Berita Borneotribun.com: Pencucian Uang Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Pencucian Uang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pencucian Uang. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 22 Februari 2025

Polisi Ungkap Barang Bukti dalam Kasus Nikita Mirzani dan Asisten

Polisi Ungkap Barang Bukti dalam Kasus Nikita Mirzani dan Asisten
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi.
Jakarta – Polda Metro Jaya mengungkap berbagai barang bukti yang disita sebagai dasar penetapan tersangka terhadap artis Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail. Dalam kasus ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa terdapat sembilan bukti surat dokumen yang telah dikantongi penyidik.

“Bukti surat dokumen ada sembilan, yakni bukti transfer uang dari korban, bukti tangkapan layar percakapan, bukti pembayaran untuk cicilan, bukti keterangan transfer/pengiriman uang, fotokopi PPJB, dan tanda bukti pemesanan,” ujar Ade Ary pada Jumat (21/2/25).

Selain itu, penyidik juga menyita lima flash disk yang berisi dokumen elektronik serta delapan telepon genggam yang memiliki keterkaitan sebagai sistem elektronik yang mentransmisikan dokumen elektronik.

“Selain itu, ada empat bukti hasil ekstraksi barang digital dan tiga berkas dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan,” tambahnya.

Dalam perkembangan penyelidikan kasus ini, penyidik telah memeriksa 13 saksi serta lima ahli guna memperkuat bukti-bukti yang ada.

Kasus ini terus bergulir, dan polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang terlibat.

Jumat, 28 Oktober 2022

Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang

Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang
Tersangka RK (tengah) menuju Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, Kamis (27/10/2022). ANTARA/HO-Direktorat Jenderal Pajak
BorneoJakarta - DJP serahkan tersangka penggelapan pajak dan pencucian uang ke JPU. Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan tersangka merupakan seorang pria berinisial RK yang merupakan seorang direktur perusahaan penyedia jasa keamanan bagi perusahaan-perusahaan.

"Tersangka RK diduga kuat melakukan dua tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan," kata Neilmaldrin dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT LMJ, tersangka RK diduga kuat dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ia juga dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya, serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp26,9 miliar.

Tidak hanya itu, Neilmaldrin mengungkapkan tersangka RK juga diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penggelapan pajak perusahaan, RK membelanjakan uang tersebut melalui pembayaran uang muka ke dealer dan pelunasan cicilan ke perusahaan pembiayaan atas pembelian armada bus pariwisata atas nama PT RMJ, yang juga merupakan perusahaan miliknya.

Selain itu, RK juga menggunakan uang hasil mengemplang pajak untuk pembayaran atas pembelian dua unit apartemen di Depok, Jawa Barat, serta untuk pembayaran bahan material dan biaya tukang atas pembangunan yang dilakukan di atas beberapa bidang tanah miliknya, yang tersebar di wilayah Bogor dan Cianjur, Jawa Barat.

Neilmaldrin menyampaikan penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset-aset milik tersangka RK yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara, antara lain mulai dari uang tunai Rp613,7 juta, delapan bus pariwisata, dua unit apartemen, hingga tanah dan bangunan.

Sebagai konsekuensi atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya, RK diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan hingga paling lama enam tahun, serta dikenakan pidana denda minimal dua hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ia juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas tindak pidana pencucian uang ini, RK dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 20 tahun dan denda senilai maksimal Rp10 miliar. Usai diserahkan ke Jaksa, tersangka RK ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta hingga proses persidangan.

"DJP akan terus konsisten menegakkan hukum pidana pajak demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat serta terpulihkan nya kerugian pada pendapatan negara. Tidak hanya itu, DJP juga akan terus mengungkap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang sebagai wujud komitmen Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF)," tegas Neilmaldrin.

Oleh : Agatha Olivia Victoria/Antara
Editor : Yakop

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno