Berita Borneotribun.com: SPKS Hari ini
Tampilkan postingan dengan label SPKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label SPKS. Tampilkan semua postingan

Senin, 06 Mei 2024

Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS

Pabrik Tanpa Kebun di Sekadau, Berikut Pandangan Ketua SPKS
Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Bernadus Mohtar. (Arni/Tim)

SEKADAU - Kontroversi mengenai pendirian pabrik tanpa kebun di Sekadau terus memunculkan pro kontra di kalangan masyarakat. Di tengah sorotan tersebut, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Sekadau, Bernadus Mohtar, memberikan pandangannya.

Mohtar menekankan bahwa petani sawit lebih membutuhkan pabrik mitra petani untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

"Petani mandiri memerlukan pabrik yang bersentuhan dengan sawit swadaya. Perkembangan petani swadaya, sampai saat ini belum sampai 10 persen petani swadaya yang bermitra dengan pabrik," ungkap Mohtar.

Menurut Mohtar, data dari Dinas terkait menunjukkan bahwa ada sekitar 100 hingga 200 hektar tanah yang belum terakses oleh petani plasma. "Jumlah ini adalah yang terlepas dari petani plasma," tambahnya.

Mohtar juga menyoroti pentingnya pabrik bermitra dengan kebun milik petani mandiri, bukan hanya sebagai pembeli buah petani, tetapi juga dalam hal pemberdayaan petani.

"Investor harus memenuhi peraturan mulai dari Permentan sampai peraturan dibawahnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Mohtar berharap pabrik non kebun lebih memilih untuk bermitra dengan petani melalui kelompok tani atau KUD. Dia juga menggarisbawahi potensi dampak sosial dari pendirian pabrik non kebun, yang bisa menciptakan situasi rentan terhadap tindakan kriminalitas seperti pencurian Tandan Buah Segar (TBS).

"Ini karena nantinya orang bebas mau menjual buah ke pabrik non kebun, makanya pabrik harus bermitra dengan petani dengan demikian, TBS yang dijual ke pabrik bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Pandangan Mohtar mencerminkan kompleksitas dan pertimbangan yang harus dihadapi dalam pengembangan industri sawit di Sekadau. Sementara proyek-proyek industri memberikan peluang ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan kesejahteraan petani dan dampak sosial yang mungkin timbul. (Arni Lintang)

Selasa, 04 April 2023

Menuju Sawit Berkelanjutan, Kadis DKP3 Gelar Pertemuan Multi Pihak

Pertemuan Multi Pihak Menuju Sawit Berkelanjutan.
Sekadau, Kalbar - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Sandae membuka resmi acara Pertemuan Multipihak Menuju Sawit Berkelanjutan yang Dapat Bersaing di Pasar Global bersama Kaum Telapak dan Sarikat Pekerja Petani Sawit (SPKS) di Aula salah satu Hotel di Sekadau, Selasa (4/4/2023). 

Pertemuan Multipihak ini bertujuan untuk mensosialisasikan perkembangan tren positif di negara-negara konsumen sawit Indonesia yang kini menyaratkan pemenuhan pertanian yang baik (Good Agricultural Practice) dan berkelanjutan sehingga dapat dipahami oleh para pihak, mengidentifikasi tantangan, kebutuhan dan rekomendasi solusi bersama pihak seperti pemerintah Daerah, pelaku bisnis, petani swadaya, masyarakat adat dan komunikasi lokal untuk perbaikan tata kelola sawit di Sekadau menuju sawit berkelanjutan yang mensejahterakan.

Selain itu juga untuk merumuskan peta jalan (road map) bersama sebagai respon dan langkah strategis ke depan menuju perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan di kabupaten Sekadau untuk meningkatkan daya saing dipasar global. 

Kepala DKP3 Kabupaten Sekadau, Sandae dalam sambutannya menyampaikan komoditas kelapa sawit merupakan komoditas penting yang menunjang perekonomian Kabupaten Sekadau. 

"Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas penting yang menunjang perekonomian Kabupaten Sekadau. Oleh karena itu pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan pengelolaannya, hal ini selaras dengan program unggulan daerah yaitu Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk Kesejahteraan (IP3K)," ucap Sandae. 

Sandae juga mengatakan di tingkat pekebun swadaya, sudah dua lembaga pekebun swadaya yang berhasil meraih sertifikasi RSPO yang merupakan sertifikasi RSPO pertama untuk pekebun di Kalimantan Barat. 

"Di tingkat pekebun swadaya, sudah dua lembaga pekebun swadaya yang berhasil meraih sertifikasi RSPO. Hal ini tentunya juga menunjukkan bahwa pekerja swadaya di kabupaten Sekadau sudah menyadari dan berkomitmen terhadap pembangunan kelapa sawit berkelanjutan," kata Sandae. 

(Sur/R. Hermanto)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno