, Juni 09, 2024    Comment   

Sebanyak 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY

Sebanyak 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY.

JAKARTA - Sebanyak 2,4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan dalam masa 100 hari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini terungkap dalam _Media Gathering_ di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (07/06/2024).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), pada Februari 2024 saat Menteri AHY memulai tugasnya sebagai menteri, bidang tanah terdaftar tercatat di angka 110,8 juta bidang. Seratus hari kemudian, yakni pada 31 Mei 2024 telah terdaftar 113,3 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

Sejak diluncurkan pada tahun 2017 atau dalam waktu tujuh tahun, program PTSL mengalami peningkatan sejumlah kurang lebih 250%. Hal ini terlihat dari capaian PTSL yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. “Ketika dicanangkan, program PTSL ini ada 46 juta bidang tanah yang teregister. Karena diperkirakan ada 126 juta bidang tanah, ketika itu Bapak Presiden merasa ini harus dipercepat,” ujar Menteri AHY.

Kesuksesan program PTSL bahkan mendapat apresiasi dari Bank Dunia. Pada 13 Mei 2024, Menteri ATR/Kepala BPN diundang untuk mengikuti acara World Bank Land Conference 2024 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia diundang untuk menceritakan pendaftaran tanah di Indonesia yang dinilai sebagai prestasi karena melampaui ekspektasi.

“Memang kita tidak sempurna tapi menjadi perbandingan ketika di Washington DC, setelah menghadiri acara World Bank saya melakukan _side meeting_ dengan Kepala BPN Belanda, saling bertukar pengalaman. Mereka yang paling maju di dunia, tapi beliau sendiri menyampaikan se-negara Belanda sudah dilakukan pendataan 8 juta bidang tanah. Jadi memang spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks, tapi alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, kita mendapatkan penghargaan,” ungkap Menteri AHY.

Seiring dengan penambahan jumlah tanah terdaftar, dalam 100 hari kerja Menteri AHY, sebanyak 20 kabupaten/kota telah dideklarasikan lengkap, sehingga menambah total Kabupaten/Kota Lengkap menjadi 33 Kabupaten/Kota. Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 104 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia.

“Kota dan kabupaten diberikan status lengkap karena seluruh bidang tanah yang ada telah dipetakan dan didata. Dengan demikian, jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan. Minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan semakin banyak dan semakin luas lagi cakupannya untuk kami mendeklarasikan Kota/Kabupaten Lengkap se-Indonesia,” tegas Menteri AHY. (YS/PHAL)

#AHYMenteriATR

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

#SetiapKitaAdalahHumas

#SetiapKitaAdalahAmbassador

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

X: http://twitter.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ 

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN 

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN    

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn 

Situs: atrbpn.go.id 

PPID: ppid.atrbpn.go.id

100 Hari Kerja Menteri AHY, 75 RDTR Terselesaikan dan 587 KKPR Bernilai Investasi Rp58,28 Triliun Diterbitkan

Redaksi    Sabtu, Juni 08, 2024    Comment   

100 Hari Kerja Menteri AHY, 75 RDTR Terselesaikan dan 587 KKPR Bernilai Investasi Rp58,28 Triliun Diterbitkan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

JAKARTA – Tepat pada 1 Juni, Genap 100 hari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam jangka waktu kepemimpinannya tersebut, Kementerian ATR/BPN berhasil menerbitkan 587 dokumen persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). 

“Dari Februari ke Juni, 100 hari ada 587 dokumen KKPR (diterbitkan). Ini sesuatu yang baik dan dengan estimasi nilai investasi dokumen Rp58,28 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara _Media Gathering_ dalam Rangka 100 Hari Kerja Menteri AHY yang berlangsung pada Jumat (07/06/2024) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menteri AHY menyampaikan, sejak Peraturan Menteri (Permen) terkait KKPR ini diterbitkan di tahun 2021, jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan terus meningkat drastis. Total, sudah ada 2.398 dokumen yang telah diterbitkan dengan nilai investasi mencapai Rp926,65 triliun. 

Tak hanya itu, dalam jangka waktu 100 hari, Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikan penyusunan 75 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Angka ini terbilang progresif, mengingat Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan 2.000 RDTR.

“RDTR ini sangat dibutuhkan oleh para investor untuk mengetahui di mana kita ingin menanam modal kita, di mana kita bisa membangun industri kita yang _sustainable_ yang juga punya kepastian hukum jangan sampai nanti tiba-tiba sudah masuk berubah zonasinya. Jumlah RDTR kita per hari ini adalah 508 RDTR, jadi ada tambahan 75 RDTR, sedangkan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) itu bertambah 24 RDTR,” terang Menteri AHY..

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 150 awak media yang terdiri dari pemimpin redaksi dan reporter. Pertemuan ini sekaligus menjadi momen silaturahmi dengan media sebagai salah satu _stakeholder_ untuk menyampaikan informasi dan capaian lembaga kepada publik. Selain menjadi momen silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan capaian Kementerian ATR/BPN kepada publik. (JM/PHAL)

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah

Redaksi    Jumat, Juni 07, 2024    Comment   

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan insan pers di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (07/06/2024). Insan pers yang hadir pada media gathering kali ini antara lain pemimpin redaksi dan reporter yang berasal dari sekitar 150 media nasional

Pertemuan ini dalam rangka 100 hari kerja AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Februari silam. Selain menjadi momen silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan capaian Kementerian ATR/BPN kepada publik.

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.

"Saya pada kesempatan yang baik ini memang sudah meniatkan sejak awal, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah sekaligus pelayan publik, kita harus melaporkan kepada rakyat apa yang dikerjakan, apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi, serta apa yang menjadi peluang dan tantangan yang kita hadapi selama ini," kata Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN menceritakan momen apa saja yang terjadi selama 100 hari ia menjabat, termasuk memastikan berjalannya program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kepada awak media yang hadir ia mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas kerjanya. 

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.

Ketiga arahan itu antara lain penerapan sertipikasi tanah elektronik agar lebih masif, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan _carbon trading_, dan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Usai pelantikannya, ia langsung melakukan belanja masalah serta berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. "Saya melakukan belanja masalah, belajar cepat, karena Bapak/Ibu tahu saya tidak punya ekspertis atau rekam jejak sebelumnya di ATR/BPN. Oleh karena itu, saya wajib belajar cepat sekaligus belanja masalah di kantor maupun di lapangan, dan melakukan berbagai koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk dengan kementerian yang terkait dengan urusan Kementerian ATR/BPN," cerita Menteri AHY.

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.

Selanjutnya, Menteri AHY memaparkan capaian kinerja yang telah direalisasi dalam kurun waktu 100 hari kerja. Adapun capaian lainnya yang disampaikan antara lain upaya penataan ruang, progres PTSL, hingga progres Kabupaten/Kota Lengkap.

Hal lain yang ia sampaikan, yaitu terkait percepatan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, percepatan program Reforma Agraria, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, upaya pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. "Mudah-mudahan ini bisa dicatat dan disampaikan ke publik secara luas," turut Menteri AHY.

Secara khusus ia mengatakan kepada awak media yang hadir untuk menyosialisasikan secara masif terkait penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, terutama keuntungan yang didapat oleh masyarakat dengan sertipikat tersebut. "Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, saya mohon tolong bantu sosialisasikan agar masyarakat semakin memahami ada layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan demikian, lebih banyak yang datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus Sertipikat Tanah Elektronik," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Terakhir, Menteri AHY memaparkan terkait rencana kerja 100 hari ke depan. Ia berharap dengan dukungan dari rekan-rekan media, Kementerian ATR/BPN tetap konsisten dalam menjalankan program prioritas. "Mudah-mudahan jangan sampai ada _downtime_, terus kencang, semangat, dan peran dari teman media sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi publik, mudah-mudahan terus memberikan masukan termasuk _support_ agar program kami bisa semakin diterima dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.

Media Gathering dalam Rangka 100 Hari Kerja, Menteri AHY: Bagian dari Transparansi dan Akuntabilitas Institusi Pemerintah.

Usai pemaparan, dilakukan sesi tanya jawab dengan rekan media yang diikuti dengan ramah-tamah. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus; Kepala Badan Bank Tanah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (LS/PHAL)