Malaysia Siap Buka Tempat Wisata dengan Prokes Ketat

Redaksi    Rabu, September 15, 2021    Comment   

Malaysia Siap Buka Tempat Wisata dengan Prokes Ketat

Malaysia Siap Buka Tempat Wisata dengan Prokes Ketat. 

BORNEOTRIBUN.COM -- Bisnis di tujuan wisata Malaysia bersiap menyambut kembalinya wisatawan minggu ini karena negara itu mengambil langkah awal menuju pemulihan dari krisis virus corona yang menghancurkan. 

Langkawi, gugusan 99 pulau di Selat Malaka, akan dibuka lagi mulai 16 September bagi turis yang divaksinasi penuh sebagai bagian dari gelembung pariwisata domestik. 

Artinya, di kawasan wisata itu akan diterapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran virus corona. Pemilik restoran Esther Lee mengatakan ia senang gelembung itu akhirnya diluncurkan. “Akhirnya kami bisa menyambut pelanggan. Ini sumber pendapatan utama kami untuk benar-benar bertahan.” 

Rencana tersebut serupa dengan yang diperkenalkan di Thailand, yang dimulai dengan pembukaan kembali Phuket pada Juli, untuk turis asing yang divaksinasi. 

Malaysia belum mengundang turis asing untuk kembali. Malaysia mencatat total 2 juta kasus virus corona, salah satu tingkat infeksi per kapita tertinggi di Asia, dan lebih dari 20.000 kematian. 

Namun, program vaksinasi di sana berjalan lebih cepat daripada negara-negara tetangganya. Dengan lebih dari setengah populasi sudah divaksinasi, negara itu berharap lebih cepat kembali normal. [ka/lt]

VOA

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Dorong Instansi Pemerintah Integrasikan Layanan

Redaksi    Sabtu, Juli 10, 2021    Comment   

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Dorong Instansi Pemerintah Integrasikan Layanan

Mal Pelayanan Publik Palembang. (Foto: Humas KemenPANRB)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Percepatan integrasi layanan publik terus dilakukan pemerintah, utamanya melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Kemudahan yang ditawarkan MPP diharapkan bisa dirasakan manfaatnya di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

“Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi melakukan transformasi pelayanan publik salah satunya melalui MPP,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB, Jumat (09/07/2021).

Pelayanan publik sebagai hasil dari reformasi birokrasi didorong untuk terus ditingkatkan. Tuntutan masyarakat yang tinggi, mendesak seluruh lapisan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional.

Hingga Juni 2021, sebanyak 43 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia dan 10 di antaranya diresmikan pada 2021. Selain itu, Kementerian PANRB juga telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) MPP Tahun 2021 bersama 38 pemerintah daerah (pemda) yang tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 128 Tahun 2021.

Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi. Dari tahun ke tahun, menunjukkan kenaikan indeks pelayanan publik (IPP) yang cukup signifikan. Tahun 2017 capaian IPP adalah sebesar 3,28, pada 2018 jumlah unit penyelenggara pelayanan yang dievaluasi meningkat dengan capaian indeks sebesar 3,38. Sementara di tahun 2019, capaian IPP adalah sebesar 3,63.

Tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, jumlah pemda, kementerian, dan lembaga yang dievaluasi tidak mengalami perubahan. Capaian IPP Nasional yang diperoleh adalah sebesar 3,84.

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat enam aspek yang digunakan dalam penilaian ini, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Lebih lanjut Tjahjo menjabarkan isu utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini. Terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara online. Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain, penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan.

“Untuk menjawab berbagai isu tersebut, perubahan lain yang perlu dilaksanakan adalah integrasi data pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal penguatan inovasi berkelanjutan, Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan setiap tahun. Sejak pelaksanaannya pada 2014 hingga saat ini, sebanyak 19.451 inovasi telah masuk ke dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, sebanyak 3.178 inovasi pelayanan merupakan inovasi yang terdaftar pada 2021.

Sementara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM). SKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENTERIAN PANRB/UN)

Penyelenggara MotoGP Tahun ini batalkan Grand Prix Australia, Ini Jadwalnya?

Redaksi    Selasa, Juli 06, 2021    Comment   

Penyelenggara MotoGP Tahun ini batalkan Grand Prix Australia, Ini Jadwalnya?

BORNEOTRIBUN SPORT - Ini kedua kalinya secara beruntun, Penyelenggara MotoGP memutuskan untuk membatalkan Grand Prix Australia di Sirkuit Phillip Island karena pembatasan perjalanan terkait pandemi COVID-19 di Australia.

Ditahun sebelumnya 2020, Penyelenggara MotoGP juga membatalkan Grand Prix Australia karena pandemi COVID-19.

"Kami dengan menyesal mengumumkan bahwa Grand Prix Australia 2021 telah dibatalkan karena pembatasan dan tantangan logistik terkait dengan pandemi COVID-19," demikian pernyataan resmi penyelenggara, Selasa (6/7).

MotoGP harus sedikit merombak kalender di sisa musim yaitu dengan memajukan GP Malaysia satu pekan lebih awal ke slot 24 Oktober, untuk menggantikan Australia.

Sedangkan GP Thailand diundur satu pekan ke 17 Oktober untuk memungkinkan dua balapan beruntun selama tur Asia Tenggara.

Kemudian Portugal, akan kembali menjadi tuan rumah balapan untuk kedua kalinya musim ini, setelah menjadi seri ketiga pada 18 April, ketika MotoGP memasukkan kembali sirkuit Algarve ke slot 7 November, satu pekan sebelum seri pemungkas di Valencia.

"Kami telah berdiskusi dengan otoritas Australia dan pihak penyelenggara Australian Grand Prix Corporation dan sayangnya tidak memungkinkan, sesuai kesepakatan kami, untuk pergi ke Phillip Island tahun ini," kata CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta seperti dilansir laman resmi MotoGP.

"Pada dasarnya mereka menawarkan kami untuk tetap berada di gelembung, tetapi menerapkan gelembung di Phillip Island sangat sulit karena seperti yang Anda sekalian tahu kami tidak tinggal di hotel tetapi di rumah-rumah," ia menjelaskan.

Otoritas setempat juga mewajibkan siapa saja yang memasuki Australia untuk menjalani karantina selama 14 hari, aturan tersebut kemungkinan besar bertahan hingga akhir tahun.

Oleh karena itu tidak memungkinkan bagi rombongan MotoGP untuk tinggal di Phillip Island, pulau yang terletak 125km di selatan Melbourne tersebut.

"Kami memiliki kemungkinan lain dan kami telah membahas dengan penyelenggara Sirkuit Portimao dan pada akhirnya kami membuat keputusan, karena ada perbedaan satu pekan antara Malaysia dan Valencia, untuk mengalokasikan satu balapan lagi di Portimao sirkuit satu pekan sebelum Valencia.

"Ini memungkinkan kami tetap memiliki 19 balapan seperti rencana awal," kata Ezpeleta.

Berikut revisi kalender sisa musim MotoGP 2021

1. GP Styria - Red Bull Ring - 08 Agustus
2. GP Austria - Red Bull Ring - 15 Agustus
3. GP Britania Raya - Silverstone - 29 Agustus
4. GP Aragon - Motorland Aragon - 12 September
5. GP San Marino - Misano - 19 September
6. GP Amerika - Circuit of the Americas - 3 Oktober
7. GP Thailand - Sirkuit Internasional Chang - 17 Oktober
8. GP Malaysia - Sirkuit Internasional Sepang - 24 Oktober
9. GP Algarve - Sirkuit Internasional Algarve - 7 November
10. GP Valencia - Sirkuit Valencia - 14 November

Tertunda

1. GP Argentina - Termas de Rio Hondo

ANTARA

Presiden Jokowi Targetkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Harian di Bulan Agustus

Redaksi    Sabtu, Juni 26, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Targetkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Harian di Bulan Agustus

Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Presiden Jokowi terus meminta jajarannya untuk mengakselerasi vaksinasi COVID-19 agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pada bulan Agustus, pemerintah menargetkan vaksinasi harian sebanyak 2 juta dosis.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (26/06/2021) pagi.

“Hari ini bersyukur kita bisa melaksanakan vaksinasi massal di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Memang target hari ini adalah satu juta vaksin untuk rakyat yang kita harapkan nanti akan terus menuju di bulan Juli dan di bulan Agustus target kita nanti dua juta vaksin,” ujarnya.

Vaksinasi di GBK sendiri menyasar sedikitnya 8 ribu masyarakat umum. Tak hanya di GBK, vaksinasi massal juga diselenggarakan secara serentak di 14 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia, yang turut ditinjau Kepala Negara melalui konferensi video.

Melalui konferensi video itu, Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran TNI-Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi sekaligus tetap menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya titip kepada jajaran TNI dan Polri, Kodam, Polda, agar bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, utamanya menjaga jarak. Tindakan lapangan, langkah-langkah lapangan dalam rangka kedisiplinan ini sangat penting,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga berdialog dengan Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya dan Pangdam IX/Udayana.

“Kami laporkan, untuk di Jawa Timur, untuk alokasi vaksin yang kami terima adalah 209 ribu, terdiri dari Sinovac sejumlah 61 ribu dan merek AstraZeneca sejumlah 148 ribu,” ujar Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Suharyanto melaporkan kepada Presiden.

Ditambahkan Suharyanto, selain vaksinasi yang rutin digelar setiap hari, pada waktu tertentu pihaknya juga menggelar serbuan vaksinasi dengan target penerima yang lebih banyak.

“Sistem pelaksanaannya, kami setiap hari melaksanakan vaksinasi, ada vaksinasi yang rutin dengan kekuatan 1.000-2.000 orang, kemudian serbuan vaksinasi dalam hari-hari tertentu dengan kekuatan 3.000-5.000 orang,” ujarnya.

Pangdam V/Brawijaya juga melaporkan bahwa di Jawa Timur telah dibentuk tim vaksinator gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk melakukan layanan vaksinasi jemput bola.

“Jadi tidak masyarakat yang dikumpulkan, tetapi tim vaksin ini yang mendatangi rumah ke rumah. Karena di berbagai wilayah Jawa Timur, misalnya mohon maaf di wilayah Madura, harus kita yang mendatangi masyarakat untuk divaksin karena kalau dikumpulkan hasilnya masih belum maksimal,” ujarnya.

Senada dengan Pangdam V/Brawijaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya juga memprioritaskan masyarakat di daerah yang sulit terjangkau.

“Seperti yang dilakukan oleh [Kodam] Brawijaya, kami lebih dominan di daerah-daerah juga yang tidak terjangkau. Kami punya sembilan Denkes (Detasemen Kesehatan) di Bali, NTT [Nusa Tenggara Timur], NTB [Nusa Tenggara Barat], sehingga masyarakat-masyarakat yang pinggir bisa kami jangkau,” ujar Maruli.

Menanggapi laporan para Pangdam tersebut, Presiden Jokowi pun menanyakan kesanggupan mereka untuk mengakselerasi vaksinasi jika diberikan pasokan vaksin sebanyak dua kali lipat.

“Sanggup, Bapak. Siap. Kami menunggu tambahan vaksin untuk Jawa Timur, kami akan melaksanakan secepat mungkin sehingga target dari pemerintah dua juta vaksin bisa segera terealisasi,” ujar Pangdam V/Brawijaya menjawab tantangan Presiden.

Jawaban senada juga dilontarkan oleh Pangdam IX/Udayana. “Kami sanggup, Pak. Kalau dikali dua juga kami masih mampu,” ujar Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

Menanggapi kesanggupan tersebut, Presiden pun menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan pasokan vaksinnya.

“Terima kasih, Pangdam. Nanti untuk urusan tambahan vaksin akan saya sampaikan ke Panglima, ke Kapolri, dan juga utamanya yang punya vaksin, Menteri Kesehatan, agar segera sebanyak-banyaknya vaksin bisa disuplai ke daerah,” ujar Presiden.

Menutup dialog, Kepala Negara kembali mengimbau pemerintah daerah yang didukung oleh jajaran TNI dan Polri agar dapat selalu mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan di lapangan.

“Sekali lagi saya ingin menekankan, agar tindakan-tindakan lapangan, langkah-langkah di lapangan, mengontrol, mengecek semuanya yang berkaitan dengan COVID-19 ini dilakukan oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan didukung oleh jajaran TNI dan Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat, utamanya terhadap protokol kesehatan,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

(FID/UN)

Pastikan Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Kemnaker: "Apabila ada Petugas yang meminta Pungutan, Laporkan Saja"

Redaksi    Minggu, Juni 20, 2021    Comment   

Pastikan Pembuatan Kartu Kuning Gratis, Kemnaker: "Apabila ada Petugas yang meminta Pungutan, Laporkan Saja"

sumber: indonesia.go.id

BorneoTribun Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam pengurusan dan pencetakan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) atau biasa disebut dengan kartu kuning.

Untuk mendaftarkan diri sebagai pencari kerja, masyarakat dapat datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota, atau secara online melalui kemnaker.go.id pada layanan karirhub. Apabila kartu AK/I akan dicetak, maka pencari kerja harus datang ke Dinas Kabupaten/Kota terdekat.

“Apabila ada petugas yang meminta pungutan, laporkan saja ke pihak ke berwajib dan petugas yang meminta pungutan akan dikenakan sanksi tegas,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta, Sabtu (19/06/2021).

Permintaan pembuatan kartu kuning belakangan ini dilaporkan meningkat di berbagai daerah. Hal ini dipengaruhi adanya persiapan pendaftaran CPNS, adanya lulusan pendidikan yang mencari kerja, serta para pekerja yang terdampak  pandemi COVID-19.

Menaker pun mengimbau masyarakat yang sedang mencari kerja untuk mendaftarkan diri ke Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. Pelayanan pendaftaran pencari kerja tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Hal ini juga sesuai kebijakan otonomi daerah, di mana pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili. Namun, bagi pencari kerja yang berada di luar kabupaten/kota domisilinya tetap dapat mendaftarkan diri ke Dinas ketenagakerjaan setempat, karena pelayanan pencari kerja bersifat nasional.

“Kami meminta para kepala dinas untuk memberikan pelayanan yang baik, maksimal, memudahkan para pemohon yang mengajukan diri untuk pengurusan kartu AK/I. Jangan dipersulit,” ujar Menaker.

Ida mengungkapkan, di beberapa daerah terindikasi masih ditemukan atau terjadi praktek pungutan biaya pembuatan kartu kuning. “Modusnya mulai dari biaya administrasi, hingga biaya sukarela. Padahal semestinya hal tersebut dilarang dan dapat dikategorikan sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Menaker menambahkan, bagi pencari kerja yang telah mendapatkan pekerjaan, wajib melaporkan telah diterima bekerja kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Data-data pencari kerja yang diperoleh dari pembuatan kartu kuning itu, lanjut Ida, dapat dimanfaatkan oleh masing-masing dinas tenaga kerja. “Salah satunya untuk membuat perencanaan tenaga kerja, sehingga ketersediaan lowongan pekerjaan di daerahnya dapat segera diisi oleh pencari kerja,”  katanya.

Kartu kuning pencari kerja berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi dua halaman. Di halaman pertama, berisi nomor pencari kerja, nomor identitas diri/KTP, foto dan tanda tangan pencari kerja, serta kolom kewajiban pencari kerja melapor empat kali dalam dua tahun.

Sementara di halaman kedua tercantum informasi mengenai data diri pencari kerja, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, alamat, daftar pendidikan formal maupun non-formal, serta disahkan dengan tanda tangan pengantar kerja, dalam hal ini pihak Disnaker Kabupaten/Kota.

Untuk memperoleh AK/I, pencari kerja mengajukan secara manual dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku; pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; fotokopi ijazah pendidikan terakhir; fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pembuatan Kartu Kuning juga bisa dilakukan secara online melalui Karirhub dapat diakses melalui website http://karirhub.kemnaker.go.id atau dengan mengunduh aplikasi SISNAKER di Google Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.kemnaker.

Adapun, cara mendaftarkan diri melalui karirhub adalah sebagai berikut:

1. Masukan Nomor KTP/Nomor HP/email beserta password akun yang sudah terdaftar pada layanan SISNAKER, kemudian klik “Masuk Sekarang
2. Selanjutnya pilih “Daftar Sebagai Pencari Kerja”
3. Setelah itu pencari kerja akan diarahkan kepada halaman beranda layanan karirhub. Pencari kerja dapat melihat berbagai lamaran yang tersedia dan melamar pada lowongan yang diminati.

Jika akan mencetak kartu AK/I pencari kerja datang langsung ke Dinas Kabupaten/Kota.

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja APBD 2021

Redaksi    Rabu, Juni 16, 2021    Comment   

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja APBD 2021

Minister of Home Affairs Tito Karnavian. Photo by: PR of Cabinet Secretariat.

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta belanja lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak ditahan hingga akhir tahun. Menurutnya, APBD harus dibelanjakan sesegera mungkin untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlebih, uang yang beredar di masyarakat merupakan hasil belanja sektor produktif dan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

“Belanja pemerintah ini, karena merupakan belanja utama maka jangan ditahan, harus direalisasikan, dibelanjakan,” ujarnya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II, secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (14/06/2021).

Mendagri menyampaikan, belanja pemerintah menjadi belanja utama untuk membuat bertahannya ekonomi, baik pusat maupun daerah. Tak hanya itu, belanja lewat APBD juga dapat memancing swasta untuk turut bergulir dalam pergerakan ekonomi. Ia juga menjelaskan adanya kecenderungan realisasi penyerapan APBD yang kerap dilaksanakan di akhir tahun. Untuk itu, ia meminta pada masa pandemi kebiasaan tersebut diubah, untuk membangkitkan ekonomi nasional secara bersama.

“Kalau itu dilakukan, skenario itu (belanja akhir tahun), maka tidak akan bisa membuat ekonomi kita menjadi pulih dan bangkit melesat, sulit, karena belanja pemerintah di masa pandemi ini adalah belanja paling utama,” tegasnya.

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, konsumsi rumah tangga dan belanja masyarakat merupakan kontributor tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Lewat dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau seandainya programnya bisa dieksekusi, maka akan terjadi peredaran uang di masyarakat, menstimulasi swasta, dan ini peredaran uang dari pemerintah dan swasta bisa memperkuat konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, dan ekonomi bisa pulih bisa bangkit bergerak,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga membeberkan realisasi belanja kabupaten/kota yang dinilainya masih rendah. Data per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41 persen, dengan perincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85 persen dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22 persen. Padahal menurutnya, idealnya, pada pertengahan tahun, realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40-50 persen.

“Kita akan evaluasi terus, ini setiap minggu saya evaluasi, tolong belanjakan, buat eksekusi program, tapi program yang kalau bisa yang padat karya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5 persen. Meski pada kuartal pertama terkontraksi sebesar 0,74 persen, namun sesuai dengan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua dengan target pertumbuhan sebesar 7 persen. Menurut Mendagri, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam melakukan realisasi belanja agar pandemi COVID-19 dapat terselesaikan, dan ekonomi kembali bangkit.

“Tolonglah sekali lagi Bapak/Ibu sekalian, pesan saya amanati belanja, panggil Sekda-nya, panggil OPD, genjot mereka untuk mengeksekusi program yang sudah direncanakan, segera eksekusi, belanja pemerintah dan swasta membuat daya beli masyarakat meningkat, ekonomi akan baik,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMENDAGRI/UN)

Merebak di Jawa Tengah, Varian Delta Kelabuhi Sistem Imun

Redaksi    Senin, Juni 14, 2021    Comment   

Merebak di Jawa Tengah, Varian Delta Kelabuhi Sistem Imun

Seorang pasien terbaring di bangku saat mengantri untuk dirawat di ruang gawat darurat RSUD Dr. Loekmono Hadi, di tengah pandemi COVID-19 di Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 2 Juni 2021. (Foto: Reuters)

BORNEOTRIBUN.COM - Kabupaten Kudus di Jawa Tengah mengalami pelonjakan kasus COVID-19 secara luar biasa. Pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) membuktikan varian B 1617.2 atau delta telah merebak di sana.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) mengamati grafik kasus COVID-19 dalam kunjungan ke Kudus, Minggu 13 Juni 2021. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Jateng)

Penegasan mengenai masuknya varian delta dari India masuk ke Kudus disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kementerian Kesehatan sendiri telah memastikan hal tersebut setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), Universitas Gadjah Mada (UGM) keluar pada 11 Juni. Untuk membendung sebaran kasus lebih luas lagi, Ganjar mengusulkan Kudus menerapkan Gerakan Lima Hari di Rumah Saja.

“Saya butuh dukungan masyarakat, kalau masyarakat tidak mendukung ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. Kenapa penularannya cepat sekali? Masyarakat musti sadar betul,” kata Ganjar dalam pernyataan kepada media di Kudus, Minggu (13/6).

Selama lima hari di rumah itu, lanjut Ganjar, orang tua dan anak-anak semestinya dilarang keluar rumah. Hanya untuk keperluan yang benar-benar penting, lanjutnya, masyarakat dapat bepergian. Usulan ini tentu saja masih harus memperoleh persetujuan dari pemerintah kabupaten setempat.

Pada Sabtu (12/6), Jawa Tengah melaporkan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di Indonesia, yaitu 37 kasus dalam satu hari. Dari jumlah itu, di Kabupaten Kudus sendiri pada hari yang sama jumlah pasien meninggal dilaporkan mencapai 34 kasus. Artinya hampir seluruh kasus pasien yang meninggal pada hari Sabtu hanya berasal dari Kudus.

Karena ketidakmampuan fasilitas kesehatan setempat, lebih dari 1.200 pasien positif COVID-19 dikirimkan ke asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara setidaknya 350 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus dinyatakan positif. Pemerintah provinsi telah membantu mengirimkan 120 tenaga kesehatan untuk mengatasi kondisi yang semakin memprihatinkan.

Jawa Tengah mengalami penambahan zona merah secara mengejutkan. Ganjar mengaku telah menduga bahwa varian delta dari India yang menjadi penyebab pergerakan cepat ini.

“Kita akan lakukan pemeriksaan banyak sampel di tempat lain, saya curiga dengan pergerakan ini, tiga minggu sebelumnya hanya tiga kabupaten, kemudian bertambah delapan dan jadi sebelas. Perasaan saya waktu itu yakin, ini mesti varian baru. Dan ini kita petakan, Kudus yang pertama, dari pusat sudah merilis soal ini, maka ini serius untuk semuanya,” kata Ganjar.

Kabupaten-kabupaten di sekitar Kudus, seperti Grobogan, Demak, dan Pati, telah diingatkan mengenai potensi penyebaran kasus. Ganjar meminta seluruh pihak bekerja sama dengan baik. Jika peringatan tidak diindahkan, operasi yustisi dapat ditegakkan.

Kelabuhi Sistem Imun

Ketua Tim WGS SARS CoV-2, FKKMK UGM, dr. Gunadi, Ph.D, Sp.BA kepada VOA menjelaskan kasus di Kudus membuktikan bahwa varian delta sudah mengalami transmisi lokal. Penularan tidak lagi terjadi antara warga negara asing kepada warga Indonesia, tetapi antarwarga Indonesia sendiri, khususnya di Kudus.

Data kasus COVID-19 Kabupaten Kudus, Minggu 13 Juni 2021, dalam tangkapan layar.

Dia menambahkan, interaksi sosial dalam skala besar meningkatkan resiko timbulnya varian baru COVID-19. Apalagi, jika interaksi sosial besar itu tidak mempedulikan protokol kesehatan. Catatan kasus di Kudus membuktikan kegiatan pengumpulan warga dalam jumlah besar seperti hajatan dan penyelenggaraan acara tradisi lainnya, menjadi penyebab penyebaran kasus.

Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar vaksinasi bagi Lansia di kawasan Pura Terban, Sabtu, 12 Juni. (Foto: Courtesy/Humas Pemprov Jateng)

Upaya serius harus dilakukan untuk menekan penyebarannya karena varian baru ini memiliki dua dampak, yaitu lebih cepat menular dan bisa mengelabuhi sistem imun manusia.

“Bisa mempengaruhi efektivitas vaksin. Dia seperti tidak dikenali oleh sistem imun manusia. Ada dua variasi di varian delta, satu menyebabkan transmisi lebih cepat. Satu mutasi lagi menyebabkan dia mampu mengelabuhi sistem imun kita,” kata Gunadi kepada VOA.

Gunadi menjelaskan, varian delta memiliki dua mutasi di Receptor Binding Domain (RBD). Ini adalah bagian dari protein virus, yang berkaitan langsung dengan reseptor manusia. Mutasi di RBD inilah yang membuat varian delta memiliki dua kemampuan baru tersebut.

Petugas kepolisian membantu sosialisasi pemakaian masker kepada pengguna jalan di Kudus, Minggu, 13 Juni 2021. (Foto: Courtesy/Humas Pemkab Kudus)

Imun manusia terbentuk melalui dua jalan, yaitu terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh, atau melalui vaksinasi. Kedua imun bentukan ini diketahui dalam penelitian, mampu dikelabuhi oleh varian delta. Dia menambahkan, masih dibutuhkan uji klinis lebih lanjut untuk memetakan dampaknya di dalam populasi. Namun, sebagai langkah antisipasi, sebelum dipastikan lebih rinci, masyarakat harus mewaspadai dampak mutasi ini. [ns/ah]

Oleh: VOA

Anggota Zidam dan Satgas Covid banjiri Disinfektan di Kampung Pramuka Desa Anjongan Dalam

Redaksi    Minggu, Juni 13, 2021    Comment   

Anggota Zidam dan Satgas Covid banjiri Disinfektan di Kampung Pramuka Desa Anjongan Dalam

Anggota Zidam dan Satgas Covid banjiri Disinfektan di Kampung Pramuka Desa Anjongan Dalam

BORNEOTRIBUN MEMPAWAH – Sabtu 12 Juni  2021. Angka Penularan COVID-19 kembali meningkat termasuk di wilayah Kalimantan Barat ini tentunya memacu adrenalin kita sebagai Prajurit TNI AD untuk terus berupaya melakukan hal yang efeketif untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Kepedulian menghadapi Pandemi COVID-19 tidak dapat dihentikan, kita semua harus melakukannya secara terus menerus sampai dengan virus COVID-19 betul betul dinyatakan hilang. 

Banyak hal hal prioritas yang bisa dilakukan yang bisa mencegah penularan, selain kesadaran perorangan untuk menggunakan alat pelindung diri juga harus dilakukan pencegahan tahap ke 2 yaitu penyemprotan disinfektan pada tempat tempat yang banyak digunakan untuk beraktifitas.

Karena banyak orang yang terinfeksi Virus COVID-19 tetapi tanpa gejala kejadian seperti ini yang justru akan membuat orang mengurangi kewaspadaannya.

Kondisi seseorang yang memiliki imun rendah maka akan cepat memberikan gejala demam, batuk maupun hilang penciuman. 

Atas dasar kejadian kejadian tersebut sehingga anggota Zidam Pelda Jemi terus melakukan koordinasi dengan Satgas Covid wilayah untuk berpartisipasi membantu penyemprotan di fasilitas fasilitas umum yang ramai. 

Langkah Pelda Jemi kali ini tertuju di Surau An Nur Kampung Pramuka RT 010 RW 002 Desa Anjungan Dalam Keacamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. 

Penyemprotan disinfektan menjadi langkah penting untuk membunuh virus karena virus dapat bertahan cukup lama di tempat tempat seperti besi, kayu dinding dan lain lain. 

Berbekal pengetahuan tersebutlah Pelda Jemi bersama warga dan Satgas Covid untuk bersama sama melakukan penyemprotan disinfektan di Surau An Nur Kampung Pramuka RT 010 RW 002 Desa Anjungan Dengan harapan surau tersebut sudah steril pada saat akan digunakan beraktifitas kembali dengan tetap mengingatkan masyarakat yang menggunakan surau tersebut untuk tetap mamatuhi protokol kesehatan.

 Kegiatan penyemprotan disinfektan ini merupakan kegiatan program rutin yang dilakukan oleh satgas COVID-19 dibantu oleh anggota Zidam dan pemerintah daerah untuk berupaya maksimal menghentikan penyebaran COVID-19. 

(Rinto Andreas)

Empat Venue PON XX Diserahterimakan ke Pemprov Papua

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Empat Venue PON XX Diserahterimakan ke Pemprov Papua

Foto: Humas Kementerian PUPR

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan empat venue atau arena olahraga untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2021. Keempat arena olahraga tersebut kemudian diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Kamis (10/6/2021).

Arena olahraga tersebut adalah Arena Aquatic dan Istora Papua Bangkit di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan Venue Cricket dan Lapangan Hockey (indoor dan outdoor) di kompleks olahraga Doyo Baru, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura.

Pembangunan prasarana olahraga sebagai dukungan penyelenggaraan PON Papua merujuk pada amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Venue Aquatic mulai dibangun sejak bulan Desember 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp401 miliar. Venue ini dilengkapi fasilitas pool sesuai standar Federation Internationale de Natation (FINA) yang merupakan induk organisasi internasional olahraga renang.

Sedangkan Istora Papua Bangkit mulai dibangun sejak bulan November 2018 dengan memanfaatkan lahan seluas 33.016 meter di kawasan Olahraga Kampung Harapan. Pembangunannya membutuhkan biaya APBN sebesar Rp278,5 miliar. Di kompleks ini dibangun Stadion Utama Papua Bangkit yang dilengkapi dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain, seperti lapangan latihan/pemanasan dan area parkir. Tepat pada HUT RI ke-75, struktur bangunan Istora Papua Bangkit meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tiga kategori sekaligus.

Selanjutnya, pembangunan arena Cricket dan lapangan Hockey (indoor dan outdoor) yang berada di atas lahan seluas 133.509 meter persegi menggunakan anggaran sebesar Rp288,3 miliar. Untuk Venue Hockey Outdoor telah menerima sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional (FIH) pada 5 Agustus 2020 lalu, sebagai arena yang siap digunakan untuk pertandingan berskala Internasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan kegiatan serah terima pengelolaan dilakukan sebagai upaya Kementerian PUPR agar venue yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2021.

“Saya menitipkan pesan kepada rekan-rekan Pemprov Papua untuk menjaga, merawat, dan mengelola seluruh aset yang telah diserahterimakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Venue yang telah diserahterimakan tersebut, imbuhnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan atlet Papua sebelum penyelenggaraan PON berlangsung. Bahkan setelah PON selesai juga dapat dipergunakan untuk kegiatan turnamen olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasional.

“Apabila Pandemi COVID-19 telah usai, dengan kapasitasnya yang sangat memadai, Istora Papua Bangkit juga dapat dipakai untuk menggelar event konser musik. Sehingga harapannya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan prestasi atlet Papua, tetapi juga mendorong geliat ekonomi di Bumi Cendrawasih,” ujarnya.

Pemprov Papua melalui Sekretaris Daerah Dance Yulian Flassy menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan olahraga di Papua melalui pembangunan infrastruktur.

“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang sudah baik ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik, Torang Bisa,” ujar Dance. 

(HUMAS PUPR/UN)

Indonesia Terus Perjuangkan Kesetaraan Vaksin COVID-19 Bagi Semua Negara

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Indonesia Terus Perjuangkan Kesetaraan Vaksin COVID-19 Bagi Semua Negara

Kedatangan vaksin AstraZeneca melalui kerja sama multilateral COVAX Facility, Kamis (10/06/2021) malam. (Foto: BPMI Setpres/Rusman).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi kembali menegaskan bahwa Indonesia terus berjuang mendorong kesetaraan Vaksin COVID-19 bagi semua negara di dunia. Salah satunya adalah melalui forum multilateral COVAX AMC Engagement Group.

“Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk terus memperjuangkan akses setara terhadap vaksin untuk semua negara,” ujarnya dalam keterangan pers menyambut kedatangan 1,5 juta dosis vaksin AstraZeneca, Jumat (11/06/2021) malam. Vaksin AstraZeneca ini diperoleh Indonesia secara gratis melalui kerja sama multilateral COVAX Facility.

Menlu mengungkapkan, saat ini kesenjangan distribusi dan vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia masih sangat besar. Dari sekitar 2,2 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan, sebanyak 75 persennya hanya berada di 10 negara maju dan hanya 0,4 persen yang diberikan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Dari perhitungan persentase vaksinasi terhadap populasi, imbuhnya, kawasan Amerika Utara telah memvaksinasi sebanyak 64,33 persen dari total populasi dan kawasan Eropa sebanyak 52,85 persen. Sementara kawasan Afrika baru mencapai 2,86 persen dan ASEAN 8,91 persen.

“Angka ini masih jauh dari target WHO yang mengharapkan setidaknya 10 persen penduduk di setiap negara telah divaksin pada bulan September dan 30 persen pada akhir Desember tahun ini,” papar Menlu.

Untuk mengurangi tingkat kesenjangan tersebut, lanjut Menlu,  COVAX AMC Engagement Group melalui COVAX Facility telah mendorong mekanisme dose-sharing atau berbagi vaksin. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Denmark, Belgia, dan Spanyol akan menyalurkan surplus vaksin yang dimiliki melalui COVAX Facility.

“Dengan mekanisme COVAX Facility ini, maka negara-negara tersebut menyumbangkan vaksin yang dimiliki, kemudian dikelola oleh COVAX Facility untuk dibagikan kepada negara lain yang memerlukan,” tuturnya.

Lebih lanjut Menlu menambahkan, dalam upaya untuk mendorong kesetaraan global, Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor dari proposal TRIPS Waiver atau penghapusan hak kekayaan intelektual untuk produk dan teknologi yang digunakan untuk penanganan Pandemi COVID-19.

“Pembahasan awal terhadap teks proposal ini di World Trade Organization (WTO), kemungkinan akan dimulai pada tanggal 17 Juni 2021. Kita semua berharap agar negosiasi terhadap proposal ini dapat diselesaikan dalam waktu cepat untuk membantu meningkatkan produksi dan distribusi vaksin secara signifikan,” tandasnya. 

(SLN/UN)

Babinsa Serda Supriyadi Aktif Melakukan Penyemprotan Disinfektan, Guna Menangkal COVID-19

Redaksi    Selasa, Juni 08, 2021    Comment   

Babinsa Serda Supriyadi Aktif Melakukan Penyemprotan Disinfektan, Guna Menangkal COVID-19

Babinsa Serda Supriyadi Aktif Melakukan Penyemprotan Disinfektan, Guna Menangkal COVID-19.

BorneoTribun Melawi, Kalbar - Babinsa Koramil 1205-13/Ella Hilir, Desa Ella Hilir Serda  Supriyadi bersama porsenil BKO Kipan A Yonif 642 Kapuas melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan guna meminimalisir Penyebaran COVID-19 diwilayah binaan kecamatan Ella Hilir, Kebupaten Melawi, Selasa (08/06/2021).

Tindakan Sterilisasi dengan mengerahkan beberapa unit alat semprot yang berisi cairan disinfektan ini dilakukan di rumah-rumah warga. Babinsa Ella Hilir menyampaikan, Cairan disinfektan bila disemprotkan pada setiap permukaan benda dapat mensterilkan dari virus, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Babinsa untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran Covid-19 diwilayah binaan .

“Dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala, tentunya kita semua berharap dapat mencegah mewabahnya virus tersebut diwilayah ini, dan kegiatan ini pun merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparat kewilayahan”, Serda  Supriyadi. 

 “Kami sangat terbantu dengan hadirnya Babinsa dalam kegiatan ini, terima kasih atas waktu dan tenaganya, semoga Pak Babinsa selalu diberikan kesehatan dan kebaikan”, ujar ketua RT.

“Hari ini kita seperti ada semangat baru dengan gabungnya Babinsa yg ikut memelopori semprot disinfektan diwilayah Ella Hilir, semoga Pandemi COVID-19 segera berakhir”, ujar Babinsa mengakhiri.

#pendim1205/Erik.P

Zidam Bersama Penduduk Lokal Perkuat Pos Pengamanan Perbatasan

Redaksi    Selasa, Juni 08, 2021    Comment   

Zidam Bersama Penduduk Lokal Perkuat Pos Pengamanan Perbatasan

Zidam Bersama Penduduk Lokal Perkuat Pos Pengamanan Perbatasan.

BorneoTribun Bengkayang, Kalbar – Keamanan perbatasan merupakan faktor utama yang sangat penting, karena dimulai dari wilayah perbatasan pelanggaran pelanggaran hukum terjadi mulai dari pergeseran patok, penyelundupan manusia, penyelundupan barang illegal bahkan memungkinkan masuknya Narkotika dan obat obat terlarang dikaitkan dengan adanya Pandemi COVID-19 ini juga sangat membuka peluang adanya penularan COVID-19 dari negara lain yang masuk secara illegal melalui daerah perbatasan tanpa adanya pengecekan Swab PCR maupun Antigen.

Dengan adanya ancaman tersebut maka menjadi faktor sangat penting untuk menjaga secara terus menerus wilayah perbatasan. Agar penjagaan wilayah perbatasan dapat memberikan keamanan dan keanyamanan maka perlu dibangun pos pos yang efektif. 

Kodam XII/Tanjungpura bersama Zidam dan  penduduk lokal berangkat langsung menuju wilayah perbatasan untuk membuat perencanaan pembangunan pos yanhg sering dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk hal hal yang melanggar aturan. 

Kali ini Tim perencanaan Pos pengamanan perbatasan bersama masyarakat lokal meninjau wilayah  Dusun Padang Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang Prov. Kalbar, bukan hal yang mudah untuk menuju tempat rencana pembangunan Pos Pengamanan perbatasan karena harus dilalui dengan waktu tempuh yang cukup lama.

Tetapi dengan semangat yang tinggi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dapat memberikan kemudajhan kemudahan dalam perencanaan pembangunan pos tersebut. Karena informasi yang diberikan oleh masyarakat menjadi faktor utama pertimbangan pembangunan pos tersebut. 

Harapan dari Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Nur Rahmad dengan adnya pos tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Reporter: Rinto Andreas

Editor: Yakop

Ganip Warsito: Satgas COVID-19 Terus Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Ganip Warsito: Satgas COVID-19 Terus Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyampaikan pihaknya akan fokus untuk melakukan pembenahan dalam implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.

“Fokus pada pembenahan perbaikan manajemen di lapangan, yang saya maksud di sini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Kita akan benahi manajemen yang ada di PPKM Mikro, khususnya terkait dengan fungsi dari posko PPKM Mikro,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

Terkait fungsi posko PPKM Mikro, imbuh Ganip, pihaknya akan mengoptimalkan empat aspek yang ada yaitu pencegahan, penindakan atau penanganan, pembinaan, serta aspek dukungan. Lonjakan kasus yang terjadi di sejumlah daerah seperti Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, dinilai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sebagai akibat dari lemahnya manajemen lapangan di tingkat PPKM Mikro.

“Oleh karenanya, posko atau fungsi posko PPKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya,” ujarnya.

Ketua Satgas menekankan pentingnya untuk memperhatikan parameter penanganan COVID-19 seperti tingkat kasus aktif, kesembuhan, kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) serta mobilitas penduduk. Ia meminta pemerintah daerah serta Satgas COVID-19 di daerah untuk memastikan dan terus mengevaluasi ketersediaan tempat tidur perawatan, tenaga kesehatan, hingga tempat isolasi mandiri dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Betul-betul harus bisa dimonitor dan dievaluasi. Saya selaku Ketua Satgas COVID-19 akan fokus di lapangan, di mana daerah yang BOR [bed occupancy rate]-nya nanti akan meningkat dan memiliki spesifikasi khusus kita akan intervensi berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI-Polri, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Ganip menambahkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan upaya pemeriksaan (testing), penelusuran (tracing), serta  penegakan disiplin protokol kesehatan.

Lebih lanjut Ganip memaparkan, strategi yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah dengan melakukan pendampingan dari tingkat mikro hingga pemerintah daerah, penambahan personel baik untuk penegakan disiplin protokol kesehatan maupun mendukung tenaga kesehatan, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana.

“Strategi berikutnya, kita mengefektifkan lagi tentang kolaborasi pentahelix, terutama yang terkait dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, karena spesifikasi daerah kita ketokohan seseorang ini yang menjadi penentu dalam konteks nanti untuk edukasi dan sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan ini,” ujarnya.

Ganip menekankan, pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menekan lonjakan kasus COVID-19.

Lebih jauh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, pihaknya juga akan tetap melakukan pengetatan masuknya pekerja migran Indonesia dan juga warga negara asing yang masuk ke Tanah Air.

“Kita akan tegas dalam protokol ini. Jadi entry test akan kita lakukan, kemudian karantina lima hari tetap kita lakukan, lalu exit test kita kerjakan pada lima hari berikutnya. Khusus untuk India, kita akan perketat lagi menjadi dua kali lipat, dua kali tujuh, empat belas hari, baru dilakukan exit test. Itu untuk memastikan yang bersangkutan positif atau negatif,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Bulan suci Ramadhan ditengah Pandemi, Polres Sekadau serukan Prokes bagi Masyarakat

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Bulan suci Ramadhan ditengah Pandemi, Polres Sekadau serukan Prokes bagi Masyarakat

Bulan suci Ramadhan ditengah Pandemi, Polres Sekadau serukan Prokes bagi Masyarakat.

BorneoTribun Sekadau -- Bulan suci Ramadhan berlangsung di tengah pandemi, membuat siapa saja harus mewaspadai resiko penularan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Berkenaan hal tersebut, Sat Binmas Polres Sekadau terus menyerukan pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah.

"Kita terus ajak masyarakat untuk selalu patuh dan disiplin protokol kesehatan," kata Kasat Binmas Polres Sekadau Iptu Masdar, Senin (19/4).

Dijelaskan oleh Kasat Binmas, ini merupakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sekadau.

Tidak hanya itu, disampaikan pula panduan atau aturan dalam beribadah sesuai Surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE. 03 Tahun 2021.

"Sama seperti sebelumnya, puasa tahun ini masih dibayangi pandemi. Dalam beribadah hendaknya mengacu pada surat edaran tersebut," imbau Kasat Binmas.

Disampaikan pula tentang pentingnya faktor keamanan. Masyarakat diminta berhati-hati saat beraktivitas agar tidak menjadi korban tindak kriminal.

(Hms/Yk)

Terdampar di Luar Negeri Akibat Aturan COVID-19, Warga Australia Gugat Pemerintah

Redaksi    Senin, April 05, 2021    Comment   

Terdampar di Luar Negeri Akibat Aturan COVID-19, Warga Australia Gugat Pemerintah

Seorang petugas memeriksa suhu tubuh seorang warga di Sydney, Australia (foto: ilustrasi). Puluhan ribu warga Australia terdampar di LN akibat ketatnya aturan pembatasan terkait COVID-19.

BorneoTribun Australia, Internasional -- Sekelompok warga Australia yang tidak dapat pulang ke negaranya akibat ketatnya kuota kedatangan di tengah pandemi COVID-19 telah melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah federal Australia.

Pengaduan tersebut diajukan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) di Jenewa, Swiss, atas klaim bahwa warga Australia ditolak masuk ke negaranya sendiri.

Pihak berwenang di Canberra menutup perbatasan internasional pada Maret 2020 untuk menahan laju perebakan virus corona jenis baru.

Warga negara dan penduduk tetap Australia diizinkan kembali, tetapi dalam jumlah yang dibatasi akibat keterbatasan kapasitas penerbangan dari maskapai dan karantina hotel yang diwajibkan.

Sejak dimulainya pandemi, hampir 500.000 warga Australia telah kembali ke negeri kangguru, namun puluhan ribu lainnya masih menunggu dipulangkan.

Setelah sebagian besar kasus penularan COVID-19 di masyarakat berhasil diatasi, risiko terbesar yang dihadapi Australia saat ini adalah para pelaku perjalanan yang pulang dari luar negeri, yang membawa virus dan secara tidak sengaja menginfeksi staf rumah sakit dan hotel, menurut pejabat kesehatan.

Perdana Menteri negara bagian Queensland Annastacia Palaszczuk mengatakan itu merupakan kekhawatiran utama. “Jumlah (pasien) dari luar negeri di rumah sakit-rumah sakit kami saat ini yaitu 68 pelaku perjalanan yang baru pulang, dan seperti saya bilang, itu adalah risiko yang nyata bagi kita,” ujarnya.

Sekelompok warga Australia yang kecewa telah memilih langkah hukum akibat apa yang digambarkan sebagai “pembatasan ekstrem” pemerintah. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah “orang Australia biasa yang telah dibiarkan begitu saja oleh pemerintah yang tidak berperasaan.”

Di Canberra, para pejabat membenarkan bahwa mereka tidak bisa memperkirakan kapan warga yang terdampar di luar negeri dapat pulang ke Australia. Mereka menyatakan bahwa kuota bagi mereka yang diizinkan untuk kembali bersifat “sementara dan akan ditinjau lagi.”

Jane McAdam, direktur Kaldor Centre for International Refugee Law, pusat penelitian di Universitas New South Wales mengatakan, “Di bawah hukum HAM internasional, tidak ada hak mutlak bagi seseorang untuk memasuki negaranya sendiri, tetapi pada saat yang sama pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang mencabut hak itu dari Anda. Jadi, artinya jalan masuk orang-orang bisa dikenai pembatasan singkat dan sementara asalkan wajar, diperlukan dan didasarkan pada kriteria hukum yang jelas."

India menjadi negara dengan jumlah terbesar warga negara dan penduduk tetap Australia yang ingin pulang, diikuti Inggris, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand.

Australia telah mengindikasikan bahwa perbatasan internasionalnya kemungkinan tidak akan dibuka kembali sepenuhnya hingga tahun 2022.

Australia telah mencatat jumlah kasus COVID-19 sebanyak 29.300 sejak pandemi dimulai. Departemen Kesehatan setempat mengatakan 909 orang telah meninggal dunia akibat COVID. [rd/jm]

Oleh: VOA

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

Redaksi    Senin, April 05, 2021    Comment   

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

Menkop UKM Teten Masduki (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Kemenkop UKM)

Menkop UKM Teten Masduki: Tumbuh Pesat, 12 Juta UMKM Hadir Dalam Ekosistem Digital

BorneoTribun Jakarta -- Pandemi COVID-19 yang melanda memberikan pukulan telak bagi semua pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, beradaptasi dan bertransformasi bagi UMKM menjadi keniscayaan.

“Atas dasar itulah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia [Gernas BBI] yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada kebangkitan UMKM melalui akselerasi transformasi digital,” ujarnya saat melakukan kick off Gerakan Indonesia Bersama UMKM, Sabtu (03/04/2021), di Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Seiring dengan itu, dilakukan juga pembukaan Gernas BBI periode April yang mengusung tema “UKM Jabar Paten”.

Teten memaparkan, melalui sinergi yang dihadirkan oleh seluruh pemangku kepentingan, hari ini angka UMKM yang hadir dalam ekosistem digital telah tumbuh pesat, mencapai lebih dari 19 persen populasi pelaku usaha atau setidaknya 12 juta UMKM.

“Transformasi digitalisasi UMKM akan terus kita dorong. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan akan terus berkolaborasi demi target 30 juta UMKM pada tahun 2023. Diharapkan terdapat 500 ribu UMKM produk artisan onboarding digital setiap bulannya,” ujarnya.

Meskipun demikian, Menkop UKM menekankan, digitalisasi tidak cukup hanya hadir semata, isu literasi digital, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan kapasitas produksi dan kualitas turut pula harus terus dikawal. 

Oleh karena itu, rangkaian kegiatan BBI pada bulan April tidak hanya akan fokus di aspek hilir pemasaran, namun juga akan mengulas total hingga ke hulu, aspek SDM, dan proses bisnis.

Teten mengatakan Gernas BBI adalah sebuah pengejawantahan, terlahir dari semangat “sauyunan” atau gotong royong, bersinergi dalam upaya bersama mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, melalui penguatan UMKM dalam negeri.

“UMKM memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14 persen terhadap total ekspor nonmigas, 60 persen total investasi, 97 persen total tenaga Kerja, dan 61 persen total PDB [Produk Domestik Bruto] nasional."

"Angka-angka ini menjadi bukti bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian bangsa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Teten juga menyampaikan bahwa pandemi dapat menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan UMKM masa depan.

“Dalam kacamata saya, UMKM masa depan Indonesia adalah pewirausaha yang terus mengeksplorasi khasanah tradisi dan nilai budaya dalam produknya namun dibalut dengan eksplorasi teknologi serta relevan pula dengan isu-isu kekinian."

"Wirausaha berbasis teknologi dan wirausaha sosial menjadi salah satu representasi,” ujarnya

Teten yakin dan percaya, UMKM tetap layak menyandang peran sebagai pahlawan ekonomi bangsa. 

Resiliensi, kualitas, serta kekhasan yang ditawarkan terus bertumbuh setiap harinya. 

Meskipun demikian, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak tetap krusial dalam mendampingi dan memastikan UMKM hadir sebagai juara dan kebanggaan bangsa Indonesia.

“Saatnya kita bersama bergerak. Bersama-sama untuk UMKM, bersama-sama untuk Indonesia. Indonesia Bersama UMKM,” ujarnya.

Tak lupa, Menkop UKM mengundang seluruh masyarakat di Tanah Air untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan berbelanja produk UMKM terbaik Jabar di seluruh rangkaian kegiatan Gernas BBI April 2021.

Teten juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait pendampingan UMKM dapat bersama bergabung dalam Gerakan Indonesia Bersama UMKM sehingga seluruh upaya penguatan UMKM akan dapat terintegrasi dan diperkuat. 

(HUMAS KEMENKOP UKM/UN)