Jelang Idul Fitri, Kemendagri Tekankan Jaga Dan Kendalikan Inflasi
 |
| Rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri. |
Kegiatan ini telah diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kesekian kalinya yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.,dan kali ini diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., secara daring dengan didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar Frans Zeno, S.STP., beserta jajaran, Selasa (4/4/2023).
Dalam arahannya, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., kembali menyampaikan agar terus menjaga dan mengendalikan inflasi karena hal yang sangat berperan penting dalam kestabilan ekonomi rakyat Indonesia.
"Karena inflasi ini menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan produk produk kita. Semua survei yang kita lihat menjadi perhatian rakyat tentang kenaikan inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, lapangan kerja serta isu-isu lain," ungkap Tomsi Tohir.
Ia juga mengingatkan agar bersama-sama melihat tren kenaikan harga barang dan jasa pada setiap daerah, dengan memberikan perhatian pada barang - barang yang menjadi komoditas.
"Apa saja yang perlu di atensi dan perlu di intervensi khusus, apalagi sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Suci Ramadhan. Dan biasanya harga bahan pokok di Bulan suci Ramadhan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri juga mengalami peningkatan permintaan," tambahnya.
Adapun saat ini, hasil survei untuk inflasi di daerah-daerah terkendali dan cukup baik, namun masih terdapat beberapa daerah yang menjadi perhatian dalam tahap pengendalian inflasi.
"Oleh karena itu, saya berharap kepada daerah yang belum maksimal dalam menjaga kestabilan harga guna mempermudah dalam mengendalikan inflasi," pintanya.
Pada rakor kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 9 poin penting terkait hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Beberapa upaya yang harus dilakukan dan dilaporkan Pemda diantaranya:
1. Pemantauan harga dan stok untuk mematikan kebutuhan tersedia,
2. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah,
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting,
4. Pencanangan gerakan menanam,
5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan,
8. Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, dan
9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.
(Rfa/R. Hermanto)
