Komisi Informasi Kalbar Laksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 secara digitalisasi

Robiantinus Hermanto    Rabu, Juli 26, 2023    Comment   

Komisi Informasi Kalbar Laksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 secara digitalisasi

Komisi Informasi Kalbar Laksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023 secara digitalisasi.

PONTIANAK – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Launching dan Bimbingan Teknis – Bimtek Monitoring Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat Tahun 2023, di Data Analytic Room – DAR kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa 25 Juli 2023.

Launching ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, bersama Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat RI Handoko Agung Saputra yang hadir secara daring, serta Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar Lufti Faurusal Hasan dan Plh Kadis Kominfo Provinsi Kalbar D. Zamroni serta diikuti oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Kalbar dan juga 192 Badan Publik se-Kalimantan Barat secara daring melalui zoom.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik merupakan kegiatan yang menjadi agenda tetap Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

“Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi akan dapat diketahui dan dilakukan penilaian terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik sebagai kewajibannya. Monitoring dan evaluasi ini juga bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Badan Publik,” ujar Wagub Kalbar, Ria Norsan. 

Wagub Kalbar melanjutkan, pada hari ini sebanyak 192 Badan Publik meliputi 7 kategori yakni Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,Pemerintahan Desa, BUMD, Organisasi Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Desa, dan Lembaga Legislatif akan mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara serempak baik secara elektronik (e-monev) maupun manual.

“Bagi seluruh pimpinan badan publik, saya berpesan jadikanlah kegiatan ini menjadi motivasi positif untuk terus meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan informasi publik sesuai standar layanan informasi publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro mengatakan, mewakili Komisi Informasi Pusat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas sinergi Komisi Informasi Kalbar bersama Diskominfo Kalbar serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Menurut Handoko, tidak banyak provinsi di Indonesia yang bisa meniru langkah yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi publik. 

“Seharusnya saya hadir di Pontianak, namun karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, maka saya hadir melalui daring ini. Kalimantan Barat ini memiliki kinerja yang baik, dilihat dari sinergi Komisi Informasinya dengan Pemerintah Provinsi. Kehadiran Pak Wagub ini merupakan bentuk nyata komitmen pimpinan dalam mendorong keterbukaan informasi publik,” ungkap Handoko. 

Handoko melanjutkan, Monev tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Selain dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia yang tujuannya untuk menentukan standarisasi, juga dilakukan secara digitalisasi. 

“Monev kali ini selain untuk standarisasi pelaksanaan di seluruh Indonesia, juga jangan dijadikan bentuk memoles saja implementasi pelaksanaan keterbukaan informasi di setiap badan publik. Kedua, tujuan monev serentak ini dilakukan untuk terikat pada prinsip satu data, jadi jangan sampai karena ada perbedaan kepentingan, kategori peniliaiannya jadi berbeda. Dan yang paling penting di Monev kali ini akan melihat sejumlah informasi publik yang dimuat oleh Badan Publik di Provinsi Kalbar sudahkah memenuhi hak publik, jangan ada lagi informasi publik yang disimpan di lemari yang ujungnya tidak bisa diakses oleh publik itu sendiri,” ungkapnya. 

Menanggapi itu, Ketua Komisi Informasi Kalbar Lufti Faurusal Hasan mengatakan, ada 7 kategori badan publik yang mengikuti monev kali ini, yang dibagi menjadi 2 kategori yang akan mengikuti monev secara elektronik atau e-monev dan 5 kategori yang dilakukan secara manual. 

“Untuk yang mengikuti e-monev yakni Pemkab dan Pemkot se-Kalbar, serta OPD tingkat Provinsi Kalbar, sedangkan yang masih menggunakan monev secara manual yakni Pemdes se-Kalbar, BUMD se-Kalbar, OPD tingkat Kabupaten dan Kota se-Kalbar, BUMDes se-Kalbar serta Lembaga Legislatif (Sekretariat Dewan) se-Kalbar. Ini mengacu pada tema Monev 2023 yakni penguatan digitalisasi keterbukaan informasi untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” ungkap Lufti. 

Lufti melanjutkan Adapun parameter monev tahun 2023 ini yakni kualitas informasi, sarana dan prasarana, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi dan strategi badan publik.

“Parameter ini merupakan indicator dari distribusi hasil pengukuran nilai yang dijadikan sebagai acuan. Dari pembobotan nilai tersebut maka nantinya aka nada kualifikasi yakni nilai informatif dengan zonasi hijau di angka 90-100, menuju informatif atau zonasi biru diangka 80-89,9 dan cukup informatif atau zonasi kuning di angka 60-79,9, kurang informatif atau zonasi merah di angka 40-59,9, dan tidak informatif atau zonasi hitam diangka kurang dari 39,9,” terang Lufti. 

Lufti berharap, di tahap oengisian dan pengembalian kuesioner yang dimulai sejak 10 Juli hingga 24 Agustus 2023 ini, seluruh badan publik bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. 

“Nanti di tahap penilaian dan penetapan dari Komisi Informasi mulai 30 Oktober hingga 17 November semua badan publik akan memperoleh nilai yang akurat, dan akan diumumkan pada 27 hingga 30 November 2023 yang disertai dengan penganugerahan,” jelasnya. 

Selain launching, Komisi Informasi Provinsi Kalbar juga melakukan Bimtek yang sudah dimulai sejak hari ini hingga besok, Rabu 26 Juli 2023. Komisioner bidang kelembagaan Sabinus Matius Melano seusai launching menyampaikan materi pedoman umum pelaksanaan monev sedangkan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar Reinardo Sinaga menyampaikan materi terkait Digitalisasi.

“Untuk dua kategori badan publik yang mengikuti e-monev, diberikan materi mengenai langkah-langkah mengisi kuesioner secara digital di aplikasi e-monev tersebut. Pesertanya tadi secara daring berjumlah 121, diharapkan bisa memahami langkah-langkahnya. Bagi badan publik yang belum bisa ikut hari ini, maka besok secara daring masih bisa mengikutinya,” tutup Wakil Ketua Komisi Informasi Kalbar, Reinardo Sinaga.

(Tim Liputan)

Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H, Wagub : Keikhlasan Dalam Merawat Rumah Allah

Robiantinus Hermanto    Minggu, Mei 14, 2023    Comment   

Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H, Wagub : Keikhlasan Dalam Merawat Rumah Allah

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan halal bihalal idul fitri 1444 hijriah.

Kubu Raya, Kalbar - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalbar beserta Istri Hj. Erlina, S.H., M.H., menghadiri Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriyah yang diselenggarakan Ikatan Imam dan Khotib Kabupaten Kubu Raya di Masjid Babussalam Desa Rasau Jaya 2 Kubu Raya, Minggu (14/5/2023).

Dalam kesempatan ini H. Ria Norsan menyampaikan bahwa tujuan halal bihalal ini untuk menjaga silaturahmi antar sesama manusia dan menjalin hubungan yang baik satu sama lain secara terus menerus.

"Karena orang yang panjang silaturahminya akan diberikan oleh Allah kemudahan. Yang pertama Allah panjangkan umurnya, yang kedua Allah mudahkan rejekinya dan yang ketiga akan Allah mudahkan urusannya," ucapnya.

Dirinya meminta agar Marbot Masjid (seseorang yang diberikan tugas untuk merawat dan membersihkan Masjid) tidak malu melakukan pekerjaannya, karena Marbot Masjid merupakan ruh dari sebuah rumah ibadah.

"Jangan dilihat dari angka iuran atau upah yang diberikan melainkan dilihat dari berapa banyak debu yang bapak bersihkan dari Masjid. Satu debu yang bapak bersihkan itu adalah satu kebaikan, bayangkan saja berapa ribu debu yang anda bersihkan daki masjid tak terhitung pahala yang anda dapat," jelasnya.

Dirinya juga mengajak kepada para Pengurus Masjid dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dengan hati yang ikhlas.

"Ikhlas ini mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan. Namun, ini tanggungjawab yang mulia. Kita bawa hati kita ikhlas dalam berbuat. Insya Allah kalau kita ikhlas terpancar dari raut wajah kita. Dan yang penting kita berbuat kebaikan tak lain hanya mengharapkan ridho Allah SWT," tutup Wagub.

(Wnd/RH)

DMI Kalbar Ajak Anak Yatim Dan Duafa Buka Puasa Bersama

Robiantinus Hermanto    Senin, April 03, 2023    Comment   

DMI Kalbar Ajak Anak Yatim Dan Duafa Buka Puasa Bersama

Buka Puasa Bersama Dewan Masjid Indonesia Kalbar.

Pontianak, Kalbar - Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (DMI) Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. bersama Pengurus melaksanakan silaturahmi dan Buka Puasa bersama Pengurus Masjid, Marbot Masjid, Dhuafa dan Anak Yatim di Gedung Serba Guna Masjid Mujahidin Pontianak, Minggu (2/4/2023).

"Kalau bukan kita siapa lagi yang akan memperhatikan mereka seperti anak yatim piatu, fakir miskin, kaum dhuafa, dan kalau bukan sekarang kapan lagi kita untuk bisa berbuat kebaikan dengan mereka. Jadi Allah subhanahu wata'ala mengingatkan kita supaya kita ini yang mendapat rezeki agar berbagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan," pesan pria yang juga kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini.

Dirinya. mengungkapkan bahwa, acara ini setiap tahun diadakan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan selalu didukung oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat dan juga Bank Kalimantan Barat dengan memberikan bantuan. 

"Saya sampaikan Dewan Masjid setiap tahun mengadakan kegiatan ini, bukan berarti untuk mencari nama atau pencitraan, tetapi karena panggilan dari Al Qur'an yang memanggil kami untuk berbuat kebaikan kepada sesama," terangnya.

Kemudian Pria kelahiran Mempawah ini berpesan kepada semua yang telah diberikan rezeki di bulan Suci Ramadhan untuk berbuat baik dengan berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

"Jangan takut untuk berbagi, apalagi di bulan ramadhan, pahalanya dilipatgandakan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat untuk semua. Anak - anak kita ini (yatim piatu) bisa menjadi anak yang Sholeh dan Sholeha serta diberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan dan Insya Allah, rahmat Allah selalu beserta bersama kalian untuk menggapai cita-cita. Mudah-mudahan kalian nantinya menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara," harap mantan bupati mempawah dua periode ini sembari menutup pidatonya.

(Irf/R. Hermanto)

Ria Norsan Lepas 100 Peserta Festival Sahur - Sahur Ke XX

Robiantinus Hermanto    Minggu, April 02, 2023    Comment   

Ria Norsan Lepas 100 Peserta Festival Sahur - Sahur Ke XX

Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan melepas peserta festival sahur - sahur ke XX tahun 2023.

Pontianak, Kalbar - Festival Sahur - Sahur ke XX Tahun 2023 di Kabupaten Mempawah resmi dimulai, di Halaman Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, pada Sabtu (1/4/2023).

Kegiatan rutin yang diselenggarakan tiap tahunnya di setiap Bulan Ramadhan ini, diikuti 100 peserta yang tergabung dari berbagai group dan kelompok dari seluruh daerah di Kalbar ini tampak semarak dan meriah.

Terlihat Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., melakukan pemukulan kentong secara bersamaan berserta Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Wakil Bupati Mempawah H. Muhammad Pagi S.H.I., M.M., bersama Forkopimda Kabupaten, menandai dimulainya Event Wisata Nasional yang akan diselenggarakan mulai tanggal 1 April hingga 8 April 2023 mendatang.

Antusias masyarakat yang hadir menyaksikan kegiatan Festival Sahur-Sahur ke XX semakin semarak dan memukau mata masyarakat yang menontonnya, setelah ratusan peserta turun ke jalan melakukan pawai keliling mengitari Kota Bestari ini sambil memainkan perkusi yang unik, bertemakan Sahur - Sahur bahkan dengan alat - alat hasil daur ulang.

“Pemprov Kalbar memberikan Apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung penuh terselenggaranya Festival Sahur-Sahur ke XX di Kabupaten Mempawah. Festival ini merupakan salah satu agenda tahunan dalam rangka pelestarian nilai adat budaya masyarakat, khususnya dalam membangunkan masyarakat untuk makan sahur,” ungkap Ria Norsan.

Dirinya menambahkan, bahwa Festival Sahur-Sahur ke XX itu membuat paradigma baru dalam pembangunan dunia pariwisata tidak lagi berorientasi pada jumlah, melainkan kualitas. 

Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan akan menjadi penyumbang devisa terbesar serta memberikan nilai tambah terhadap industri kreatif yang ada.

“Kalender wisata Kalbar telah diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tanggal 9 Februari 2023 yang lalu. Total nya ada 23 jenis event yang telah dipromosikan secara nasional, salah satunya Festival Sahur-Sahur di Kabupaten Mempawah ini,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Bupati Mempawah Hj. Erlina mengutarakan bahwa Pemerintah Kabupaten mendukung sepenuhnya atas digelarnya Festival Sahur-Sahur ke XX ini. Dimana hal ini dapat dilihat dari dukungan Pemkab merealisasikan anggaran sebesar Rp.200 Juta untuk festival itu.

“Sebagai wujud Dukungan terhadap Festival Sahur-Sahur ini, Pemkab Mempawah membantu Anggaran sebesar Rp.200 Juta. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti, anggaran untuk festival Sahur-Sahur bisa kita tambah agar lebih meriah dan semarak lagi,” ucapnya.

Festival Sahur-Sahur yang telah berlangsung selama dua dekade ini secara konsisten telah menjadi kebanggaan dan icon masyarakat Kabupaten Mempawah yang hanya satu-satunya di Kalbar di selenggarakan di Kabupaten Mempawah.

“Festival Sahur-Sahur secara konsisten dan menjadi event yang ditunggu oleh masyarakat kalbar khususnya warga Mempawah. Kegiatan ini berhasil menghidupkan kembali tradisi masyarakat berdasarkan kearifan lokal dalam mengisi semaraknya bulan suci ramadhan, khususnya dalam hal membangunkan makan sahur,” tutupnya.

(Aws/R. Hermanto)

Wagub Ria Norsan Hadiri Pelantikan Bapera

Robiantinus Hermanto    Minggu, April 02, 2023    Comment   

Wagub Ria Norsan Hadiri Pelantikan Bapera

Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Kalbar.

Pontianak, Kalbar - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi Kalbar di Hotel Harris Pontianak, Sabtu (1/4/2023).

Dalam sambutannya, Wagub Kalbar mengapresiasi organisasi kepemudaan ini sebab bisa mewadahi potensi anak-anak muda calon pemimpin bangsa tanpa melihat latar belakang. Melalui Bapera memberikan wadah bagi pemuda dengan semakin menguatkan pemuda Indonesia yang memiliki karakter kebangsaan yang tinggi dan memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Dirinya berharap para pengurus Bapera Provinsi Kalbar dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, serta membuat program kerja yang selaras dengan program pemerintah dan berkontribusi demi membangun Bumi Khatulistiwa. 

"Saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu sekalian bahwa kita adalah satu bangsa. Kalau ingin negara kita maju, pemudanya juga harus maju, ini rumusnya. Tapi kalau pemudanya saat sekarang banyak teler dan lain sebagainya, tunggu kehancuran negara ini. Dengan adanya Bapera diharapkan dapat mempersatukan seluruh pemuda nusantara, kalau pemudanya sudah menyatu saya yakin Indonesia akan lebih maju dari sekarang ini," ungkap Wagub Kalbar.

Ia menggambarkan pesan dari bapak pendiri bangsa Ir. Soekarno yang mana pergerakan pemuda bisa membuat pembeda bagi suatu bangsa.

"kita ingat pepatah founding father kita Soekarno, ambilkan aku 100 orang tua akan ku guncang gunung Semeru, tapi ambilkan aku 10 pemuda akan ku guncang dunia. Artinya pemuda sangat memegang peranan penting, bagi kemajuan suatu bangsa dan negara," ujarnya.

" Saya tak panjang lebar, mudah-mudahan dengan dibentuknya Bapera di Kalbar ini, akan bisa berkomunikasi dengan kami untuk pembinaan kedepannya, saya juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan akan memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk Bapera Kalbar yang kita banggakan ini. Segera dibentuk untuk tingkat Kecamatan, Kabupaten mudahan-mudahan dengan pembentukan itu bisa berkibar dan eksis," harapnya.

Untuk diketahui, Barisan Pemuda Nusantara atau biasa dikenal dengan sebutan Bapera, merupakan salah satu organisasi masyarakat yang berorientasi pada perjuangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, sebagai organisasi masyarakat Bapera bersifat terbuka, Independen dan mandiri serta tidak terikat dengan partai politik manapun. Meski dapat dikatakan sebagai Ormas baru, Bapera telah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial serta politik yang tersebar luas di berbagai Daerah.

Dengan berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapera resmi berdiri sejak 19 Mei 2016 di Jakarta. Organisasi Masyarakat ini sendiri didirikan oleh Fahd El Fouz Arafiq (Fahd Arafiq) dengan harapan Bapera akan menjadi ormas yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Saat ini Bapera sendiri dipimpin oleh Ketua Umum Fahd El Fouz Arafiq, S.E., M.M, atau biasa dikenal dengan Fahd Arafiq, lalu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Ir. H. Airlangga Hartarto, MBA., MMT yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perekonomian, dengan Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.MH sebagai Wakil Ketua, serta Ir. Hasto Kristiyanto, MM sebagai Sekretaris, Drs. H. Mustafa M. Radja sebagai Sekretaris Jenderal serta Bendahara umum Syamsurachman, S.T., M.S.M.

Dibentuknya Bapera ini tentu bukan tanpa tujuan, Organisasi masyarakat yang didirikan pada Tahun 2016 silam ini dalam rangka membentuk dan mewujudkan generasi muda Indonesia yang memiliki jiwa profesional, beriman serta berilmu dan memiliki semangat juang serta kebangsaan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju serta Unggul. 

Selain itu Bapera juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda untuk memiliki jiwa patriotisme serta peduli terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan yang terpenting tentunya untuk menciptakan Indonesia yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagai organisasi masyarakat yang bersifat terbuka, independen dan mandiri, Bapera memiliki visi misi. Visi Bapera sendiri adalah membangun serta menciptakan kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter Pancasila dan dapat menguatkan jati diri NKRI sekaligus mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945. 

Selain visi, Bapera tentu memiliki misi untuk mewujudkan visi itu sendiri dimana terwujudnya serta terciptanya pemuda-pemuda Indonesia dengan karakter kebangsaan yang kuat dan memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat sekitar serta untuk kemajuan Indonesia. Melakukan penguatan institusi organisasi kepemudaan yang mengedepankan kebersamaan dan solidaritas sosial serta merancang , mengelola , dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda dan kewirausahaan (entrepreneurship).

Hingga saat ini Bapera tepat memiliki 1 Juta anggota terhitung pada Sabtu, 5 Maret 2022 yang merupakan warga negara Indonesia dan tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain itu jumlah provinsi yang sudah bergabung bersama Bapera yaitu 34 Provinsi.

(Aws/R. Hermanto)

Ketua PW DMI Kalbar Ingatkan, Jangan Jadikan Masjid Sebagai Tempat Politik Praktis Dan Selalu Jaga Toleransi Beragama

Robiantinus Hermanto    Selasa, Maret 28, 2023    Comment   

Ketua PW DMI Kalbar Ingatkan, Jangan Jadikan Masjid Sebagai Tempat Politik Praktis Dan Selalu Jaga Toleransi Beragama

Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Buka Puas Bersama Pengurus Masjid Kota Pontianak, Kalbar.

Pontianak, Kalbar – Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., yang juga merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengingatkan tempat ibadah seperti masjid tidak dijadikan sebagai tempat berpolitik praktis, sebab saat ini memasuki tahun politik.

Hal tersebut disampaikannya, usai menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Para Pengurus Masjid Kota Pontianak, di Aula Serbaguna Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Senin (27/3/2023) sore kemarin.

Pelarangan itu juga seiring dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DMI ke III beberapa waktu yang lalu, menghasilkan butir-butir instruksi salah satunya terkait masjid yang ada di Indonesia, dilarang sebagai tempat berpolitik praktis bagi siapapun. 

“Kaitan pelarangannya karena tahun ini dan tahun depan sudah mulai tahun politik jadi jangan sampai masjid sebagai untuk ajang politik. Takutnya apa, terpecahnya umat muslim nantinya bila masjid sebagai ajang politik dimana ada yang pro dan kontra dengan pilihannya, akhirnya saling menyalahkan dan ribut,” ungkapnya.

Meskipun demikian bagi pengurus masjid dipersilahkan menggunakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi di Tahun 2024 mendatang.

“Untuk pengurusnya (Pengurus Masjid) silahkan berpolitik tapi tidak di masjid, kalau di luar masjid silahkan. Sebab kita juga punya hak pilih dan hak untuk dipilih," tegasnya.

Dirinya juga mengutarakan bahwa Pengurus Pusat DMI beberapa waktu yang lalu juga berhasil mengungkap kasus berpolitik praktis di masjid yang sempat viral di media sosial, sehingga melukai tempat ibadah sebagai tempat suci yang mana bebas dari politik yang dinilai sangat tidak pantas.

“Ada kemaren (kasus Politik Praktis) ditemukan, saya melihat di media sosial ada salah satu masjid yang digunakan untuk membagikan amplop dengan dalil zakat mal tetapi ada lambangnya. Seperti itu yang tidak dibolehkan," tuturnya.

Dirinya juga menambahkan bagi para pengurus masjid untuk tidak menggunakan pengeras suara jika waktu shalat belum memasuki waktu ibadah. Ia khawatir dapat menimbulkan kebisingan dan mengganggu warga sekitar masjid tersebut ua yang bisa jadi tidak semua beragama islam.

“Kemudian Speaker (Pengeras Suara) masjid tidak boleh terlalu lama, misalnya adzan subuh jam 4.30 wib, jam dua belas sudah mendengung, jangan seperti itu. Jadi gunakanlah speaker masjid dengan tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lama jeda waktunya. Jangan sampai umat non muslim terganggu karena bunyi speaker itu terlalu besar. Ini disetelnya jam 12 (malam), setel orang ngaji pakai corong microphone pula. Terus, die pun hilang entah kemane. Padahal adzan subuh 04.30 wib, nah itu maksudnya. Intinya kalau kita mau ibadah sah-sah saja, tapi jangan sampai dengan ibadah yang kita lakukan malah mencederai perasaan orang lain. Bisa jadi mungkin di sekitar tempat itu ada yang sakit dan lain sebagainya”, ujarnya sembari tersenyum dengan dialek khas melayu.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Wagub Ria Norsan kembali mengajak kepada seluruh umat muslim yang ada di Kalbar untuk memakmurkan masjid terutama di bulan suci ramadhan.

“Untuk saat ini jumlah masjid yang ada di Provinsi Kalbar sebanyak 4.043 masjid. Saya berharap kita umat muslim dimanapun berada bisa memakmurkan masjid - mesjid ini. Agar menjadi ladang pahala bagi kita," pungkasnya.

(Aws/R. Hermanto)

Meski Hujan, Umat Muslim Di Pontianak Tetap Khusuk Menjalankan Sholat Tarawih

Robiantinus Hermanto    Jumat, Maret 24, 2023    Comment   

Meski Hujan, Umat Muslim Di Pontianak Tetap Khusuk Menjalankan Sholat Tarawih

Sholat tarawih.

Pontianak, Kalbar - Hujan yang mengguyur Kota Pontianak tak menyurutkan semangat umat muslim untuk tetap melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah di Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kamis malam (23/3/2023).

Tampak Wagub Ria Norsan berada di shaf terdepan, dan berkesempatan memberikan tausiyah sesaat sebelum didirikannya shalat tarawih berjamaah.

Pada kesempatan kali ini ia mengajak seluruh umat muslim untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala karena diperkenankan untuk bertemu kembali bulan yang agung dan penuh ampunan ini.

"Bagaimana doa kita di bulan Rajjab. Ingin dipertemukan dengan dengan bulan Ramadhan. Alhamdulillah malam hari ini doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wata'ala.. Kita bisa sampai kepada bulan ramadhan ini karena rahmat dan kemurahan dari Allah subhanahu wata'ala," ujarnya.

Dirinya mengingatkan kepada para jamaah yang hadir, dengan 

kesempatan yang didapat ini untuk selalu memakmurkan masjid sebagaimana yang dituangkan dalam Al Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

"Penting bagi kita, umat muslim untuk memakmurkan masjid di bulan suci ramadhan. Masjid adalah rumah Allah. Tempat dimana kita beribadah dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita temukan, apalagi nanti di malam - malam terakhir Ramadhan, sebagian saudara - saudara kita malah terlena dengan urusan pribadi masing - masing. Padahal, pada malam - malam terakhir itulah ada 1 malam mulia yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu malam Lailatul Qadar," terangnya.

Pria kelahiran Mempawah ini juga mengingatkan, sebagai hamba yang beriman, jangan pernah lupa untuk selalu mendekatkan diri ke masjid. Hal ini dinilainya karena masjid tempat yang mulia dan dapat memberikan ketenangan.

"Suatu kewajiban kita memakmurkan masjid. Insya Allah ia akan dimakmurkan di akhirat kelak. Kalau kita menghadapi suatu masalah, jangan lari kemana - mana, larilah ke masjid. Ambil wudhu, sholat dan baca quran. insyaAllah kita menjadi tenang. Kalau ke tempat lain, yang ada kantong kita jadi kering," ucapnya seraya tertawa.

Kembali ia mengingatkan untuk memakmurkan masjid, terutama saat ini pada bulan suci ramadhan. Dimana ganjaran pahala dijanjikan, dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wata'ala.

"Ingat surah Al-Baqarah ayat 183, disebutkan Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karenanya, mari mengisi malam ramadhan dengan ibadah semaksimal mungkin. Belum tentu kita mendapatkan Ramadhan berikutnya. Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil sebelum bertemu ramadhan kali ini. Gunakanlah waktu dengan sebaik - baiknya, beramallah semaksimal mungkin," ujarnya.

Dirinya menambahkan, hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan “Barang siapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni” (HR. Bukhari no. 38 dan Muslim no. 760).

"Intinya apa, dari amal sholeh yang kita kerjakan, agar kita menjadi golongan orang - orang yang beriman. Semoga segala dosa - dosa kita diampuni. Sebagai motivasi anggaplah Ramadhan kali ini sebagai Ramadhan terakhir bagi kita. Tapi kita tetap dianjurkan untuk berdoa agar diberikan umur yang panjang, dan kembali dipertemukan dengan Ramadhan - Ramadhan berikutnya, agar kita termasuk insan - insan yang bertaqwa", pungkasnya.

(Nzr/Redaksi)

Forsesdasi Di Ketapang, Ria Norsan Sebut IPM Fokus Utama

Robiantinus Hermanto    Selasa, Maret 14, 2023    Comment   

Forsesdasi Di Ketapang, Ria Norsan Sebut IPM Fokus Utama

 

Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Ketapang, Kalbar - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus utama yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) se-Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini karena dalam penerapan peningkatannya, Sekretaris Daerah memiliki peranan penting untuk mensinergikan dan meningkatkan seluruh program pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., saat membuka acara tersebut yang digelar di Hotel Grand Zuri, Kabupaten Ketapang, Selasa (14/3/2023).

"Upaya kita bersama untuk terus bersinergi dalam mengimplementasikan seluruh program untuk meningkatkan IPM melalui langkah-langkah konkrit untuk percepatan harus kita lakukan," ungkap Ria Norsan.

Pada tahun 2022 yang lalu, capaian IPM Provinsi Kalimantan Kalbar di angka 68,63 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yakni menjadi 67,90 meningkat 0,73 poin. Berbagai upaya peningkatan IPM Pemerintah Provinsi Kalbar telah dilakukan secara maksimal.

"Saya berharap dengan kedudukan strategis Sekda ini, akan menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian program pemerintah daerah. Mari bersama kita menggali permasalahan yang ada di masyarakat, dengan demikian program yang akan dijalankan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, apalagi bila terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat," ujarnya.

Dirinya juga menekankan bahwa aksi percepatan peningkatan IPM Provinsi Kalbar harus selaras dengan program Indeks Desa Membangun atau Desa Mandiri dan juga Program Bangga Kencana serta upaya penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Kalbar.

"Ketiga program tersebut saling terkait dan akan berdampak kepada pembangunan SDM di Kalbar. Masing-masing Pemerintah Daerah  diharapkan dapat mencermati setiap nilai-nilai indikator IPM yang harus ditingkatkan dan mengupayakan perbaikan melalui perencanaan program dan penganggaran efektif," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Ketapang H. Farhan S.E., M.Si., mengutarakan bahwa IPM Kabupaten yang dikenal sebagai penghasil Ale-ale dan Kerupuk Amplang ini naik di angka 67,92 dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 67,43. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berkomitmen akan terus melakukan berbagai inovasi untuk menaikkan IPM di kabupaten guna turut serta mendongkrak IPM Provinsi Kalimantan Barat.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen, agar bagaimana kita bersama-sama membuat rencana aksi dengan berbasis data untuk mendorong IPM lebih baik," ungkapnya.

Lanjutnya, dalam rangka mendorong IPM di Kabupaten Ketapang khususnya pada sektor pendidikan, dirinya berharap Pemerintah Provinsi Kalbar  membentuk Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM). Dirinya mengakui bahwa TKBM di Kabupaten Ketapang masih minim.

"Dalam konteks pendidikan, kami (Pemkab Ketapang) mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membentuk TKBM, sesungguhnya di Kabupaten Ketapang sendiri tidak terlalu banyak TKBM. Jika TKBM banyak, tentu bisa mengatasi anak-anak kita yang putus sekolah", pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wagub Kalbar juga berkesempatan  menyerahkan sepeda motor bagi Kepala Desa yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang berhasil meraih kategori Desa Mandiri.(aws)

Editor : R. Hermanto 

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

Redaksi    Sabtu, Maret 11, 2023    Comment   

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah

Bupati Erlina Sampaikan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2022 di Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah. (Adpim Pemprov Kalbar)

SINGKAWANG, KALBAR - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023. 

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah ini mengangkat tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan" dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H, M.H., bertempat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum'at (10/3/2023).

Penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintahan guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan. 

Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam merangkul seluruh komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan, hanya Top Down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat," kata Wagub Kalbar H. Ria Norsan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam Musrenbang ini juga akan disepakati Program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2024 nantinya," ungkap H. Ria Norsan.

Dihadapan Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Mempawah, Wagub Kalbar juga menyoroti beberapa capaian kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang pada Tahun 2022. Misalnya terkait Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukan nilai yang cukup baik, yakni tumbuh 4,70% jika dibanding kondisi tahun sebelumnya yakni di angka 4,10%. Kemudian indikator selanjutnya persentase penduduk miskin sebesar 5,32% terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,18% namun berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73%.

"Tentu dua indikator sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus berbanding lurus serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak," terangnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Erlina mengatakan bahwa terdapat beberapa target kinerja yang telah tercapai. Selama tiga tahun RPJMD Kabupaten Mempawah terdapat sembilan indikator kinerja yang tuntas tercapai dan terdapat sebelas indikator yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia dan khususnya di Kabupaten  Mempawah.

"Tentu hal ini berdampak cukup signifikan, bahkan menjadi hambatan terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2023 terkait capaian kinerja makro yang belum berhasil dicapai diantaranya, pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 masih dibawah dari yang ditargetkan. Ditambah lagi dengan angka pengangguran terbuka masih mengalami hal yang sama dimana pada Tahun 2022, sebesar 4,37% dengan realisasi sebesar 4,48%. 

Selain itu, untuk indikator IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 menempati posisi kesembilan dari 14 Kabupaten/Kota dengan angka 66,94% meningkat dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 0,91 poin yang mana angka capaian ini masih dibawah angka realisasi IPM Kalbar.

"Kita berharap dengan peran seluruh pihak bisa menghasilkan sebuah capaian kinerja yang baik dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi agar dapat menyelaraskan pembangunan ke arah yang tepat dan berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir pada acara Musrenbang Kabupaten Mempawah yakni, Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda Kab. Mempawah, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Kepala OPD Kab. Mempawah, serta seluruh unsur Instansi Vertikal yang ada di Kab. Mempawah.(rfa)

Tabah dan Bersabar Menghadapi Banjir, Wagub Kalbar Kunjungi Korban Bencana di Singkawang

Redaksi    Sabtu, Maret 11, 2023    Comment   

Tabah dan Bersabar Menghadapi Banjir, Wagub Kalbar Kunjungi Korban Bencana di Singkawang

Wagub Kalbar Hibur Masyarakat Yang Terdampak Banjir Di Kota Singkawang.

SINGKAWANG - Bertolak dari Kabupaten Bengkayang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Kota Singkawang dengan agenda serupa yakni penyerahan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kamis Sore (9/3/2023).

Dalam sambutannya, Wagub Kalbar menyampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut prihatin dengan bencana yang dialami. Namun demikian Pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan selalu hadir dalam keadaan apapun.

Dirinya berpesan kepada warga yang terdampak banjir agar bisa tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Karen kita tahu bahwa banjir tidak selamanya melanda kita.

"Jadi saya harap warga di Kelurahan Condong agar bisa tabah dan bersabar dalam menghadapi cobaan ini," tuturnya..

Sementara itu, PJ Wali Kota Singkawang Drs.H. Sumastro, M.Si., mengatakan bahwa untuk di Kelurahan Condong Kec. Singkawang Tengah ini merupakan lokasi langganan banjir.

"Jadi di Kelurahan Condong ini memang hampir setiap ada bencana banjir di lokasi inilah yang cukup terdampak karena daerahnya cukup rendah dibandingkan tempat yang lain," ujar H. Sumastro.

Ia menambahkan, bahwa di lokasi tersebut ada 30 kepala keluarga yang terdiri dari 103 jiwa. Langkah awal pemerintah adalah dengan menyediakan tempat pengungsian di Aula Kantor Camat Singkawang Tengah.

"Tentu kami sangat berbangga hati karena kami mendengar kedatangan Bapak Wakil Gubernur kesini ditambah lagi dengan menyerahkan bantuan. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wagub," timpal Sumastro.

Usai menyerahkan bantuan, Wagub Kalbar meninjau lokasi penampungan atau menjadi shelter bagi warga yang terdampak banjir dan menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga mengungsi di tempat tersebut.

Turut hadir di lokasi tersebut Kepala BNPB Prov. Kalbar Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA., jajaran Forkopimda Kota Singkawang dan Kepala OPD Kota Singkawang terkait.(rfa)

Wagub Kalbar Tinjau PLBN Jagoi Babang

Redaksi    Jumat, Maret 10, 2023    Comment   

Wagub Kalbar Tinjau PLBN Jagoi Babang

Wagub Kalbar Tinjau Plbn Jagoi Babang.

Bengkayang, Kalbar - Diakhir rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Bengkayang, Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., meninjau Pos Lintas Batas Antar Negara (PLBN) Jagoi Babang yang berlokasi di Desa Jagoi Babang Kecamatan Jagoi Babang Kab. Bengkayang, pada hari Kamis (9/3/2023).

Dalam peninjauan tersebut Wagub Kalbar tampak melihat satu persatu bangunan dan ruangan yang baru saja selesai dibangun tersebut.

Tak hanya itu, tampak Wagub Kalbar juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan penjaga Pos Lintas Batas dan warga setempat serta meninjau ke titik nol perbatasan antara wilayah Indonesia - Malaysia.

Pembangunan PLBN Jagoi Babang memiliki kesan tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan sebagai gerbang masuk yang dapat mendorong wilayah tersebut menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru. Disamping itu, pembangunan tersebut diharapkan dapat menjaga perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dan pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional, keamanan nasional, dan konektivitas antar pulau.

Pembangunan proyek PLBN Jagoi Babang sangat memperhatikan kearifan lokal dan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Tak hanya itu, tenaga kerja yang digunakan juga melibatkan sumber daya manusia lokal sesuai dengan kompetensinya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Adapun ruang lingkup pembangunan PLBN meliputi bangunan utama PLBN beserta fasilitas pendukung, infrastruktur kawasan, landscape dan hardscape, mekanikal, elektrikal dan plumbing (MEP) Kawasan, serta site development zona inti dan zona pendukung.  Dengan demikian, pembangunan menjadi bersifat komprehensif, tidak hanya pos perbatasan, namun juga seluruh infrastruktur pendukung hingga sarana jalan nasionalnya.  Hal ini untuk memudahkan jalur logistik dan bahan pokok, sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang secara luas.

Pengembangan PLBN Jagoi Babang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia khususnya Kalimantan Barat sebagai bangsa yang besar, dengan fungsi terpenting sebagai pertahanan keamanan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia.  Diharapkan pembangunan PLBN Jagoi Babang dapat menjadi wilayah terdepan dan terluar yang maju dan tidak lagi tertinggal dari wilayah Indonesia yang lain.(rfa)

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir

Redaksi    Jumat, Maret 10, 2023    Comment   

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir

Wagub Ria Norsan Serahkan 1000 Paket Kepada Masyarakat Bengkayang Yang Terdampak Banjir.

BENGKAYANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., bersama Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., menyerahkan 1000 paket bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Aula Kantor Camat Ledo Kabupaten Bengkayang, Kamis (9/3/2023).

Wagub Ria Norsan mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selain untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga untuk menekan angka inflasi. 

"Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Barat turut prihatin terhadap masyarakat Kabupaten Bengkayang yang mendapatkan musibah banjir, mudah-mudahan dengan cobaan ini masyarakat lebih dewasa dan tetap menjaga kelestarian lingkungan," ungkapnya.

Dirinya menilai, hutan yang tadinya berfungsi untuk menahan air kini telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. 

"Memang secara ekonomi sawit itu lebih menguntungkan daripada karet. Tapi akibat jangka panjangnya cukup berat, daerah tersebut tidak bisa menahan air dan berpotensi bencana banjir," ujar H. Ria Norsan.

Kemudian, ia menghimbau masyarakat yang terdampak banjir untuk tetap bersabar dan kedepannya agar masyarakat juga terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Kita harus menerima musibah banjir dengan sabar dan tabah, baik pemerintah maupun masyarakat harus bersatu menangani banjir. Masyarakat diimbau juga untuk tidak membuang sampah ke sungai agar sungai tidak meluap," ajak Ria Norsan.

Disaat yang sama, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, S.E., M.M., menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur Kalbar yang telah menyerahkan paket bantuan sebanyak 1000 paket kepada masyarakatnya.

"Ini merupakan gerak cepat Pemerintah Provinsi dalam membantu penanggulangan bencana. Dan kami sangat bersyukur dengan bantuan ini dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kami," timpal Sebastianus Darwis.

Usai menyerahkan bantuan, Wagub beserta rombongan menyempatkan diri meninjau salah satu lokasi banjir yang cukup parah hingga menyeret rumah penduduk akibat derasnya air yang mengalir tepatnya di Desa Rodaya Kecamatan Ledo Kab. Bengkayang.

Pada kegiatan ini juga turut hadir Kepala BNPB Prov. Kalbar, Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalbar Ir. Herti Herawati, MMA., serta Forkopimda dan Forkopimda Kabupaten Bengkayang.(rfa)

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

Redaksi    Rabu, Maret 08, 2023    Comment   

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

Serahkan Bantuan Banjir di Sambas, Wagub Tekankan Normalisasi Daerah Aliran Sungai di Sambas

SAMBAS - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.,bersama Kepala BNPB Prov. Kalbar Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, M.E., dengan didampingi Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kabupaten Sambas Eko Susanto, S. Km ,. M. Kes beserta Forkopimda Kabupaten Sambas menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada para korban bencana banjir pada beberapa titik di Kabupaten Sambas, Rabu (8/3/2023).

Paket sembako tersebut diserahkan yang terbagi di dua titik lokasi yakni di Desa Dusun Lubuk Lagak Desa Lubuk Dagang Kec. Sambas dan Desa Sungai Bening Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas dengan total 1000 paket yang terdiri dari minyak goreng, gula, beras, susu kaleng hingga mi instan.

Usai menyerahkan Wagub Ria Norsan mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan luapan sungai dari wilayah Subah kemudian meluap ke sungai Teberau. Hal ini ditengarai akibat pendangkalan daerah aliran sungai.

"Ini banjir sebenarnya ulah tangan manusia juga, makanya jika penahan airnya (pohon) sudah tidak ada lagi maka kita imbangi dengan pengerukan sungai guna mengantisipasi pendangkalan. Saya rasa sungai sebarau ini memang harus segera dikeruk," ungkap Ria Norsan.

Kemudian, Wagub juga mengingatkan untuk seluruh instansi terkait dan stakeholder, agar mengambil langkah strategis terkait penanganan pasca banjir di Kabupaten Sambas ini.

"Kita juga akan melihat kondisi masyarakat setempat setelah banjir ini surut terutama masalah kesehatan warga. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini komunikasi kita berjalan dengan lebih baik. Apabila ada kendala dan kekurangan di lapangan, mohon segera sampaikan agar cepat untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

Wagub juga memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdampak banjir untuk bersabar atas cobaan dari Allah subhanahu wata'ala. Dirinya juga mengingatkan, dengan adanya bencana ini, bisa menjadi pelajaran dan renungan untuk semua agar selalu menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah menyalurkan bantuan di Kabupaten Sambas, rombongan Wagub Kalbar direncanakan bertolak ke Kabupaten Bengkayang dan Singkawang untuk menyerahkan bantuan serta meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir.

Dirinya menyalurkan bantuan sebanyak 2.500 paket sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada korban banjir. Jumlah tersebut dibagi untuk warga Kabupaten Sambas 1.000 paket,  Bengkayang 1.000 dan Kota Singkawang 500 paket. (rfa)

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Hadiri Rakornas PEMDA dan FKUB, Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

TANGERANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun 2023 di Hotel Novotel Tangerang, Banten, Selasa (28/2/2023).

Rakornas ini mengangkat tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat Beragama Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni" dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, dan turut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Kaban Kesbangpol, Kepala Kanwil Kemenag dan Ketua FKUB se-Indonesia.

Seusai mengikuti kegiatan tersebut, Wagub Kalbar Ria Norsan menjelaskan akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena agama memainkan peranan yang penting dalam segala aspek kehidupan ini.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

“Kerukunan harus kita bangun sebagai modal utama menjaga integritas NKRI,” katanya.

Ia juga menyampaikan menjelang pilkada Tahun 2024, kepedulian masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Kalbar sangat penting dalam menciptakan suasana Pemilu yang aman dan kondusif. Hal ini karena apabila tidak melihat hal tersebut secara arif dan bijaksana, akan mudah memercikkan konflik yang sulit untuk hindari sebagai akibat dari berbagai perbedaan yang ada.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas peran seluruh Forkopimda serta instansi terkait yang telah berperan menjaga kerukunan dan kekompakan antar umat beragama di Provinsi Kalbar.

“Kekompakan antar umat beragama sangat diperlukan mengingat Kalbar masyarakatnya tergolong heterogen dan merupakan miniatur Indonesia. Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, FKUB, semua elemen dan masyarakat Kalbar yang telah bekerjasama dengan Pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Hal baik ini harus terus dijaga dan dipertahankan sehingga pembangunan Kalbar terus terjaga dan tanpa ada gangguan yang terkait SARA, terutama menjelang Pemilu 2024,” jelasnya.

Hadiri Rakornas Pemda dan FKUB Wagub Ria Norsan Tekankan Kondusifitas Jelang Pemilu Tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menyampaikan suhu politik menjelang Pemilu kian meningkat. Potensi terjadinya konflik, terutama konflik horizontal, bukan tidak mungkin terjadi apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Ia meminta peran FKUB untuk dapat mewujudkan Pemilu damai, aman dan sejuk dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi Pemilu yang sebentar lagi akan digelar.

“Jagalah persatuan dan kerukunan bersama untuk mewujudkan Kalbar aman dan kondusif guna menyukseskan Pemilu 2024, serta selalu menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama,” tegasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan, bahwa Rapat Koordinasi ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka untuk semakin memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, terlebih menjelang diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada Serentak pada Tahun 2024 mendatang.

"Acara ini sangat penting karena kita menitipkan pesan khusus kepada rekan-rekan sekalian untuk menjaga kerukunan beragama di tempat kita semua berada," ungkap Suhajar Diantoro saat mewakili Menteri Dalam Negeri RI membuka rakornas tersebut.

Sekjen Kemendagri pun memberikan apresiasi atas kinerja FKUB dan menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri RI agar menjaga situasi tetap kondusif. 

"Apalagi tugas kita semakin berat menyambut pesta demokrasi," ujarnya.

Seperti diketahui, FKUB memiliki peran sangat strategis dalam merawat kerukunan dan keberagaman di Indonesia, terutama dengan terus mensosialisasi nilai-nilai moderasi beragama dan toleransi di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menambahkan bahwa pemerintah tetap mempertahankan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) soal syarat pendirian rumah ibadah.

Sebab, dia mengatakan, SKB 2 Menteri itu kerap ditafsirkan sebagai dasar untuk pelarangan penggunaan atau ibadah agama minoritas di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mengingatkan para Kepala Daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah.

"Jadi nanti kalau kita mengevaluasi sebuah regulasi, harus berbasis penciptaan ketertiban. Hari ini kita belum sampai pada kesimpulan itu. Ya (pertahankan), itu yang kita tetap laksanakan," ujarnya.

Suhajar memastikan bahwa negara melindungi dan menjamin hak setiap warga dalam beribadah. Menurutnya, negara terus berupaya menciptakan situasi yang nyaman untuk semua umat beragama dalam beribadah.

"Siapapun orangnya, dilindungi dia, termasuk dilindungi pelaksanaan ibadahnya. Konflik-konflik yang ada di lapangan inilah yang harus dikelola dan diselesaikan oleh kita bersama secara arif dan bijaksana," pungkasnya.(aws)

Optimalisasi Program PSR Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Redaksi    Senin, Februari 27, 2023    Comment   

Optimalisasi Program PSR Demi Kesejahteraan Petani Sawit

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park. (Adpim Pemprov Kalbar)

JAKARTA - Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Senin (27/2/2023).

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mengambil tema 'Optimisme Pembangunan Perkebunan 2023, Akselerasi Pencapaian Peremajaan Sawit Rakyat'.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya, memastikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunya. Demikian disampaikannya saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

“Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujar Syahrul Yasin Limpo.

Lanjutnya, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

“Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat,” katanya.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Diantaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

“Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua,” terangnya.

Namun demikian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi Pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

“Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Kalbar mengutarakan bahwa di Provinsi Kalbar sendiri saat ini sudah ada PSR yaitu di Kabupaten Landak, meskipun demikian untuk target PSR tersebut masih belum maksimal dikarenakan berbagai kendala administrasi.

"Jadi penekanan dirjen perkebunan tadi pertama regulasi administrasi yang masih berbelit-belit supaya disederhanakan, sehingga para petani masih susah dalam PSR," ungkap Wagub Kalbar.

Wakil Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan M.M., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional, di Pullman Hotel Jakarta Central Park.

Lanjutnya, untuk pelaksanaan PSR Provinsi Kalbar pada tahun 2022 yang lalu berdasarkan data yang diterimanya bahwa jumlah penanaman PSR yaitu sekitar 12.885,73 Hektar di delapan kabupaten yang ada di Provinsi Kalbar.

"Untuk kelembagaan kelompok tani sekitar 112 lembaga kop/koptan dengan jumlah pekebun sekitar 7.265 orang dan chipping sekitar 14.330,51 hektar serta yang belum tanam kita perkirakan sekitar 3,813 hektar lebih. Kita usahakan untuk semuanya dilakukan PSR," katanya.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar Heronimus Hero S.P., M.Si., menambahkan bahwa ada beberapa kendala dalam program PSR diantara kurangnya tenaga pemetaan (GIS) di kabupaten baik di tingkat kelembagaan maupun dinas kabupaten dan usulan wajib dilengkapi telaahan kawasan hutan dan kawasan gambut lindung dari unit Kemenlhk serta telaahan HGU dari ATR/BPN.

"Tak hanya itu saja, masih kurang pelaporan realisasi dari kelembagaan dan kabupaten secara berjenjang baik secara tertulis maupun online dan kurangnya benih kelapa sawit bersertifikat untuk penanaman PSR dan pengawasan benih di lapangan. Serta diperlukan bantuan pendamping dan bimtek dari perusahaan mitra terkait pembinaan kelembagaan," pungkasnya. (aws)

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023

Redaksi    Jumat, Februari 24, 2023    Comment   

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023. (Adpim Pemprov Kalbar)

PONTIANAK - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023 resmi dibuka  oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo yang bertemakan "Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024"  dan diikuti secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., dengan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Asisten I Sekda Kalbar), Dra. Linda Purnama, M.Si., yang diselenggarakan di Ballroom Novotel Hotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas suplai dan harga pangan untuk kebutuhan masyarakat.

"Terutama pada beras, jangan sampai terjadi pasokan beras tidak ada, jaga pasokan, jaga harga. Sekali lagi, saya ingin memiliki sense yang sama mengenai urusan pangan, jangan nanti sudah kejadian barangnya tidak ada karena produksinya tidak dikontrol, baru semuanya teriak," ujar Presiden Jokowi.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.

Dalam menjaga dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi, Presiden mengingatkan kepada Kepala Daerah akan hal itu dan mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.

"Sekarang saya kalau ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Lalu harganya benar atau tidak benar, karena ini berdampak kepada inflasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Wagub Kalbar sejalan arahan Presiden RI terhadap penekanan peran Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat terkait perekonomian.

"Jadi pesan Presiden tadi, dengan dicabutnya PPKM diharapkan pertumbuhan ekonomi akan menggeliat terutama pada ekonomi makro dan mikro. Contohnya jika ingin mengadakan kegiatan seperti olahraga, kesenian, konser dan sebagainya itu harus cepat diproses sehingga izinnya cepat keluar. Ini juga membuat perekonomian tumbuh di suatu daerah," ucap H. Ria Norsan.

Menanggapi inflasi, Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan dan menekan angka inflasi di Kalbar agar semakin menurun.

Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2023.

"Presiden berpesan kepada seluruh Kepala Daerah jangan sampai angka inflasi tinggi. Dalam hal ini Kita (Pemprov. Kalbar) bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam menekan angka inflasi dan menjaga pasokan pangan," kata Wagub Kalbar.

Usai menghadiri pembukaan Rakernas APPSI Tahun 2023, Wagub meninjau UMKM yang dipamerkan di sekitaran Novotel Hotel dan melanjutkan Persidangan Pertama dengan Topik RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Polemik Dana Bagi Hasil sektor Sumber Daya Alam.(wnd)