53 Kepala Daerah Tak Hadir di Retreat Akmil, 47 Belum Ada Kejelasan

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

53 Kepala Daerah Tak Hadir di Retreat Akmil, 47 Belum Ada Kejelasan

Ratusan kepala daerah tiba di kompleks Akmil Magelang, Jumat (21/2/2025). (NAILA NIHAYAH/RADAR JOGJA)

Magelang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat yang digelar di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025) sore.

Awalnya, Bima menyebut ada 55 kepala daerah yang absen dalam acara tersebut. Namun, saat konferensi pers berlangsung, dua kepala daerah dari Papua tiba di lokasi, sehingga jumlah yang tidak hadir berkurang menjadi 53 orang.

Dari total 53 kepala daerah yang tidak hadir, sebanyak enam di antaranya telah memberikan konfirmasi atau izin karena alasan sakit dan acara keluarga. Artinya, masih ada 47 kepala daerah yang hingga kini belum memberikan kabar atau alasan absensi mereka.

47 Kepala Daerah Tanpa Kabar

Bima menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait ketidakhadiran 47 kepala daerah tersebut.

“Ada 53 yang tidak hadir. Dari jumlah itu, enam kepala daerah telah menyampaikan surat izin, lima di antaranya karena sakit dan satu orang karena acara keluarga. Sisanya, yakni 47 kepala daerah, belum memberikan kabar,” ujar Bima dalam konferensi pers.

Bima juga menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak bisa hadir sebaiknya mengirimkan perwakilan mereka.

“Harus ada yang mewakili kepala daerah yang berhalangan hadir. Untuk yang sudah memberikan izin, penting untuk mengirimkan wakilnya agar tetap bisa mengikuti rangkaian acara. Sementara itu, bagi yang belum memberikan kabar, kami masih menunggu apakah mereka terlambat datang atau ada alasan lain,” lanjutnya.

Menurut Bima, retreat ini merupakan agenda penting yang harus dihadiri oleh kepala daerah. Acara ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Presiden Prabowo mengingatkan betapa pentingnya acara ini. Kami masih mengumpulkan data mengenai siapa saja yang belum memberikan kabar. Panitia akan terus berusaha menghubungi mereka. Nanti malam kami akan putuskan siapa saja yang bisa mengirimkan wakil dan siapa yang benar-benar tidak bisa hadir,” pungkasnya.

Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang, Begini Suasananya

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang, Begini Suasananya

Rombongan kepala daerah peserta retret telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Magelang – Rombongan kepala daerah peserta retret telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025). Mereka datang menggunakan bus dan tiba di lokasi sekitar pukul 15.45 WIB. Suasana di sekitar Akmil tampak ramai dengan pengamanan dari petugas TNI yang berjaga.

Para kepala daerah yang mengikuti retret ini terlihat kompak mengenakan baju hijau loreng. Beberapa kepala daerah yang hadir di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Setelah turun dari bus, rombongan langsung berjalan menuju Wisma Sumbing yang berada di seberang Akmil. Di tempat ini, mereka dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memulai agenda retret.

Retret ini merupakan bagian dari program peningkatan kepemimpinan dan kebangsaan bagi para kepala daerah. Selain sesi refleksi dan pembelajaran, mereka juga akan mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat solidaritas dan jiwa kepemimpinan.

Suasana di lokasi tampak kondusif dengan pengamanan ketat. Kehadiran para kepala daerah ini menjadi perhatian, mengingat retret ini diadakan dalam rangka memperkuat sinergi antar-pemimpin daerah di Indonesia.

Jokowi Tanggapi Instruksi Megawati yang Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Magelang

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Jokowi Tanggapi Instruksi Megawati yang Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Magelang

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya angkat suara terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan, bukan urusan partai.

"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Jumat (21/2/2025).

Menurut Jokowi, kepala daerah yang sudah dilantik seharusnya tetap menghadiri acara tersebut karena mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) ya biasa," ujar Jokowi.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (DOK/TKN).

Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," bunyi instruksi tersebut.

PDIP Tidak Tunjuk Plt Sekjen

Seiring dengan penahanan Hasto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa kendali partai saat ini langsung berada di bawah Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader partai, termasuk fraksi di DPR, harus menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

Respons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menanggapi instruksi Megawati terkait larangan kepala daerah PDIP mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan urusan internal partai, sementara acara retreat sendiri diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

"Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara," ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Meski demikian, Dasco enggan mengomentari lebih jauh mengenai kebijakan PDIP tersebut dan memilih menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri.

Instruksi Megawati yang melarang kepala daerah PDIP untuk ikut serta dalam retreat di Magelang menjadi perhatian publik, terutama karena acara ini merupakan agenda pemerintahan yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa kepala daerah harus tetap hadir demi menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin daerah. Sementara itu, PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Plt Sekjen setelah penahanan Hasto, dan komando partai kini sepenuhnya berada di bawah Megawati Soekarnoputri.