Presiden Minta Menkes Turunkan Biaya Tes PCR

Redaksi    Senin, Agustus 16, 2021    Comment   

Presiden Minta Menkes Turunkan Biaya Tes PCR

Presiden Joko Widodo.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan biaya pemeriksaan RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction). Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pengetesan (testing) COVID-19 yang terus dilakukan pemerintah.

“Salah satu cara cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan, saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450-550 ribu,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (15/08/2021).

Selain itu, Presiden juga meminta agar hasil tes tersebut dapat diketahui dalam waktu kurang dari 24 jam. “Saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1×24 jam. Kita butuh kecepatan,” pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Surat edaran tersebut disahkan oleh Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir pada tanggal 5 Oktober 2020.

Dalam surat edaran tersebut, ditetapkan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp900 ribu. Batasan tarif tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.

Batasan tarif tertinggi itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. (FID/UN)

Selain Santri, Gubernur Kalbar Akan Izinkan Pelajar Masuk Kalbar, Cukup Negatif Antigen

Redaksi    Senin, Maret 29, 2021    Comment   

Selain Santri, Gubernur Kalbar Akan Izinkan Pelajar Masuk Kalbar, Cukup Negatif Antigen

Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat diwawancarai wartawan terkait kebijakan Swab Antigen bagi santri dan pelajar usai menerima kunker spesifik Komisi IX DPR RI (Foto: KO/Fat)

BorneoTribun Pontianak, Kalbar -- Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memastikan bahwa kebijakan mengenai Swab Antigen untuk masuk ke Kalbar tak hanya berlaku bagi para santri, melainkan juga berlaku bagi para pelajar asal Kalbar yang tengah mengenyam pendidikan di luar Kalbar. Hal itu disampaikan Sutarmidji saat diwawancarai usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kalbar terkait Pengawasan Pelatihan Pekerja Migran Indonesia, Jumat (26/3/2021) kemarin.

“Saya maunya santri itu harusnya Swab PCR. Tapi mereka mengeluhkan Swab PCR yang mahal di sana. Solusinya, mereka Swab Antigen di sana, baru di sini Swab PCR, kita tanggung. Tidak hanya santri, pelajar sama juga. Jadi khusus santri dan pelajar,” kata Midji.

Meski diberikan kelonggaran, para santri dan pelajar ini tetap harus memenuhi syarat mutlak. Di mana, mereka harus bisa membuktikan bahwa benar-benar merupakan seorang santri ataupun pelajar asal Kalbar yang ditunjukkan dengan Kartu Santri dan Kartu Pelajar.

“Tidak ada batasan. Saya bicara syarat. Harus ada kartu santri dan kartu pelajar,” tegasnya.

Sementara untuk mahasiswa, disarankan Midji agar tak pulang terlebih dulu. Sebab, kata Midji, mahasiswa masih harus menjalani masa perkuliahan. Berbeda dengan santri yang memang diliburkan pada Puasa Ramadhan 1442 Hijriah ini.

Sebetulnya, kata Midji, akan lebih berat jika mereka harus menjalani pemeriksaan Swab Antigen untuk bisa berangkat pulang ke Kalbar, kemudian harus menjalani Swab PCR kembali setibanya di Kalbar.

“Tapi karena dikeluhkan, PCR di sana mahal, kita ambil kebijakan mereka cukup Antigen di sana, tapi kita Swab lagi di sini. Kalau boleh, saya kirim bantuan berupa uang saja, satu orang misalkan Rp600 ribu. Tapi kan tidak boleh secara administrasi,” terangnya.

Sementara untuk masyarakat umum, seperti guru maupun Kyai, harus tetap menunjukkan hasil negatif Swab PCR yang divalidasi secara digital melalui Electronic Health Alert Card (e-HAC) di bandara keberangkatan sebagai syarat dalam melakukan perjalanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 30 tahun 2021.

“Masyarakat umum, tetap PCR. Guru maupun Kyai-nya, juga harus PCR,” ucapnya. (KO)