 |
| Seorang tenaga medis memegang botol kecil dengan stiker bertuliskan "Vaksin Covid-19" dan suntikan dalam foto ilustrasi, 10 April 2020. (Foto: Reuters) |
BorneoTribun | Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mulai menerima kiriman vaksin pada November 2020. Sejumlah persiapan telah dilakukan, termasuk memilih fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin tersebut, bulan itu juga.
Namun, muncul keraguan dari pakar mengenai keputusan tersebut. Tidak ketinggalan Prof Dr Kusnandi Rusmil, yang merupakan Ketua Tim Uji Riset Vaksin Covid 19, Universitas Padjajaran, Bandung.
“Kalau kita kan berpikir secara ilmiah, kalau presiden dan yang lain-lainnya berpikir bagaimana caranya supaya penyakit ini cepat hilang. Karena penyakit ini walapun bagaimana, di dunia itu sudah 20 juta (yang terinfeksi) dan yang meninggal banyak. Jadi itu menyebabkan gangguan ekonomi, gangguan segala macam, tidak stabil dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya ya, vaksin yang dicoba di kita itu memang belum selesai. Jadi kita harus menunggu sampai bulan Januari, kalau menurut saya begitu. Sebaiknya ya, sebaiknya,” ujar Kusnandi.
Kusnandi menyampaikan pendapatnya itu, di akhir acara pemaparan hasil survei "Pemahaman dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Vaksin dan Obat Covid 19". Survei itu sendiri dilakukan oleh peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Magisten Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta, dan Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Resiko Bencan (FPT PRB). Pemaparan dilakukan secara daring pada Selasa (13/10) dengan menghadirkan sejumlah peneliti dan penanggap.
Tiga Bulan Terlalu Cepat
Lebih jauh, Kusnandi mengatakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam tahap ujicoba vaksin. Ketiganya adalah keamanan vaksin, imunogenisitas, dan efikasi.
Imunogenisitas adalah kemampuan vaksin memicu respons imun dari tubuh manusia, sedangkan efikasi adalah kemampuan vaksin memberikan manfaat bagi penerima imunisasi. Kondisi tersebut, lanjut Kusnandi, tidak dapat diketahui dalam ujicoba selama bulan, setidaknya harus menunggu enam bulan dan bahkan waktu setengah tahun ini masih bisa dianggap terlalu singkat.
Apalagi untuk mengetahui efikasi, menurut Kusnandi, harus ada kontak dengan seseorang yang terkena infeksi. Apakah seseorang tertular setelah menjalani kontak, dan pemeriksaan dilakukan melalui swab. Sekali lagi, Kusnandi mengatakan waktu tiga bulan tidak cukup. Banyak pihak, termasuk WHO dan pemerintah yang meminta proses itu dapat dipercepat karena kondisi pandemi.
“Pengembangan vaksin itu biasanya belasan tahun, asal tahu saja semuanya, ya. Biasanya pengamatan itu belasan tahun. Sekarang kita diperintahkan untuk satu tahun, itu loh Itu kasarnya. Uji fase ketiga ini analisa hasilnya paling cepat Januari 2021, kalau kita mau bener-bener,” tambah Kusnandi.
Tim yang dipimpin Kusnadi saat ini tengah menjalankan fase ketiga ujicoba vaksin buatan Indofarma dan Sinovac. Mereka akan membuat laporan kepada Biofarma, yang kemudian meneruskannya ke BPOM. Lembaga inilah yang akan memutuskan, apakah vaksin lolos atau tidak. Kusnandi mengingatkan, di seluruh dunia sampai saat ini belum ada produk vaksin yang menyelesaikan tahap ujicoba ketiga.
Vaksin Tindakan Hati-Hati
Ahli Epidemiologi dan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, dr Pandu Riono juga mempertanyakan soal rencana vaksin ini.
“Sampai sekarang belum ada vaksin. Walaupun sampai November, belum ada vaksin. Itu yang dibeli pemerintah itu baru kandidat, itu trik dagang, hati-hati. Semacam ijon, itu bahaya sekali. Menurut saya, sabar saja, kan WHO sudah memberikan fasilitas akses pada vaksin,” ujar Pandu.
Kehati-hatian luar biasa harus diterapkan, lanjut Pandu, sambil memberi contoh uji vaksin demam berdarah yang tengah berjalan. Vaksin demam berdarah telah diujicoba di berbagai negara dan lolos fase ketiga. Saat akan diluncurkan untuk fase keempat, ditemukan situasi yang membahayakan. Pandu menyebut, pemerintah Filipina bahkan harus menerima gugatan karena problem efek samping ini.
“Ini bukan main main, kita memasukkan virus dan zat lainya ke tubuh. Walaupun secara teori aman, tetapi belum tentu aman. Kita perlu hati-hati luar biasa,” lanjutnya.
Setiap tindakan, kata Pandu harus didasarkan pada otoritas keilmuan, bukan pemerintah. Karena itulah, menurut Pandu akan sangat berbahaya jika November mendatang vaksin akan masuk dan digunakan. Dia ingin seluruh proses dibicarakan secara terbuka oleh para ahli, karena ini adalah masalah bersama.
Responden Ragukan Obat dan Vaksin
Sementara itu, survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat ragu-ragu hingga tidak setuju jika harus menggunakan obat atau vaksin Covid 19. Dari penelitian ini terungkap data, 70 persen responden menyatakan keragu-raguan hingga ketidakbersediaaan, jika mengkonsumsi obat Covid-19 hasil kerjasama Universitas Airlangga, Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI Angkatan Darat.
Terkait vaksin, sebanyak 69 persen responden menyatakan keragu-raguan hingga ketidakbersediaan, ketika harus mengonsumsi vaksin hasil kerja sama Biofarma dan Sinovac. Sementara 56 persen responden mengungkapkan hal yang sama, terkait vaksin Merah Putih dari Biofarma dan Lembaga Biologi Molekular Eijkman.
Mengenai kenyataan bahwa proses penyediaan obat dan vaksin masih membutuhkan waktu lama, responden juga memahami.
“Kecenderungannya lebih ke setuju, ketika ditanya tentang proses penyediaan kedua intervensi ini masih panjang,” kata Irma Hidayana Ph D, dari LaporCovid19 yang turut memaparkan hasil penelitian.
Sementara, peneliti yang lain, Dicky Pelupessy Ph D menyebut, penelitian ini juga mengungkap bahwa masyarakat memahami pandemi berdampak pada kondisi kesehatan. Namun di sisi yang lain mereka masih ragu terhadap pemakaian obat dan vaksin Covid 19.
“Menurut kami, perlu ada langkah evaluatif dari pemerintah terkait pengembangan dan pembuatan vaksin, terutama janji ketersediaan vaksin,” kata Dicky.
Para peneliti juga memandang masyarakat perlu diyakinkan sehingga penerimaan mereka lebih baik dalam soal obat dan vaksin. Namun upaya itu harus berbasis langkah ilmiah. Rekomendasi lain dari peneliti adalah bahwa penyediaan vaksin dan obat hanya salah satu upaya. Perlu strategi menyeluruh pengendalian Covid 19, baik itu testing, tracing dan isolasi, intervensi sosial serta penerapan protokol kesehatan 3M. (YK/VOA)
