Berita Borneotribun.com: Polri Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Polri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Polri. Tampilkan semua postingan

Senin, 05 Agustus 2024

Polri Diberi Kewenangan Izinkan Aborsi Korban Pemerkosaan: Apa yang Perlu Anda Ketahui?

Polri Diberi Kewenangan Izinkan Aborsi Korban Pemerkosaan: Apa yang Perlu Anda Ketahui?
Seorang pegiat antiaborsi mengangkat alat peraga yang menggambarkan janin yang dibungkus dengan uang seratus dolar palsu di Milwaukee, Wisconsin, AS, 15 Juli 2024, sebagai ilustrasi. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton)
JAKARTA - Dalam perkembangan baru yang cukup kontroversial, pemerintah menetapkan kepolisian sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk memberikan izin aborsi bagi korban pemerkosaan sesuai dengan peraturan baru. 

Kebijakan ini menuai kritik keras dari aktivis hak asasi manusia yang menganggap langkah tersebut sebagai kemunduran bagi hak-hak perempuan di Indonesia.

Aborsi dan Peraturan Baru

Di Indonesia, aborsi dianggap ilegal kecuali dalam kasus darurat medis atau pemerkosaan. 

Dengan peraturan baru ini, untuk diakui sebagai korban pemerkosaan, perempuan harus mendapatkan dokumen resmi yang hanya bisa dikeluarkan oleh pihak kepolisian. 

Sebelumnya, dokumen ini bisa diperoleh dari tenaga medis atau psikolog.

Polri belum memberikan tanggapan resmi terkait peraturan ini, yang merupakan bagian dari undang-undang kesehatan yang lebih luas dan akan segera diberlakukan. 

Prosedur bagaimana kepolisian akan menangani kasus korban pemerkosaan juga belum dijelaskan.

Kritik dan Tantangan

Aktivis dari Indonesian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengungkapkan bahwa kepolisian belum menetapkan peraturan internal yang mendukung korban pemerkosaan, seperti layanan kontrasepsi darurat atau aborsi aman. 

Belum ada pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani kasus-kasus sensitif ini.

Olin Monteiro, seorang aktivis dari Jakarta Feminist, menyoroti bahwa perubahan peraturan ini dapat menghalangi korban pemerkosaan untuk mencari bantuan. 

"Perempuan masih takut karena budaya, norma, dan agama," ujarnya. 

"Peraturan ini hanya memberi korban satu pilihan, yaitu pergi ke polisi. Hal ini sangat membatasi."

Tunggal Pawestri, aktivis perempuan lainnya, menambahkan bahwa peraturan ini tidak membantu para korban. 

"Alih-alih benar-benar mendukung para korban pemerkosaan, saya pikir ini akan menjadi kemunduran," katanya.

Dampak pada Hak Perempuan

Para aktivis hak-hak perempuan khawatir bahwa peraturan ini akan memperburuk akses perempuan terhadap hak mereka untuk mendapatkan aborsi dalam kasus pemerkosaan. 

Dengan adanya ketakutan terhadap stigma sosial dan proses hukum yang rumit, banyak korban mungkin enggan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan baru ini masih dalam tahap awal penerapan, dan tekanan dari kelompok advokasi mungkin mempengaruhi peninjauan kembali atau perubahan peraturan.

Penetapan polisi sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dalam memberikan izin aborsi bagi korban pemerkosaan menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. 

Perlu ada dialog terbuka antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan hak-hak perempuan. 

Memastikan bahwa korban pemerkosaan dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan harus menjadi prioritas utama.

Apa pendapat Anda tentang peraturan baru ini? Apakah menurut Anda peraturan ini akan membantu atau malah menghalangi korban pemerkosaan? Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar!

Minggu, 05 November 2023

Polri Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Warga Palestina di Gaza

Polri Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Warga Palestina di Gaza.
JAKARTA – Polri turut andil dalam memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut diberangkatkan dari Bandara Halim Perdanakusuma menggunakan tiga pesawat hercules.

Kadiv Hubinter Polri Irjen. Pol. Krishna Murti menjelaskan, pemerintah Indonesia secara keseluruhan memberikan bantuan 51,5 ton. Namun, 26,5 ton dikelola oleh Polri.

Dalam pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, pemerintah telah memberangkatkan penerbangan tahap pertama pagi ini dilepas oleh Presiden Jokowi. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo turut mendampingi pelepasan bantuan tersebut.

“Bapak Kapolri telah menyiapkan penerbangan menggunakan pesawat A330 yang nanti petugasnya dipimpin oleh saya Kadiv Hubinter Polri,” jelas Kadiv Hubinter di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (4/11/22).

Kadiv Hubinter menerangkan, terdapat tujuh orang dari Polri yang akan turut berangkat mengantarkan bantuan tersebut. Bantuan itu sendiri terdiri dari Polri terdiri dari tenda peleton 100 buah, selimut 1.000 buah, jaket 1.000 buah (20,5 ton), alat kesehatan dan obat-obatan (6 ton).

“Polri akan terus berkontribusi untuk mendukung kebijakan pemerintah RI pada misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina,” ungkapnya.

Ditambahkan Kadiv Humas, pemberangkatan bantuan Polri sendiri akan dilakukan pada 6 November 2023 pukul 01.00 WIB dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng menggunakan pesawat carter Lion Air.

“Pesawat diperkirakan akan tiba di Bandara El Arish Mesir pada 6 November pukul 07.00 waktu setempat,” ujar Kadiv Humas. (**)

Kamis, 03 Agustus 2023

Personel TNI dan Polri Siaga Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar

Personel TNI dan Polri Siaga Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar
Personel TNI dan Polri Siaga Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar.
PONTIANAK – Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap mengancam wilayah Kalimantan Barat, personel TNI dan Polri dikerahkan untuk bekerja sama. 

Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, menyatakan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman karhutla ini. 

"Semua harus bahu membahu mencegah dan menanggulangi karhutla sampai ke tingkat desa," ujar beliau di Pontianak, pada hari Kamis (3/8/2023).

Beliau menjelaskan bahwa sebagai bentuk kesiapsiagaan, pada Rabu (2/8) kemarin, dilaksanakan apel gelar pasukan persiapan di wilayah Kalimantan Barat. 

Apel ini melibatkan anggota TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. 

Sinergi di antara semua pihak dianggap sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi karhutla, karena masalah ini merupakan tanggung jawab bersama.

Pangdam Iwan Setiawan menekankan pentingnya edukasi untuk masyarakat dalam hal ini. Menurutnya, pendekatan edukasi yang terus-menerus perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, yang sering kali menjadi pemicu karhutla.

Lebih lanjut, Pangdam berharap agar kolaborasi dan komunikasi yang baik tetap terjaga antara jajaran TNI di Kalimantan Barat dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam usaha pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Dari pihak Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, turut memberikan pandangan terkait upaya penanggulangan karhutla. 

Menurut Kapolda Pipit, pentingnya sinergi dan pencegahan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Kapolda Pipit menjelaskan bahwa deteksi dini menjadi hal yang krusial dalam mencegah karhutla. Selain itu, pemahaman kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar mereka memahami dampak dari aktivitas pembakaran lahan. 

"Kami sedang bekerja sama dengan tim dari pusat dan memberikan dukungan kepada Kalimantan Barat dalam mengatasi lahan gambut yang rentan terbakar. Kami juga melakukan pemetaan untuk merumuskan langkah-langkah strategis," tambahnya.

Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga telah menyiapkan sarana dan melakukan pemetaan ulang terhadap lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan, serta melakukan pemantauan terhadap hotspot untuk segera menanggulangi api yang muncul.

Kapolda Pipit menegaskan semangat kolaborasi dan sinergi dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat. 

"Kami selalu siap berkolaborasi dan bersinergi untuk mengatasi masalah karhutla di wilayah Kalimantan Barat," tutupnya.

Kamis, 29 Juni 2023

Peringati Idul Adha dan Hari Bhayangkara ke-77, Polri Distribusikan 9.300 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia

Perayaan Idul Adha.
Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan program Kurban Polri Presisi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H, sekaligus Hari Bhayangkara ke-77. Dalam program ini, Polri menyerahkan dan mendistribusikan ribuan hewan kurban baik sapi dan kambing ke seluruh Indonesia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, total ada 9.300 hewan kurban yang didistribusikan dengan rincian 5.765 sapi dan 3.535 kambing.

"Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H yany berbarengan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-77, maka pimpinan Polri mengambil kebijakan dengan menggelar program Kurban Polri Presisi yang akan dilaksanakan penyerahan dan pendistribusian secara serentak oleh Kapolri dan jajaran," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2023).

Ramadhan mengatakan, jumlah hewan kurban dari jajaran di Mabes Polri sebanyak 541 sapi, dimana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyumbangkan 476 sapi. Ratusan sapi sumbangan Kapolri disalurkan ke panitia kurban Mabes Polri sebanyak 37 dan 439 sapi disalurkan ke Mako dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

"Jumlah hewan kurban dari Satwil atau Polda jajaran sebanyak 8.759 dengan rincian 5.224 sapi dan 3.535 kambing," katanya.

Adapun sasaran pendistribusian hewan kurban di lingkungan Mabes Polri diperuntukan untuk asrama Polri dan pondok pesantren. Sementara hewan kurban jajaran Satwil dan Polda diperuntukan untuk personel Polda, Polres, Polsek, pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

Selain pendistribusian hewan kurban, Polri juga mendistribusikan sebanyak 10 ton daging rendang. Nantinya daging rendang ini akan didistribusikan oleh Bhabinkamtibmas untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Pelepasan pendistribusian hewan kurban dan 10 ton daging rendang akan dilakukan oleh Kapolri," katanya.

(Tim Liputan)

Kamis, 09 Maret 2023

Antisipasi Karhutla di Kabupaten Sekadau, Polri-TNI dan BPBD Gelar Apel Gabungan

Apel Gabungan Antisipasi Karhutla.
Sekadau, Kalbar - Personel Polres Sekadau, TNI dan BPBD melaksanakan apel gabungan dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Kamis (9/3/2023).

Apel gabungan ini merupakan bentuk kesiapan  dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tengah pelaksanaan Operasi Bina Karuna Kapuas 2023 tahap I.

Dalam apel yang dilaksanakan di Posko pemadam kebakaran tersebut, Kabag Ops Polres Sekadau AKP Oloan Sihombing menginginkan seluruh pihak dapat bersinergi dalam mencegah terjadinya karhutla.

Salah satunya dengan terus memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar mereka sadar dan patuh terhadap setiap ketentuan yang berlaku saat membuka lahan dengan cara membakar. 

"Masalah karhutla menjadi tanggunggungjawab bersama, karenanya kita diharapkan mampu mengemban tugas tersebut melalui kerjasama dan koordinasi yang baik," kata Kabag Ops saat memimpin apel gabungan.

Melalui kerjasama tersebut, harapnya, dapat membuahkan hasil yang diinginkan yakni mewujudkan Kabupaten Sekadau yang bersih dan bebas dari kabut asap yang berbahaya dan berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya.


"Sebagai lini terdepan, kita harus mampu melaksanakan berbagai langkah dan upaya yang tepat agar karhutla bisa diantisipasi dan dicegah," pungkas Kabag Ops.

Pemeriksaan terhadap sarpras pendukung seperti mobil damkar, rompi, helm safety, mesin selang semprot dan lain-lain dilakukan selepas apel gabungan guna mengetahui kondisi dan kesiapannya dalam mengatasi kebakaran.

Sumber : Humas Polres 

Sabtu, 15 Oktober 2022

Cegah Letupan Sosial, Jokowi Ingatkan Gaya Hidup Anggota Polri

Cegah Letupan Sosial, Jokowi Ingatkan Gaya Hidup Anggota Polri
Presiden RI ,Joko Widodo (Jokowi). (Ho-Indonesia Maju)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia agar mencegah terjadinya letupan-letupan sosial. 

Menurut Jokowi, salah satu yang bisa dilakukan yakni dengan menekan gaya hidup yang berlebihan.  

“Salah satu arahan kepada segenap jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: hati-hati dengan gaya hidup."

"Dalam situasi sulit, ini dapat menimbulkan letupan sosial,” ujar Jokowi pada Pengarahan kepada Pejabat Tinggi Mabes Polri dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10).  

Jokowi juga menyampaikan agar kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik di tengah perhatian masyarakat yang sangat luas.  

Mantan Walikota Solo ini mengatakan, Polri harus tetap menjaga kesolidan secara internal. 

Sehingga Polri mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal.  

“Saya perlu memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Polri, salah satunya adalah agar Polri menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” jelas Jokowi.  

Pada kesempatan tersebut juga hadir kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air.Sebanyak 559 anggota Polri hadir di Istana Negara. (IM)

Jokowi Sampaikan Lima Arahan untuk Jajaran Polri

Jokowi Sampaikan Lima Arahan untuk Jajaran Polri
Jokowi Sampaikan Lima Arahan untuk Jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Jakarta -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sedikitnya lima arahan untuk jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).


Pertama, Presiden meminta Polri untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada institusi Polri.


“Jadi keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli. Tolong ini anggota-anggota semuanya itu yang begitu."


"Sewenang-wenang, tolong ini juga diredam pada anggota-anggota. Pendekatan-pendekatan yang represif, jauhi. Mencari-cari kesalahan nomor yang ketiga, 19,2 persen."


"Dan yang keempat, hidup mewah yang tadi sudah saya sampaikan,” ujar Presiden saat dikutip halaman setkab.go.id.


Menurut Presiden, Polri merupakan aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat dan paling sering berinteraksi dengan masyarakat. 


Untuk itu, Presiden menyampaikan arahan keduanya yakni meminta kepada para petinggi dan perwira Polri untuk selalu mengingatkan anggotanya agar memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.


“Yang kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu—ini masalah persepsi—rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang."


"Karena apa pun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani itu."


"Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspons cepat sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada,” ungkapnya.


Arahan ketiga, Kepala Negara meminta jajaran Polri menjaga kesolidan baik di internal Polri maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).


Hal tersebut penting utamanya karena saat ini sudah mulai masuk tahun politik dan tahapan pemilihan umum (pemilu) sudah mulai berjalan sejak Juli lalu.


“Harus ditunjukkan soliditas di internal Polri dulu. Rampung, kemudian soliditas Polri dan TNI itu yang akan mengurangi tensi politik ke depan."


"Soliditas. Harus ada kepekaan, posisi politik ini seperti apa, sih. Karena Saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing."


"Sense of politic-nya juga harus ada. Tidak bermain politik tetapi mengerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik,” paparnya.


“Kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, bolak-balik saya sampaikan, saya memberikan jaminan, stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik."


"Enggak ada yang berani coba-coba. Kalau coba-coba, ya tegas saja,” sambungnya.


Keempat, Presiden meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi. 


Kepada para pemimpin Polri di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Kepala Negara mendorong agar mereka tidak gamang serta bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan sesuai undang-undang.


“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak njelimet-njelimet, tolong disederhanakan sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang dijalankan."


"Apa sih, kalau disederhanakan? Ya tadi itu yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan."


"Intinya kan ke sana. Presisinya itu apa? Jelaskan juga. Sekali lagi, secara sederhana dan jelas sehingga gampang ditangkap visi itu,” ungkapnya.


Arahan kelima, Presiden mengingatkan agar jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum. 


Untuk itu, Presiden secara tegas meminta Kapolri agar memberantas judi daring serta jaringan narkoba sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri yang menurun.


“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, saat itu urusan judi online, bersihkan, sudah. Saya enggak usah bicara banyak. Saudara-saudara tahu semuanya, perintah ini tahu."


"Dan, penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya.


Di penghujung arahannya, Kepala Negara juga meminta jajaran Polri merancang komunikasi publik yang baik dan cepat dalam menghadapi sebuah isu atau peristiwa. Presiden kembali mengingatkan bahwa saat ini merupakan era media sosial dan peristiwa bisa tersebar dalam hitungan menit dan detik.


“Sekarang ini, sekali lagi, era social media, hitungannya detik, hitungannya menit, sudah bukan hari lagi."


"Begitu ada sebuah peristiwa kecil dan Saudara-saudara menganggap ini kecil, sehingga tidak ditangani, dikomunikasikan dengan baik, dengan kecepatan, membesar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan lagi,” tandasnya. (YK/FID/UN)

Senin, 25 Juli 2022

Kapolres Sekadau Jalin Silaturahmi Bersama Awak Media


Kapolres Sekadau, AKBP Suyono., SIK.,SH.,MH (Hermanto/Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Wujudkan Sekadau aman, nyaman dan kondusif, Kapolres Sekadau AKBP Suyono.,SIK., SH., MH beserta Staf jalin silaturahmi bersama awak media yang bertempat di salah satu warung kopi di Sekadau hilir, Senin (25/07/2022).


Kegiatan diawali dengan perkenalan dari beberapa organisasi wartawan yang ada di kabupaten Sekadau diantaranya Sekretaris PWI, Dina Mariana, Krisantus selaku Sekretaris IWAS, Antonius Sutarjo ketua IWO, Supriadi ketika ikatan wartawan independen dan Kundori Ketua AMSI Kalbar.

Fhoto bersama awak media dan jajaran Polres Sekadau (Hermanto/Borneotribun)


Dalam arahannya, Kapolres Sekadau menyampaikan dengan terjalinnya silaturahmi sehingga polri dan awak media semakin dekat.

"Jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silahkan komunikasi," Ucap Kapolres yang baru menjabat di kabupaten Sekadau. 


“Kami juga menyadari tanpa ada bantuan dan dukungan rekan-rekan awak media pelaksanaan tugas kami tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Terimakasih kepada awak media, semoga nantinya hubungan ini bisa terjalin dengan baik,” Lanjut Kapolres.


Disisi lain, Kapolres juga mendukung sepenuhnya hal-hal positif yang telah dibangun rekan media khususnya tentang polres Sekadau.


Kapolres juga berharap dukungan awak media terkait Kamtibmas dalam pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 di kabupaten Sekadau. Ia meminta kepada rekan wartawan untuk membantu menyuarakan bagaimana pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa agar bisa aman, nyaman dan lancar.


Reporter : R. Hermanto 

 

 

 

 

Minggu, 24 Juli 2022

Polri Tunjuk Karowabprof Jadi Plh Karopaminal

Jakarta Bb - Polri telah menunjuk pelaksana harian (plh) untuk jabatan Karopaminal Divisi Propam Polri, setelah Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan terkait kasus penembakan Brigadir J. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, pelaksana harian Karopaminal sendiri akan diisi oleh Brigjen Anggoro Sukartono yang saat ini juga menjabat sebagai Karowabprof Divisi Propam Polri.

"Penunjukan Karowabprof Divpropam Polri sebagai Pelaksana Harian (Plh) Karopaminal Divpropam Polri," kata Dedi kepada awak media, Jakarta, Minggu 24 Juli 2022.

Penunjukan itu sendiri berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2149/VII/KEP./2022 tanggal 22 Juli 2022. 

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan dua perwira tinggi dan satu perwira menengah terkait munculnya kasus penembakan Brigadir J. 

Pertama, Irjen Ferdy Sambo yang dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam. Kedua, Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan sebagai Karopaminal. Dan ketiga, Kombes Budhi Herdi Susianto dinonaktifkan selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan. 

"Untuk menjaga independensi, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Pak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Menonaktifkan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan, kedua dinonaktifkan adalah Kapolres Jaksel, Kombes Pol Budhi Herdi," ungkap Dedi sebelumnya.

Sabtu, 23 Juli 2022

Gelar Prarekonstruksi di TKP Kasus Brigadir J, Polri Pastikan Komitmen Pembuktian Ilmiah


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (Humas Polri/Borneotribun)

Borneotribun Jakarta - Polri menggelar prarekonstruksi kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli 2022. Hal ini merupakan wujud komitmen aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus ini berdasarkan pembuktian ilmiah atau Scientific Crime Investigation

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, sejak awal Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkomitmen dengan membentuk tim khusus guna mengusut tuntas perkara ini. 

"Pimpinan Polri sangat konsen bahwa kasus ini harus betul-betul  dapat diungkap sejelas-jelasnya juga kepada publik," kata Dedi di lokasi prarekonstruksi. 

Menurut Dedi, dalam kaidah KUHP tentunya ada beberapa hal detail yang tidak dapat diungkap secara detail lantaran masuk ke dalam materi penyidikan. 

Lebih lanjut, Dedi menyebut, prarekonstruksi hari ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dengan menghadirkan tim Inafis, Laboratorium Forensik (Labfor), dan pihak kedokteran forensik. 

"Ini semua menunjukkan bahwa sesuai perintah Bapak Kapolri komitmen proses pembuktian tiap kasus tindak pidana harus dibuktikan ilmiah karena dengan dibuktikan secara ilmiah ini ini ada dua konsekuensi pertama secara yudiris bukti materil formil Pasal 184 KUHP harus terpenuhi," ujar Dedi.

Tak hanya itu, Dedi menuturkan, dalam pembuktian secara ilmiah, sehingga semua hal dalam melakukan konstruksi perkara harus benar-benar valid sesuai dengan temuan fakta yang ada. Oleh sebab itu, Dedi menegaskan, dengan adanya prarekonstruksi ini diharapkan dapat membuka fakta yang sesungguhnya. 

"Karena pembuktiannya, harus secara ilmiah jadi dari sisi keilmuan harus betul betul clear bagaimana keilmuan yang digunakan peralatan apa digunakan agar hasil betul-betul secara sahih dapat dibuktikan secara scientifik ini yang dilakukan tim olah TKP dan penyidik pada hari ini semua akan dibuat secara terang benderang," tutup Dedi.

Sumber : Humas Polri 

Senin, 11 Juli 2022

Kapolres Sekadau Pindah Tugas, Ini Jabatan Barunya


AKBP Kayusman Trie Panungko (Humas/Borneotribun)

Borneotribun Pontianak, Kalbar - Beragam pengalaman dan kesan disampaikan AKBP K. Tri Panungko selama dirinya menjabat sebagai Kapolres Sekadau sejak tanggal 13 Oktober 2020 atau selama 1 tahun 8 bulan 28 hari.

Kini ia dipromosikan menjadi Wadireskrimum Polda DIY, sedangkan jabatan Kapolres Sekadau kini dipegang oleh AKBP Suyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbid Paminal Bid Propam Polda Kalbar.

"Senang demi karir selanjutnya, sedih karena harus meninggalkan Kabupaten Sekadau yang menjadi pengalaman pertama sebagai Kapolres," ungkap AKBP K. Tri Panungko usai serah terima jabatan di Balai Kemitraan Mapolda Kalbar, Senin (11/07/2022).

Secara khusus, ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh personel dalam menjalankan tugas. Menurutnya, soliditas internal sangatlah baik sehingga menunjang pelaksanaan tugas pokok Kepolisian terlebih dalam menghadapi agenda penting di Kabupaten Sekadau.

"Mulai dari upaya pencegahan Covid-19, pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif hingga agenda kegiatan lainnya. Semua bisa dikerjakan dengan baik sesuai job description masing-masing," tuturnya.

Ia juga berterima kasih atas kerjasama Forkopimda Kabupaten Sekadau, stake holder, pemangku kebijakan dan mitra kamtibmas lainnya yang telah bahu sehingga kondusifitas keamanan bisa terpelihara dan terjaga hingga saat ini.

Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih atas kerjasama awak media dalam membantu mempublikasikan kegiatan Polres Sekadau yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan citra Kepolisian.   

"Mohon maaf apabila ada tutur kata, sikap atau perbuatan yang salah. Saya beserta keluarga pamit undur diri guna meneruskan tugas dan pengabdian di tempat yang baru,"  tutur AKBP K. Tri Panungko.

Reporter : R. Hermanto
Sumber   : Humas Polres Sekadau 

Minggu, 10 Juli 2022

Polres Sekadau Siagakan Puluhan Personel Pengamanan Hari Raya Idul Adha


Pengamanan Lokasi Shalat Idul Adha (Mul/Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Idul Adha merupakan salah satu hari besar keagamaan yang umumnya dirayakan umat Islam dengan berbagai kegiatan seperti perayaan malam takbir, sholat Id, pemotongan hewan kurban dan lain-lain.

Menanggapi hal tersebut, Polres Sekadau menyiagakan puluhan personel guna mendukung serta memelihara stabilitas kamtibmas dalam perayaan Idul Adha 1443 H.

Upaya Harkamtibmas tersebut diawali dengan pelaksanaan apel siaga pada Sabtu sore (9/7/2022) di halaman Mapolres Sekadau yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol M. Aminuddin 

Dalam arahannya, Wakapolres Sekadau meminta seluruh personel untuk mempersiapkan sarana pendukung dan bertugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

"Selaku garda terdepan dalam pengamanan, kita pun harus bersinergi dengan mitra kamtibmas lainnya untuk menjamin stabilitas keamanan dalam perayaan Idul Adha," kata Wakapolres Sekadau.

Pada malam harinya, Polres Sekadau menggelar patroli skala besar di sekitaran kota. Ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan dalam menjaga stabilitas keamanan serta mengantisipasi potensi kerawanan yang ada.

Menurut Wakapolres Sekadau, salah satu tujuan patroli skala besar untuk mengantisipasi kebut-kebutan dan aksi balap liar. Kami berupaya agar momen hari besar keagamaan seperti ini berlangsung aman, lancar dan kondusif.

"Dalam pelaksanaan Sholat Id hari ini, pengamanan kami lakukan hingga ke Polsek jajaran. Sedangkan objek vital dan tempat wisata turut menjadi prioritas pengamanan selama Idul Adha," ungkapnya, Minggu 10 Juli 2022.

Dari pantauan di lapangan, situasi kamtibmas pada malam menyambut Idul Adha 1443 H hingga pelaksanaan sholat Id di wilayah Kabupaten Sekadau secara umum berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

Sumber : Humas Polres Sekadau 

Minggu, 03 Juli 2022

Kapolsek Terentang Hadiri Khitanan Massal Di Desa Sungai Radak Dua


Khitanan massal (Liber/Borneotribun)

Borneotribun Kuburaya, Kalbar - Bertempat di Masjid Jami Baiturrahman, Desa Sungai Radak dua, Kecamatan Terentang, telah dilaksanakan Khitanan Massal, Sabtu (02/07/2022).

Khitanan yang diprakarsai oleh BAZNAS Kuburaya, FKPAI Terentang dan MWC NU tersebut diikuti sebanyak 43 anak-anak dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Radak.

Kapolsek Terentang, IPTU Heri Susandi, SH mengatakan kegiatan Khitanan masal tersebut merupakan kegiatan sosial serta untuk membantu anak-anak warga Kecamatan Terentang untuk di Khitan tanpa dipungut biaya.

"Terimakasih BAZNAS, MWC NU dan FKPAI beserta tenaga medis yang telah melaksanakan Khitanan Massal dengan Gratis di wilayah hukum Polres Kuburaya, Khususnya Polsek Terentang," Ucapnya.

Penulis : Libertus
Editor    : R. Hermanto 

Sabtu, 02 Juli 2022

Hari Bhayangkara Ke-76, Polres Sekadau Ikuti Doa Lintas Agama Secara Virtual


Doa bersama lintas agama bersama Kapolri (Mul/Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-76, Polres Sekadau mengikuti kegiatan doa bersama lintas agama bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara virtual.

Kegiatan berlangsung di Aula Bhayangkara Patriatama Polres Sekadau, dihadiri personel Polres Sekadau serta turut mengundang unsur TNI, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, Jum'at 1 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.

Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko menjelaskan tujuan doa bersama lintas agama ini sebagai ikhtiar dan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tugas-tugas Polri kedepan. Acara ini sekaligus ajang silaturrahmi guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika". 

"Secara garis besar, pesan Kapolri dalam acara tersebut bahwa doa bersama ini ditujukan untuk kebaikan dan kemajuan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya personel Kepolisian dalam melaksanakan tugas negara," kata Kapolres Sekadau.

Bagi bangsa Indonesia, doa bersama ini bertujuan untuk memohon perlindungan dari bencana, konflik dan musibah serta diberi kemudahan dalam melewati berbagai rintangan menuju Indonesia yang maju.

"Sedangkan bagi pemimpin diharapkan selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan serta menjadi sosok yang amanah dalam mengemban tugasnya," kata Kapolres Sekadau.  

Kepada seluruh lapisan masyarakat, sambungnya, doa bersama ini meminta agar diberikan keamanan, kesehatan dan kesejahteraan dalam segala situasi guna mencapai kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan.

Melalui doa bersama pula, diharapkan Institusi Polri diberikan kekuatan dalam menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. 

"Sedangkan bagi Personel Polri, doa bersama untuk memohon kepada tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas dan lebih dicintai masyarakat," tandasnya.

Doa bersama yang diikuti Polres Sekadau tersebut merupakan implementasi makna hari Bhayangkara ke-76 bertema "Polri Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh - Indonesia tumbuh".

Sumber : Humas Polres Sekadau 

Jumat, 01 Juli 2022

23 Personel Polres Sekadau Naik Pangkat


Upacara Korp Raport bagi 23 personel dalam rangka pengesahan kenaikan pangkat (Mul/Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Polres Sekadau melaksanakan upacara Korp Raport bagi 23 personel dalam rangka pengesahan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya, Jum'at 1 Juli 2022.

Peserta Korp Rapport tersebut terdiri atas 1 personel dari pangkat Aipda ke Aiptu, 3 personel dari Bripka ke Aipda, 1 personel dari Briptu ke Brigadir dan 18 personel dari Bripda ke Briptu.

Dalam amanatnya, Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko memberikan selamat atas kenaikan pangkat yang telah diterima. Hal itu diharapkan menambah kebahagiaan dan kebanggaan keluarga serta kedinasan.

Kenaikan pangkat yang merupakan anugerah diharapkan bisa membulatkan tekad, semangat dan loyalitas dalam pengabdian. Senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab menghadapi tantangan kedepan.

"Pelihara dan kembangkan motivasi dalam setiap tugas untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan Polri dengan tetap menjaga nama baik dan tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun," pesan Kapolres Sekadau.

"Serta jadikan upacara kenaikan pangkat sebagai tolak ukur dan pertanggungjawaban moril bahwa semakin tinggi pangkat, semakin besar kewajiban yang diemban. Tunjukkan bahwa saudara sekalian memang pantas menyandang pangkat tersebut," sambungnya.

Bertepatan dengan momen hari Bhayangkara ke-76, Kapolres Sekadau mengajak seluruh personel meningkatkan pengabdian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

"Jadilah Polri yang Presisi karena sekecil apapun peran kita pasti akan berguna untuk Polri dan negara yang kita cintai ini," kata Kapolres Sekadau menutup amanatnya.

Sumber : Humas Polres Sekadau 

Selasa, 28 Juni 2022

Sukseskan Pilkades, Kapolres Ajak Elemen Masyarakat Tanjung Jaga Kamtibmas


Kapolres Sekadau tatap muka di kantor Desa Tanjung (Humas/Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2022 di Kabupaten Sekadau pada 27 Juli mendatang, Kapolres Sekadau AKBP K. Tri Panungko gelar tatap muka untuk mengkampanyekan kondusifitas agar situasi kamtibmas tetap terjaga yang bertempat di Kantor Desa Tanjung, Selasa (28/06/2022).

Sebagaimana diketahui, pada bulan Juli 2022 nanti ada 19 Desa yang akan melaksanakan Pilkades, salah satunya Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir.

"Peranan seluruh perangkat desa, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan tokoh adat sangat penting untuk menjaga stabilitas kamtibmas tetap kondusif," Kata Kapolres Sekadau dalam sambutannya.

Secara khusus, Kapolres Sekadau mengapresiasi kondusifitas kamtibmas di desa Tanjung yang selama ini kondusif. Ia mengharapkan kondisi tersebut terus terjaga dan terpelihara selama perhelatan Pilkades.

"Kepolisian akan terus mengawal agenda kegiatan masyarakat termasuk Pilkades. Tujuannya untuk mencegah dan mengatasi kerawanan yang sewaktu-waktu bisa muncul dan menjadi masalah serius," ungkapnya.

Demikian halnya kepada calon Kades, Kapolres Sekadau mengharapkan agar dapat berkompetisi dengan baik dan jujur demi menjaga marwah, keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

"Siapapun yang terpilih menjadi kepala desa merupakan figur pilihan. Harus kita dukung dalam rangka meningkatkan kemajuan pembangunan desa Tanjung di berbagai bidang," jelasnya. 

Selanjutnya, Kapolres Sekadau menyampaikan bahaya radikalisme bagi keutuhan bangsa dan negara. Semua pihak diharapkan turut serta mencegah masuknya paham tersebut.

Dijelaskannya, radikalisme bertentangan dengan falsafah dan pedoman hidup yang tergabung dalam 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan tatap muka berlangsung di kantor desa Tanjung. Turut mendampingi Kasat Binmas AKP Masdar, Kapolsek Sekadau Hilir Iptu Kuswiyanto, Bhabinkamtibmas beserta personel Sat Binmas Polres Sekadau.

Penulis  : R. Hermanto 
Sumber : Humas Polres Sekadau 

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno