 |
| Relawan Perjuangan Demokrasi ( Repdem ) Kalbar ( PA/SF/BT) |
Borneotribun I Pontianak, Kalbar – Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Kalimantan Barat, menilai Media Kalbar Memuat Redaksi tentang PDI Perjuangan tendensius dan ambigu. (19/12/2020).
Paulus Ade Sukma Yadi selaku Ketua DPD REPDEM Kalbar sangat menyanyangkan redaksi yang dimuat oleh media online yaitu https://mediakalbarnews.com tepatnya pada 12/12/2020, dengan judul (Paslon Yang Diusung PDI Perjuangan Bertumbangan, Bukti Kepemimpinan Lasarus Di KalBar Tidak Solid).
"Faktanya, PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Lasarus semakin solid, semua diberikan ruang untuk maju pada pesta demokrasi Pilkada tahun 2020, tentu dengan selektif yang matang dengan berdasarkan hasil survey internal PDI Perjuangan yang langsung diintruksikan sesuai SOP DPP PDI Perjuangan, hasil surveilah yang menjadi barometer sebelum memutuskan kader mendapatkan mandat rekomendasi maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di tujuh Kabupaten ," ujar Ade, sabtu (19/12/20) Sore.
Dikatakannya, Kefiguran seorang Lasarus sudah tidak diragukan kemampuan dan kemapamanannya dalam memimpin organisasi, berbekalkan pengalaman dikancah Nasional yaitu sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI selama dua periode hingga saat ini diperiode ketiga beliau dipercayakan oleh PDI Perjuangan sebagai Ketua Komisi V DPR RI, selama tiga periode menjadi unsur pimpinan membuktikan Lasarus mampu membentuk karakter pribadinya setara dengan level politisi nasional. Suatu kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan ada keterwakilan putra daerah dari pedalaman yang berjiwa nasionalis mampu mendudukkan karir politik setara dengan level Menteri, dibuktikan dengan dirinya bisa diterima dikancah nasional sebagai unsur pimpinan tertinggi di Komisi V DPR RI serta antusias masyarakat semua suku dan agama saat beliau kunker atau reses maupun menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan.
Politisi yang terkesan dingin tersebut baru satu tahun memimpin PDI Perjuangan Kalbar tentu prestasi yang luar biasa sudah mampu menghantarkan dua kader PDI Perjuangan menjadi kepala daerah dan tidak menutup kemungkinan Sekadau memenangkan di MK.
Dan ini pula yang membuat Lasarus banyak dibicarakan dipublic sebagai salah satu tokoh yang layak diperhitungkan menjadi Calon Gubernur tahun 2024.
Lasarus mengedepankan professionalitas dalam mendorong kader bertarung dikontestasi politik KalBar terbukti dari tujuh kabupaten yaitu Kapuas Hulu (Fransiskus Diaan), Sintang (Yohanes Rumpak), Melawi (Kluisen), Sekadau (Aloysius), Bengkayang (Martinus), Sambas (Darso) dan Ketapang (Mateus Yudi).
"Silahkan masyarakat menilai sendiri dari ketujuh nama yang diusung PDI Perjuangan, semuanya adalah kader murni yang militansinya jelas berjiwa BANTENG. Mengapa hal ini dilakukan oleh Lasarus karena dimasa kepemimpinannya, beliau tidak ingin hanya mencapai kemenangan calon yang diusung jadi benalu di PDI Perjuangan setelah menang dan semua kader membantu hingga mengorbankan seluruh tenaga dan fikiran bahkan berdarah-darah setelah menang malah kepala daerah tersebut baik Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, dan Walikota malah pindah haluan karena tak tunduk AD/ART PDI ) Perjuangan," Tegasnya.
Sebelumnya, Media Online https://mediakalbarnews.com pada 12/12/2020 memuat redaksi yang dikonsumsi masyarakat luas, yang isinya dinilai sangat premature dan tendensus jika selevel https://mediakalbarnews.com tidak mengedepankan kualitas isi redaksi.
"Selama ini kami ketahui https://mediakalbarnews.com lumayan tenar karena kualitas dan tatananan bahasa yang baik dan benar, serta sifatnya netral dalam penyajian redaksi maupun berita ke public," lanjut Ade.
REPDEM menyayangkan mediakalbarnews.com memuat redaksi tak akurat, mengandung unsur provokatif dibatang tubuh PDI Perjuangan hanya atas dasar sentiment politik secara individu, REPDEM menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan pers sebagai pilaar demokrasi tetapi tetap mengedepankan kode etik sehingga tidak menyudutkan salah satu pihak, dalam berita tersebut indikasinya mengarah kepada penggiringan opini public, terlebih tak terkonfirmasi kepada PDI PERJUANGAN, kami menduga berita tersebut berpotensi melanggar UU PERS dan kode etik, dalam UU Pers jelas menegaskan penyajian redaksi maupu berita yang sifatnya dikonsumsi public tidak boleh fitnah dan wajib mengedepankan azaz praduga tak bersalah.
" Kami merasa kecewa, atas dasar hal tersebut hingga saat ini REPDEM sedang berkomunikasi dengan lembaga-lembaga PDI Perjuangan baik DPD hingga DPC PDI perjuanga di 14 Kabupaten/Kota, Badan Hukum (BBHR) DPD PDI Perjuangan dan BBHR beberapa Kabupaten/Kota, Badan Hukum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) REPDEM, serta seluruh rekan-rekan sayap PDI Perjuangan yang ada dikalbar bahkan satgas ," Terangnya.
Menurut REPDEM isi redaksi yang dimuat terkait PDI Perjuangan dan menyebut nama Ketua organisasi induk kami sebagai unsur Pimpinan di Kalbar indikasinya mengarah kepada provokatif dibatang tubuh PDI Perjuangan sangat tidak rasional jika ada suatu lembaga mengklaim lembaganya mengetahui dapur orang lain.
"Dapur PDI Perjuangan ya PDI Perjuangan yang mengetahuinya, dapur https://mediakalbarnews.com ya mereka sendiri yang mengetahuinya, PDI Perjuanga tegak lurus satu komando, seluruh kader hingga simpatisan tunduk pada AD/ART Organisasi oleh sebab itu REPDEM meminta ada klarifikasi dari Media online mediakalbarnews.com dasar barometer mengatakan kader PDI Perjuangan bertumbangan dibawah kepemimpinan Lasarus, nyatanya pilkada 2015 PDI Perjuangan menang didua kabupaten yaitu SEKADAU dan MELAWI dimana kader PDI Perjuangan hanya wakil Bupati Sekadau sedangkan PILKADA 2020 kader PDI Perjuangan menang didua Kabupaten yakni Kapuas Hulu (Fransiskus Diaan sebagai Bupati),dan Melawi (Kluisen sebagai Wakil Bupati), Sedangkan Sekadau pasangan Rupinus Aloysius jika menang di MK maka tiga kabupaten kader PDI PERJUANGAN memenangkan kontetasi politik dikalbar,"Tandas Paulus Ade Sukma Yadi menyayangkan.
Sementara itu, Syarif Fikri Alqadri sebagai Sekretaris DPD REPDEM Kalbar menambahkan PDI Perjuangan adalah organisasi induk kami, dikepemimpinan Lasarus semua sudah diakomodir dari yang dulu ingin berpaling telah kembali ke Moncong Putih, yang kami rasakan bahkan selevel kami sayap sangat terasa kekeluargaan yang dibangun tak ada perbedaan, karena PDI Perjuangan adalah rumah bersama.
REPDEM adalah ruang bagi kaum millennial membangun, berjuang dan bekerjasama dengan berazazkan gotong royong, saat ini saya sedang meminta kepada seluruh kader REPDEM di 14 Kabupaten/Kota untuk tetap mengikuti komando DPD REPDEM yang saat ini terus melakukan konsolidasi dengan organisasi induk serta pihak-pihak lainnya, REPDEM sudah berkomitmen satu komando sesuai slogan organisasi KESETIAKAWANAN DALAM PERJUANGAN.
Kami juga sedang berkomunikasi kepada seluruh anggota REPDEM yang sudah terdata mengingat mayoritas adalah penggiat media social dan background individu adalah kaum aktivis serta marhaen sesuai dengan kategori REPDEM kaum millennial dan militan sebagai kader PARPOL, sembari menunggu perkembangan kami sedang melakukan konslidasi secara khsusus kader yang ada dipontianak dan kubu raya, DPD REPDEM KALBAR, DPC REPDEM KOTA PONTIANAK, DPC REPDEM KUBU RAYA telah beberapa kali melakukan pertemuan internal dan melibatkan perwakilan pengurus di Kecamatan-kecamatan yang ada disekitaran Kota Pontianak dan Kubu Raya, karena basis terdekat kita terkhusus pengurus DPD, DPC KOTA PONTIANAK DAN DPC KUBU RAYA dan anggota kita berbasis kaum-kaum marhaen dan petani adalah KUBU RAYA dan KOTA PONTIANAK.
Terkait redaksi yang dimuat https://mediakalbarnews.com menjadi diskusi serius oleh rekan-rekan seperjuangan REPDEM karena sudah tersebar kemana-mana dan konsumsi public, dari hasil diskusi meminta pandangan rekan-rekan hingga ada pertanyaan yang muncul apakah mungkin ada actor dibelakang layar terkait memuat berita tak terkonfir tersebut, sedangkan etikanya dalam dunia pers tentu jika ada redaksi yang menyebut lembaga dan individu orang tertentu sebelum dilemparkan ke public perlu adanya konfirmasi secara lembaga dan individu yang disebutkan dalam sebuah redaksi maupun pemberitaan sehingga tidak menjadi pandangan satu pihak saja demi menjunjung tinggi hak demokrasi di NKRI. ( PA/Sf/Hms)
Editor : Hermanto
