Berita Borneotribun.com: Pemekaran Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Pemekaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemekaran. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Agustus 2024

Pemekaran Dusun di Kabupaten Sekadau: Langkah Positif Menuju Pembangunan

Pemekaran Dusun di Kabupaten Sekadau: Langkah Positif Menuju Pembangunan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau, Sabas.
SEKADAU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau, Sabas, mengungkapkan pentingnya pemekaran dusun yang sesuai dengan kemampuan pemerintah desa. 

Pemekaran dusun menjadi topik hangat, terutama setelah beberapa desa di Kabupaten Sekadau memutuskan untuk melakukan perubahan administratif ini. 
Namun, seperti yang dijelaskan Sabas, pemekaran dusun harus mempertimbangkan kemampuan dan anggaran dari masing-masing desa.

Menurut Sabas, pemekaran dusun diperbolehkan asalkan desa tersebut memiliki kapasitas dan anggaran yang memadai. 

"Pemekaran dusun boleh dilakukan, terutama jika desa mampu menangani perubahan ini, termasuk dalam hal gaji perangkat dusun. Pemekaran ini harus dilakukan atas kesepakatan Pemdes, BPD, dan masyarakat setempat, yang akan dituangkan dalam Perdes. Kami hanya memberikan persetujuan saja. Saat ini, sekitar 2 sampai 3 dusun baru telah terdaftar," jelas Sabas, 8 Agustus 2024 kemarin.

Salah satu contoh pemekaran dusun yang berhasil adalah pendirian Dusun Lanaw Alom di Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang. 

Pada Sabtu, 29 Juni 2024, Bupati Sekadau, Aron, meresmikan Dusun Lanaw Alom sebagai dusun ketiga di wilayah Desa Maboh Permai. 

Sebelumnya, Dusun Lanaw Alom merupakan bagian dari Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir. Dengan jumlah penduduk sebanyak 634 jiwa, dusun ini kini berdiri sebagai contoh sukses pemekaran di Kabupaten Sekadau.

Pemekaran dusun adalah langkah penting dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. 

Dengan adanya pemekaran, diharapkan bisa lebih mempercepat pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Bagi desa yang mempertimbangkan pemekaran dusun, penting untuk memastikan bahwa mereka siap secara administratif dan finansial untuk menghadapi perubahan ini.

Sabtu, 18 Februari 2023

Wakil Bupati Sekadau Tanya Soal Pemekaran Kapuas Raya, Ini Jawaban Anies Baswedan?

Wakil Bupati Sekadau yang juga sebagai Ketua DPD NasDem Kabupaten Sekadau, Subandrio menyambut kedatangan Calon Presiden RI Anies Baswedan di Kalbar.
Wakil Bupati Sekadau yang juga sebagai Ketua DPD NasDem Kabupaten Sekadau, Subandrio menyambut kedatangan Calon Presiden RI Anies Baswedan di Kalbar.
PONTIANAK, KALBAR - Wakil Bupati Sekadau yang juga Ketua DPD NasDem Kabupaten Sekadau, Subandrio sempat meminta tanggapan Anies Baswedan mengenai pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang berada di wilayah timur Provinsi Kalbar.

Menurut Subandrio, dari segala aspek yang diperlukan, semuanya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun pemekaran wilayah yang dinantikan itu tetap tak kunjung terealisasi.

“1,7 juta penduduknya, sudah sejak lama diusulkan untuk dimekarkan, tapi sampai saat ini, silih berganti presiden, belum juga dimekarkan,” kata Subandrio.

Hal itu disampaikan Subandrio saat menghadiri kegiatan dialog kebangsaan bersama Anies Rasyid Baswedan di Rumah Adat melayu, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar, Jumat (17/02/2023).

“Kemarin kita ketahui Papua juga sudah dimekarkan,” tambah Subandrio.

Mendapat pertanyaan demikian, Anies Baswedan mengaku akan membahasnya lebih lanjut. Namun yang penting menurut Anies, konsep pemekaran bukan semata-mata bicara soal pemisahan wilayah, namun lebih kepada bagaimana memastikan agar masyarakat setempat bisa benar-benar merasakan hasil dari pembangunan yang ada.

“Yang penting begini, bahwa di setiap organisasi pemerintahan, (bagaimana) dia bisa men-deliver pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai kita menyusun organisasi untuk elitnya, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya,” ucap Anies.

Ke depan, Anies berharap, pemerataan pembangunan dengan konsep keadilan bagi seluruh masyarakat harus benar-benar diterapkan di Indonesia.

“Tidak boleh lagi ada ibu melahirkan harus pulang dalam bentuk jenazah, tidak boleh lagi. Ibu melahirkan harus pulang bersama bayinya ke rumah. Tidak boleh lagi ada stunting, tidak boleh lagi ada orang yang merasakan kesulitan mendapatkan air bersih, kesulitan mendapatkan fasilitas listrik, (harus) kebutuhan pangan yang harganya terjangkau,” ungkapnya. (tim)

Jumat, 09 April 2021

Pansus Pemekaran 7 Desa Koordinasi Ke Pemprov Kalbar, Ari ; Doakan Yang Terbaik


Pansus Koordinasi dengan Pemprov kalbar

BorneoTribun Pontianak, Kalbar Kawal persiapan pemekaran 7 ( Tujuh ) Desa persiapan, Pansus Pemekaran berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Kalbar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuburaya Sejak Kemarin ( 8/4/21 ) hingga hari ini.

Menurut Ari Kurniawan Wiro.,S.Kom mengatakan Pansus akan terus berkoordinasi dan mengawal pemekaran tersebut.

"Doakan yang terbaik. Semoga Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Pusat benar-benar mampu merealisasikan pemekaran ini,"Ujarnya. 

Dikatakannya pula, Pansus dari DPRD Kabupaten Sekadau Kami siap mengawal dan terus bekerja mewujudkan hal ini. 

"Pemekaran ini merupakan aspirasi dan harapan masyarakat. Dengan pemekaran Desa inilah kita dapat mewujudkan pemeratan pembanguan yang lebih baik di kabupaten sekadau,"Tandas Legislator muda tersebut optimis. (Rh)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno