Nasib Pegawai Honorer Semakin Gelap, Ada Empat Tahapan Pendataan Non ASN akan Diputus Kontrak pada November 2023
Nasib para pegawai honorer di ASN semakin gelap, Karena dipastikan pemerintah Menetapkan pegawai honorer non ASN tidak akan diangkat.
 |
| Ilustrasi. Gambar Max Vakhtbovych/Pexels |
BorneoTribun Jakarta - Pada November 2023, Pemerintah tentu akan menghapus tenaga honorer dan Kini Pemerintah tengah kerjakan pendataan non ASN atau tenaga non-Aparatur Sipil Negara
Terlebih lagi, bagi pegawai yang masih berstatus honorer tidak akan langsung di berhentikan pada tahun 2023.
Apalagi, pemerintah pusat telah melarang melakukan pengangkatan tenaga honorer dan/atau tenaga non-ASN.
Hal itu disampaikan pemerintah kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah.
 |
| Ilustrasi. Gambar StartupStockPhotos/Pixabay |
Pelarangan Penobatan tenaga honorer ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.
Adalah tindak lanjut dari pelarangan tertulis, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Menjalani pendataan tenaga non ASN dan non-PPPK Hingga 31 Oktober 2022.
Pendataan tenaga honorer dan/atau non-ASN Diselesaikan Merupakan langkah pemetaan terhadap keadaan tenaga non-ASN.
"Pemerintah telah melarang penerimaan dan pengangkatan honorer sejak 2005. (Pendataan dilakukan) untuk pemetaan terhadap kondisi tenaga non-ASN, sehingga pemerintah bisa menyusun strategi kebijakan untuk mekanisme penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN," ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama, Senin (5/9/2022).
Adapun pendataan tenaga honorer di lingkup institusi pemerintah dan instansi daerah dapat mengunjungi pada portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.
Juga, seperti apa kategori tenaga honorer yang masuk pendataan non-ASN?
Kriteria tenaga honorer yang masuk pendataan non-ASN
Berpedoman dalam Surat Kementerian PARNB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 per tanggal 22 bulan Juli tahun 2022 tentang Pendataan Tenaga non-ASN di lingkungan instansi Pemerintah.
Berikut persyaratan dan kategori pendataan non-ASN yang bisa dipantau informasi sebagai berikut:
- Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN
- Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah
- Pembayaran gaji menggunakan APBN dan APBD, bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu, maupun pihak ketiga
- Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada 31 Desember 2021
- Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021
- Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN
Sebagai informasi, dalam periode tahun 2005-2014, sebanyak 1.072.092 tenaga honorer telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 |
| Ilustrasi. Gambar fauxels/Pixabay |
Kriteria tenaga honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN
Selain itu, terdapat kriteria tenaga honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN. Di antaranya sebagai berikut:
1. Petugas kebersihan, pengemudi, satpam, atau jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing
2. Pegawai yang Surat Kontrak (SK) di atas kontrak 2021
3. Badan Layanan Umum (BLD)
4. Pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun
Perihal tentang tenaga honorer yang tidak memiliki kesempatan menjadi ASN, mereka Pasti Akan dialihkan merupakan tenaga ahli daya atau outsourcing.
Dikutip dari laman resmi BKN, skema pendataan tenaga non-ASN dibagi ke dalam tiga Sesi adalah sebagai berikut:
1. Tahap sebelum prafinalisasi
Pada tahap ini, masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.
Instansi melakukan pengecekan terhadap data yang dimasukkan dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN.
2. Tahap prafinalisasi
Tahap prafinalisasi berlangsung pada 30 September 2022, di mana masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) melalui kanal informasi instansi.
Dari pengumuman pendataan awal instansi, tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan tapi belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan data dapat mengusulkan, mengonfirmasi, melengkapi data, dan riwayat masa kerja.
3. Tahap finalisasi
Tahap finalisasi berlangsung pada 31 Oktober 2022. Dalam tahap ini, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN.
Terlebih lagi, institusi juga menerbitkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagai buatan akhir pendataan.
Nantinya, instansi juga tentu akan mengumumkan bikinan akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya.
Demikian informasi mengenai pendataan tenaga honorer non-ASN yang kini digerakkan oleh pemerintah.
(yk/er)
