Tindakan Pj Bupati OKU Dìanggap Picu Ketegangan di Pilkada OKU

Redaksi    Sabtu, November 16, 2024    Comment   

Tindakan Pj Bupati OKU Dìanggap Picu Ketegangan di Pilkada OKU

Tindakan Pj Bupati OKU Dìanggap Picu Ketegangan di Pilkada OKU.

BATURAJA, OKU – Persoalan kendaraan dinas di lingkungan Sekwan OKU berbuntut panjang.

Ulah Pj Bupati OKU menyulut ‘kemarahan’ massa pendukung Paslon Bupati–Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita Sofyan Sani (YPN YESS).

Mereka menggeruduk Rumah Kabupaten (rumah dìnas Bupati OKU), kantor sementara Pj Bupati OKU, Sabtu (16/11/24) siang.

Mereka datang berbondong dengan membawa spanduk bertuliskan “OKU Darurat Netralitas ASN”.

Mereka juga berteriak meminta Pj Bupati OKU M Iqbal Alisyahbana untuk angkat kaki dari Bumi Sebimbing Sekundang.

“Baleklah pak Pj,” teriak seorang peserta aksi. “Enyahlah kau!!,” timpal yang lainnya.

“Usir Pj Bupati dari OKU,” begitulah teriakan yang silih berganti terdengar.

Tak hanya para pendukung YPN YESS, sejumlah anggota DPRD OKU dari Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem yang tergabung dalam Parpol pengusung tampak ikut dalam aksi tersebut.

Bahkan mereka menjadi garda terdepan.

Dìketahui, bahwa aksi ini merupakan klimaks dari banyaknya campur tangan pemerintah daerah setempat terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) OKU 2024.

Dìmana Pemkab dìbawah kendali Penjabat (Pj) Bupati Iqbal Alisyahbana dìnilai condong memihak kepada salah satu paslon.

Peristiwa terakhir adalah statemen dari Pj Bupati Iqbal Alisyahbana di berbagai media soal mobil dinas Toyota Hilux jenis Double Cabin yang katanya dipinjam pakai oleh Yudi Purna Nugraha.

Nah, sontak pernyataan tersebut menyulut emosi pendukung YPN YESS. Mereka tak terima, lantaran pernyataan tersebut bernada fitnah. Dan mengarah pada character assassination (pembunuhan karakter).

Politisi PAN, H Sahri Elmi, menilai pernyataan Pj Bupati OKU tersebut dinilai terlalu politis.

Bahkan kata Alex (panggilan akrabnya), Pj Bupati seolah sengaja menyulut api di tengah situasi yang sedang kering.

Gegara pernyataannya itu, Alex pun menilai, bahwa Pj Bupati OKU nampak sekali tak mampu menjaga kondusifitas dan netralitas jelang Pilkada.

Hal senada dìkatakan politisi PAN lainnya, Densi Hermanto. Bahwa pernyataan Pj Bupati di tengah panasnya situasi Pilkada, sangatlah tidak produktif.

Harusnya, menurut Densi, jangan mengambil langkah yang terlalu bermuatan politis. Dan harusnya dia bisa menahan diri.

Di bawah pengamanan dan dìdampingi Sekwan OKU, Pj Bupati Iqbal Alisyahbana pun menjelaskan runut cerita perihal pemeriksaan kendaraan dinas di lingkungan Setwan OKU pada Jum’at (15/11/2024) lalu.

Jikalau pun terdapat pernyataannya yang dìanggap merugikan, Pj Bupati mempersilahkan massa untuk melaporkan ke aparat penegak hukum.

Pantauan portal ini, aksi tersebut nyaris ricuh. Massa hampir tak terkendali. Mereka sempat melempar gelas dan botol air mineral ke arah rumah dinas.

Bahkan Pj Bupati terkena lemparan tersebut. Pakaiannya terlihat basah.

Untungnya, Kapolres OKU AKBP Imam Zamroni yang memimpin langsung pengamanan aksi terlihat sangat sabar. Dia tidak ikut tersulut. Bahkan terlihat dia mampu mengendalikan situasi yang memanas. (And)

Mainkan Ayat, Pendukung Junai Prapto Diduga Sebarkan Isu Agama di Tempat Ibadah

Redaksi    Rabu, November 06, 2024    Comment   

Mainkan Ayat, Pendukung Junai Prapto Diduga Sebarkan Isu Agama di Tempat Ibadah

Cabub Junaidi SP saat berdiakusi dengan pendukungnya di Posko pemenangan (sumber Fb).

KETAPANG - Selebaran berisikan kutipan ayat suci Al Qur'an bertemakan "Tausiah Memilih Pemimpin yang Amanah dan Istiqomah" beredar di masyarakat terutama pada tempat ibadah Muslim. Selebaran itu berisikan 12 potongan ayat sucil dari berbagai surat dalam Alqur'an. 

Selebaran tersebut menurut info warga, berasal dari pendukung Paslon Pilkada Ketapang nomor urut 3 Junaidi SP dan Suprapto. Tersebar diantaranya di kecamatan Matan Hilir Utara (MHU).

Suryadi misalnya salah satu warga Ketapang mengatakan, Pilkada bukan memilih pemimpin agama, harus dibedakan. Karena Pilkada adalah memilih pemimpin semua orang lintas agama suku maupun golongan. 

"Agama mohon jangan dikaitkan dengan politik. Apalagi kabupaten Ketapang ini dihuni banyak suku, agama adat istiadat dan kebudayaan. Kita hidup di Indonesia, negara Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Dirinya sangat menyayangkan isu agama diedarkan oleh Paslon Pilkada yang diduga dari orang-orang pendukung Junaidi Suprapto. Menurutnya, hal ini terkesan memecah belah, mengkotak kotakan agama dan kelompok tertentu. 

"Pendukung yang menyebarkan isu begitu jika atas arahan calonya maka menurut saya calonya tidak layak dipilih. Tanda tanda pemimpin rasis. Politik adalah urusan dunia, memilih pemimpin atau bupati adalah pemimpin seluruh masyarakat Ketapang. Saya secara pribadi tidak akan dukung Junaidi Prapto," tandasnya. 

Lebih jauh menurut dia, moment Pilkada hendaknya tidak merusak suasana kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat. Karena Pilkada adalah amanat Undang-undang, setiap lima tahun akan berganti pemimpinya. Sehingga perlu menjaga persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Bukan adu domba dan pecah belah. 

"Ketapang harus tetap menjadi daerah kondusif dan aman, jangan karena Pilkada atau ucapan Calon membuat daerah jadi tidak aman. Sebagai masyarakat saya berharap suasana tetap biasa saja," kata dia. 

Warga lainya yang minta namanya dituliskan bernama Ujang mengaku mengenal Junaidi karena bertempat tinggal di kecamatan Benua Kayong dekat rumah Junaidi dikenalnya sebagai sebagai sosok religius,taat beragama. 

Dia menyayangkan selebaran itu jika benar bersumber dari Tim Kampanye Junaidi. Menurutnya salah karena Junaidi dibesarkan dari politik berdasarkan suara terbanyak masyarakat lintas agama dan suku. 

"Junai tu politisi, jadi angggota dewan 3 periode dipilih masyarakat lintas agama dan suku, jangan pakai politik agamalah kalau minta dipilih jadi Bupati tu," ucap dia. 

Salah seorang Tim media Paslon Junaidi Suprapto Herry Iskandar alias Otong dikonfirmasi menjawab sedang menunggu jawaban dari Eri Setyawan, politisi partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung Paslon dengan jargon Ketapang Betuah. 

"Ke Eri gimane, sebentar saya tanya dulu," jawab mantan PNS di lingkungan Pemkab Ketapang tersebut, Rabu (06/11/2024). 

Lebih jauh Herry Iskandar sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun terkait selebaran yang diduga berasal dari pendukung calonnya tersebut. Ia hanya bilang semuanya dibawah kendali Eri Setyawan. 

Beberapa kali ikhtiar meminta penjelasan lewat telepon kepada Eri Setyawan sudah diupayakan walau tidak direspon. 

Sementara itu Bawaslu Ketapang belum merespon pertanyaan yang dikirim BorneoTribun lewat pesan tertulis dari pagi sampai berita ini naik. Muhammad Dofir ketua Bawaslu sedang rapat. "Masih rapat bang, nanti saya chat," ujar Dofir. 

Muzahidin

Saksikan, Debat Publik Pilkada Kabupaten Sekadau

Denni    Selasa, November 05, 2024    Comment   

Saksikan, Debat Publik Pilkada Kabupaten Sekadau

Foto: Gita Rantau, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau Divisi Teknis Penyelenggaraan.

SEKADAU - Sesuai dengan tahapan Pilkada tahun 2024, KPU Kabupaten Sekadau akan melaksanakan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang dipandu oleh Presenter TVRI pada 9 November 2024 pukul 19.00 Wib di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau.

Untuk diketahui, Pilkada Sekadau tahun 2024 hanya diikuti dua pasangan calon yakni;

1. Pasangan Aron - Subandrio,

2. Pasangan Martinus Sudarno - Muhammad.

Gita Rantau, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau Devisi Teknis Penyelenggaraan menjelaskan, debat publik termasuk salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oleh karena itu, dalam debat publik tersebut KPU akan menerapkan protokol pembatasan jumlah peserta yang diizinkan masuk dalam ruangan yang nantinya ditentukan oleh pasangan calon masing-masing. 

"Peserta hanya diikuti sebanyak 30 tim kampanye dari setiap Paslon. Nantinya akan diberikan ID Card," ujar Gita Rantau, Selasa (5/11/2024).

Gita menjelaskan, pembatasan tersebut dikarenakan keterbatasan tempat pelaksanaan. Selain itu, KPU juga mempersilahkan masyarakat umum untuk menyaksikan siaran langsung Debat melalui televisi atau channel-channel YouTube yang telah disiapkan.

"Penting bagi masyarakat menyaksikan karena nantinya kedua pasangan calon akan menyampaikan visi misi serta program ke depan untuk sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya melalui visi misi dan program kerja tersebut," kata Gita.

Sesuai RPJPD Kabupaten Sekadau, Debat Publik mengusung tema ''meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Sekadau yang unggul dan maju''.

Dalam Debat, KPU Sekadau akan menghadirkan 5 Panelis dari unsur akademisi, proporsional, informasi, perekonomian dan pertanian.

"Panelis dan moderator dipilih berdasarkan track record masing-masing dan sebelum bertugas terlebih dahulu membuat fakta integritas ditandatangani untuk menjaga netralitas selama berlangsungnya Debat," papar Gita.

Terkait pertanyaan yang akan disampaikan dalam debat publik, Gita menjelaskan KPU tidak mengetahui dan murni dari Panelis itu sendiri.

"Untuk pertanyaan masih dipegang masing-masing Panelis, nantinya diserahkan kepada KPU pada hari pelaksanaan dan selanjutnya diserahkan kepada moderator," tukas Gita Rantau.

Debat publik akan disiarkan secara langsung melalui TVRI, YouTube Madah Sekadau, Radio RRI Sintang dan Radio Darmaga Sekadau.

 

KPU OKU Adakan Debat Publik Pertama Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati OKU

Redaksi    Selasa, November 05, 2024    Comment   

KPU OKU Adakan Debat Publik Pertama Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati OKU

KPU OKU Adakan Debat Publik Pertama Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati OKU.

Baturaja, OKU – Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati melaksanakan debat publik pertama  pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2024 yang disiarkan langsung oleh TVRI SumSel dari Ballroom Hotel The Zuri Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin malam (3/11/2024). 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU tersebut juga di Pandu oleh moderator Dr.Rahma Santhi Zinaida( ketua program studi Magister ilmu komunikasi) Universitas Bina Darma Palembang. 

Rahmad Hidayat SH.i Ketua KPU Kabupaten OKU, dalam kata sambutannya, menjelaskan bahwa debat publik ini merupakan rangkaian dari tahapan Pilkada Kabupaten OKU tahun 2024.

"Kita berharap jalannya acara debat ini dapat berjalan lancar dan kondusif, pada debat publik pertama ini digelar dengan tujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat Kabupaten  OKU agar datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 nanti." Ucapnya.

"Dirinya pun menyampaikan bahwa debat publik Pilkada Kabupaten OKU ini sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ada." Tambahnya. 

Dengan mengangkat visi, misi dan rencana program kerja masing-masing pasangan calon (Paslon) dengan Tema debat “Peningkatan pelayan publik untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Ogan Komering ulu berkemajuan dan berkeadilan”.Dengan Subtema ; Kesehehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar.

Sedangkan selaku Tim Perumus debat publik calon kepala daerah dalam pilkada OKU meliputi  antara lain, Dr. Hendra Alfani .S.Sos. M.I.Kom (Dosen FISIP dan Hukum UNBARA), Dr (Cand) Ade Indra Chaniago M.Si (Dosen STISIPOL Candradimuka Palembang ) dan Marratu Fahri S.IP, M.IP (Dosen FISIP dan Hukum UNBARA).

Dr.Rahma Santhi Zinaida sebagai moderator menyampaikan bahwa acara debat publik ini dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masing-masing Paslon untuk menjabarkan ide serta visi ,misi maupun gagasannya dalam memimpin Kabupaten OKU untuk 5 tahun kedepan kepada masyarakat luas khusus nya masyarakat Kabupaten OKU. 

"Demikian halnya masyarakat juga dapat menyimak secara jelas dan lugas rencana program kerja masing-masing Paslon, yaitu paslon nomor urut 1 Yudi Purna Nugraha -Yenny Elita Sopian Sani (YPN - YESS) dan pasangan nomor urut 2 Teddy Meilwansyah dan Marjito Bahri (Bertaji)."Terangnya.

Terlihat juga didalam debat tersebut kedua paslon terlihat saling memberikan jawaban, terkait pertanyaan yang di berikan finalis dengan waktu yang tepat. (Andi)

Farhan Leo Unggul di Survei Medsos,Tim HANDAL: Penggunanya Banyak Gen-Z

Redaksi    Sabtu, November 02, 2024    Comment   

Farhan Leo Unggul di Survei Medsos,Tim HANDAL: Penggunanya Banyak Gen-Z

Farhan Leo Unggul di Survei Medsos,Tim HANDAL: Penggunanya Banyak Gen-Z.

KETAPANG - Elektabilitas pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang nomor urut 1, Farhan dan Leonardus Rantan ((HANDAL) menang dari kandidat Paslon lain seperti pasangan Aw-Jm dan Junai Prapto berdasarkan survei dari tiga akun media sosial (Medsos) instagram dengan followers diatas 10 ribu. 

Ketua Timses HANDAL, Gusti Kamboja  mengaku tak heran akan hasil survei tersebut. Menurut Kamboja, rata-rata pengguna Medsos adalah kelompok generasi Z dan milenial. 

"Paslon nomor 1 ini mendapat hati pengguna medsos yang rata-rata adalah milenial dan gen z. Di mana mereka juga termasuk penentu kemenangan dalam Pilkada Ketapang," ujarnya, Jumat (01/11'2024). 

Menurut dia, beberapa kali survei yang dilakukan lewat sosial media memang hasilnya Farhan - Leonardus Rantan unggul di antara paslon lain. Ini menunjukkan bahwa para pengguna medsos yang dikategorikan pemilih muda sangat berpihak kepada paslon nomor satu. 

Lebih lanjut, Gusti Kamboja mengatakan, kalau hasil survey tersebut dapat menjadi kenyataan berupa kemenangan bagi pasangan calon nomor urut satu. 

"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan Farhan Leo, karena program farhan leo bersinergi dengan program Prabowo-Gibran.  Sehingga akan mempercepat keberhasilan program tersebut.  Farhan Leo cerminan dan wakil  Prabowo Gibran di Ketapang," kata dia.

Amatan dari tiga akun medsos, pasangan yang mengusung tema Nasionalis Kebangsaan tersebut meraup dukungan rata rata di kisaran 50%, sementara dua calon lainya hanya mampu diangka 20-30 persen. 

Misalkan di akun instagram @ketapangterkini dengan jumlah akun pemberi dukungan pada survei sebanyak 8.362 akun, Paslon HANDAL didukung 50 persen. 

Akun @berita_ketapang yang melakukan poling suara dengan hasil serupa yaitu pasanga Farhan - Leonardus Rantan tetap unggul dengan 40 persen. 

Kemudian akun @ketapang.official, pasanga Farhan - Leonardus Rantan tetap unggul dengan 52 persen. 

Reporter: Muzahidin

KPU Pontianak sudah mulai lakukan pelipatan kertas suara

Ariffannur Romadon    Jumat, November 01, 2024    Comment   

KPU Pontianak sudah mulai lakukan pelipatan kertas suara

KPU Pontianak sudah mulai lakukan pelipatan kertas suara. (ANTARA)

Pontianak - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat David Teguh mengatakan saat ini telah mulai dilakukan pelipatan surat suara untuk Pilkada 2024.

"Proses pelipatan surat suara tengah dilakukan. Untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalbar sudah dilakukan dan tinggal untuk wali kota dan wakil wali kota Pontianak yang kemungkinan dalam dua hari ini selesai juga," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa setelah pelipatan surat suara akan dikemas dan semua proses tersebut dikontrol untuk memastikan jumlah dan kondisi sesuai.

"Sementara untuk logistik lainnya sudah aman dan digudang KPU Pontianak. Total ada 21 logistik untuk Pilkada 2024," kata dia.

Menurutnya, untuk distribusi logistik Pilkada 2024 sendiri mulai didistribusikan ke kantor kelurahan yakni H-3 pemungutan suara.

"Kemudian ada H-2 sudah ada yang didistribusikan ke kelurahan yang lebih jauh dan H-1 baru semua sudah di tempat pemungutan suara (tps)," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak ikut turun langsung melakukan pengawasan ke sejumlah tempat atau perusahaan percetakan pengadaan dari logistik Pilkada 2024 untuk memastikan semua sesuai atau tepat.

"Kami melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah perusahaan yang melaksanakan proses percetakan terhadap sejumlah logistik pemilihan. Kemudian ketika datang dan proses pelibatan serta lainnya terus kami awasi," ujar Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah.

Dalam Pilkada 2024 di Kota Pontianak sebanyak 489.208 orang masuk daftar pemilih tetap pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Jumlah pemilih sebanyak itu terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sementara untuk peserta pilkada Kota Pontianak diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dan nomor urut 2 pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah.

Sementara itu, peserta pilkada gubernur Kalbar 2024 terdiri atas pasangan Sutarmidji-Didi Haryono (nomor urut 1), pasangan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan (nomor urut 2), dan pasangan Muda Mahendrawan-Jakius Sinyor (nomor urut 3).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Calon Pemilih Menilai Pasangan Junaidi-Prapto Sarat Masalah, Rawan Dipidana Saat Berkuasa Nanti

Ariffannur Romadon    Jumat, November 01, 2024    Comment   

Calon Pemilih Menilai Pasangan Junaidi-Prapto Sarat Masalah, Rawan Dipidana Saat Berkuasa Nanti

Calon Pemilih Menilai Pasangan Junaidi-Prapto Sarat Masalah, Rawan Dipidana Saat Berkuasa Nanti.

Ketapang - Masyarakat terutama calon pemilih saat Pilkada 27 November mendatang menilai, sosok Junaidi SP, calon Bupati Ketapang berpotensi syarat dengan masalah hukum walaupun saat ini kasus hukum yang diduga terkait denganya belum diproses.

Kendati demikian, menurut publik, jika terpilih, bukan tidak mungkin masalah hukum yang menyeretnya akan memberi dampak bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena Junaidi akan disibukan dengan kasus-kasus hukum yang kemungkinan dihadapinya. 

Erpan misalnya, salah satu pemilih golongan generasi Z berpendapat, walaupun Ia baru pertama kali ikut Pemilu Bupati/Wakil, Ia berhatap bupati mendatang dapat memperbaiki kekurangan kekurangan pada pemerintahan sebelumnya. 

Misalnya, soal lapangan kerja bagi orang-orang seperti dirinya, masalah infrastruktur dasar seperti jalan utamanya jalan yang menjadi tanggung jawab kabupaten. 

"Walaupun saya baru milih Bupati Ketapang tahun ini, saya berharapnya lapangan kerja ade, diperusahaan ke atau ape lah yang penting ade kerje di kampung sorang. Jalan di hulu bise bagos, adah uyoh agik," harap lelaki muda itu saat ditanya pada Jumat (01/11/2024).

Dengan demikian, harusnya Bupati/wakil Bupati Ketapang mendatang haruslah orang yang mampu menghadirkan harapan tersebut. Tentunya ucap dia, harus fokus tidak terganggu dengan urusan pribadi ataupun masalah hukum. 

"Kalau udah jadi nanti, harusnye kan ngurus masyarakat Ketapang bukan ngurus pribadi die atau kelurgenye, apegik harus ngurus hukum. Fokusnye kerje sesuai sumpah jabatan, visi misi die jak," kata pria lulusan sebuah universitas di Kalbar ini. 

Ia mengaku mengetahui masalah hukum yang berpeluang menyereret Junaidi SP. Seperti kasus dugaan penipuan atas pembangunan proyek smelter tambang fiktif dan kasus kebun sawit milik perusahaan yang diduga diserobot Junaidi secara tidak sah. 

"Sebagai pemilih, dari ketiga calon itu saya menilai Junaidi calon yang banyak masalah. Gawat kalau Ia terpilih," imbuhnya. 

Calon pemilih lainya bernama Hendrayanti  berharap siapapun bupati yang terpilih, dapat memberi perubahan bagi masyarakat luas di Ketapang. 

Sebagai kelompok emak-emak, harapanya hanyalah pada harga kebutuhan dapur yang tersedia dan murah serta lapangan usaha bagi ibu ibu. 

"Harga di pasar pas belanje tetap murah, ade kerje bagi suami saye, itu jak harapan saye," katanya.

Ibu itu mengaku mengetahui sosok Junaidi dari baliho dan omongan kawan kawanya. Katanya, Ia ngaku sempat jatuh hati untuk milih Junaidi SP nanti. Namun sesuai dengan cerita mulut ke mulut dari sesama kawanya, cabub Junaidi disebut banyak masalah hukum, rugi kalau dipilih.

"Saye adak paham hukum, tapi kalau nurut saye, kalau jadi nanti kasus hukumnye direyohkah polisi atau siapelah, macam mane nanti die ngurus masyarakat," tandasnya. 

Junaidi SP dalam Pilkada tahun ini berpasangan dengan Suprapto. Pasangan ini diusung tiga partai yakni PDIP, Nasdem dan PPP dengan jumlah kursi di DPRD Ketapang sebanyak 14 kursi. 

Dari berbagai informasi, Junaidi SP saat ini bekerja di perusahaan PT Sumber Bumi Marau (SBM) dengan jabatan direktur. Setidaknya Junaidi dikabarkan diduga terlibat dengan kasus hukum seperti kasus pembangunan smelter fiktif. Smelter adalah fasilitas pemurnian hasil tambang. Kasus ini berpotensi menjadi kasus tindak pidana korupsi.  

Kasus kedua yang saat ini masih berproses di Polres Ketapang adalah perkara dugaan kepemilikian lahan sawit ilegal karena diduga Junaidi membeli dari pihak yang bukan pemilik sebenarnya. 

Reportert (**d).

Deklarasi Pilkada Damai di Kabupaten Sekadau: Semangat Persatuan untuk Pemilu yang Aman dan Damai

Redaksi    Kamis, Oktober 17, 2024    Comment   

Deklarasi Pilkada Damai di Kabupaten Sekadau: Semangat Persatuan untuk Pemilu yang Aman dan Damai

Deklarasi Pilkada Damai di Kabupaten Sekadau: Semangat Persatuan untuk Pemilu yang Aman dan Damai.

SEKADAU - Pada sebuah kegiatan bertajuk Coffee Morning yang diselenggarakan di Keraton Kusuma Negara, tokoh-tokoh masyarakat dan suku dari Kabupaten Sekadau berkumpul untuk mendeklarasikan Pilkada Damai. Acara ini pada hari jumat (17/10/2024) dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Kapolres Sekadau, Bapak Nyoman Sudama, dan Pjs Bupati Sekadau, Bapak Franz Zeno. Dalam suasana yang penuh dengan kebersamaan, mereka bersama-sama menyuarakan pentingnya menjaga persatuan dan keamanan selama Pilkada.

Dalam sambutannya, Kapolres Sekadau, Bapak Nyoman Sudama, menekankan betapa pentingnya keamanan dan kedamaian bagi masyarakat. Menurut beliau, masyarakat Kabupaten Sekadau tidak membutuhkan isu-isu hoaks, SARA, atau kebencian yang hanya akan memicu konflik. Yang mereka butuhkan adalah suasana yang aman dan damai.

“Kita semakin menyadari bahwa masyarakat kita tidak butuh isu-isu hoax, isu-isu SARA, kebencian, atau black campaign. Yang masyarakat kita butuh adalah keamanan dan kedamaian,” ujar Kapolres Nyoman. 

Beliau juga mengingatkan agar setiap masalah kecil, seperti perbedaan pendapat atau insiden terkait pemasangan baliho, tidak memicu keributan. "Kami sangat konsen dengan masalah ini, kami fokus untuk menjaga keamanan di Kabupaten Sekadau," tambahnya.

Kapolres juga menghimbau agar masyarakat melaporkan jika ada hal-hal yang mengarah pada provokasi atau memicu perpecahan, baik itu melalui media maupun di lapangan. "Tolong segera dilaporkan, dan tidak perlu kita sebarkan lagi ke orang lain, karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda, dan reaksi yang berlebihan bisa memicu kegaduhan," pesan Kapolres Nyoman.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs Bupati Sekadau, Bapak Franz Zeno, juga menyampaikan pesan damai dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kerukunan selama proses Pilkada. Beliau menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sekadau memiliki tugas besar untuk memastikan bahwa Pilkada di daerah ini berjalan dengan damai dan lancar.

“Pilkada damai adalah harapan kita semua. Kerukunan dan persatuan yang telah ada harus kita pelihara dan pertahankan. Tentu kami tidak bisa menjalankan ini sendiri, kami perlu dukungan dari bapak ibu sekalian,” ujar Pjs Bupati Franz.

Beliau juga menegaskan bahwa Pilkada adalah bagian dari demokrasi untuk menjaga kedaulatan rakyat, dan merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi kuat. “Kita mencari pemimpin yang akan membangun Kabupaten Sekadau ke arah yang lebih baik, baik di tingkat nasional, daerah, maupun lokal,” tambahnya.

Deklarasi Pilkada Damai ini menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen semua pihak dalam menjaga keamanan dan persatuan di Kabupaten Sekadau. Dengan semangat demokrasi, harapannya Pilkada di Sekadau bisa berjalan aman, lancar, dan damai, tanpa ada gangguan dari isu-isu negatif yang dapat merusak keharmonisan.

Benarkah? PT SBM Diduga Milik Junaidi Bangun Smelter Bauksit di Ketapang

Redaksi    Senin, Oktober 14, 2024    Comment   

Benarkah? PT SBM Diduga Milik Junaidi Bangun Smelter Bauksit di Ketapang

Benarkah? PT SBM Diduga Milik Junaidi Bangun Smelter Bauksit di Ketapang

KETAPANG – PT Sumber Bumi Marau (SBM) perusahaan pertambangan bauksit di kecamatan Marau kabupaten Ketapang diduga direktur utamanya Junaidi, salah satu Cabup Pilkada Ketapang, dalam laporanya kepada Pemerintah menyampaikan sedang membangun smelter bauksit dengan realisasi sebesar 50,05 persen.

Hal ini diketahui dari tulisan Doviana Hasana pada tanggal 09 Juli 2024 yang diterbitkan oleh website Indonesian Minning Association atau IMA.

Tulisan itu berdasarkan hasil inspeksi dari Sucofindo terhadap 12 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang disyaratkan Pemerintah harus mempunyai fasilitas smelter dalam sebuah kawasan.

PT SBM menjadi salah satu dari 8 perusahaan yang melaporkan sudah membangun smelter dengan progres sebesar 50,05 persen. Perusahaan ini informasinya memperoleh izin kuota ekspor sebanyak 2,5 juta ton. 

Adapun ke 8 perusahaan itu dikutip dari jurnal tersebut adalah, pertama, PT Borneo Alumina Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat: 23,67%. Kedua l,  PT Laman Mining, Ketapang, Kalbar: 32,39%, ketiga, PT Kalbar Bumi Perkasa, Sanggau, Kalbar: 37,25%. Keempat, PT Sumber Bumi Marau, Ketapang, Kalbar: 50,05%. Kelima, PT Persada Pratama Cemerlang, Sanggau, Kalbar: 52,62%. Enam, PT Parenggean Makmur Sejahtera, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah: 58,13%. Ketujuh, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Sanggau, Kalbar: 58,55%. Kedelapan, PT Quality Sukses Sejahtera, Sanggau, Kalbar: 65,65%. 

Namun, berdasarkan informasi dan pengecekan lapangan pada lokasi Wilayah Usaha Pertambangan atau WIUP, perusahaan yang berkantor di jalan Perdana Komplek Perdana Square Blok E Nomor 27 kota Pontianak Kalimantan Barat tersebut, belum diketahui atau tidak ditemukan kegiatan atau pekerjaan pembangunan dimaksud.

Hal ini menjadi kecurigaan publik dengan mengira ngira bahwa perusahaan tersebut sengaja membuat laporan pembangunan smelter fiktif guna memuluskan memperoleh izin kouta ekspor bauksit serta memperoleh keringanan pajak lewat program Tax Holiday. 

Dugaan keterkaitan Junaidi dengan perusahaan yang diduga memalsukan data pembangunan smelter ini dikonfirmasi lewat salah satu barang bukti (BB) saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang atas perkara penggelapan dengan terpidana Yasir Ansari dengan pelapor bernama Dwi Gatra Sakti.

Saat itu, BB yang ada adalah berupa fotocopy perubahan akta perusahaan pada tanggal 01 November 2021 dan pencabutan surat kuasa pada tanggal 08 Juni 2021.

Sebelumnya, surat kuasa ini diterima terpidana Yaser Ansari dari direktur SBM (lama) bernama Alfred Tatuhas, begitu beralih kepemilikan saham, Junaidi lantas membatalkan seluruh surat kuasa yang diterima Yasir. 

"Direktur PT SBM yang baru yaitu Junaidi SP melayangkan surat kepada klien kami yang berisikan pencabutan surat kuasa penambangan, pencucian dan penjualan hasil tambang dari direktur sebelumnya yakni Alfred Tatuhas. Otomatis segala kegiatan penambangan di IUP PT SBM dihentikan oleh klien kami. Mungkin karena surat pencabutan itulah, saudara Dwi Gatra meminta dana investasi yang diterima klien kami dikembalikan," ungkap Tengku Amiril Mukminin kepada wartawan di Ketapang pada selasa 7 Maret tahun lalu. 

Sementara itu, dari laman website IMA itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan merasa dibohongi ihwal pembangunan smelter bauksit. Sebab, terdapat investor yang mengklaim pem-bangunan smelter bauksit hingga sekian persen. Namun, progres proyek tersebut ternyata nihil.

"Bauksit kita upayakan dibangun yang serius, investor baru bangun smelter baru. Selama ini kan dibohongi kita, [katanya] sudah sekian persen, [tetapi ternyata] lapangan bola sama pos hansip," ujar Menteri Arifin. 

Untuk informasi, smelter adalah fasilitas industri untuk mengolah bahan tambang bauksit mentah menjadi produk murni seperti alumina. Hasil akhir dari proses di smelter ini adalah alumina, yang kemudian digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi aluminium.

Pembangunan smelter mulai gencar di-dorong usai larangan ekspor bijih bauksit yang telah dicuci (washed bauxite) oleh Presiden Joko Widodo sejak Juni 2023.

Reporter: Muzahidin

Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sekadau: Partisipasi Masyarakat Kunci Suksesnya Pemilu

Redaksi    Senin, Oktober 14, 2024    Comment   

Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sekadau: Partisipasi Masyarakat Kunci Suksesnya Pemilu

Sosialisasi Pengawasan Partisipasif Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sekadau: Partisipasi Masyarakat Kunci Suksesnya Pemilu.

SEKADAU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka Pemilihan Serentak 2024. Acara ini dilaksanakan Pada hari Senin, 14 Oktober 2024 di Gedung Kateketik Kabupaten Sekadau, dan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mengawasi jalannya pemilu yang tinggal menghitung hari. Dalam pesta demokrasi ini, peran masyarakat tidak hanya sekadar datang ke TPS untuk memilih, tetapi juga turut serta dalam pengawasan proses pemilu untuk mencegah adanya kecurangan.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan jika terjadi indikasi kecurangan pemilu. Masyarakat diharapkan untuk tidak ragu melapor ke lembaga terkait, seperti Bawaslu, yang bertugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan bersih dan adil.

Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi ini. Dalam sambutannya, Pejabat Sementara (PJS) Bupati Sekadau, Frans Zeno, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses demokrasi.

"Bapak, Ibu sekalian, saat ini kita tengah mempersiapkan diri untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi kuat guna membangun Sekadau yang sejahtera. Kita bersyukur karena ada orang-orang yang bersedia memimpin daerah kita, baik sebagai gubernur maupun bupati. Pilkada adalah bentuk amanah yang diberikan rakyat melalui hak pilih mereka, dan kita harus menjaga amanah ini dengan baik," ujar Frans Zeno.

Ia juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan integritas dalam pemilu. "Sebagai ASN, kita memiliki peran yang penting, mulai dari sebagai pelayan masyarakat hingga pengawas jalannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Netralitas ASN berarti menjaga jarak dan sikap yang profesional selama proses pemilu," tegasnya.

Frans Zeno juga menambahkan bahwa ASN tidak hanya bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah, tetapi juga bertindak sebagai pengawas di lingkup pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Masyarakat dan ASN Berperan Aktif dalam Pengawasan Pemilu

Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk mengajak masyarakat dan ASN berperan aktif dalam menjaga jalannya pemilu. Bawaslu berharap dengan adanya keterlibatan langsung dari masyarakat, potensi kecurangan dapat diminimalkan, sehingga pemilu serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan demokratis.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat Sekadau semakin siap menyambut pesta demokrasi yang akan segera berlangsung. Tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas yang peduli akan masa depan daerah dan bangsa.

Mari kita sukseskan Pemilihan Serentak 2024 dengan pengawasan yang baik dan partisipasi penuh dari seluruh masyarakat!

Billboard Paslon Pilkada Di Jalan R Suprapto yang Dikritik Diturunkan KPU Ketapang

Redaksi    Senin, Oktober 14, 2024    Comment   

Billboard Paslon Pilkada Di Jalan R Suprapto yang Dikritik Diturunkan KPU Ketapang

Billboard Paslon Pilkada Di Jalan R Suprapto yang Dikritik Dinilai Diturunkan KPU Ketapang.

KETAPANG - Papan reklame alias billboard Alat Peraga Kampanye (APK) milik KPU Ketapang di jalan R Suprapto yang terkesan memihak atau tidak netral resmi diturunkan. KPU Ketapang mengganti desainya dengan yang baru. 

"Hari ini APK jenis Reklame (Bilboard) yang berada dijalan R. Soeprapto diturunkan guna perbaikan," kata ketua KPU Ketapang, Ahmad Shidiq dalam siaran pers, Senin (14/10/24).

Ia menjelaskan, penurunan billboard yang dikritik itu dilakukan untuk menjaga suasana kondusifitas selama masa tahapan kampanye sebagaimana hasil rapat koordinasi antara KPU, Tim Pemenangan setiap Paslon, Bawaslu serta Polres Ketapang pada hari ini. 

"Kami ucapkan terimakasih kepada masing-masing pasangan calon yang bersama-sama melaksanakan dan menjaga tahapan kampanye ini agar tetap aman dan damai" katanya. 

Dia mengatakan, terhadap jenis APK yang lain seperti spanduk, baliho serta umbul-umbul, menurut dia tidak ada perubahan karena sudah sesuai dengan ketentuan serta telah disepakati paslon melalui LO masing-masing. 

"Tim Paslon Urut 01, 02 dan 03 sepakat mengusulkan agar desain yang dibuat oleh KPU, ada memuat gambar tanda coblos seluruh Paslon, hal ini menjadi salah satu butir kesepakatan peserta rakor. Sesuai dengan desain yang telah diperbaharui oleh masing-masing paslon," kata Shidiq. 

Ia menjelaskan, sesuai aturan yakni PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye Pilkada, KPU memfasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye, fasilitasi yang dimaksud adalah cetak untuk Bahan Kampanye dan Cetak serta pasang untuk Alat Peraga Kampanye.

"Desain pada Bahan dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan atau tim kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung pasangan calon. Kami hanya memfasilitasi Cetak dan Pasang, perihal desain sepenuhnya ada dimasing-masing calon," kata Shidiq. 

Oleh: Muzahidin

Dipanggil Bawaslu, Tim Kampanye Nomor 2 Jelaskan Status Istri Alexander Wilyo Sebagai PNS

Redaksi    Jumat, September 27, 2024    Comment   

Dipanggil Bawaslu, Tim Kampanye Nomor 2 Jelaskan Status Istri Alexander Wilyo Sebagai PNS

Dipanggil Bawaslu, Tim Kampanye Nomor 2 Jelaskan Status Istri Alexander Wilyo Sebagai PNS.

KETAPANG - Tim kampanye Pilkada Ketapang pasangan Alexander Wilyo - Jamhuri Amir hadiri undangan klarifikasi dari Bawaslu Ketapang. Kehadiran tim ini guna mengklarifikasi soal adanya gestur dan pemakaian baju mirip baju yang dikenakan oleh pasangan Alex Jamhuri oleh oknum ASN pemda Ketapang dan seorang pegawai PDAM Ketapang saat pengundian nomor urut pada Senin 23 September 2024 kemarin.

Rombongan Tim kampanye ini dipimpin oleh ketua umum Tim kampanye Alex Jamhuri yaitu Budi Mateus di ikuti oleh diantaranya adalah Yakobus Dinggum, Rupinus Junadi dan Frans. 

"Kami memenuhi panggilan dari pihak Bawaslu terkait permohonan konfirmasi atas pose beliau di Borneo saat pencabutan undian. Kami taat hukum. Maka kami datang kesini. Kami yakin krena itu belum masuk masa kampanye, tidak ada masalah soal aturan," kata Budi Mateus, Jumat (27/09/24) di kantor Bawaslu Ketapang. 

Ditanya soal kehadiran istri Alexander Wilyo yang diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di moment tersebut, Budi menanggapi hal itu adalah tindakan spontanitas sebagai bentuk euforia dan kegembiraan saja atas penetapan nomor urut suaminya sebagai calon Bupati Ketapang. 

"Karena euforia orang terbawa bawa saja, spontanitas jadi tidak ada sengaja. Kamipun sudah ingatkan supaya itu tidak dilakukan. Ibu kan ASN. Jadi saya kira tidak ada masalah karena belum masuk masa kampanye," kata Budi Mateus. 

Ia menjelaskan, sebenarnya permohonan cuti sudah diajukan oleh istri Alexander Wilyo sebagai PNS jauh hari sebelum tahapan penentuan nomor urut dilakukan oleh KPU Ketapang. 

Menurut dia, pengajuan administrasi cuti diajukan ssecra aturan electronik atau by system. Namun hingga acara penentuan nomor urut, persetujuan cuti belum didapatkan, pihaknya tidak ingin hal itu dipersoalkan, karena sudah mengajukan namun belum diperoleh persetujuan saja. 

"Jangan salah kan kami, selama sudah menyampaikan permohonan cuti, jauh hari sebelum acara penentuan nomor urut itu yakni tanggal 18 September. Saya kira sebelum masuk masa kampanye, saya kira masih aman tidak ada masalah, gestur beliau tidak ada persoalan, biasa itu tidak ada masalah. Karena permohonan sudah dibuat," jelas Budi Mateus. 

Dikonfirmasi terpisah kepada ketua Bawaslu Ketapang Muhammad Dofiri mengatakan, persoalan ini masih pihaknya dalami. Dofri mengatakanz soal netralitas PNS dikembalikan kepada Bupati Ketapang. 

"Masih berproses, belum ada kesimpulan apapun. Aturan lainya, silahkan ke Bupati kalau soal PNS karena penegakan aturanya ada disitu," jawab Dofri. 

Penulis: Muzahidin

HD-CU Lantik dan Kukuhkan Tim TKK Pemenangan Kampanye Kabupaten OKU

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

HD-CU Lantik dan Kukuhkan Tim TKK Pemenangan Kampanye Kabupaten OKU

HD-CU Lantik dan Kukuhkan Tim TKK Pemenangan Kampanye Kabupaten OKU.

BATURAJA, OKU – Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024-2029, Herman Deru (HD) dengan slogan ‘Menyala abangku”, melantik serta mengukuhkan tim keluarga dan tim TKK  pemenangan kampanye Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), pada kamis (26/9/2024). Pelantikan dan pengukuhan tim TKK tersebut, dilaksanakan di Gedung SKB Baturaja Kabupaten OKU.

Dalam sambutannya, Herman Deru juga melantik Romi Erwanda sebagai Ketua ,Hamzah sebagai Sekretaris dan Bendahara H.Ahmad Pawarli serta menyampaikan bahwa ada tim pemenangan keluarga dan relawan pemenangan dari beragam struktur dan kecamatan, Selain itu juga hadir pimpinan partai politik dan anggota legislatif.

“Saya melantik berbagai organisasi dan personality yang berbeda. Namun tetap memiliki satu tujuan yang sama.” katanya.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena telah memberikan tenaga dan menyediakan separuh waktu untuk memenangkan pasangan HD dan CU.

“Ini menjadi catatan dan hati nurani kita masing-masing untuk memenangkan HD-CU.” kata Herman Deru, yang disambut dengan tepuk tangan dari peserta yang hadir.

Herman Deru pun mengingatkan agar tim relawan pemenangan HD - CU dapat berbuat baik di lapangan.

“Karena tim relawan menjadi perwakilan HD-CU, dimana tempat berdomisili. Juga mengajak masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa pasangan HD-CU adalah pasangan yang ingin memajukan Sumsel,” jelas Mantan Gubernur Sumsel Periode 2018-2023 itu.

Sosok yang akrab disapa dengan panggilan HD itu mengungkapkan keyakinannya dengan tim relawan pemenangan dan tim keluarga yang akan bekerja dengan maksimal.

“Saya yakin, saudara dan saudari mampu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, untuk memenangkan HD dan CU sebagai Gubernur 2024-2029.” tegas HD.

Romi Erwanda selalu Ketua Relawan pemenangan HD-CU Kabupaten OKU menyampaikan ucapan Terima kasih Kepada HD  yang sudah melantik serta mengkukuhkan Tim TKK pemenangan Kabupaten OKU pada hari ini. 

" Kami siap untuk memenangkan pasangan HD- CU sebagai Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2024-2029." Ucapnya. 

" Dan kami sebagai tim pemenangan HD-CU,juga siap bahu membahu untuk mensosialisasikan pasangan HD-CU  yang berslogan "Menyala abangku”, ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten OKU serta dapat mencapai kemenangan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. " Tegasnya. (And).

Polresta Pontianak siapkan 600 personel untuk Pilkada 2024

Ariffannur Romadon    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Polresta Pontianak siapkan 600 personel untuk Pilkada 2024

Polresta Pontianak siapkan 600 personel untuk Pilkada 2024. (ANTARA)

Pontianak - Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 600 personel untuk mengamankan Pilkada 2024 di Kota Pontianak, agar berjalan lancar dan kondusif.

"Personel tersebut disiapkan mulai dari tahap awal pilkada, pendaftaran cabut undi, penetapan paslon, kampanye hingga pemungutan suara serta selesai proses pesta demokrasi di daerah ini," ujarnya di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif pihaknya menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024 untuk pilkada.

"Personel Polresta dan bersama Kodim, kita memastikan untuk kondisi yang aman dan damai," papar dia.

Saat tahapan kampanye, 25 September - 23 November 2024 ia meminta juga meminta kepada paslon dan tim serta masyarakat untuk tidak menyebar ujar kebencian, hoaks dan kegaduhan.

"Mari bersama kita ciptakan pilkada damai, aman dan kondusif. Bersama kita hindari kampanye hitam, hoaks, ujar kebencian dan kegaduhan. Apalagi hingga terjadi bentrokan," kata dia.

Terkait tindakan melanggar aturan dalam Pilkada 2024, menurutnya ada dua hal pertama berkaitan administratif dan pidana.

"Kita ada Satgas Penegakan Hukum, nanti terhadap pelanggaran Bawaslu melakukan penilaian. Kalau berkaitan pidana baru ranah kami dan administratif itu mereka," jelas dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 terdapat 489.208 orang masuk DPT yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sedangkan untuk paslon yang berlaga pada Pilkada 2024, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut satu (1) dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah dengan nomor urut dua (2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024

Ariffannur Romadon    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024

Bawaslu Pontianak sosialisasikan potensi kerawanan Pilkada 2024. (ANTARA)

Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pontianak, Kalimantan Barat, menggencarkan sosialisasi potensi kerawanan pascapenetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan masa kampanye Pilkada 2024 agar menjadi perhatian semua pihak.

"Potensi kerawanan pilkada dalam hal DPT dan masa kampanye ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dari sisi Bawaslu tentu melibatkan pengawasan partisipatif agar semua berjalan sesuai aturan," ujar Komisioner Bawaslu Pontianak Erwin Irwan di Pontianak, Kamis.

Terkait DPT, menurut dia, menentukan setiap warga bisa atau tidak menyalurkan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024. Pada dasarnya setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun sudah berhak menyalurkan suaranya, kecuali TNI dan Polri.

"Dengan DPT juga ini menjadi tolak ukur KPU dalam menyediakan logistik Pilkada 2024, sehingga ini harus terus dikawal, pastikan yang punya hak suara masuk yang tidak, tidak boleh," kata dia.

Untuk kerawanan soal DPT yang menjadi perhatian seperti ada pemilih ganda, orang yang meninggal dunia masih terdapat dalam DPT, anak di bawah umur masuk DPT dan yang punya hak suara justru tidak masuk DPT.

"Sebelum penetapan DPT, hal itu sudah kami sampaikan. Soal DPT terus dikawal dan kami minta juga masyarakat untuk cek dirinya masuk DPT atau tidak. Cek bisa secara daring," ujar dia.

Sementara soal kerawanan masa kampanye seperti ujaran kebencian, caci maki, hoaks, kampanye hitam dan bentuk lainnya, menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian bersama untuk pasangan calon (paslon), tim, atau masyarakat supaya menghindari hal negatif tersebut agar Pilkada 2024 berjalan sesuai aturan.

"Untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) juga penting untuk diperhatikan seperti dilarang di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan kawasan yang dilarang lainnya. Untuk jumlah dan lainnya kita koordinasikan dengan KPU," jelas dia.

Dia mengatakan netralitas ASN pada masa kampanye juga perlu menjadi perhatian. ASN dilarang untuk mengekspresikan dukungan pada publik, meskipun mempunyai hak suara pada pilkada, termasuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk pasangan calon tertentu.

"Untuk yang melanggar dari ketentuan yang berlaku tentu ada saksi mulai dari berkaitan administrasi hingga pidana," ucap dia.

Dalam Pilkada Kota Pontianak 2024 terdapat 489.208 orang masuk DPT yang terdiri atas 239.089 orang pemilih laki-laki dan 250.119 orang pemilih perempuan.

Sedangkan untuk paslon yang berlaga pada Pilkada 2024, yakni pasangan petahana Edi Rusdi Kamtono-Bahasan dengan nomor urut satu (1) dan pasangan Mulyadi-Harti Hartidjah dengan nomor urut dua (2).

Pewarta : Dedi/ANTARA

Kapolsek Mempawah Hulu Ajak Aparatur Desa Jaga Pilkada Aman dan Kondusif

Pian    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Kapolsek Mempawah Hulu Ajak Aparatur Desa Jaga Pilkada Aman dan Kondusif

Kapolsek Mempawah Hulu Ajak Aparatur Desa Jaga Pilkada Aman dan Kondusif.

LANDAK - Dalam rangka menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman dan kondusif, Kapolsek Mempawah Hulu IPTU Suwandi SH MH bersama anggota secara rutin melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan Pilkada damai kepada aparatur desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pesta demokrasi.

Pada hari Kamis, 26 September 2024, Kapolsek bersama Kanit Lantas Aipda Widi Suryadi menyambangi aparatur Desa Pahokng. Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek mengajak seluruh aparatur desa untuk turut serta menciptakan suasana kamtibmas yang aman dan kondusif selama proses Pilkada berlangsung. Selain itu, beliau juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas sebagai aparatur desa agar Pilkada berjalan dengan damai.

"Kita semua harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desa. Meskipun ada perbedaan pilihan politik, kita tetap harus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi," ucap Kapolsek Suwandi.

Selain itu, beliau juga menghimbau agar aparatur desa selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Mereka diingatkan untuk tidak memberi peluang bagi pelaku kejahatan, serta diminta segera melaporkan kejadian mencurigakan ke Polsek Mempawah Hulu.

Kapolsek IPTU Suwandi SH MH menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Cooling System dalam rangka Operasi Mantap Praja Kapuas 2024. Operasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada di wilayah hukum Polsek Mempawah Hulu.

"Program sambang ini merupakan bagian dari upaya kami menciptakan suasana yang damai dan sejuk selama Pilkada. Dengan begitu, kita bisa menjaga Kecamatan Mempawah Hulu tetap rukun dan harmonis di tahun politik ini," tutup Kapolsek.

Dengan langkah ini, diharapkan Pilkada 2024 di wilayah Mempawah Hulu dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan.