Berita Borneotribun.com: Pemprov Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemprov Kalbar. Tampilkan semua postingan

Kamis, 26 September 2024

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat
Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat.
PONTIANAK - Seminar Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) yang membahas arah kebijakan pendidikan vokasi di masa pemerintahan mendatang. Acara ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si, yang mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 26 September 2024, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam seminar tersebut, Linda Purnama menyoroti pentingnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Menurutnya, peraturan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat dengan menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja.

Tantangan dan Solusi Pendidikan Vokasi di Kalimantan Barat

Linda mengungkapkan, meski pendidikan vokasi sangat penting, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Barat. Tantangan tersebut meliputi:
  1. Kurangnya tenaga pengajar kejuruan untuk bidang-bidang spesifik.
  2. Terbatasnya sarana dan prasarana praktik siswa di SMK.
  3. Belum optimalnya dukungan dari dunia usaha dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk menambah tenaga pengajar kejuruan secara bertahap, meningkatkan sarana praktik, serta memperkuat kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, lulusan SMK di Kalimantan Barat diharapkan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Tren Positif Lulusan SMK

Data menunjukkan tren positif terkait penyerapan lulusan SMK di Kalimantan Barat. Pada tahun 2022, dari 23.669 lulusan SMK, sekitar 42,6% sudah bekerja, 24,7% berwirausaha, dan 21,76% melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan peningkatan jumlah lulusan yang bekerja menjadi 44,9%, dan yang berwirausaha meningkat menjadi 27,9%.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi di Kalimantan Barat mulai menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu terserap di dunia kerja. Namun, pemerintah tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar semakin banyak lulusan yang siap bersaing.

Peran Dunia Usaha dan Industri

Dalam seminar tersebut, Linda juga menegaskan pentingnya peran dunia usaha dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kerjasama dengan dunia industri melalui 870 Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah terjalin. Ini diharapkan dapat membantu siswa SMK mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri serta mempercepat proses penyerapan tenaga kerja lokal.

Linda menekankan bahwa pendidikan vokasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. "Semua pihak harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi," tegasnya.

Pentingnya Pendidikan Vokasi untuk Pembangunan Daerah

Dalam menghadapi perkembangan industri, terutama setelah peresmian Smelter PT. BAI oleh Presiden Jokowi, Linda mengingatkan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Pendidikan vokasi di Kalimantan Barat harus siap mengisi kebutuhan tenaga kerja yang semakin meningkat, terutama dalam industri-industri baru yang berkembang di provinsi ini.

Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APVOKASI Kalimantan Barat, Dr. H. Uray B. Asnol, M.M., M.Kes, juga menyampaikan bahwa seminar ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pendidikan vokasi di wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, pendidikan vokasi mampu mengasah keterampilan siswa sehingga siap bekerja di dunia usaha dan industri.

Dengan berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan, pendidikan vokasi di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal dalam mempercepat pembangunan daerah serta menciptakan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi.

Optimalisasi pendidikan vokasi di Kalimantan Barat sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Melalui kebijakan yang tepat, kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi, diharapkan lulusan SMK dan lembaga vokasi lainnya dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan turut serta dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Dengan demikian, pendidikan vokasi di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga
Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga
Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.
“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 
  1. Keterjangkauan harga,  
  2. Ketersediaan bahan pokok,  
  3. Kelancaran distribusi, dan  
  4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga
Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.
Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M. Kes., menerima kunjungan kehormatan dari Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, di Pendopo Kalbar pada Rabu (25/9/2024). Kunjungan ini tidak hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur sendiri, tetapi juga sejumlah pejabat utama dari Pemprov Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan terima kasih kepada Mardiono atas kesempatannya berkunjung ke Kalbar. Harisson menekankan bahwa ini merupakan momen penting bagi Kalimantan Barat untuk menerima pandangan dan arahan strategis terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat saat ini masih sebesar 0,57 persen. Ini adalah masalah yang serius. Kami sepakat bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita sedikit tertinggal," ujar Pj. Gubernur Harisson.

Di sisi lain, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Sebagai Utusan Khusus Presiden, Mardiono bertugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan program-program pemerintah, terutama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan bahwa program-program pemerintah yang berhubungan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik," jelas Mardiono.

Ia juga menekankan pentingnya terus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang diperlukan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem, meskipun masih ada beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Kalimantan. Selain itu, ketahanan pangan di Kalbar cukup baik, namun angka partisipasi tenaga kerjanya masih rendah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tambah Mardiono.

Mardiono juga melihat potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat, terutama dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang strategis. Menurutnya, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui pemanfaatan hasil bumi maupun hilirisasi untuk mengembangkan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan begitu, kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat," tutupnya.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson
Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson.
PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., secara resmi mengukuhkan dr. Victor Palimbong, M.KM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pada Rabu (25/9/2024). Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam pemerintahan daerah dan BKKBN.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan dr. Victor, BKKBN Kalimantan Barat akan semakin baik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga di provinsi tersebut.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes.
"Saya yakin Kalimantan Barat di bawah pimpinan dr. Victor pasti beres (Semakin Baik). Saya ucapkan selamat kepada saudara dr. Victor Palimbong, MKM., yang telah dilantik pada 6 September 2024. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun provinsi yang kita cintai ini," ujar Harisson.

Fokus pada Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Pj. Gubernur Harisson menekankan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan fokus utama bagi Kalimantan Barat. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penting untuk merancang perencanaan yang berbasis demografi agar bermanfaat bagi seluruh penduduk.

"Kita juga perlu mengakui bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berskala lokal atau nasional, tapi juga internasional. Ini mencakup pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi. Kami berharap dr. Victor akan memimpin dengan visi yang holistik, mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun spiritual," tambah Harisson.

Tantangan: Stunting, Pernikahan Dini, dan Narkoba

Saat ini, Kalimantan Barat masih menghadapi masalah stunting dan pernikahan dini. Harisson menggarisbawahi bahwa tantangan ini harus dihadapi bersama-sama, termasuk mengatasi masalah narkoba yang merusak masa depan generasi muda.

"Kita harus kerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Tantangan ini bukan hanya untuk BKKBN, tapi untuk kita semua. Apalagi, kita menyiapkan generasi saat ini untuk Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan keluarga sangat penting," tegasnya.

Harapan dari BKKBN Pusat

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., M.A., juga hadir dalam acara ini dan memberikan harapan kepada dr. Victor Palimbong agar bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Ia menegaskan pentingnya menciptakan strategi yang efektif dalam menurunkan angka stunting dan pencapaian Program Bangga Kencana.

"Semangat dan fokus adalah kunci. Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat yang baru dapat membawa perubahan dengan meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan efisien," ujar Ukik Kusuma.

Menuju Kalimantan Barat yang Sejahtera

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin kuat dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan, termasuk penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan dini, serta peningkatan ketahanan keluarga.

Melalui kepemimpinan yang visioner dan kerjasama erat dengan berbagai pihak, BKKBN Kalimantan Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bumi Khatulistiwa.

Kesimpulan  
Pelantikan dr. Victor Palimbong sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kalbar. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari stunting hingga pernikahan dini, kolaborasi antara BKKBN dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.

_(irf/ica)_

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Penjabat Sementara (Pj) Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Pelantikan ini dilakukan pada Selasa kemarin, 24 September 2024 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.

Pelantikan ini dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati dari lima kabupaten tersebut sedang cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti Pilkada 2024. Oleh karena itu, posisi mereka sementara diisi oleh pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Berikut nama-nama Penjabat Sementara Bupati yang dilantik:

  1. Dra. Marlyna, M.Si – Inspektur Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sambas.
  2. Drs. H. Manto, M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Bengkayang.
  3. Frans Zeno, S.STP – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sekadau.
  4. Ir. Herti Herawati, MMA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Melawi.
  5. Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban para Penjabat Sementara Bupati ini sama seperti Bupati definitif. "Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan keamanan kabupaten masing-masing, terutama menjelang Pilkada 2024," tegas Harisson. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Beliau juga menambahkan, jika terdapat kekosongan jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, para Pj Bupati dapat mengusulkan pengisiannya, namun harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Harisson menekankan pentingnya peran istri Penjabat Sementara sebagai Ketua PKK di kabupaten masing-masing. "Kegiatan PKK harus tetap berjalan, terutama dalam membina Posyandu yang memiliki peran penting dalam masyarakat," tambahnya.

Terkait Pilkada, Harisson meminta agar para Pj Bupati turut membantu KPU dan Bawaslu dalam memastikan distribusi logistik Pilkada dapat berjalan lancar di daerah masing-masing.

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh ASN di kabupaten yang dipimpin oleh Pj Bupati untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. "ASN harus netral, bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak meninggalkan jejak digital yang dapat menimbulkan masalah di masa depan," pesan Harisson.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, para Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran pejabat lainnya. Turut hadir juga Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si, serta keluarga dari para Penjabat Sementara Bupati yang dilantik.

Dengan dilantiknya kelima Penjabat Sementara Bupati ini, diharapkan roda pemerintahan di kabupaten masing-masing tetap berjalan dengan lancar, terutama dalam menghadapi masa Pilkada serentak 2024.

Pelantikan 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar ini merupakan langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil selama masa cuti Bupati definitif. Para Pj Bupati diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan serta memastikan netralitas ASN di wilayah mereka, terutama dalam menghadapi Pilkada 2024.

Rabu, 25 September 2024

Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat

Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat
Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat.
PONTIANAK - Kalimantan Barat kembali mendapat kunjungan penting dari Presiden Joko Widodo. Menggunakan pesawat Kepresidenan seri Boeing 737-800, Presiden tiba di Bandara Supadio, Kubu Raya, pada Senin malam (23/9/2024) tepat pukul 20.10 WIB. 

Setibanya di bandara, Presiden Jokowi disambut hangat oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar. Suasana tampak penuh antusiasme, mengingat ini merupakan kunjungan kerja yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kalbar.

Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat
Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat.
Dalam agenda kunjungan kerjanya kali ini, Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan proyek strategis nasional, yaitu Smelter Grade Alumina (SGAR) yang dioperasikan oleh PT Bauksit Alumina Indonesia (PT BAI) di Kabupaten Mempawah. Proyek ini merupakan bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID). 
Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat
Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat.

Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat
Presiden Jokowi Kembali Berkunjung ke Kalimantan Barat.
Yang menarik, proses injeksi pertama untuk mengolah bauksit menjadi alumina di Smelter tersebut sudah siap dilakukan pada kuartal IV tahun 2024. Ini menjadi langkah besar dalam pengembangan industri pertambangan di Kalimantan Barat, serta diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Kunjungan Presiden Jokowi di Kalimantan Barat ini tentu menjadi momen penting bagi masyarakat Kalbar, terutama dengan adanya peresmian proyek yang akan membuka lebih banyak peluang lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kamis, 19 September 2024

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak

Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak
Penjabat Gubernur Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2024 di Pontianak.
PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., hadir dalam acara penting yaitu Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Meranti Hotel Mercure, Pontianak, pada Kamis (19/9/2024).

Rakor ini digelar dengan tujuan memastikan semua persiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. Acara ini dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Harisson dengan pemukulan gong, yang menandai dimulainya rangkaian kegiatan. Beliau didampingi oleh Forkopimda Kalbar dan seluruh jajaran instansi terkait yang turut hadir.

Pentingnya Koordinasi untuk Pilkada Serentak 2024

Dalam sambutannya, Harisson menekankan betapa strategisnya peran Rapat Koordinasi ini. "Rakor ini sangat penting untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai prinsip demokrasi," ujar Harisson.

Pilkada Serentak ini merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan membawa daerahnya maju selama lima tahun ke depan. Harisson berharap Rakor ini bisa menjadi bukti adanya komitmen semua pihak dalam mewujudkan Pilkada Serentak yang aman, damai, dan demokratis.

Kolaborasi Semua Pihak Penting untuk Sukses Pilkada

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa suksesnya Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab bersama. Mulai dari pasangan calon, partai politik pendukung, pemerintah, hingga aparat keamanan (TNI dan POLRI), semuanya punya peran penting.

"Seluruh elemen masyarakat tentunya menginginkan Pilkada Serentak berjalan lancar, aman, dan damai. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara Pemilu harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada yang berintegritas dan sesuai prinsip demokrasi," lanjut Harisson.

Kata kunci keberhasilan Pilkada, menurutnya, adalah sinergi. Sinergi antara penyelenggara Pilkada dan semua pemangku kepentingan harus terus dijaga. Hal ini penting agar Pilkada bisa berjalan dengan lancar dan damai.

Dukungan Bupati dan Wali Kota

Harisson juga memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat atas dukungan mereka, terutama terkait aspek pendanaan dan pengamanan Pilkada 2024. Beliau juga berharap para kepala daerah tetap berkomitmen dalam memfasilitasi kelancaran Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sebagai pemerintah daerah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan demokratis," tegasnya.

Apresiasi untuk Penyelenggara dan Aparat Keamanan

Tidak lupa, Harisson juga memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berkat dedikasi mereka, Pemilu 2024 lalu di Kalbar berjalan dengan baik, hingga terpilih Presiden, Wakil Presiden, serta wakil rakyat yang telah mulai bertugas.

Selain itu, Harisson juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan TNI dan POLRI yang telah berkomitmen menjaga keamanan selama proses Pemilu berlangsung. Beliau berharap komitmen ini terus berlanjut dalam mengawal Pilkada Serentak 2024.

Harapan untuk Pilkada Serentak 2024

Di akhir sambutannya, Harisson menyampaikan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 bisa berlangsung aman, damai, dan demokratis. "Saya yakin, dengan sinergi dan kerja sama yang baik, kita bisa mewujudkan Pilkada yang sukses, demi Kalimantan Barat yang lebih maju," pungkasnya.

Dengan komitmen dari semua pihak, Harisson optimis bahwa Pilkada Serentak 2024 akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah masing-masing.

Mari kita bersama-sama menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan Pilkada hingga terpilihnya calon yang akan memimpin Kalbar dan daerah lainnya menuju masa depan yang lebih baik.

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si.
PONTIANAK - Sebanyak 34 orang Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi diambil sumpah dan janjinya oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., pada Kamis (19/9/2024). Acara ini berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, dan disaksikan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. 

Bari menjelaskan bahwa dari 34 pejabat yang dilantik, 26 di antaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara 8 lainnya berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal
34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal.
"Momentum ini menandai tanggung jawab baru bagi saudara sekalian. Saya berharap saudara dapat menjalankan peran masing-masing, sehingga tugas dan fungsi yang telah ditentukan dapat terlaksana secara optimal," ujarnya.

Pelantikan ini sejalan dengan transformasi pembinaan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Dalam peraturan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjadi sosok yang profesional, berdedikasi, dan memiliki loyalitas tinggi.

"Kinerja Saudara tidak hanya diukur berdasarkan tugas di jabatan fungsional, tetapi juga dari ekspektasi pimpinan. Artinya, Saudara bisa diberi tugas lain di luar jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi," tegas Bari.

Pelantikan ini, lanjutnya, bukan hanya sekadar pengembangan karir ASN, tetapi juga untuk memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Bari berpesan agar para pejabat fungsional yang dilantik dapat menunjukkan profesionalitas, dedikasi, loyalitas, serta saling mendukung dalam membangun Kalimantan Barat.

34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal
34 Pejabat Fungsional Dilantik, Pj Sekda Kalbar: Harus Profesional dan Loyal.
Selain itu, Bari juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalbar untuk selalu berpegang teguh pada aturan dan hukum yang berlaku, mengamalkan nilai-nilai berakhlak, serta menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Kepada Kepala Perangkat Daerah, saya meminta untuk serius membina, mengarahkan, dan mengawasi tugas serta disiplin seluruh PNS, termasuk pejabat fungsional di unit kerja masing-masing," tambahnya.

Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN. Diharapkan, para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.

Windy Terima Penghargaan Bunda Genre Terbaik Nasional

Windy Terima Penghargaan Bunda Genre Terbaik Nasional
Windy Terima Penghargaan Bunda Genre Terbaik Nasional.
PONTIANAK - Kabar membanggakan datang dari Kalimantan Barat! Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., yang menjabat sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat dan juga Bunda Genre Kalimantan Barat, baru-baru ini menerima penghargaan sebagai Bunda Genre Terbaik tingkat Nasional. 

Penghargaan ini diserahkan dalam acara Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (Adujaknas) Generasi Berencana (Genre) Tahun 2024, yang digelar di Hotel Prime Plaza Sanur, Bali, pada malam Rabu (18/9/2024).

Windy menerima penghargaan tersebut langsung dari Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nopian Andusti. 

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi Windy dalam mendukung program remaja, khususnya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan program Genre di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Windy mengungkapkan rasa terima kasihnya, “Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini. Ini adalah penghargaan untuk seluruh Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak yang telah mendukung program kami.” Windy menambahkan bahwa penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pembinaan generasi remaja, termasuk dengan menginisiasi program pencegahan stunting.

Program Inspeksi, yang merupakan singkatan dari Ingat Selalu Pentingnya Kesehatan Sejak Dini, bertujuan untuk mendorong remaja putri agar disiplin mengonsumsi tablet penambah darah dan menjaga kesehatan mereka. 

Windy juga aktif turun ke sekolah-sekolah di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk memberikan edukasi langsung kepada siswa/i.

Menurut Windy, upaya ini sangat penting untuk mempersiapkan generasi Kalimantan Barat yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. 

“Kita berharap anak-anak Kalbar bebas dari stunting, karena stunting dapat menghambat tumbuh kembang fisik dan otak anak,” ujarnya. 

Windy juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak usia remaja melalui perhatian terhadap gizi dan pencegahan pernikahan dini.

Windy berkomitmen untuk membantu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat agar menjadi generasi yang cerdas dan unggul. 

Ia mengajak para remaja untuk peduli terhadap gizi seimbang, rutin melakukan screening kesehatan, dan bagi remaja putri agar mengonsumsi pil penambah darah secara teratur.

“Harapan kami, pada tahun 2045 nanti, anak-anak Kalimantan Barat dapat bersaing dengan pekerja dari luar daerah dan berkontribusi pada kemajuan negara,” tutup Windy. 

Dengan berbagai upaya ini, semoga Kalimantan Barat bisa mencapai tujuan tersebut dan menjadi bagian dari Indonesia yang semakin maju.

Pj Sekretaris Daerah Kalbar Resmikan FGD Penyusunan Peta Potensi Investasi 2024 di Pontianak

Pj Sekretaris Daerah Kalbar Resmikan FGD Penyusunan Peta Potensi Investasi 2024 di Pontianak
Pj Sekretaris Daerah Kalbar Resmikan FGD Penyusunan Peta Potensi Investasi 2024 di Pontianak.
PONTIANAK – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada Rabu, 18 September 2024, bertempat di Hotel Orchardz Perdana Pontianak.

Dalam sambutannya, Bari mengungkapkan bahwa penanaman modal, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), adalah salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

“Penanaman modal memainkan peran vital dalam mempercepat perekonomian. Dengan segala potensi, fasilitas, dan sumber daya yang dimiliki Kalbar, peluang untuk investasi di sini sangat terbuka lebar. Kami terus melihat peningkatan dalam nilai realisasi investasi dari PMDN dan PMA,” jelasnya.

Bari menambahkan, untuk mendukung para calon investor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk menyediakan data dan informasi yang jelas serta spesifik mengenai potensi investasi di daerah ini. 

“Peta Potensi Investasi Provinsi Kalbar Tahun 2024 diharapkan bisa memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sektor-sektor unggulan di Kalbar. Data yang akurat ini akan menjadi pedoman yang berharga bagi investor dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka di sini,” imbuhnya.

Selain itu, Bari berharap bahwa peta potensi investasi ini tidak hanya mempermudah investor dalam memahami sektor-sektor potensial, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di Kalimantan Barat, semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang akan terbuka dan ekonomi daerah akan semakin berkembang,” tutupnya.

Dengan langkah ini, Kalbar bertekad untuk terus menarik minat investor dan memperkuat perekonomian daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Insentif Fiskal: Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem

Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Insentif Fiskal: Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem
Pemprov Kalbar Raih Penghargaan Insentif Fiskal: Upaya Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) baru saja meraih penghargaan bergengsi atas kinerjanya dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rabu pagi, 18 September 2024, di Istana Wakil Presiden RI. 

Penghargaan tersebut berupa Insentif Fiskal Kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 yang mengatur rincian alokasi insentif fiskal untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun anggaran 2024. 

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Harisson merasa bangga karena Kalbar menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan.

"Alhamdulillah, Pemprov Kalbar mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp 5.735.370.000 dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan kami dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Pj. Gubernur Harisson dengan penuh rasa syukur.

Menurut data yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan ekstrem di Kalbar pada tahun 2024 adalah 0,57%. 

Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 0,99% pada tahun 2023 dan 1,41% pada tahun 2022. 

Penurunan ini menempatkan Kalbar sebagai provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yang cukup cepat.

Penghargaan ini dinilai berdasarkan empat kriteria utama: kinerja daerah, kepatuhan verifikasi data P3KE (Pencana Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), pelaporan pelaksanaan kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta alokasi APBD baik langsung maupun penunjang.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat. 

Insentif fiskal ini akan kami gunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tambah Harisson.

Dana insentif fiskal yang diterima akan digunakan sesuai dengan Program Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024. 

Hal ini merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mendukung penurunan kemiskinan ekstrem.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden memberikan tiga arahan penting: pertama, agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dana insentif untuk kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat; kedua, data P3KE harus digunakan untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem secara lebih tepat; dan ketiga, meningkatkan sinergi serta kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor industri potensial.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI juga mengharapkan langkah konkret dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE dan konvergensi program serta anggaran.

Dengan penghargaan ini, Pemprov Kalbar semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pencapaian ini, dan mari kita terus berusaha bersama untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah kita.

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom

Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom
Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Satria Budi Dharma Setia: Memperkuat Penelitian dengan Teknologi Sekuensing Genom.
PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Yayasan Satria Budi Dharma Setia (YSBDS) resmi menjalin kerja sama di bidang penelitian genomik. 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan di Ruang Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Pada hari Rabu, 18 September 2024 dengan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., dan Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto.

Dalam acara tersebut, dr. Harisson menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas penelitian di berbagai bidang, seperti kedokteran, kehutanan, dan pertanian. 

“Pemprov Kalbar sangat terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak, asalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dalam memajukan Kalbar serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penelitian genomik,” ujar dr. Harisson.

Pentingnya kolaborasi ini tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas penelitian di Kalbar, tetapi juga dalam pengembangan teknologi. 

Peralatan sekuensing genom yang didukung oleh YSBDS diharapkan dapat membantu mempercepat pengiriman sampel dan pengolahan data, serta mendukung kolaborasi internasional.

Ketua Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dr. Vincentius Simeon Weo Budhyanto, menyampaikan harapannya bahwa kerja sama ini dapat membantu Pemprov Kalbar dalam bidang penelitian. 

“Kami berharap Kalbar dapat mengoptimalkan pemanfaatan peralatan sekuensing demi kemajuan Pemerintah dan masyarakat. Ini juga akan mendukung berbagai kegiatan penelitian serta kolaborasi di tingkat regional dan nasional,” ungkap dr. Vincentius.

Penandatanganan MoU antara Pemprov Kalbar dan YSBDS ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas penelitian di Kalimantan Barat. 

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan Kalbar dapat menjadi pusat penelitian berbasis sekuensing genom yang unggul, mendorong kemajuan di berbagai sektor, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Komitmen kedua belah pihak dalam mengoptimalkan pemanfaatan peralatan sekuensing genom ini mencerminkan visi bersama untuk memajukan Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui inovasi dan penelitian berbasis teknologi terkini.

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari

Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari
Kebanggaan Kalbar: RSUD Dr. Soedarso Kini Layani 60 Pasien Radioterapi per Hari.
PONTIANAK - Kalbar baru saja mencatat prestasi luar biasa di bidang kesehatan! Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedarso kini resmi memiliki layanan radioterapi yang dapat melayani hingga 60 pasien setiap hari. 

Ini adalah berita bahagia bagi pasien kanker di Kalimantan Barat (Kalbar), yang kini tidak perlu lagi bepergian jauh ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., bersama dengan jajaran RSUD Dr. Soedarso dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, melakukan kunjungan ke Gedung Radioterapi pada Rabu, 18 September 2024. 

Dalam kunjungannya, dr. Harisson meninjau fasilitas dan alat kesehatan yang ada di gedung tersebut.

Beliau menyampaikan, "Sekarang pasien-pasien penderita kanker tidak perlu lagi dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan radioterapi. 

Gedung Radioterapi RSUD Dr. Soedarso telah dilengkapi dengan dua alat kesehatan, yaitu Radioterapi Eksternal dan Radioterapi Internal."

Harisson berharap fasilitas ini akan meningkatkan angka kelangsungan hidup lima tahun bagi pasien kanker, dari berbagai tingkat stadium. 

"Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap pasien kanker dapat memperoleh perawatan yang lebih baik dan lebih dekat," tambahnya.

Pj. Gubernur juga mengingatkan manajemen RSUD Dr. Soedarso untuk selalu menjaga sarana dan prasarana rumah sakit serta meningkatkan keramahan dalam pelayanan kepada masyarakat. 

Beliau berpesan kepada masyarakat agar secara rutin memeriksakan kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit kanker.

Dalam sehari, Gedung Radioterapi RSUD Dr. Soedarso mampu melayani hingga 60 pasien. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa sebelum menerima radioterapi, pasien akan menjalani beberapa fase pemeriksaan. 

Semua pasien juga akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang biaya.

Salah satu pasien kanker asal Kabupaten Sambas mengungkapkan rasa syukur atas keberadaan fasilitas ini. 

"Terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur dan jajaran yang telah menyediakan fasilitas radioterapi di sini. Kami tidak perlu lagi bepergian jauh untuk berobat. Pelayanan di RSUD Dr. Soedarso sangat memuaskan dan penuh kasih sayang," ujarnya.

Radioterapi adalah prosedur medis yang menggunakan sinar-X untuk membunuh sel kanker dan menghentikan penyebarannya. 

Meski efektif, prosedur ini memerlukan penilaian medis yang cermat, terutama untuk kondisi seperti kehamilan, yang bisa menimbulkan risiko komplikasi.

Dengan hadirnya layanan radioterapi ini, RSUD Dr. Soedarso semakin memperkuat komitmennya untuk menyediakan layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas untuk masyarakat Kalbar, khususnya dalam penanganan kanker. 

Selamat untuk Kalbar, dan semoga fasilitas ini membawa banyak manfaat bagi semua pasien yang membutuhkan!

Selasa, 20 Agustus 2024

Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia

Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia
Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia. Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK – Olimpiade Paris 2024 telah membawa kebanggaan baru bagi Indonesia melalui Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing yang berhasil meraih medali emas pertama bagi Indonesia dalam ajang tersebut. Prestasi ini menandai sejarah baru bagi dunia olahraga Indonesia, khususnya di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

Veddriq, putra asli Kalimantan Barat yang berasal dari Kota Pontianak, dijadwalkan akan kembali ke kampung halamannya pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia. Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia. Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Untuk menyambut kepulangan sang pahlawan olahraga ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) telah mempersiapkan rangkaian acara penyambutan yang meriah, termasuk arak-arakan di sepanjang jalan utama Pontianak.

Pj Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., mengapresiasi prestasi yang diraih oleh Veddriq dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam menyambut kedatangannya.

"Ini adalah momen bersejarah, tidak hanya bagi Veddriq, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Kami mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyambut kepulangan Veddriq," ungkap Harisson.

Sebagai bentuk dukungan, Pj Gubernur Kalbar juga telah menerbitkan surat edaran yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam penyambutan tersebut. 

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kalbar dan Forkopimda dalam mendukung serta mengapresiasi prestasi atlet daerah yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum, akan terlibat dalam acara penyambutan ini.

Pemprov Kalbar bahkan telah menyiapkan kendaraan khusus yang didekorasi dengan tema panjat tebing serta dilengkapi dengan sound system untuk memudahkan Veddriq dalam menyapa warga Pontianak.

Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia. Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pemprov Kalbar Siap Sambut Pahlawan Olahraga Indonesia. Veddriq Leonardo, atlet panjat tebing. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Menurut jadwal, Veddriq akan menyapa warga di beberapa titik penting di Pontianak, termasuk Bundaran Digulis dan Pendopo Gubernur Kalbar. 

Dalam acara tersebut, Pj Gubernur Harisson secara khusus akan memberikan bonus penghargaan kepada Veddriq Leonardo dan Bernard Benyamin Van Aert, atlet sepeda asal Kalbar yang juga berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., dalam konferensi pers pada Senin (19/8/2024), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rangkaian acara penyambutan yang meriah.

"Kami akan menyambut Veddriq mulai dari kedatangannya di Bandara Supadio. Dari sana, Veddriq akan diarak dengan kendaraan khusus menuju beberapa titik penyambutan di Pontianak," jelas Windy.

Prosesi penyambutan ini akan dilaksanakan dengan adat Melayu, termasuk tari-tarian dan ritual tepung tawar. Bernard Benyamin Van Aert, yang telah lebih dulu kembali ke Pontianak, juga akan ikut serta dalam penyambutan ini.

Arak-arakan Veddriq akan melintasi beberapa ruas jalan utama di Pontianak, dimulai dari Bandara Supadio, berhenti sejenak di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura, hingga akhirnya tiba di Pendopo Gubernur Kalbar, tempat di mana panggung telah disiapkan untuk masyarakat yang ingin melihat langsung pahlawan olahraga Indonesia ini.

Setelah acara di Pendopo, Veddriq dijadwalkan akan mengunjungi venue panjat tebing di kawasan GOR, di mana ia akan memberikan motivasi kepada para atlet, khususnya atlet panjat tebing Kalbar. 

Windy berharap, penyambutan yang meriah ini dapat menjadi apresiasi yang luar biasa untuk Veddriq serta inspirasi bagi pemuda Kalbar agar terus berprestasi di kancah internasional.

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Pimpin Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Pimpin Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar
Pj. Gubernur Kalimantan Barat Pimpin Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar.
PONTIANAK – Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., memimpin apel pembukaan rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-79 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat. 

Acara tersebut berlangsung Senin (19/8/2024) di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta staf Kanwil Kemenkumham Kalbar.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya sejarah Hari Pengayoman yang sebelumnya dikenal dengan nama Hari Dharma Karya Dhika (HDKD). 

Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Apel Pembukaan Hari Pengayoman ke-79 di Kanwil Kemenkumham Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Harisson menjelaskan bahwa perubahan nama ini merupakan upaya untuk lebih menghargai sejarah serta peran penting Kemenkumham dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

"Perubahan nama dari HDKD menjadi Hari Pengayoman ini perlu diingat dan disemarakkan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menghargai sejarah dan peran Kemenkumham," ujar Harisson dalam sambutannya.

Harisson juga mengajak seluruh insan Pengayoman untuk merenungkan makna tema Hari Pengayoman ke-79, yaitu "Mengabdi untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045". Ia menegaskan bahwa tema tersebut mengingatkan setiap orang bahwa pengabdian adalah esensi dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

"Ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan komitmen yang harus kita implementasikan di dalam setiap tindakan. Pengabdian kita kepada negeri tercinta, melalui penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, adalah tugas mulia yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas," tegas Harisson.

Lebih lanjut, Harisson menambahkan bahwa pengabdian kepada negeri berarti siap memberikan yang terbaik, tidak hanya dalam pelayanan publik tetapi juga dalam kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pembentukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat.

Harisson menekankan bahwa Kemenkumham harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan demokratis.

"Momen ini menandai sebuah era baru dalam perjalanan kita, di mana semangat Pengayoman menjadi pusat dari dedikasi untuk selalu hadir, semakin dipercaya dan berkualitas dalam memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat," jelasnya.

Sejak berdirinya, Kemenkumham telah berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Harisson juga menyampaikan harapannya agar Kemenkumham terus berbenah, beradaptasi, dan berinovasi dalam menghadapi dinamika hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Di akhir sambutannya, Harisson menekankan bahwa puncak keberhasilan tidak hanya diukur dari prestasi yang telah diraih, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Setiap langkah kecil kita harus menuju satu arah yang sama, yaitu untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Saya mengajak seluruh jajaran Kemenkumham, serta seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama menggelorakan semangat pengabdian ini. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Mari kita bahu-membahu, bersinergi dalam kerja nyata demi terciptanya sistem hukum yang berkeadilan, serta perlindungan hak asasi manusia yang optimal," pungkas Harisson.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan rangkaian kegiatan lainnya dalam perayaan Hari Pengayoman ke-79 yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan.

(Rfa/Sri)

Minggu, 18 Agustus 2024

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
PONTIANAK – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., didampingi oleh Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., menghadiri acara puncak Pekan QRIS Nasional Tahun 2024 yang digelar di Taman Alun-Alun Kapuas, Pontianak, pada Minggu (18/8/2024). Acara ini berhasil menarik ribuan warga untuk turut serta dalam kampanye penggunaan QRIS, yang merupakan sistem pembayaran digital inovatif dari Bank Indonesia.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menekankan pentingnya QRIS sebagai metode transaksi yang cepat, mudah, murah, dan aman. Ia mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan penggunaan QRIS dan berharap semua warga memiliki rekening bank agar dapat memanfaatkan teknologi ini.

Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak
Pj. Gubernur Kalimantan Barat Hadiri Puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)
"Transaksi menggunakan QRIS sangat mudah. Contohnya, jika ibu-ibu bertransaksi kangkung di pasar dengan harga Rp. 2.770, tidak perlu repot mengeluarkan uang dari dompet. Cukup pencet di HP, uang langsung masuk ke rekening penjual. Tidak ada lagi istilah uang kembalian dalam bentuk permen. Jadi, transaksi semakin mudah dan ibu-ibu tidak perlu membawa dompet, cukup membawa HP saja, termasuk para pedagang UMKM yang menjual dagangannya," kata Harisson sembari tersenyum.

Lebih lanjut, Harisson menyatakan dukungannya terhadap upaya perluasan digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan sektor swasta di Kalimantan Barat. 

Ia juga mendukung program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Barat untuk mencapai target 100 persen Pemerintah Daerah digital pada tahun 2025.

"Untuk ASN di pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota, gajinya sudah disalurkan melalui bank atau transfer rekening," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari, menjelaskan bahwa Pekan QRIS Nasional 2024 dilaksanakan secara serentak oleh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, dimulai sejak 12 Agustus dan berakhir pada 18 Agustus 2024.

"Pekan QRIS Nasional ini diselenggarakan untuk meningkatkan akselerasi pembayaran digital oleh masyarakat. Selain itu, kami dari Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan di bidang keuangan, khususnya sistem pembayaran," jelas Nur Asyura.

Ia juga menambahkan bahwa QRIS, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, kini telah memasuki usia 5 tahun dan Pekan QRIS ini diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79.

Acara puncak Pekan QRIS Nasional 2024 di Pontianak ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi digital di Kalimantan Barat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno